Pelamar PPPK Di Kota Bima Membludak
Ilustrasi |
Ilustrasi |
Pj Wali Kota Bima, H Mukhtar foto bersama dengan Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali-Nusra dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima, Senin (7/10) |
bimanews.id-Sebanyak 1.526 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari 218 TPS se Kota Bima pada Pilkada serentak 2024 mendapatkan jaminan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari Pemerintah Kota Bima.
Hal itu disampaikan Pj. Wali Kota Bima, Drs. Mukhtar, MH didampingi Kepala Disnakertrans dan Kaban Kesbangpol Kota Bima saat menerima silaturrahmi Kepala wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali-Nusra dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima di ruang kerja Wali Kota Bima, Senin, (7/10).
Mukhtar mengatakan, perlindungan badan Adhoc pada Pilkada 2024 sebagai upaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh KPPS sesuai amanat Menteri Dalam Negeri RI.
"Sebanyak 1.526 KPPS yang bertugas pada 218 TPS yang akan kita berikan perlindungan jaminan sosial. Semua ini sebagai komitmen penuh Pemerintah Kota Bima dalam mensukseskan Pilkada 2024," tandasnya. (red)
Pj Sekda Kota Bima, H Supratman saat menghadiri rapat evaluasi digelar Tim Percepatan Penurunan Stunting semester 1 Kota Bima, Senin (30/9) |
bimanews.id-Tim percepatan penurunan stunting semester 1 Kota Bima tahun 2024 menggelar rapat evalusi. Rapat dihadiri Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, H. Supratman berlangsung di aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Senin (30/9).
Pj Sekda dalam arahannya menegaskan, stunting Kota Bima saat ini menjadi masalah yang butuh perhatian serius dari semua pihak, karena kondisinya sangat memprihatinkan.
Dari data, stunting Kota Bima saat ini, naik 0.6 persen, atau bertambah dari 31.2 persen menjadi 31.8 persen. Angka ini sangat tinggi dan harus mendapat perhatian serius, perlu kerja keras, dan sinergi semua pihak untuk mencapai target penurunan stunting pada angka yang lebih baik.
"Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, memperbaiki stunting di Kota Bima yang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, " arahnya.
H. Supratman mengharapkan adanya tindakan serius yang diambil semua pihak, dengan memperhatikan keadaan atau kasus-kasus yang ada di masyarakat yang berdampak pada bertambahnya stunting. Misalnya, kasus gizi buruk, kasus anak-anak yang berat badannya menurun, atau anak-anak yang berat badannya tidak naik-naik, pola hidup kurang sehat.
"Kondisi ini perlu kita intervensi. Melalui penanganan dan perhatian dari kita semua. Jika tidak, akan berpotensi terjadinya stunting, " terangnya.
Pada rapat itu ada penyampaian materi dari Kepala BPPKB Kota Bima, Kadis Kesehatan Kota Bima, dan lain-lain. (red)
Bakesbangpol menggelar kegiatan penyuluhan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di aula SMKN 3 Kota Bima, Jum'at (20/9) |
Prosesi pengibaran Bendera Merah Putih saat upacara peringatan HUT RI ke-79 di halaman Kantor Wali Kota Bima, Sabtu (17/8). |
bimanews.id-Upacara HUT ke-79 RI di halaman Kantor Wali Kota Bima, Sabtu (17/8) berlangsung hikmat. Pj Wali Kota Bima, H Mukhtar bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan membacakan teks proklamasi kemerdekaan RI. |
Pj. Wali Kota Bima, H Muhammad Rum saat memberikan sambutan pada acara buka pusa bersama di kediamannya, Minggu (31/3) |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima gelar acara buka puasa bersama di kediaman Pj. Wali Kota Bima, jln. Ir Sutami, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Minggu (31/3). Hadir pada acara tersebut Sekda Kota Bima, staf ahli wali kota, Asisten, pimpinan OPD, Camat, Lurah, Ormas, nsan pers serta sejumlah tokoh masyarakat perwakilan tiap kelurahan
Pj. Wali Kota Bima, H Mohammad Rum mengatakan, diakhir bulan ramadhan dimanfaatkan untuk menggapai ridho Allah SWT, dengan cara memaksimalkan ibadah dan amalan.
"Marilah berlomba menggapai ridho Allah SWT serta mempertebal keimanan dan memperbanyak amal," kata H. Rum di pada acara Bukber.
Diakhir arahannya, HM Rum berharap bulan ramadhan dijadikan sebagai momentum mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meningkatkan kualitas ibadah. Mempererat rasa persaudaraan dan memupuk tali silaturrahim antar pejabat lingkup Pemerintah Kota Bima dan masyarakat.
“Semoga kita semua dapat meraih keberkahan bulan ramadhan serta meningkatkan kualitas spiritual dan keimanan kita," harapnya.(red)
Kepala Diskominfotik Kota Bima, H Mahfud |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima
melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kota
Bima, H Mahfud mengklarifikasi beredarnya tangkapan layar pada aplikasi SIPD RI
tentang anggaran salah satu media yang dikonsumsi oleh masyarakat.
H. Mahfud
mengatakan, prinsip kesetaraan dalam hal kerja sama diperlukan antara media dan
pemerintah, karena kedua pihak tersebut saling membutuhkan.
Pihak
pemerintah membutuhkan peran media sebagai wadah untuk mensosialisasikan apa
yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pihak media sendiri
membutuhkan pemerintah sebagai sumber berita.
Mahfud
menyebut, sebenarnya anggaran media melalui APBD Kota Bima justru lebih besar
di tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2024. Pada tahun 2023, anggaran media
pada APBD awal sebesar Rp. 1.130.200.000, dan pada APBD Perubahan tahun 2023
sebesar Rp. 1.510.200.000.
"Sementara
anggaran media tahun 2024 sebesar Rp. 1.050.000.000, lebih tinggi tahun
2023," kata Mahfud di ruang kerjanya, Selasa (19/3).
"Pada
dinas Kominfotik, anggaran media yang tinggi NTB 1 Rp. 200 juta. Dulu di MNC
juga 200 juta, Tempo juga 200 juta. Yang lain anggarannya dibagi dan tentunya
ada juga kebijakan kepala daerah," ujarnya.
Ia
menjelaskan, media NTB 1 melakukan tugas-tugas secara khusus sesuai keinginan
Pemerintah Kota Bima, baik berupa berita maupun video untuk tayangan di medsos
tentang pembangunan Kota Bima.
Metode
pemberitaan ini sama seperti yang dilakukan oleh MNC dan Tempo Group (media
nasional) masing-masing Rp. 200 juta pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024
sudah dihilangkan.
"Sesuai
arahan pimpinan daerah agar lebih memberdayakan media lokal," jelasnya.
(red)
Kepala Diskoperindag Kota Bima, H Tafsir foto bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah(TPID) saat kegiatan pasar murah di Kelurahan Paruga, Kamis (14/3) |
bimanews.id-Kenaikan harga
beras yang begitu tinggi mengharuskan Pemerintah Kota Bima rutin menggelar
operasi pasar dengan menjual beras dan barang kebutuhan lain dengan harga
murah. Alhasil, selama operasi pasar berlangsung selalu diserbu warga.
Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima, Kamis (14/3) menggelar pasar murah di depan
Kantor Lurah Paruga, Kecamatan Rasane Barat Kota Bima.
"Kami gandeng Bulog
Bima untuk menyediakan 5 ton beras, 300 kilogram gula, 600 liter minyak goreng,
namun yang lebih diminati masyarakat beras dan minyak goreng," kata Kepala
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, H.
Tafsir pada operasi pasar murah, di halaman kantor Lurah Paruga, Kamis (14/3).
Menyinggung soal kelangkaan dan melonjaknya harga
gas elpiji 3 kilogram, diakui jatah Kota Bima 63 ribu tagung gas elpiji dari
pertamina bulan Januari- Februari belum didropping. Hal inilah yang menyebabkan
terjadi kelangkaan dan tingginya harga jual gas elpiji di masyarakat.
"63 ribu tabung elpiji itu belum didropping untuk jatah Kota Bima bulan Januari-Februari,"
sebutnya.
Mengenai harga jual di masyarakat di atas harga HET,
diakui harga yang disepakati antara agen
dan distributor Rp 18 ribu per tabung. Namun berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, masih banyak pengecer yang
menjual di atas HET, dengan harga Rp 25 hingga Rp 35 ribu per tabung.
‘’Ini tinggi sekali,
secepatnya akan kami tegur dan evaluasi melalui sistem pengawasan,"
tandasnya.
Dengan operasi pasar
murah ini diharapkan harga bahan pokok terjangkau oleh masyarakat, demikian
juga harga gas elpiji dapat segera stabil sesuai HET. (red)
Pj Wali Kota Bima, Kepala BSIP SDLP Ir Rahmawati, Danrem NTB siap mendukung program pompanisasi lahan tadah hujan sebagai upaya perluasan areal tanam padi dan antisipasi perubahan cuaca. |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima mendukung program pompanisasi
terhadap lahan tadah hujan, sebagaimana arahan Menteri Pertanian, Andi Amran
Sulaiman. Karena menjadi langkah penting untuk perluasan areal tanam padi di
Indonesia.
Mendukung program tersebut Balai Besar Pengujian Standar
Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BSIP SDLP) berkoordinasi dengan Danrem
NTB dan Pemerintah Kota Bima.
Penjabat Wali Kota Bima HM. Rum mengatakan, Kota Bima dipilih
sebagai lokus pengembangan program perluasan areal tanam sistem pompanisasi
karena beberapa alasan.
Pertama, Kota Bima memiliki potensi lahan yang luas dan kondisi
geografis yang mendukung pertanian.
Kedua, infrastruktur irigasi yang sudah ada di Kota Bima dapat
dioptimalkan dengan sistem pompanisasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan
air.
Ketiga, memilih Kota Bima, artinya pemerintah pusat melalui
Kementan RI menilai kelayakannya untuk pengembangan pertanian di wilayah yang
memiliki kebutuhan mendesak untuk peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan
petani.
"Pemerintah
Kota Bima berkomitmen mendorong untuk terealisasinya agenda perluasan areal
tanam untuk menjawab kebutuhan pangan lokal, regional maupun nasional,"
jelasnya.
Kepala BSIP
SDLP Ir Rahmawati sekaligus penanggungjawab
NTB menjelaskan, pompanisasi lahan sawah tadah hujan sebagai jawaban terhadap tantangan cuaca yang kerap menghambat
produksi padi.
‘’Provinsi NTB menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program ini,’’
katanya.
Keberhasilan program ini jelasnya, sangat bergantung pada
kerjasama semua pihak terkait, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, petani, dan
elemen lain. Rahmawati menyoroti peran penting Pemerintah Daerah dan Korem NTB memperlancar
kegiatan pompanisasi lahan sawah tadah hujan di wilayah ini. (red)
Kepala Diskominfotik Kota Bima, H Mahfud bersama masyarakat gotong royong membersihkan kuburan, Jum'at (8/3) |
bimanews.id-Asisten 1 Setda Kota Bima H. Alwi Yasin berharap, budaya gotong royong dapat dilestarikan melalui program Gerakan Masyarakat Jumpa Berlian.
Hal itu disampaikannya saat bergotong royong bersama
masyarakat di Paruga Nae Convention Hall, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan
Mpunda, Jum'at (8/3).
"Saya berpesan,
agar program gotong royong ini tetap dilestarikan," ajak Alwi.
Tradisi gotong royong mengandung makna penting dalam
budaya Indonesia dan masyarakat Bima. Karena, sejak dulu bangsa ini dikenal
dengan jiwa kegotongroyongannya.
Gotong royong dilaksanakan serentak pada 5 kecamatan
dan 41 kelurahan se- Kota Bima. Artinya, setiap Jum'at pagi, pemerintah dan
masyarakat Kota Bima bergotong royong.
“Ada banyak manfaat dari gotong royong yang kita
lakukan ini, tradisi gotong royong mengajarkan masyarakat untuk memulai,
memperbaiki dari lingkungan sendiri,” ujar Alwi.
"Jika lingkungan sudah bersih, maka akan ada
kebiasaan dalam menciptakan lingkungan lebih baik," jelasnya. (red)
Sat Pol PP Kota Bima mengamankan beberapa ekor Sapi yang ditemukan berkeliaran di wilayah Kota Bima, Senin (4/3) |
bimanews.id-Sat Pol PP Kota Bima mengamankan puluhan ekor ternak yang berkeliaran. Ternak tersebut kemudian dibawa ke Dinas Kesehatan Hewan untuk dikandangkan.
“Tadi ada beberapa ekor sapi kami amankan,” kata Sekretaris Sat Pol PP Kota Bima Abdurrahman, Senin (4/3).
Penertiban ternak ini digelar selama beberapa hari terakhir. Selain sapi, pihaknya juga sudah mengamankan 26 ekor kambing.
“Ternak berkeliaran ini dikhawatirkan membahayakan para pengendara di jalan raya,” khawatirnya.
Puluhan ternak yang diangkut itu ditangkap di sejumlah titik. Seperti, di kawasan Pasar Amahami, Rusunawa Kecamatan Rasanae Barat dan depan RSUD Kota Bima.
Penertiban hewan ternak berkeliaran berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2014, tentang penertiban hewan ternak di wilayah Kota Bima.
“Di pasal 15 itu jelas disebutkan, pemilik hewan ternak di sanksi uang tebusan juga dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebesar Rp 3 juta,” tegasnya.
Bagi pemilik yang hendak mengambil ternaknya harus memenuhi beberapa persyaratan. Mulai dari membuat surat tanda kepemilikan hewan ternak di kantor lurah setempat. Surat tersebut dibawa ke Satpol PP untuk mendapatkan rekomendasi yang akan dibawa ke Dinas Kesehatan Hewan.
“Satu ekor kambing dikenai denda atau tebusan Rp 200 ribu. Sementara sapi, kuda sebesar Rp 1 juta,” pungkasnya. (red)
H Mahfud |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bina berencana gelar
mutasi pejabat dalam waktu dekat. Namun belum bisa dilakukan karena masih
menunggu restu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Dinas Kominfo Kota Bima, H Mahfud mengatakan,
saat ini proses perizinan mutasi pejabat di lingkup Pemkot Bima sedang
berjalan. Mutasi dilakukan sebagai bentuk penyegaran birokrasi sekaligus
mengisi jabatan kosong.
“Kami masih tunggu jawaban Kemendagri,” ujar H
Mahfud, Sabtu (2/3).
H Mahfud menambahkan, Pemkot Bima berharap izin dari
Kemendagri segera diselesaikan. Sehingga Pemkot bisa segera lakukan mutasi
mengisi jabatan yang kosong.
“Pemkot tetap merujuk pada aturan yang ada.
Keputusan mutasi tergantung restu Kemendagri,” katanya. (red)
Ad Placement
Subscribe di situs ini untuk mendapatkan update berita terbaru