 |
| Pj. Wali Kota Bima H Mohammad Rum |
Fokus
utama rapat tersebut membahas rencana percepatan penanganan program normalisasi
sungai dan penguatan tanggul DAS Padolo yang dilaksanakan BWS dan PT Waskita NT
1.
Saat
rapat tersebut terungkap sejumlah kendala, terutama terkait penolakan dari
sebagian warga terhadap penggunaan lahan mereka untuk area pembangunan dan
akses jalan masuk peralatan berat maupun kendaraan material.
Terkait
hal itu, H. Mohammad Rum meminta pihak terkait segera menuntaskan pembebasan
lahan untuk normalisasi sungai, guna memastikan kelancaran program tersebut.
Melalui
Rakor tersebut, diharapkan
langkah-langkah konkret dapat segera diambil untuk mengurangi risiko banjir di
wilayah DAS Padolo dan melindungi
masyarakat dari dampak yang ditimbulkannya.
‘’Langkah
konkret yang dapat diambil saat ini adalah meminimalisir dampak banjir di
wilayah hilir. Karena penanganan kerusakan lingkungan di wilayah hulu
membutuhkan waktu yang panjang dan lama,’’ terangnya.
Sehingga
kata dia, dibutuhkan tindakan cepat untuk mencegah luapan banjir yang berulang
dan berdampak lebih besar bagi warga di sekitar DAS Padolo.
"Saya
harap beberapa warga yang masih keberatan lahannya digunakan untuk area
penataan normalisasi sungai untuk mendukung
upaya pemerintah meminimalisir kejadian luapan banjir,’’ ajaknya.
Untuk
kemaslahatan bersama kata HM Rum meminta,
ada pengorbanan dari masyarakat. Pemerintah
Kota Bima tetap akan memperhatikan kewajiban membayar ganti rugi
bagi warga yang lahannya digunakan sesuai kaoridor aturan yang ada.
Karena
diakui, ada beberapa titik lokasi yang
dapat memicu luapan banjir. Jika tidak segera ditangani, sampai kapanpun wilayah tersebut akan terus banjir.
Saat
Rakor tersebut HM Rum mendengarkan beberapa pertimbangan teknis tentang
strategi pelaksanaan program normalisasi DAS Padolo. Meliputi pemetaan topografi
sungai, evaluasi hidrologi, desain struktur pengendalian banjir, manajemen
sedimentasi, dan pemulihan ekosistem sungai.
Semua
pertimbangan tersebut akan menjadi arah kebijakan yang akan diambil dalam
mempercepat penanganan normalisasi DAS Padolo.
Disesi
akhir, H. Mohammad Rum meminta kepada pihak terkait, terutama Dinas PUPR dan Dinas Perkim Kota Bima
terus berkoordinasi dengan para lurah yang wilayahnya digunakan sebagai locus
normalisasi untuk sosialisasi.
