Bima News

Headline

HUKKRIM

Politik

Ad Placement

Foto

Video

Kamis, 03 Juli 2025

Bank NTB Sponsor Utama Kejurprov Judo NTB Kapolda Cup di LEM

 

Judo

bimanews.id-Persatuan Judo Seluruh Indonesia Provinsi NTB menggelar event Kejurprov Judo 2025 Kapolda Cup di Lombok Epicentrum  Mall (LEM)  Mataram  3- 5 Juli 2025. Kejurprov Judo di Buka Kapolda NTB Irjen Pol  Hadi Gunawan. 

Kapolda NTB Irjend Pol Hadi Gunawan secara resmi membuka kegiatan Kejurprov Judo NTB dalam rangka HUT Bhayangkara ke 79 di Atrium LEM Mataram. 

Hadir Wakapolda NTB, Dandrem 162 WB, Ketua Umum Judo Provinsi NTB L.Pathul Bahri, Wakil Ketua DPRD L.Wiranaya, PJU Polda NTB.

Bank NTB Syariah menjadi sponsor utama kegiatan tersebut. Bank NTB Syariah sangat peduli terhadap perkembangan olah raga ri NTB khususnya. 

"Terimakasih kami sampaikan kepada Bank NTB khususnya karena telah mensupport kami dalam kegiatan ini" kata Ketua Umum Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) NTB L.Pathul Bahri di Lombok Epicentrum Mall (LEM), Kamis (3/7).

Bupati Lombok Tengah itu menilai Bank NTB Syariah selama ini konsisten dalam memajukan olah raga di NTB, "kami sangat terbantu dengan Bank NTB dalam kegiatan apapun termasuk kegiatan sekarang ini" kata Pathul.

Kegiatan Judo Provinsi NTB diikuti oleh 270 Pejudo dari Provinsi Bali, NTB, NTT dan Jawa Tengah.  

Ketua Umum Judo Provinsi NTB L. Pathul Bahri menambahkan, kegiatan ini pertama digelar ri NTB sejak adanya kepengurusan Judo di NTB. Judo di NTB kata Pathul tergolong sangat muda namun demikian perkembangan Judo mulai terlihat seiring dengan keikutsertaan atlet judo NTB di kejuaraan ataupun event event nasional.

 “meskipun kita baru lahir di NTB tetapi Alhamdulillah prestasi demi prestasi berhasil di raih oleh atlet kita dievent nasional” kata Bupati Lombok Tengah itu.

Event ini lanjut Ketum akan menjadi ajang pencarian bibit unggul untuk menghadapi PON 2028 nanti. Sehingga diharapkan nanti atlet NTB sudah siap untuk menghadapi event nasional itu. “ini ajang pencarian bakat anak anak kita, untuk kita siap tanding di level lebih tinggi nanti” ujarnya.

Bupati menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kapolda NTB Irjend Pol Hadi Gunawan yang telah memberikan sumbangsih pemikiran ran suportnya demi suksesnya acara ini. 

“terima kasih pak Kapolda dan juga Sponsor kami Bank NTB atas dukungannya sehingga seluruh Polres ikut ambil bagian dalam kejuaraan ini” ucapnya.

Sementara itu Kapolda NTB Irjend Pol Hadi Gunawan mengatakan kegiatan ini untuk meaih prestasi yang lebih tinggi agar menj atlet profesional guna menghadapi even event dikancah nasional dan internasional nanti. 

Kegiatan ini kata Kapolda sangat berharga bagi pengembangan atlet judo fi NTB karena tidak hanya untuk prestasi tetapi juga meningkatkan disiplin. 

Kapolda juga mengapresiasi inisiasi Ketum PJSI NTB H.L Pathul Bahri Bupati Lombok Tengah atas kegiatan ini dalam rangka memeriahkan HUT Bhayangkara. Semoga kedepannya kegiatan ini akan terus dilaksanakan dan lebih meriah lagi. 

“Saya menyampaikan ucapan kepada Bupati Lombok Tengah atas kegiatan ini “ kata Kapolda asal Lombok Timur itu.

Pada pertandingan hari Pertama kelas Umum juara I,II,III, didominasi oleh atlet asal Bali.
Selanjutnya Hari kedua nanti akan mempertandingkan kelas Cadet dan hari ketiga kelas TNI-POLRI. (red) 

Jumat, 27 Juni 2025

Pemahaman Pajak Rendah, KILTA Bisa jadi Mitra WP

Andi
Andi Matalatta

bimanews.id-Masih banyak Wajib Pajak (WP) yang  kurang bahkan belum memahami sistem perpajakan.  Akibatnya tidak sedikit WP yang kesulitan membuat pelaporan pajak dan munculnya ketidakpatuhan bahkan ada upaya menghindari membayar pajak.

Andy Matalatta, S.Ak,CTC,BPKP Direktur Utama Konsultan Internasional Law Tax Adviser (KILTA)  menjelaskan, kondisi ini dimungkinkan karena regulasi perpajakan yang terus berubah. Ditambahkan lagi ada pemahaman regulasi yang komplek. "Peraturan pajak itu dinamis sekali. Seperti sekarang perpindahan dari aturan lama ke Coretax. Mau tidak mau, wajib pajak harus menyesuaikan dan mengikutinya," jelasnya belum lama ini. 

Padahal kata Andi  Matalatta, jika dipahami masalah perpajakan itu sebenarnya tidak rumit. Tapi yang terjadi di masyarakat  literasi tentang perpajakan ini masih minim. 
Di tengah rendahnya pemahaman tentang perpajakan itu, WP dituntut untuk tetap harus patuh. 
Disinilah peran penting konsultan pajak  sebagai mitra WP, baik perorangan maupun badan, dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sekaligus mengoptimalkan kewajiban pajak. " Kami di KILTA bukan hanya membantu kepatuhan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pengelolaan keuangan WP," tambahnya.

Dijelaskan, KILTA sendiri baru berdiri sekitar satu tahun lalu. Kantor konsultan  pajak ini digawangi oleh praktisi pajak,.mantan pagai pajak bahkan ada mantan auditor. 

Sebagai konsultan pajak dan pengacara profesional, KILTA membantu individu atau bisnis dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka secara efisien dan sesuai dengan hukum. Mulai dari  perencanaan pajak (tax planning). Penyusunan dan Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan).
baik untuk PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh Final dan lainnya. Selanjutnya, membantu dalam pemeriksaan dan pembelaan pajak." Kami juga melayani konsultasi pajak," katanya.

Meski tergolong baru, KILTA sudah mampu memainkan perannya. Tidak semata-mata urusan bisnis dengan WP, KILTA memberikan konsultasi dan pelatihan  bagi sejumlah pemilik Usaha Mikro, Kecil  dan Menengah (UMKM). Menurut Andi, UMKM juga dituntut juga untuk memahami tentang perpajakan. Sebagai WP. Kepatuhan pajak menuntut pelaku UMKM memiliki pembukuan yang rapi dan teratur. " Tidak sedikit UMKM yang sudah kami advise," tambahnya.

Bahkan salah satu program pihaknya tambah Andi Matalatta, menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) perpajakan  secara rutin bagi lulusan SMK/SMA, mahasiswa maupun para sarjana dan pelaku usaha serta pemerintah. Sebagai bentuk keseriusannya, KILTA menyiapkan ruang diklat dan tenaga-tenaga pengajarnya. " Kami siapkan ruangan di lantai 2 kantor KILTA untuk diklat ini, supaya lebih banyak lagi masyarakat dan pelaku usaha yang memahami tentang perpajakan ini," jelasnya.(red) 

Selasa, 24 Juni 2025

Wali Kota Bima Temui Wagub DKI, Bahas Hibah Mobil Damkar dan Program Magang

Wali
Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin bertemu dengan Wagub DKI Jakarta, H Rano Karno, Selasa (24/6) 

Bimanews.id-Dalam upaya memperkuat pelayanan kedaruratan kebakaran di daerah, Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Selasa (24/6). Kunjungan ini disambut langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Drs. H. Rano Karno.

Pertemuan tersebut membahas dua agenda penting, yakni, permohonan hibah kendaraan operasional pemadam kebakaran dari Pemprov DKI Jakarta, serta peluang magang teknis bagi personel Damkar Kota Bima di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab tersebut, Wali Kota Bima memaparkan kondisi fasilitas Damkar di wilayahnya yang masih jauh dari kata ideal. Dari empat armada yang dimiliki, hanya dua yang layak jalan. Bahkan, satu di antaranya merupakan kendaraan tua buatan 1979 yang kini rusak berat.

“Kami sangat berharap ada dukungan dari DKI Jakarta, baik berupa hibah kendaraan maupun program peningkatan kapasitas personel. Kota Bima ingin belajar dari sistem penanggulangan kebakaran yang sudah mapan di Ibu Kota,” ujar Rahman.

Menanggapi hal itu, Wagub Rano Karno menyampaikan apresiasinya atas semangat kolaborasi lintas daerah. Ia menegaskan bahwa prinsip gotong royong antarwilayah merupakan kunci dalam membangun pelayanan publik yang inklusif.

“Kami akan melakukan telaah administratif dan teknis sesuai aturan. Intinya, prinsip solidaritas daerah itu penting. Insya Allah akan kami bahas lebih lanjut secara internal,” kata Rano.

Wali Kota Bima hadir bersama sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta perwakilan dari Bappeda dan Badan Ketahanan Pangan.

Pemerintah Kota Bima berharap, hasil dari silaturahmi ini dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama konkret yang mendukung peningkatan layanan publik, terutama di sektor penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. (nk)

Rabu, 11 Juni 2025

23 Kepala OPD Kota Bima Ikuti Uji Job Fit, Diminta Susun Makalah Sesuai Visi Wali Kota

Bkd
Ketua Panitia Seleksi Firdaus

bimanews.id- Sebanyak 23 pejabat eselon II atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bima mulai mengikuti tahapan job fit sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan kesesuaian jabatan.

Rabu (11/6), mereka menjalani salah satu tahapan krusial yakni penyusunan makalah. Materi makalah disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing  dan harus sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Bima.

Ketua panitia seleksi, Firdaus mengatakan,  sesi penulisan makalah ini hanya sehari dengan waktu pengerjaan dua jam.

“Makalah ini jadi bagian penting untuk mengukur kemampuan konseptual dan pemahaman pejabat terhadap bidang kerjanya,” ujar Firdaus pada Bimanews.id, saat ditemui di Kantor BKPSDM Kota Bima, Rabu (11/6) pagi. 

Setelah tahapan ini, para peserta akan melanjutkan ke sesi wawancara selama dua hari ke depan. Wawancara tersebut bakal menggali lebih dalam soal ide, inovasi, dan kecocokan kompetensi para pejabat dengan jabatan yang diemban saat ini.

Firdaus menegaskan, hasil dari seluruh rangkaian job fit ini nantinya akan dirangkum dalam bentuk rekomendasi dan diserahkan kepada Wali Kota Bima sebagai bahan pertimbangan rotasi atau pengukuhan jabatan.

“Intinya, kami ingin memastikan kepala OPD yang ada benar-benar tepat secara kompetensi, dan mampu menerjemahkan arah pembangunan daerah sesuai visi-misi kepala daerah,” pungkasnya. (nk)

Sabtu, 07 Juni 2025

Sapi Kurban Presiden RI Akan Dibagikan Kepada 600 Fakir Miskin

 

RPH
Petugas RPH sedang memotong hewan kurban

bimanews.id– Presiden Prabowo Subianto membagikan sapi kurban  ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bima. Berat sapi Kurban dari presiden  yang dibagikan rata-rata lebih dari 1 ton.

Kabag Kesra Setda Koya Bima, H Sirajuddin mengatakan, Sapi dari presiden akan dibagikan kepada sekitar 600 fakir miskin. 

"Daging sapinya akan disebar di sekitar wilayah Kecamatan Mpunda," ujarnya saat ditemui di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Bima, Jumat (7/6). 

Pemotongan sapi dilakukan di RPH. Kemudian, daging akan dibungkus di Masjid Baiturrahman, Kelurahan Sadia. Sebab, BKM masjid tersebut yang ditunjuk untuk mendistribusikan daging kurban.

"Begitu sapi dipotong, kemudian dicacah, akan langsung dibawa ke Sadia," pungkasnya. (nk)

Polisi Gerebek Dua Lokasi, Empat Pengedar Sabu Diciduk

Narkoba
Empat terduga pelaku Narkoba bersama barang bukti yang ditangkap Sat Narkoba Polres Kota Bima, Kamis malam (5/6) 

bimanews.id–Jaringan pengedar sabu di wilayah Kabupaten Bima dibongkar Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bima Kota, Kamis (5/6) malam. Empat orang ditangkap pada dua lokasi berbeda dengan barang bukti sabu seberat 73,33 gram serta satu pucuk senjata api rakitan.

Penggerebekan pertama berlangsung di rumah MS, warga Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu. Di lokasi ini, polisi meringkus empat terduga pelaku yakni MS dan FD (warga setempat), TS (Desa Lanta Timur), serta EK (warga Kelurahan Mande, Kota Bima).

Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sabu seberat 2,26 gram, dua alat hisap (bong), satu tabung kaca, tiga sendok pipet, satu plastik klip kosong, sebuah ponsel, dan uang tunai Rp1,3 juta. “Sabu disembunyikan di saku celana MS,” ujar Kasat Resnarkoba AKP Malaungi.

Pengembangan berlanjut ke TKP kedua di rumah SS, Desa Parangina, Kecamatan Sape. Di kamar pelaku, polisi menemukan sabu seberat 71,07 gram yang dibungkus tisu, satu pucuk senjata api rakitan, dan satu butir peluru aktif.

“Total barang bukti sabu dari dua lokasi mencapai 73,33 gram,” jelas Malaungi. Seluruh pelaku dan barang bukti kini diamankan di Mapolres Bima Kota.

Menurut AKP Malaungi, para pelaku diduga bagian dari jaringan lama. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap mata rantai peredaran sabu di wilayah tersebut.

“Kami tak akan beri ruang bagi pengedar narkoba. Masyarakat juga kami imbau aktif melapor jika mencurigai aktivitas mencurigakan,” tegasnya. (nk)

RPH Masih Jadi Idola Untuk Potong Hewan Kurban

Potong
Petugas sedang memotong daging hewan kurban di Rumah Potong Hewan (RPH) Kelurahan Ule, Kota Bima, Jumat (6/6) 

bimanews.id–Idul Adha 1446 Hijriyah tercatat 60 ekor Sapi yang antri untuk di potong di Rumah Potong Hewan  Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota.

"Untuk sementara itu jumlah hewan yang akan dipotong di RPH, " Sebut Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian Kota Bima, Juwaihar, Jumat (6/6). 

Jumlah itu  dipastikan akan bertambah, apalagi  pemotongan di RPH berlangsung hingga Senin depan. 

"Dalam sehari, petugas bisa memotong antara 20 hingga 25 ekor, " katanya. 

Untuk biaya, kata dia, ada empat paket. Paket pertama mulai dari Rp400 ribu hingga Rp770 ribu. 

Yang membedakan, pada paket termahal, daging tidak langsung dibawa pulang, tapi melalui proses chill atau pelayuan.

Pelanggan RPH, Suryani, mengaku senang memotong hewan kurban di tempat tersebut karena mereka tidak perlu repot.

“Kalau di sini, kita nggak perlu repot. Tinggal terima bersih, dan semua sudah dipilah, dari kulit hingga jeroan,” akunya.

Selain itu, ia mengaku biaya yang dikeluarkan cukup murah. 

Pantauan media ini, RPH sangat ramai sejak pagi. Warga menunggu giliran sapinya untuk dipotong. Tidak hanya di luar, di dalam area potong pun terlihat banyak warga yang penasaran dengan proses pemotongan sapi milik mereka. (nk)

Senin, 02 Juni 2025

Wali Kota Bima Lantik 1.188 CPNS dan PPPK

SK
Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin menyerahkan SK CPNS dan PPPK pada pegawai di halaman kantor wali kota, Senin (2/6). 


bimanews.id-Wali Kota Bima, HA Rahman H Abidin melantik CPNS dan PPPK lingkup pemerintah Kota Bima. Pelantikan dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota, Senin pagi (1/6). 

CPNS dan PPP yang dilantik, terdiri dari 108 CPNS serta 1.080 PPPK. Formasi PPPK terdiri dari 273 tenaga guru, 48 tenaga kesehatan, dan 759 tenaga teknis. Mereka hasil seleksi tahun lalu. 

Dalam arahannya, Wali Kota Bima menyampaikan banyak hal. Terutama yang berkaitan dengan disiplin, pelayanan dan inovasi. 

"Banyak hal yang harus dilakukan sebagai CPNS dan PPPK ke depan," ujarnya saat menyampaikan arahan. 

Dia menegaskan SK yang diberikan tersebut bukan untuk disombongkan, tapi bentuk tanggungjawab dalam memberikan pelayanan  terbaik kepada masyarakat. 

Sebagai aparatus terangnya, terus berinfomasi dalam membangun Kota Bima. 
Apalagi saat ini tengah digencarkan program Kota Bima Bisa. Ini kata dia bukan sebagai simbol, tapi sebuah gerakan bersama. 

"Jangan kalian bekerja untuk saya dan wakil wali kota. Tap kalian  bekerja untuk membangun daerah ini," tandas mantan Wakil Wali Kota Bima ini. 

Sementara itu, Kepala BKN regional X Denpasar Yudhantoro Bayu Wiratmoko mengatakan, menjadi aparatur sipil negara memiliki konsekuensi tinggi. Karena ada moral dan etika yang harus ditaati. 

"Jadi ASN itu tidak mudah, ada banyak hal yang harus ditaati," tuturnya. 

Seperti soal disiplin. Pegawai tidak boleh meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 10 berturut-turut. Karena bisa direkomendasikan untuk diberhentikan. 

Dia juga mengingatkan kepada wali kota untuk menata ulang CPNS dan PPPK yang dilantik. Disesuaikan dengan kebutuhan dari pemerintah kota. 

"Sebaiknya dilakukan analisa kebutuhan ulang untuk menempatkan para pegawai baru. Kami sangat mendukung hal tersebut," katanya. 

Usai acara pengambilan sumpah PPPK dan CPNS dilanjutkan dengan penyerahan SK scara simbolis oleh wali kota dan wakil wali kota. (nk)

Rabu, 28 Mei 2025

Kemenkes Ingatkan, Pengelolaan Rumah Sakit Harus Menguntungkan

Kemenkes
Kemenkes RI, Budi Gunadi bersama Wali Kota Bima meletakan batu pertama pembangunan RSUD Kota Bima tipe c, Rabu (28/5) 

bimanews.id-Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin didampingi Gubernur NTB dan Wali Kota Bima meletakkan batu pertama pembangunan RSUD Kota Bima tipe C di eks Kantor Wali Kota Bima, Rabu (28/5).

Sebelum prosesi peletakan batu pertama, Budi Gunadi Sadikin menyoroti buruknya pengelolaan RSUD. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya rumah sakit daerah yang masih bergantung pada anggaran dari pemerintah daerah.

"Ini contoh bila manajemen pengelolaan BLUD tidak baik," tegasnya, Rabu (28/5) sore.

Seharusnya kata dia, RSUD dapat memberikan pemasukan bagi daerah dan mampu menghidupi operasionalnya sendiri. Apalagi ke depan, RS yang sedang dibangun ini akan memiliki sekitar 50 kamar. Setidaknya, dalam setahun bisa meraup pemasukan hingga Rp 50 miliar.

Ia mencontohkan beberapa RS yang saat ini dikelolanya. Salah satunya memiliki 100 kamar dan mampu menghasilkan pemasukan hingga Rp 100 miliar per tahun.

"Kalau pengelolaannya benar, pasti akan menghasilkan. Bahkan bisa berkontribusi terhadap pembangunan daerah," tegasnya.

Ia menyarankan, ke depan kepala daerah bisa mengawasi langsung jalannya RSUD Kota ini. Misalnya, dalam pengadaan obat dilakukan secara kolektif bersama daerah lain agar harganya lebih murah dan seragam.

Selain itu, Wali Kota juga diminta untuk memberikan target tahunan, misalnya Rp 50 miliar. Jika dalam waktu satu tahun atau lebih target itu tidak tercapai, maka direkturnya sebaiknya diganti.

"Pak Wali, kami bisa siapkan tim untuk membantu tata kelola RSUD Kota agar lebih baik ke depan," arahnya.

Budi Gunadi juga menyampaikan, pembangunan RSUD tipe C ini merupakan program penting dari Presiden RI. Saat ini, rumah sakit serupa sedang dibangun di 66 daerah lain.

Tujuannya, untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan medis yang memadai, seperti pengobatan kanker, ginjal, jantung, dan lain-lain. 

"Harapannya, warga yang ingin cuci darah tidak perlu jauh-jauh ke Mataram. Cukup di Kota Bima saja," jelasnya.

Selain itu, warga juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko penyakit mematikan seperti jantung, gagal ginjal, stroke, dan lainnya.

Sementara itu, Wali Kota Bima, HA Rahma H Abidin mengatakan, pembangunan RSUD ini akan sangat bermanfaat. Saat ini, pemerintah daerah tengah gencar meningkatkan pelayanan kesehatan, namun masih terbatas oleh minimnya fasilitas yang dimiliki.

"Kami sangat bersyukur dengan dibangunnya RS ini, karena pelayanan bagi warga bisa meningkat," aku orang nomor satu di Kota Bima ini.

Pada kesempatan itu, ia juga berharap agar tahun depan Kemenkes dapat memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan fasilitas puskesmas dan pembangunan RS untuk orang dengan gangguan jiwa.

Tak hanya kepada Kemenkes, Aji Man sapaan akrabnya juga meminta kepada Gubernur NTB agar dapat memfasilitasi pengalihan RSUD Bima ke Kota Bima, sehingga pelayanan bisa digabung. Ia juga meminta agar lahan eks Pendopo  Bupati Bima diberikan kepada Pemkot, agar pembangunan RSUD dapat diperluas.

"Sebelah timur ini merupakan eks Pendopo Bupati Bima. Bila diberikan pada kami, tentunya lokasi RS akan semakin luas," jelasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penekanan sirine dan peletakan batu pertama sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win. Pada kesempatan itu, Aji Man juga menyerahkan cinderamata kepada Kemenkes. (nk)

Syamsurih Apresiasi Kinerja Pemkot Bima Pertahankan WTP Hingga 11 Kali

WTP
Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, menerima LHP dari Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Suparwadi, di aula kantor setempat, Selasa (28/5) .


bimanews.id-Keberhasilan Pemerintah Kota Bima kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI hingga 11 kali terhadap laporan keuangan diapresiasi Ketua DPRD Kota Bima, Syamsuri. 

Prestasi ini katanya, menunjukkan konsistensi Pemerintah Kota Bima dalam menjaga kinerja laporan keuangan daerah.

"Ini menunjukkan kinerja yang luar biasa dari jajaran Pemerintah Kota Bima," ujarnya Rabu (28/5). 

Keberhasilan meraih WTP ini bukan hal yang mudah. Banyak proses yang dilakukan, mulai dari tingkat pengawasan berjenjang hingga proses penyusunan yang sesuai standar.

Syamsurih berharap jajaran eksekutif dapat mempertahankan prestasi tertinggi dibidang tata kelola keuangan. Legislatif,  siap mendukung apa yang menjadi kebutuhan pemerintah.

"Kami akan selalu mendukung semua kebijakan dalam membangun daerah ini," aku Duta Partai Amanat Nasional ini.

Sebelumnya, pada Selasa (27/5) pagi lalu, ia bersama Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, menerima LHP dari Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi. Penyerahan bersama kepala daerah lain di NTB ini dilaksanakan di Aula Kantor BPK di Mataram. (nk)

Gubernur NTB: Bank NTB Syariah Harus Jadi Kebanggaan Masyarakat

 

Bank NTB
Foto Humas Bank NTB Syariah

bimanews.id-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Bank NTB di masa depan dapat menjadi satu-satunya holding company milik Pemprov NTB di bidang keuangan. Saat ini, pemprov sedang memproses pengalihan BPR NTB menuju skema syariah agar nantinya bisa diintegrasikan secara vertikal dengan Bank NTB Syariah.

Hal ini disampaikan Gubernur NTB, Dr. L. Muhamad Iqbal, saat membuka Webinar IKA Universitas Mataram di Wilayah Jabodetabek bertema “Membangun Masa Depan Perbankan Syariah: Pelajaran dari Dinamika Bank NTB Syariah”, Minggu (25/5).

Ia berharap ke depan Bank NTB Syariah dapat semakin dibanggakan masyarakat NTB dalam berbagai aspek.

“Kita bangga dalam arti yang sesungguhnya. Bangga bahwa Bank NTB Syariah menjadi bank yang asetnya besar. Bangga memiliki Bank NTB Syariah yang memiliki portofolio besar. Bangga terhadap Bank NTB yang SDM-nya bisa diandalkan secara teknis maupun secara integritas. Yang paling penting juga bangga dari performance dan bisa mencetak laba yang besar untuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemilik saham, dan juga masyarakat,” ujar gubernur.

Gubernur juga menekankan bahwa perbankan syariah memiliki potensi luar biasa, terutama di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global yang turut memengaruhi situasi nasional.

“Justru perbankan syariah memiliki potensi karena yang diberikan oleh perbankan syariah kepada pengusaha adalah kepastian. Kepastian bagi hasil, kepastian tidak ada bunga. Saya banyak bertemu dengan teman-teman yang bahkan nonmuslim. Pengusaha nonmuslim sudah mulai masuk ke perbankan syariah. Pertimbangan utamanya adalah kepastian,” jelasnya.

Meskipun Bank NTB Syariah sempat menghadapi berbagai dinamika belakangan ini, gubernur menyampaikan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk melangkah maju dan melakukan perbaikan-perbaikan, agar kehadiran Bank NTB Syariah benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khususnya dalam hal pemberdayaan usaha masyarakat. (*) 


Selasa, 27 Mei 2025

Keren !, Kota Bima Raih WTP ke-11 Berturut-turut

 

WTP
Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofyan menera hasil audit dari BPK RI NTB di Mataram, Selasa (27/5) 


bimanews.id-Pemerintah Kota Bima kembali mencatatkan prestasi gemilang. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, meraih penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa pagi (27/5) di Auditorium BPK RI NTB, Mataram.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima oleh Wakil Wali Kota Bima, didampingi Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih. Kegiatan ini juga dihadiri kepala daerah dan pimpinan DPRD se-NTB serta jajaran struktural BPK.

Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan mengapresiasi atas peran aktif BPK dalam membina dan mengawasi tata kelola keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa Pemkot Bima akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi demi penyempurnaan pengelolaan anggaran.

“Opini WTP ini bukan sekadar pencapaian administratif, tapi bentuk kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga integritas dan akuntabilitas,” ujarnya pada Bimanews.id

Feri juga menyebut, hasil audit ini menjadi momentum reflektif untuk terus memperbaiki sistem kerja. Meningkatkan efisiensi anggaran dan memperkuat pelayanan publik.

Dengan torehan ini lanjut Aba Feri sapaan akrab mantan Ketua DPRD Kota Bima ini, Kota  semakin mengukuhkan diri sebagai daerah dengan komitmen tinggi terhadap pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. (nk)

Ad Placement

Kota Bima

Bima

Dompu