Ndano Na'e Dulu Terisolir, Kini Warga Bisa Nikmati Jaringan Internet.
Jalan lintas Ndano Na'e Santi, sebelum diperbaiki, saat diperbaiki dan kondisi terkini |
Jalan lintas Ndano Na'e Santi, sebelum diperbaiki, saat diperbaiki dan kondisi terkini |
Ryan Kusuma Permadi |
Tiga pimpinan dewan saat diambil sumpahnya di ruang sidang utama, gedung DPRD Kota Bima, Jumat (1/11). |
Suwardi Tegaskan Hasil Survei di Media Sosial Adalah Hoax
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima, HA Rahman H Abidin dan Feri Sofiyan (Man-Feri) saat bertemu warga Kelurahan Melayu, Selasa malam (29/10). |
Komisioner Bawaslu Kota Bima saat menyaksikan debat pertama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima di Paruga Nae, Senin malam (28/10) |
HM Qurais |
Idhar |
bimanews.id-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bima, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera bersikap terhadap temuan 1.608 pemilih tak dikenal yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Tahun 2024.
Terhadap ribuan data pemilih tidak dikenal itu, Bawaslu telah merekomendasikan pada KPU untuk diberikan tanda khusus, supaya diketahui dan memudahkan untuk diawasi oleh masyarakat.
”Rekomendasi sudah kami keluarkan saat pleno penetapan DPT dan jawaban KPU saat itu, akan bersikap setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTB,” ungkap Koordinasi Divisi (Kordiv) Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HP2H) Bawaslu Kota Bima, Idhar.
Dia berharap, KPU
segera mengambil sikap atas ribuan data pemilih tak dikenal tersebut, apalagi tahapan
pemungutan suara semakin. Jangan sampai ribuan pemilih tidak dikenal itu jadi
masalah saat pemungutan dan perhitungan suara nanti. (red)
Ada Tidaknya BPJS Warga NTB Harus Tetap Dilayani
Khairul Amat |
Pj Wali Kota Bima, H Mukhtar saat menghadiri kegiatan sosialisasi tentang pengawasan netralitas ASN pada Pemilihan tahun 2024 di Ruma Dinning, Kamis (26/9) |
bimanews.id-Pj Wali Kota Bima H Mukhtar terus mengingatkan tentang pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima. Penegasan itu disampaikan H Mukhtar saat sosialisasi digelar Bawaslu Kota Bima, Kamis (26/9).
"ASN yang tidak netral dapat menimbulkan ketegangan dan konflik di masyarakat.t Karena itu saya meminta seluruh ASN untuk benar-benar menjaga netralitas," tandasnya.
Terhadap netralitas ASN katanya, BKN kini telah menggunakan aplikasi untuk memudahkan pemantauan terhadap ASN. "Dengan aplikasi ini, tidak ada lagi rahasia bagi ASN. Semua gerak-gerik dapat dipantau secara digital, dan itulah risiko yang harus dihadapi oleh ASN yang melanggar aturan netralitas, " terangnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bima, Atina menegaskan, netralitas ASN merupakan kunci utama untuk menjaga ketertiban dalam proses Pilkada. "Jika ASN tidak netral, proses Pilkada akan tercederai. Netralitas ASN sangat diperlukan demi terciptanya Pilkada yang damai dan adil." Ungkapnya
Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap seluruh ASN dapat memahami pentingnya menjaga netralitas dan ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas serta kelancaran Pilkada yang akan datang.
Kegiatan yang berlangsung di Ruma Dinning tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kesbangpol Kota Bima, Kasat Pol PP dan Kepala OPD yang mendapat undangan, Camat dan Lurah se Kota Bima. (red)
Ad Placement
Subscribe di situs ini untuk mendapatkan update berita terbaru