Bank NTB Syariah Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara Ke-18
Ad Placement
Selasa, 21 Juli 2026
Kamis, 02 Juli 2026
NTB Dapat Tambahan Jatah BSPS Tahun 2026, Menjadi 10 Ribu Unit
bimanews.id– Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperjuangkan tambahan bantuan rumah layak huni dari pemerintah pusat membuahkan hasil. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan NTB memperoleh alokasi 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri PKP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (30/6) yang dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama sejumlah gubernur dan perwakilan pemerintah provinsi dari berbagai daerah.
Tambahan alokasi tersebut menjadi capaian penting bagi NTB. Pada tahun 2025, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 1.610 unit BSPS untuk NTB. Memasuki tahun 2026, alokasi awal meningkat menjadi 6.418 unit. Namun, setelah pembahasan bersama Kementerian PKP, jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 10.000 unit, atau meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan alokasi ini menjadi angin segar bagi percepatan penanganan rumah tidak layak huni di NTB sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak, sehat, dan aman.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa Program BSPS tidak boleh dipandang hanya sebagai program pembangunan rumah. Menurutnya, bantuan tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga manfaat yang diterima masyarakat tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
Karena itu, Menteri PKP meminta agar pelaksanaan BSPS di daerah diintegrasikan dengan program sertifikasi tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan permodalan usaha mikro melalui Permodalan Nasional Madani (PNM).
Melalui pola tersebut, penerima BSPS tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan aset serta akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Papua Barat Daya, Gubernur Gorontalo, Gubernur Riau, serta perwakilan pemerintah provinsi lainnya. Pertemuan itu menjadi forum sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Pemerintah Provinsi NTB menyambut positif keputusan pemerintah pusat tersebut dan siap menindaklanjuti arahan Menteri PKP dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota serta kementerian dan lembaga terkait. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan Program BSPS secara tepat sasaran sekaligus mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah.
Tambahan alokasi menjadi 10.000 unit merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni di Nusa Tenggara Barat. Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi pengungkit lahirnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang memadukan penyediaan hunian, legalitas aset, akses permodalan, dan penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.(Kominfotik)
Jumat, 26 Juni 2026
Sembilan Parpol Lakukan Pemutakhiran pada Semester 1
bimanews.id- Sembilan Partai Politik Tingkat Kota Bima melakukan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan pada semester I tahun 2026. Sembilan Parpol itu yakni, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Masyumi, Partai Nasdem, Partai Ummat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan).
Ketua KPU Kota Bima, melalui Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Bima, Yety Safriati menjelaskan, setelah melakukan pemutakhiran data selama enam bulan terakhir, mulai Januari hingga Juni, Parpol kemudian mengajukan hasil kepada KPU. Batas akhir pengajuan yang dilakukan oleh Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tersebut pada tanggal 25 Juni 2026.
Terhadap hasil pemutakhiran tersebut, lebih lanjut Yety menjelaskan, KPU melalui KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi, untuk mengecek kesesuaian antara data Sipol dengan dokumen yang diunggah oleh Parpol pada Sipol. Verifikasi dilakukan operator Sipol KPU Kota Bima tersebut diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bima, pada hari Jum’at (26/6).
“Alhamdulillah, ada Sembilan Parpol yang mengajukan hasil pemutakhiran dan sudah kami verifikasi,” ujar Yety.
Berdasarkan hasil verifikasi, ada beberapa partai politik yang status verifikasinya tidak sesuai. Hal itu disebabkan antara dokumen yang terunggah pada Sipol dengan Data Sipol, tidak sinkron.
“Contohnya, ada yang mengunggah SK Kepengurusan yang baru, tanpa terlebih dahulu mengganti nomor SK pada Data Sipol. Sehingga, saat dilakukan verifikasi, statusnya menjadi tidak Sesuai. Ada juga nama pada struktur kepengurusan yang tidak sesuai dengan bidangnya,” beber Yety.
Terhadap hasil verifikasi tersebut, selanjutnya KPU Kota Bima akan umumkan pada Sipol, Media Sosial dan Papan Pengumuman KPU Kota Bima.
Yety berharap, pada kegiatan pemutakhiran data partai politik semester II tahun 2026, Partai Politik lebih teliti lagi dalam pengisian data maupun pengunggahan dokumen.
Karena menurut dia, pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini merupakan pondasi utama bagi partai politik menghadapi tahapan pendafataran partai politik calon peserta Pemilu nanti. Ini merupakan kesempatan bagi partai politik untuk memperbaharui, memelihara dan merawat data baik itu kepengurusan, keanggotaan, maupun keterwakilan Perempuan.
“Semoga kedepan, teman-teman Parpol bisa lebih teliti lagi dalam melakukan pemutakhiran data Parpol,” tutupnya. (red).
Senin, 22 Juni 2026
Bank NTB Syariah Kembali Jadi Penyalur KUR, Perluas Akses Pembiayaan UMKM dan Pekerja Migran Indonesia
bimanews.id– Bank NTB Syariah resmi kembali menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia. Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi momentum penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Melalui kerja sama tersebut, Bank NTB Syariah kembali dipercaya menjadi salah satu lembaga penyalur KUR nasional pada tahun 2026 setelah tidak memperoleh alokasi program KUR selama kurang lebih delapan tahun. Pada tahun ini, Bank NTB Syariah memperoleh plafon penyaluran KUR sebesar Rp40 miliar yang terdiri dari Rp30 miliar untuk sektor UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan pemerintah merupakan peluang sekaligus amanah bagi Bank NTB Syariah untuk semakin memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan.
“Kami bersyukur Bank NTB Syariah kembali dipercaya menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat. Ini merupakan momentum penting bagi kami untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan masyarakat produktif di Nusa Tenggara Barat. Kami ingin pembiayaan KUR yang disalurkan benar-benar mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing UMKM, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Nazaruddin.
Menurutnya, keberadaan KUR akan memperkuat ekosistem pembiayaan syariah yang selama ini telah dikembangkan Bank NTB Syariah, terutama bagi sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah seperti perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, hingga sektor jasa.
Selain untuk pelaku UMKM, alokasi KUR bagi PMI juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri melalui pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia melalui akses pembiayaan yang aman dan legal.
Bank NTB Syariah optimistis penyaluran KUR tahun 2026 dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Ke depan, Bank NTB Syariah akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan program KUR dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan permodalan.
Sebagai bank daerah berbasis syariah, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan dan produk pembiayaan yang mudah diakses, kompetitif, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Amanah untuk Berkah Bermakna.manah untuk Berkah Bermakna. (*)
Minggu, 21 Juni 2026
Pelestarian Mata Air Adat Menguat, JMSI NTB dan INTI Tanam Pohon di Kawasan Sakral Mualan Benyer
bimanews.id–Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB bekerjasama dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Nusa Tenggara Barat, Forum Wartawan Lingkungan (FWL) dan Ikatan Keluarga Banyuwanti (IKAWANGI) Lombok melakukan giat penghijauan dan bakti sosial di Mualan Benyer Desa Telagawaru Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur, Sabtu (20/6).
Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan atas giat ritual budaya Molang Maliq Mualan Benyer yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa setempat bekerjasama dengan Perkumpulan Menduli Selayar Desa Telagawaru.
Sedikitnya ada 43 pohon terdiri dari Pohon Mahoni, Pohon Kupu Kupu, Palem, Ketapang Kencana dan Pohon Kenari ditanam sekitar Kawasan mata air Mualan Benyer yang sangat dijaga dan disakralkan warga sekitar dan bahkan sedang diusulkan sebagai Warisan Budaya tak Benda kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.
Dewan Pembina JMSI NTB Haji Rudi Hidayat mengungkapkan giat penghijauan dan bakti sosial merupakan program rutin yang dilaksanakan asosasi pemilik media siber NTB ini bekerjasama dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Nusa Tenggara Barat. “Kali ini kita adakan penghijauan dan bakti sosial di Mualan Benyer Desa Telagawaru atas permintaan kawan-kawan dari Perkumpulan Menduli Selayar yang dipimpin Kang Akeu Surya Panji,”katanya.
Haji Rudi yang juga Sekretaris Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) menyampaikan terimakasih atas dukungan dari Pemerintah Desa Telagawaru, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang hadir dalam giat penghijauan dan bakti sosial.
Aksi penghijauan itu melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi sosial, komunitas budaya, insan pers, pegiat lingkungan hingga pemerintah desa. Kegiatan tersebut juga menjadi simbol kolaborasi dalam menjaga kelestarian alam dan warisan budaya yang hidup di tengah masyarakat.
“Kehadiran kami disini merupakan bagian dari komitmen sosial dan lingkungan yang selama ini dijalankan. JMSI NTB dan INTI punya kesamaan misi khususnya pada kegiatan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini tidak ada yang berkaitan dengan politik,” ujarnya.
Menurut Rudi, kegiatan penghijauan dan bakti sosial yang dilakukan JMSI dan INTI NTB bukan program sesaat tetapi rutin dijalankan di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat.
Ia menyebut sebelumnya kegiatan Literasi media dan bakti sosial juga dilaksanakan di Pondok Pesantren Azzainiyah Al-Majidiyah NW di Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur.
Juga menanam sekitar 2.000 pohon cemara di kawasan Pantai Induk Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat.
Di kawasan Mualan Benyer, sebanyak 43 pohon ditanam sebagai simbol dukungan terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber mata air. Pohon yang ditanam dipilih dengan ukuran yang relatif besar untuk meningkatkan peluang tumbuh dan bertahan hidup.
“Perlu diingat, bahwa kami kalau menanam pohon biasanya yang sudah besar, karena tingkat hidupnya lebih besar lagi. Mudah-mudahan Allah SWT memberi izin kita, meridai kegiatan kita hari ini, dan memberkahi kita semua,” kata Rudi.
Hal senada diungkapkan Ketua Harian INTI NTB S Wijanarko yang mengaku cukup terkesan dengan keramahan warga Desa Telagawaru terutama ibu-ibu dan anak-anak yang sedang asyik mandi bareng di Mualan Benyer yang ternyata disakralkan warga setempat.
"Semoga penanaman pohon yang kita laksanakan hari ini akan membuat Mualan Benyer semakin lebih hijau dan sejuk. Pohonnya tumbuh kembang dengan baik demi kelestarian air Mualan Benyer,"katanya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Telagawaru, Junaidi, menjelaskan Mata Air Mualan Benyer memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber air, tetapi juga menjadi pusat berbagai ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun.
Junaidi mengatakan masyarakat Telagawaru memandang Mualan Benyer sebagai ruang spiritual dan budaya yang harus dijaga bersama. Karena itu, upaya pelestarian lingkungan di kawasan tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi keberlangsungan tradisi masyarakat.
“Selamat datang Bapak/Ibu yang hadir di tempat ini, Mata Air Mualan Benyer, Desa Telagawaru yang Alhamdulillah masyarakat mensakralkan sebagai pusat ritual adat sekaligus semangat untuk bersama-sama menjaga mata air ini. Karena hidup ini butuh keseimbangan,” ujarnya.
Menurut Junaidi, keseimbangan antara manusia dan alam menjadi prinsip yang terus dijaga masyarakat setempat. Kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian mata air menjadi bagian dari tanggung jawab bersama warga desa.
Mualan Benyer selama ini menjadi lokasi berbagai prosesi adat seperti pengobatan tradisional, mandi pengantin, molang maliq bagi anak pertama, khitanan, hingga ritual budaya lainnya.
Keberadaan mata air tersebut menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Telagawaru.
Ketua Perkumpulan Seni Menduli Selayar, Akeu Surya Panji, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak terhadap pelestarian lingkungan dan budaya di kawasan tersebut.
Menurut Akeu, keterlibatan organisasi sosial dan masyarakat menjadi energi positif bagi keberlanjutan tradisi adat.
“Kami dari Lembaga Menduli Selayar mengucapkan rasa terima kasih atas kehadirannya dalam acara Molang Maliq Mualan Benyer, yang visinya antara lain dalam hal penghijauan dan pelestarian alam, sekaligus melestarikan ritual adat yang ada di sini. Semoga apa yang kita hajatkan dan niatkan ini diberkahi Allah SWT,” tuturnya.
Perkumpulan Seni Menduli Selayar selama ini aktif menjaga keberlangsungan kesenian tradisional Kebangru'an yang telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda.
Komunitas tersebut juga menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami sejarah dan akar budaya lokal.
Kegiatan penghijauan dan bakti sosial di Mualan Benyer turut dihadiri Wakil Ketua INTI NTB S. Widjanarko, Ketua JMSI NTB H. Boy Mashudi, Sekretaris JMSI NTB Sukri Aruman, Anggota Dewan Pakar JMSI NTB Agus K. Saputra, Sekretaris Ikawangi Lombok Mansur, Ketua Forum Wartawan Lingkungan Indonesia (FWLI) NTB Saudi, serta perwakilan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) PR Mataram.
“Kami dari Lembaga Menduli Selayar mengucapkan rasa terima kasih atas kehadirannya dalam acara Molang Maliq Mualan Benyer, yang visinya antara lain dalam hal penghijauan dan pelestarian alam, sekaligus melestarikan ritual adat yang ada di sini. Semoga apa yang kita hajatkan dan niatkan ini diberkahi Allah SWT,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan juga serahterima secara simbolis 50 bingkisan alas kaki dan mainan anak-anak kepada Sekretaris Desa Telagawaru, tokoh masyarakat, karang taruna dan perwakilan anak yang hadir di Mualan Benyer.
Penampilan karaoke Ketua JMSI NTB dan INTI semakin menyemarakkan suasana di penghujung acara seremonial sebelum dilanjutkan dengan penanaman pohon penghijauan di sejumlah titik di kawasan Mualan Benyer Desa Telagawaru. (red)
Jumat, 12 Juni 2026
Bank NTB Syariah Dukung Digitalisasi Pelabuhan Senggigi Melalui Kerja Sama Sistem Pembayaran Digital Easybook
bimanews.id– PT Bank NTB Syariah terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi digital sektor transportasi dan pariwisata daerah melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan PT Easybook Teknologi Indonesia terkait penggunaan rekening Bank NTB Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital Easybook. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi sistem e-ticketing dan digitalisasi layanan transportasi di Pelabuhan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.
Melalui kerja sama ini, Bank NTB Syariah akan menyediakan dukungan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, meliputi penggunaan rekening Bank NTB Syariah, layanan QRIS, Virtual Account, serta integrasi sistem pembayaran yang mendukung transaksi tiket secara non-tunai pada platform Easybook. Kehadiran sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan, transparansi transaksi, serta kenyamanan masyarakat dan wisatawan yang menggunakan transportasi laut dari dan menuju kawasan wisata Senggigi.
Direktur Dana dan Transaksi PT Bank NTB Syariah, Adhi Susantio, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam mendukung ekosistem digital daerah sekaligus memperluas penggunaan layanan transaksi keuangan syariah di sektor pariwisata dan transportasi.
“Bank NTB Syariah menyambut baik kolaborasi dengan Easybook sebagai bagian dari upaya bersama menghadirkan layanan pembayaran yang lebih mudah, aman, dan efisien bagi masyarakat. Digitalisasi e-ticketing di Pelabuhan Senggigi tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memperkuat ekosistem transaksi non-tunai yang transparan dan akuntabel. Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi model pengembangan layanan digital pada sektor transportasi dan pariwisata di berbagai daerah lainnya di Nusa Tenggara Barat,” ujar Adhi.
Lebih lanjut, Adhi menjelaskan bahwa Bank NTB Syariah terus mendorong pemanfaatan layanan digital perbankan melalui berbagai kanal pembayaran yang terintegrasi guna mendukung transformasi digital pemerintah daerah, pelaku usaha, serta sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
PT Easybook Teknologi Indonesia sendiri merupakan perusahaan penyedia platform pemesanan tiket online dan sistem integrasi transportasi yang telah beroperasi di berbagai negara Asia Tenggara. Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berkomitmen menghadirkan sistem pembayaran digital yang mendukung pengelolaan layanan transportasi yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.
Kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat implementasi digitalisasi layanan transportasi dan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, sekaligus mendukung visi pembangunan daerah menuju tata kelola layanan publik yang semakin modern dan berbasis teknologi. (*)
Rabu, 27 Mei 2026
Selasa, 26 Mei 2026
Bank NTB Syariah Perkuat Literasi Keuangan Syariah dan Dorong Peningkatan Inklusi Keuangan di Kota Bima
bimanews.id- PT Bank NTB Syariah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui kolaborasi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kota Bima dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi literasi dan inklusi keuangan syariah yang menyasar masyarakat serta calon nasabah baru di Kota Bima.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Manager Consumer Protection and Literacy Bank NTB Syariah, Muh. Nur Rahmat, A. Ir., S.E., perwakilan Kantor OJK Provinsi NTB Yan Anjas Pratama, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Bima, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas PPPA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pariwisata, serta Camat dan Lurah se-Kota Bima.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bima H. A. Rahman, S.E., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara TPKAD Kota Bima, PT Bank NTB Syariah, dan OJK Provinsi NTB dalam menghadirkan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.
Wali Kota Bima juga menekankan bahwa peningkatan literasi keuangan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang sehat, sekaligus mendukung penguatan sektor ekonomi masyarakat dan pelaku usaha agar dapat tumbuh lebih produktif serta berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Manager Consumer Protection and Literacy Bank NTB Syariah, Muh. Nur Rahmat, A. Ir., S.E., menyampaikan bahwa literasi keuangan syariah bukan hanya berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan, namun juga bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Literasi keuangan syariah menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar semakin memahami manfaat dan penggunaan produk serta layanan keuangan syariah secara tepat. Melalui edukasi yang terus dilakukan, kami berharap masyarakat dapat mengelola keuangan dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas usaha, serta memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai prinsip syariah," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan, khususnya melalui penguatan UMKM dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Bank NTB Syariah meyakini bahwa kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci penting dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif. Melalui sinergi tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai layanan keuangan, namun juga semakin percaya dan memanfaatkan layanan keuangan formal untuk mendukung aktivitas ekonomi serta kebutuhan sehari-hari.
Ke depan, Bank NTB Syariah akan terus memperluas program literasi dan edukasi keuangan syariah sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam menghadirkan layanan yang memberikan Berkah Bermakna bagi masyarakat dan pembangunan daerah. (*)
Senin, 25 Mei 2026
Bank NTB Syariah Tegaskan Layanan Pembiayaan Dilaksanakan Sesuai Ketentuan yang Berlaku
bimanews.id— Bank NTB Syariah menegaskan bahwa proses layanan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, kebijakan internal Bank, serta ketentuan dan regulasi yang berlaku di industri perbankan.
Sehubungan dengan informasi yang berkembang di ruang publik terkait layanan pembiayaan Bank NTB Syariah yang disampaikan oleh nasabah atas nama Rudi Purtomo dan Suparman HMT, Bank menyampaikan bahwa terdapat sejumlah informasi yang berkembang mengenai mekanisme pembiayaan, perhitungan kewajiban nasabah, maupun administrasi dokumen akad yang perlu dipahami secara utuh sesuai data dan dokumen yang dimiliki Bank.
Bank menegaskan bahwa fasilitas pembiayaan yang diterima nasabah dilaksanakan melalui akad yang disepakati bersama antara Bank dan nasabah, termasuk terkait hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, jadwal angsuran, ketentuan pelunasan, serta administrasi dokumen pembiayaan. Proses tersebut dilaksanakan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta ketentuan dalam industri perbankan syariah.
Terkait informasi mengenai salinan akad pembiayaan dan jadwal angsuran, Bank menyampaikan bahwa dokumen dimaksud pada prinsipnya merupakan bagian dari hak nasabah sesuai mekanisme yang berlaku. Penyampaian dokumen kepada nasabah dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan sebagai bagian dari komitmen Bank dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada perlindungan nasabah.
Terkait pengajuan permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Asosiasi Konsumen Anti Riba (AKAR) kepada DPRD Kabupaten Dompu terhadap PT Bank NTB Syariah, Bank menghormati mekanisme penyampaian aspirasi yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada prinsipnya, setiap penyampaian keberatan, pengaduan, maupun permintaan informasi dari nasabah akan ditindaklanjuti melalui mekanisme layanan yang tersedia dengan mengedepankan penyelesaian secara konstruktif dan proporsional.
Sebagai institusi perbankan syariah, Bank NTB Syariah terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta perlindungan nasabah dalam aktivitas operasional dan layanan yang diberikan. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) juga menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank.
Sehubungan dengan adanya proses hukum maupun penyampaian keberatan oleh pihak tertentu, Bank NTB Syariah menghormati setiap proses yang sedang berjalan. Bank juga akan bersikap kooperatif apabila diperlukan oleh otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses yang berlangsung serta mengedepankan informasi yang objektif dan berimbang.
Masyarakat diimbau untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dengan mengedepankan sumber informasi yang objektif dan terverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Bank NTB Syariah akan terus berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat melalui layanan perbankan syariah yang amanah, profesional, dan berintegritas.(*)
Kamis, 07 Mei 2026
Bank NTB Syariah Sukses Implementasikan QRIS Cross Border, Dorong Transaksi Global dari Korea hingga Singapore
bimanews.id– Bank NTB Syariah terus memperkuat transformasi layanan digital dengan mencatatkan keberhasilan implementasi QRIS Cross Border, yang memungkinkan transaksi lintas negara berjalan dengan lancar.
Melalui inovasi ini, nasabah dan merchant Bank NTB Syariah kini dapat melayani pembayaran dari berbagai negara seperti Korea Selatan, China, Malaysia, Thailand, dan Singapore secara mudah, cepat, dan aman.
Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen Bank NTB Syariah dalam mendukung ekosistem pembayaran digital nasional yang terintegrasi secara global, sekaligus memperluas akses transaksi bagi sektor pariwisata dan pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat.
Mengusung semangat “Lokal ke Global”, Bank NTB Syariah menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) mampu bersaing secara teknologi dan menghadirkan layanan berstandar internasional.
QRIS Cross Border menjadi bukti nyata bahwa layanan keuangan daerah kini telah mendunia, sejalan dengan penguatan positioning NTB sebagai destinasi wisata global yang modern dan inklusif.
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan:
“Keberhasilan implementasi QRIS Cross Border ini merupakan bagian dari inovasi tanpa batas yang terus kami dorong. Hal ini menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah kini sejajar dengan bank nasional lainnya dalam hal teknologi pembayaran internasional. Kami melihat ini sebagai peluang besar untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memudahkan wisatawan asing bertransaksi secara cashless dengan aman dan nyaman tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.”
Beliau juga menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya memperkuat layanan digital Bank NTB Syariah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui peningkatan transaksi di sektor pariwisata dan UMKM.
Dengan QRIS Cross Border, wisatawan mancanegara dapat melakukan pembayaran langsung menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asalnya tanpa perlu menukar uang tunai.
Hal ini memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kenyamanan bertransaksi di berbagai destinasi unggulan di NTB.
Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing, inovasi ini diharapkan mampu mendorong akselerasi transaksi non-tunai, memperkuat ekosistem ekonomi digital, serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.
Bank NTB Syariah akan terus menghadirkan inovasi layanan berbasis digital, termasuk optimalisasi QRIS dan penguatan platform RIMO (Rinjani Mobile Banking) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang aman, mudah, dan sesuai prinsip syariah. (red)
Selasa, 05 Mei 2026
Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen, Pengangguran Terbuka Turun
bimanews.id– Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat lonjakan signifikan pada Triwulan I-2026 dengan pertumbuhan mencapai 13,64 persen (year-on-year), sekaligus diikuti penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 2,99 persen. Capaian ini menegaskan posisi NTB sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang mulai berdampak langsung pada perbaikan kondisi ketenagakerjaan.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp52,62 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp29,68 triliun.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat ini terutama didorong oleh sektor industri pengolahan yang melonjak 60,25 persen, seiring meningkatnya aktivitas smelter yang memberikan nilai tambah signifikan terhadap perekonomian daerah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian juga tumbuh tinggi sebesar 31,80 persen, didukung peningkatan produksi konsentrat.
Dari sisi pengeluaran, ekspor menjadi motor utama pertumbuhan dengan kenaikan sangat tinggi sebesar 91,87 persen. Lonjakan ini dipicu oleh meningkatnya ekspor komoditas tambang dan hasil industri pengolahan, yang pada periode yang sama tahun sebelumnya belum menunjukkan kinerja optimal.
Secara triwulanan (q-to-q), ekonomi NTB mengalami kontraksi sebesar 1,30 persen dibanding Triwulan IV-2025, yang lebih dipengaruhi faktor musiman pada sektor industri dan ekspor. Namun demikian, secara tahunan, kinerja ekonomi NTB tetap menunjukkan tren ekspansi yang kuat dan berkelanjutan.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, kondisi ketenagakerjaan NTB juga menunjukkan perbaikan yang nyata. Jumlah penduduk bekerja pada Februari 2026 tercatat sebanyak 3,14 juta orang, meningkat 51,20 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 32,86 persen, seiring meningkatnya aktivitas produksi dan luas panen. Di sisi lain, sektor industri pengolahan juga mulai menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja baru.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 2,99 persen, turun 0,23 persen poin dibanding Februari 2025. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya daya serap ekonomi terhadap tenaga kerja, terutama pada sektor produktif.
Kualitas ketenagakerjaan juga mengalami perbaikan, ditandai dengan meningkatnya proporsi pekerja formal menjadi 29,51 persen. Selain itu, penurunan angka setengah pengangguran menunjukkan semakin optimalnya pemanfaatan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.
BPS NTB mencatat, penguatan sektor pertanian dan industri, termasuk dampak dari program strategis pemerintah, turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga mulai memberikan dampak konkret terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan pengangguran dan membaiknya kualitas kerja. (Kominfotik)
Sabtu, 02 Mei 2026
Bank NTB Syariah Tegaskan Komitmen GCG dan Kepatuhan Hukum Terkait Isu di KC Dompu
bimanews.id– Menanggapi pemberitaan yang beredar di masyarakat terkait adanya laporan nasabah terhadap layanan pembiayaan di Kantor Cabang (KC) Dompu, Bank NTB Syariah menyampaikan bahwa penanganan atas permasalahan tersebut telah dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan mekanisme internal bank serta ketentuan yang berlaku.
Branch Manager Bank NTB Syariah KC Dompu, Wawan Supryadi menyampaikan bahwa komunikasi dengan nasabah telah berlangsung sejak adanya penyampaian somasi yang dilakukan oleh nasabah dalam beberapa tahap.
“Kami telah menerima dan menindaklanjuti somasi yang disampaikan oleh nasabah secara bertahap, serta melakukan koordinasi internal dengan unit kerja terkait guna memastikan penanganan yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.
Nasabah telah menyampaikan somasi kepada Bank NTB Syariah KC Dompu, yang pada pokoknya memuat keberatan terkait aspek transparansi informasi pembiayaan, mekanisme perhitungan pembiayaan, serta kesesuaian akad.
Menindaklanjuti hal tersebut, Bank NTB Syariah KC Dompu telah melakukan langkah-langkah antara lain berkoordinasi untuk memastikan pemenuhan hak nasabah termasuk penyampaian dokumen akad pembiayaan, serta koordinasi dengan unit Legal untuk advice atas informasi tersebut dan mitigasi risiko atas informasi yang berkembang.
Lebih lanjut, Bank NTB Syariah juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian dari upaya penyelesaian yang komprehensif dan konstruktif.
Dalam kesempatan tersebut, Wawan menegaskan bahwa seluruh layanan pembiayaan di Bank NTB Syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, ketentuan internal bank, serta berada dalam pengawasan regulator.
“Sebagai bagian dari penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kami senantiasa mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan nasabah dalam setiap layanan. Kami juga berkomitmen menjalankan operasional secara taat hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Sehubungan dengan adanya proses hukum yang sedang berjalan, Bank NTB Syariah menyatakan siap untuk bersikap kooperatif dan menghormati seluruh tahapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta akan memberikan keterangan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bank NTB Syariah juga tetap membuka ruang komunikasi yang konstruktif kepada nasabah guna mendorong penyelesaian yang baik melalui mekanisme yang tersedia.
Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, serta tidak mudah terprovokasi dan tidak berspekulasi sebelum adanya kejelasan melalui proses yang sedang berjalan.
Bank NTB Syariah akan terus berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan layanan perbankan syariah yang aman, profesional, dan berintegritas. (red)
