Man-Feri Ajak Warga Kembali Bersatu, Tidak Ada Lagi Perbedaan
Perwakilan PT Tanur Muthmainnah Tour Bima H Syahrul menyerahkan santunan pada ahli waris dari Hj Siti Fatimah Binti H Ibrahim di kediamannya, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kamis (19/12). |
Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah meresmikan rumah yang dibangun di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, (23/12). |
A Faruk |
Plt Kepala Diskoperindag Kota Bima, Ahmad Mufrad bersama perwakilan dari Perum Bulog Bima saat operasi pasar. |
bimanews.id-Plt. Kepala Dinas Koperindag Kota Bima, Ahmad Mufrad, S. Sos, menghadiri kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bima, bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Bima.
Hadir dalam kegiatan ini beberapa pejabat terkait, antara lain, Inspektur, Kepala Bappeda, Kadis Pertanian, Kadis PUPR, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Sosial, Kadis Perhubungan, Kadis Kominfotik, Kasal Pol PP, Kabag Ekonomi, Kabag Prokopim, Camat Rasanae Timur, dan Lurah Kodo.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat, terutama menjelang akhir tahun seperti ini.
Operasi pasar ini, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok, seperti, beras, gula pasir, minyak goreng, dengan rincian harga sebagai berikut. Untuk beras dibandrol dengan harga Rp. 11.400,-/kg, sedangkan gula pasir dijual Rp. 17.500. Minyak goreng Rp. 16.000.
Ahmad Mufrad, menyampaikan, operasi pasar ini sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah membantu masyarakat menghadapi gejolak harga di pasaran.
“Kegiatan ini adalah wujud sinergi antara pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk memberikan solusi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar tetap mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau,” ujar Mufrad.
Sementara itu perwakilan Perum Bulog Cabang Bima menegaskan komitmen Perum Bulog dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
"Kami memastikan stok pangan aman, dan akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Operasi pasar ini disambut antusias oleh warga setempat. Naimah, seorang warga mengaku, sangat terbantu dengan kegiatan tersebut.
"Harganya jauh lebih murah dibandingkan di pasar biasa. Ini sangat membantu, apalagi sekarang harga kebutuhan pokok sedang naik," katanya.
Kegiatan operasi pasar oleh Pemerintah, yang bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Bima diharapkan dapat berlangsung secara kontinyu, untuk memberikan dampak positif bagi kestabilan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bima. (red)
Kegiatan pasar murah di halaman Kantor Kelurahan Penalti, Kota Bima, Senin (28/10) |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima bersama Perum Bulog Cabang Bima kembali menggelar Operasi Pasar di Kelurahan Penatoi, Kota Bima. Pasar murah berlangsung di halaman Kantor Kelurahan Penatoi, Senin (28/10).
Kepala Diskominfotik Kota Bima, H Mahfud mengatakan, operasi pasar ini untuk memudahkan masyarakat d memperoleh bahan pangan yang cepat dengan harga lebih terjangkau.
Pada operasi pasar, pemerintah menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok seperti, gula, minyak goreng dan beras dengan harga yang lebih terjangkau, berupa, 500 kg gula dijual dengan harga jual Rp. 17.500/kg, minyak goreng 1000 liter dengan harga Rp. 16.000/botol serta beras sebanyak 5 ton dijual dengan harga Rp. 57.000/5kg, Beras Kualitas Premium dengan harga 70 ribu/5 kg. Sebanyak 500 kg.
"Operasi pasar akan terus dilaksanakan secara berkala di setiap kelurahan untuk memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, " Katanya.
Pemkot Bima juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar untuk diambi langkah-langkah yang diperlukan demi kesejahteraan masyarakat dan menekan laju inflasi di Kota Bima. (red)
Kepala Bakesbangpol Kota Bima Muhammad Hasyim foto bersama dengan Satgaswil NTB Densus 88 AT Mabes Polri, Kamis (24/10) |
bimanews.id-Memanimalisir berkembangnya paham radikalisme dan
terorisme, Pemerintah Kota Bima melalui Bakesbangpol
menjalin kemitraan bersama Tim Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus AT 88)
Polri. Memberikan bantuan penguatan
ketahanan ekonomi kepada warga binaan pada Kamis (24/10).
Bantuan itu menurut Kepala Bakesbangpol Kota Bima, Muhammad Hasyim berupa kelengkapan
alat kerja bagi warga binaan deradikalisasi dan masyarakat berpotensi terpapar
paham radikalisme dan terorisme.
"Pemberian alat kerja dan perlengkapan usaha ini sebagai
bentuk dukungan dari pemerintah pada penerima manfaat. Sebelumnya, mereka mendapat
pendampingan dan pembinaan dari Satgawil NTB Densus 88 AT Polri sehingga
bantuan ini tepat guna dan tepat sasaran," ujarnya.
Adapun kelengkapan kerja yang diserahkan, berupa alat
kerja service HP, service AC, alat penggilingan bumbu, alat perlengkapan
percetakan berupa laptop, printer, alat tukang cukur atau perlengkapan
barbershop, alat pijat dan bekam, alat bahan tukang bakso, berbagai jenis
sembako, rombong permanen dan perlengkapan lainnya.
"Kita
sangat berharap dengan bantuan ini, pemahaman masyarakat terhadap paham
radikalisme dan terorisme di Bima semakin baik, seiring gencarnya upaya edukasi dan
pendampingan yang integral oleh Tim Densus AT 88 Polri," harapnya.
Mantan Kabag Humas itu menambahkan, dengan penyerahan bantuan ini dia sekaligus mengajak semua pihak untuk berkomitmen agar bisa membentengi dan melindungi diri dari bahaya paham radikalisme, dengan meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
"Upaya
dalam mencegah radikalisasi dapat dilakukan dengan menanamkan jiwa
nasionalisme, menjaga keutuhan NKRI, berpikiran terbuka dan toleransi, waspada
terhadap provokasi dan hasutan, memperdalam ilmu agama untuk kebaikan, menjaga
hubungan sosial kemasyarakatan dan lainnya," pungkas Hasyim. (red)
Suasana Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Bima yang dipimpin Pj Wali Kota Bima, H Mukhtar, Rabu (16/10) |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polres Bima Kota, Rabu (16/10). Rakor membahas kesiapan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Pj. Wali Kota Bima, Mukhtar, mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 sudah masuk tahapan krusial. Dia erharap seluruh proses dapat berjalan baik dan lancar, serta sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri. Terwujudnya Pilkada yang aman dan kamtibmas yang kondusif sebelum dan sesudah Pilkada.
"Dalam waktu dekat ini, kami akan mengeluarkan edaran khusus bagi Camat dan Lurah, jika ada persoalan yang timbul di tingkat kelurahan dapat tertangani dengan cepat bersama jajaran TNI/Polri yang bertugas di masing-masing kelurahan", ujar Pj. Wali Kota Bima.
Mukhtar juga menjelaskan pemerintah Kota Bima telah memastikan anggaran hibah Pilkada telah didistribusikan kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, serta kepada TNI dan Polri untuk pengamanan. Termasuk jaminan perlindungan sosial bagi badan Adhoc KPPS yang bertugas di TPS.
"Kita semua optimis, Pilkada Serentak 2024 ini akan terlaksana sesuai harapan. Terciptanya Pemilukada yang aman dan damai di Kota Bima," yakinnya.
Rakor Forkopimda dihadiri Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Bima, Kapolres Bima Kota, TNI, Kejaksaan Negeri Raba Bima serta OPD lingkup Pemerintah Kota Bima. (red)
Ilustrasi |
Pj Wali Kota Bima, H Mukhtar foto bersama dengan Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali-Nusra dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima, Senin (7/10) |
bimanews.id-Sebanyak 1.526 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari 218 TPS se Kota Bima pada Pilkada serentak 2024 mendapatkan jaminan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari Pemerintah Kota Bima.
Hal itu disampaikan Pj. Wali Kota Bima, Drs. Mukhtar, MH didampingi Kepala Disnakertrans dan Kaban Kesbangpol Kota Bima saat menerima silaturrahmi Kepala wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali-Nusra dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima di ruang kerja Wali Kota Bima, Senin, (7/10).
Mukhtar mengatakan, perlindungan badan Adhoc pada Pilkada 2024 sebagai upaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh KPPS sesuai amanat Menteri Dalam Negeri RI.
"Sebanyak 1.526 KPPS yang bertugas pada 218 TPS yang akan kita berikan perlindungan jaminan sosial. Semua ini sebagai komitmen penuh Pemerintah Kota Bima dalam mensukseskan Pilkada 2024," tandasnya. (red)
Pj Sekda Kota Bima, H Supratman saat menghadiri rapat evaluasi digelar Tim Percepatan Penurunan Stunting semester 1 Kota Bima, Senin (30/9) |
bimanews.id-Tim percepatan penurunan stunting semester 1 Kota Bima tahun 2024 menggelar rapat evalusi. Rapat dihadiri Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, H. Supratman berlangsung di aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Senin (30/9).
Pj Sekda dalam arahannya menegaskan, stunting Kota Bima saat ini menjadi masalah yang butuh perhatian serius dari semua pihak, karena kondisinya sangat memprihatinkan.
Dari data, stunting Kota Bima saat ini, naik 0.6 persen, atau bertambah dari 31.2 persen menjadi 31.8 persen. Angka ini sangat tinggi dan harus mendapat perhatian serius, perlu kerja keras, dan sinergi semua pihak untuk mencapai target penurunan stunting pada angka yang lebih baik.
"Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, memperbaiki stunting di Kota Bima yang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, " arahnya.
H. Supratman mengharapkan adanya tindakan serius yang diambil semua pihak, dengan memperhatikan keadaan atau kasus-kasus yang ada di masyarakat yang berdampak pada bertambahnya stunting. Misalnya, kasus gizi buruk, kasus anak-anak yang berat badannya menurun, atau anak-anak yang berat badannya tidak naik-naik, pola hidup kurang sehat.
"Kondisi ini perlu kita intervensi. Melalui penanganan dan perhatian dari kita semua. Jika tidak, akan berpotensi terjadinya stunting, " terangnya.
Pada rapat itu ada penyampaian materi dari Kepala BPPKB Kota Bima, Kadis Kesehatan Kota Bima, dan lain-lain. (red)
Bakesbangpol menggelar kegiatan penyuluhan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di aula SMKN 3 Kota Bima, Jum'at (20/9) |
Prosesi pengibaran Bendera Merah Putih saat upacara peringatan HUT RI ke-79 di halaman Kantor Wali Kota Bima, Sabtu (17/8). |
bimanews.id-Upacara HUT ke-79 RI di halaman Kantor Wali Kota Bima, Sabtu (17/8) berlangsung hikmat. Pj Wali Kota Bima, H Mukhtar bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan membacakan teks proklamasi kemerdekaan RI. |
Pj. Wali Kota Bima, H Muhammad Rum saat memberikan sambutan pada acara buka pusa bersama di kediamannya, Minggu (31/3) |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima gelar acara buka puasa bersama di kediaman Pj. Wali Kota Bima, jln. Ir Sutami, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Minggu (31/3). Hadir pada acara tersebut Sekda Kota Bima, staf ahli wali kota, Asisten, pimpinan OPD, Camat, Lurah, Ormas, nsan pers serta sejumlah tokoh masyarakat perwakilan tiap kelurahan
Pj. Wali Kota Bima, H Mohammad Rum mengatakan, diakhir bulan ramadhan dimanfaatkan untuk menggapai ridho Allah SWT, dengan cara memaksimalkan ibadah dan amalan.
"Marilah berlomba menggapai ridho Allah SWT serta mempertebal keimanan dan memperbanyak amal," kata H. Rum di pada acara Bukber.
Diakhir arahannya, HM Rum berharap bulan ramadhan dijadikan sebagai momentum mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meningkatkan kualitas ibadah. Mempererat rasa persaudaraan dan memupuk tali silaturrahim antar pejabat lingkup Pemerintah Kota Bima dan masyarakat.
“Semoga kita semua dapat meraih keberkahan bulan ramadhan serta meningkatkan kualitas spiritual dan keimanan kita," harapnya.(red)
Kepala Diskominfotik Kota Bima, H Mahfud |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima
melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kota
Bima, H Mahfud mengklarifikasi beredarnya tangkapan layar pada aplikasi SIPD RI
tentang anggaran salah satu media yang dikonsumsi oleh masyarakat.
H. Mahfud
mengatakan, prinsip kesetaraan dalam hal kerja sama diperlukan antara media dan
pemerintah, karena kedua pihak tersebut saling membutuhkan.
Pihak
pemerintah membutuhkan peran media sebagai wadah untuk mensosialisasikan apa
yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pihak media sendiri
membutuhkan pemerintah sebagai sumber berita.
Mahfud
menyebut, sebenarnya anggaran media melalui APBD Kota Bima justru lebih besar
di tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2024. Pada tahun 2023, anggaran media
pada APBD awal sebesar Rp. 1.130.200.000, dan pada APBD Perubahan tahun 2023
sebesar Rp. 1.510.200.000.
"Sementara
anggaran media tahun 2024 sebesar Rp. 1.050.000.000, lebih tinggi tahun
2023," kata Mahfud di ruang kerjanya, Selasa (19/3).
"Pada
dinas Kominfotik, anggaran media yang tinggi NTB 1 Rp. 200 juta. Dulu di MNC
juga 200 juta, Tempo juga 200 juta. Yang lain anggarannya dibagi dan tentunya
ada juga kebijakan kepala daerah," ujarnya.
Ia
menjelaskan, media NTB 1 melakukan tugas-tugas secara khusus sesuai keinginan
Pemerintah Kota Bima, baik berupa berita maupun video untuk tayangan di medsos
tentang pembangunan Kota Bima.
Metode
pemberitaan ini sama seperti yang dilakukan oleh MNC dan Tempo Group (media
nasional) masing-masing Rp. 200 juta pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024
sudah dihilangkan.
"Sesuai
arahan pimpinan daerah agar lebih memberdayakan media lokal," jelasnya.
(red)
Kepala Diskoperindag Kota Bima, H Tafsir foto bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah(TPID) saat kegiatan pasar murah di Kelurahan Paruga, Kamis (14/3) |
bimanews.id-Kenaikan harga
beras yang begitu tinggi mengharuskan Pemerintah Kota Bima rutin menggelar
operasi pasar dengan menjual beras dan barang kebutuhan lain dengan harga
murah. Alhasil, selama operasi pasar berlangsung selalu diserbu warga.
Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima, Kamis (14/3) menggelar pasar murah di depan
Kantor Lurah Paruga, Kecamatan Rasane Barat Kota Bima.
"Kami gandeng Bulog
Bima untuk menyediakan 5 ton beras, 300 kilogram gula, 600 liter minyak goreng,
namun yang lebih diminati masyarakat beras dan minyak goreng," kata Kepala
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, H.
Tafsir pada operasi pasar murah, di halaman kantor Lurah Paruga, Kamis (14/3).
Menyinggung soal kelangkaan dan melonjaknya harga
gas elpiji 3 kilogram, diakui jatah Kota Bima 63 ribu tagung gas elpiji dari
pertamina bulan Januari- Februari belum didropping. Hal inilah yang menyebabkan
terjadi kelangkaan dan tingginya harga jual gas elpiji di masyarakat.
"63 ribu tabung elpiji itu belum didropping untuk jatah Kota Bima bulan Januari-Februari,"
sebutnya.
Mengenai harga jual di masyarakat di atas harga HET,
diakui harga yang disepakati antara agen
dan distributor Rp 18 ribu per tabung. Namun berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, masih banyak pengecer yang
menjual di atas HET, dengan harga Rp 25 hingga Rp 35 ribu per tabung.
‘’Ini tinggi sekali,
secepatnya akan kami tegur dan evaluasi melalui sistem pengawasan,"
tandasnya.
Dengan operasi pasar
murah ini diharapkan harga bahan pokok terjangkau oleh masyarakat, demikian
juga harga gas elpiji dapat segera stabil sesuai HET. (red)
Ad Placement
Subscribe di situs ini untuk mendapatkan update berita terbaru