Bima News

Kamis, 28 Maret 2024

      Comment   

Lapangan Kerja Terbatas, Ratusan Warga Bima Pilih Jadi TKI

TKI
Ilustrasi
 

bimanews.id-Terbatasnya lapangan yang tersedia di daerah mengharuskan ratusan warga di Kabupaten Bima memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selain karena alasan pendapatan tinggi bekerja di luar negeri dibanding di daerah.

Tidak heran, setiap tahun, minat warga Kabupaten Bima menjadi TKI terus meningkat. Bahkan dari data Disnaker Kabupaten Bima, selama tiga bulan terakhir, terhitung Januari hingga Maret 2024, tercatat  sudah 233 orang menjadi TKI.

Kabid Pengiriman dan Penempatan (Penta) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten, Ikhsan Nullatif mengatakan. Tingginya minat warga menjadi TKI ini, dalam beberapa bulan ke depan akan terjadi peningkatan pendaftaran.

“Akan terus meningkatkan. Tapi tak sebanyak sebelum Covid-19. Karena saat ini ada ketentuan baru soal persyaratan sertifikat kompetensi,” sebutnya, Kamis (28/3).

Sebelum ada persyaratan sertifikat kompetensi, minat warga Bima cukup tinggi menjadi TKI. Dalam setahun bisa mencapai 3 hingga 4 ribu orang.

Alasan mendasar warga Bima memilih menjadi TKI, karena kurangnya lapangan kerja di daerah. Kalaupun ada, gaji yang mereka terima tidak sebesar di luar negeri.

“Lapangan kerja kurang, sehingga mereka memilih menjadi TKI,” jelasnya.

Gaji di luar negeri sangat menjanjikan. Bagi mereka yang bekerja di sektor informal saja bisa sampai Rp13 juta perbulan. Itu di luar tunjangan.

“Di sektor formal lebih banyak lagi, bisa tembus Rp16 juta perbulan, Itu diluar tunjangan,” bebernya.

Sebanyak 233 orang calon TKI ini akan dikirim ke sejumlah negara. Seperti Taiwan, Malaysia, Hongkong, Singapura, Arab Saudi dan lain sebagainya.

“Terbanyak di Negara Taiwan, disusul Hongkong. Karena di dua negara itu gaji mereka lebih besar dibandingkan negara lain,” pungkasnya. (red)

      Comment   

Jelang Pemilukada, Bakespol Kota Bima Rakor Cegah Konflik Sosial

Rakor
Kepala Bakespol, Muhammad Hasyim saat membuka rapat koordinasi pencegahan konflik sosial menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024, Kamis (27/3)

bimanews.id--Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakespol) Kota Bima gelar rapat koordinasi (Rakor) pencegahan konflik sosial menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024. 

Rakor berlangsung di gedung Perpustakaan Kota Bima, Kamis (28/3), dihadiri sejumlah pihak. Mulai dari beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga unsur TNI/Polri.

Kepala Bakespol Kota Bima, Muhammad Hasyim mengatakan, konflik umumnya tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena konflik sejatinya bagian dari dinamika sosial.

"Dalam bingkai kebangsaan, konflik itu harus ditata dengan baik supaya tidak berubah jadi kekerasan dan merusak," katanya.

Melalui kesempatan ini, ide penataan konflik dapat disatukan dalam membangun tatanan sosial. Sehingga konflik dapat terurai dengan baik dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

"Terlebih saat ini jelang Pilkada, jadi kita harus satukan ide menyikapi konflik yang memungkinkan akan terjadi," ujarnya.

Hasil pertemuan ini diharapkan dapat digunakan sebagai formulasi penanganan konflik saat Pilkada. Sehingga tahapan pesta rakyat itu dapat berjalan baik dan tercipta demokrasi yang mencerahkan.

"Kita ingin proses Pilkada nanti mencerahkan," harapnya. (red)
      Comment   

Arahan Mendagri, Penjabat Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Mundur

Rakor
Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum saat mengikuti Rakor dengan Kemendagri secara daring, Rabu (27/3)
 

bimanews.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan, Pj. Kepala daerah jika ingin mencalonkan diri pada Pilkada 2024 harus mengundurkan diri, termasuk anggota DPR/DPRD. Hal itu ditegaskannya, saat memimpin koordinasi menyongsong Pemilukada 2024bersama seluruh kepala daerah, penjabat kepala daerah provinsi maupun kabupaten dan kota seluruh Indonesia, Rabu (27/3).

Karena itu kata Tito, penjabat kepala daerah harus dapat menjadi role model bagi para kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.

Tito menegaskan, masa jabatan penjabat kepala daerah berlaku hanya 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau berbeda berdasarkan hasil evaluasi, baik dari pihak yang mengusulkan maupun dari pihak yang memutuskan (Presiden/Mendagri).

“Karena tanpa sadar, di pundak para penjabat kepala daerah merupakan cerminan wajah Presiden maupun Mendagri yang menugaskan,” kata Tito saat memimpin rapat.

Untuk itu diharapkan para penjabat kepala daerah agar betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Karena penjabat kepala daerah hanya mengisi kekosongan pemerintahan tanpa mengurangi ketegasannya sebagai pemimpin, agar roda pembangunan berjalan dan layanan publik berjalan dengan semestinya.

“Penjabat kepala daerah harus dapat menjadi role model bagi para kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 nantinya yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024,” ujar Tito.

Diakhir arahannya, Mendagri berharap kepada seluruh kepala daerah agar benar-benar memastikan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik, memastikan dana hibah kepada penyelenggara Pilkada termasuk keamanan agar dicairkan, menjaga ketersediaan dan harga pangan stabil, menekan laju inflasi agar tetap terkendali serta memastikan arus mudik dan arus balik tidak ada hambatan.

“Yang paling penting, pastikan pemilu Pilkada 2024 berjalan dengan baik, dana hibah pemilu pastikan cair, pastikan harga pangan stabil jelang lebaran, menekan laju inflasi agar terkendali, memastikan arus mudik dan arus balik, baik jalur darat, udara maupun laut aman dan nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya.

Rakor itu diikuti Pj. Wali Kota Bima H. Mohammad Rum di Kota Mataram. Sementara di tempat terpisah, Sekda Kota Bima didampingi Kabag Pemerintahan Setda Kota Bima, Bappeda Kota Bima dan Kepala Kesbangpol Kota Bima mengikuti di Ruang Rapat Wali Kota melalui daring.(red)

      Comment   

Tokoh Dompu Ini Menilai H.W.Musyafirin Sangat Pantas Pimpin NTB

H Lukman
DR H.W. Musyafirin (kiri) dan H. Lukman A. Majid (Kanan) 
 

bimanews.id-Kemunculan nama Doktor H.W.Musyafirin di Pilkada NTB mendatang mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Nama bupati KSB dua periode ini mendapat apresiasi dari berbagai tokoh, salah satunya dari H. Lukman A. Majid, tokoh masyarakat Kempo, Kabupaten Dompu.

Majunya doktor lulusan Universitas Padjadjaran itu dikancah Pilkada NTB mendatang ditunggu publik. Sebab, sebagai bupati, H.Musyafirin dinilai sukses membangun KSB.

‘’Prestasi diraih Bupati KSB ini sudah menjadi buah bibir masyarakat NTB. Wajar jika kemudian pengalamannya selama ini dibawa untuk membangun NTB lebih baik,’’ kata H Lukman.

Keberanian H.Musyafirin bertarung di Pilkada NTB menurutnya tidak banyak dimiliki tokoh lain khususnya di Pulau Sumbawa. Diakui, ada cukup banyak tokoh dari Sumbawa, Dompu dan Bima yang saat ini sudah memiliki nama besar. Namun, mereka masih ragu untuk bertarung di Pilkada NTB.

‘’Ada cukup banyak nama yang bisa menjadi wakil masyarakat pulau Sumbawa. Tapi sejauh ini, yang kami lihat baru H.W.Musyafirin. Ini harus kita dorong,’’ harapnya.

Sosok H.W.Musyafirin diakuinya cukup familiar di kalangan masyarakat Pulau Sumbawa. Hal ini tidak lepas dari berbagai program yang selama ini dijalankan di KSB. Di antaranya program Yasinan. Kegiatan agamaan yang diselipkan dengan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

 Menurutnya, Yasinan yang menjadi program unggulan Pemda KSB ini ke depan bisa diterapkan disemua kabupaten dan kota di NTB.

‘’Tidak banyak pejabat yang mau dikritik langsung oleh publik. Tapi di Sumbawa Barat itu sediakan khusus, tiap malam jum’at melalui Yasinan. Inikan luar biasa,’’ kata Aji Lukman, sapaan akrab mantan Ketua Pordasi Dompu ini.

Selain sebagai bupati, H.W.Musyafirin  kata dia, juga merupakan salah satu kader terbaik NU NTB. Ia tak ragu, jika ke depan NTB dipimpin oleh kader NU. ‘’Apalagi yang kita ragukan. H.Musyafirin itu kader NU, dari sisi pengalaman dua periode sebagai bupati,’’ paparnya.

Untuk maju di Pilkada NTB seseorang harus mendapat dukungan dari partai politik. Hal inipun dimiliki H.W.Musyafirin, karena menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Provinsi NTB.  Apalagi dari berbagai media yang ia baca, PDIP sudah menegaskan akan mengusung H.W.Musyafirin sebagai calon gubernur dan wakil gubernur NTB.

‘’Dari sisi pengalaman kepemimpinan baik di birokrasi dan politik sudah lengkap. Jadi tak ada salahnya jika H.W.Musyafirin mencoba berkhidmat untuk NTB,’’ harapnya.

Sebagai perwakilan masyarakat Pulau Sumbawa, sosok pendamping yang cocok untuk H.W.Musyafirin di Pilkada nanti harus dari Pulau Lombok. Keterwakilan tokoh di dua pulau besar ini menjadi syarat cukup penting.

‘’Ada cukup banyak tokoh dari sana seperti H. Mohan Roliskana, Walikota Mataram saat ini, Fathul Bahri, Bupati Lombok Tengah, Suhaili FT, mantan bupati Lombok Tengah dua periode, termasuk Hj. Sitti Rohmi Djalillah, mantan Wakil Gubernur NTB, termasuk juga dengan Lalu Iqbal, mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki,’’ urainya.

Sebagai bagian dari masyarakat NTB, Aji Lukman tentunya menyampaikan sejumlah harapan penting, jika H.W.Musyafirin maju dan terpilih di Pilkada NTB. Selain berpengalaman mengurus pertambangan, mengingat KSB adalah pusat pertambangan di Pulau Sumbawa, ia berharap H.W.Musyafirin ke depan juga memperhatikan dunia pendidikan. Berbagai program pendidikan yang pernah dilaksanakan di KSB, diharapkan bisa diterapkan untuk NTB secara keseluruhan.

‘’Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KSB itu tertinggi dibanding Kabupaten lain di NTB. Ini menjadi gambaran keberhasilannya Pemda KSB,’’ tandas Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan dan Pesantren Abu Lukman, Dompu ini. 

Selain pendidikan, hal lain yang tak kalah penting adalah keberpihakan pemerintah terhadap petani dan peternak. Sudah menjadi rahasia umum, khususnya wilayah Pulau Sumbawa, sektor pertanian dan peternakan masih menjadi andalan terbesar masyarakat.

‘’Khususnya di bidang peternakan, konsep hilirisasi industri di bidang peternakan itu sangat menarik. Harapan kami, ini bisa diwujudkan nantinya,’’ tambah pensiunan kepala sekolah yang juga ketua Kelompok Tani Ternak Kabupaten Dompu ini. (far)

Rabu, 27 Maret 2024

Selasa, 26 Maret 2024

      Comment   

OJK Edukasi Penyandang Disabilitas Kelola Keuangan Secara Mandiri

OJK
Ketua OJK NT, Rico Rinaldy bersama Asisten  I Setda Kota Bima, H. Alwi Yasin dan peserta foto bersama pada acara eduksi keuangan bagi penyandang disabilitas di Paruga Na'e Convension Hall Kota Bima, Selasa (26/3) 
 

bimanews.id-Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB memberikan edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas di Kota Bima, Selasa (26/3). Kegiatan itu dihadiri Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy dan Asisten I Setda Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.AP.

Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas di Kota Bima. Menurutnya, inklusi keuangan adalah hak bagi semua individu, tanpa terkecuali.

“Kami harap kegiatan ini menjadi titik awal dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi dan pemahaman keuangan di kalangan penyandang disabilitas. Supaya mereka lebih mandiri dalam mengelola keuangan pribadi dan mengakses layanan keuangan yang dibutuhkan,” katanya.

Dengan kolaborasi berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat, dapat terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua warga. Termasuk disabilitas, dalam mengakses layanan keuangan serta mengembangkan potensi diri dalam menunjang geliat ekonomi keluarga sebagai pelaku usaha kreatif baru. OJK NTB akan terus hadir memberikan kemudahan akses permodalan bagi penyandang disabilitas.

Diakhir sambutannya , Kepala OJK menggambarkan, terdapat berbagai materi edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas mencakup dasar-dasar manajemen keuangan, literasi perbankan, perlindungan keuangan, perencanaan masa depan, teknologi keuangan, dan hak-hak keuangan. Tujuannya, memberikan pemahaman tentang pengelolaan uang, produk perbankan, perlindungan finansial, investasi, teknologi keuangan, serta hak-hak sebagai konsumen keuangan.

“Materi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas,” tutup Rico Rinaldy.

Pemerintah Kota Bima mengapresiasi kegiatan yang digelar di Paruga Nae Convention Hall. Asisten I Setda Kota Bima, H. Alwi Yasin memberikan dukungan penuh terhadap upaya meningkatkan literasi keuangan bagi penyandang disabilitas.

Dalam acara tersebut, H. Alwi Yasin memberikan inspirasi serta dorongan semangat kepada para peserta untuk lebih memahami pentingnya manajemen keuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga menekankan pentingnya inklusi keuangan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan yang diperlukan.

Acara  tersebut menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat kesadaran akan pentingnya literasi keuangan serta meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi seluruh warga Kota Bima, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

“Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi pusat literasi dan inklusi keuangan sehingga masyarakat memperoleh akses keuangan yang lebih mudah serta melindungi masyarakat dari berbagai produk investasi dan keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat,” ungkap H. Alwi Yasin. (red)

 

      Comment   

Sampaikan LKPJ, Bupati Sebut Realisasi APBD 2023 Belum Capai Target

LKPJ
Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri menyerahkan dokumen LKPJ tahun anggaran 2023 kepada pimpinan sidang paripurna DPRD Kabupaten Bima, Muhammad  Aminurlah, Senin (25/3)
 

bimanews.id-Bupati Bima menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2023 melalui rapat paripurna ke-5 DPRD Kabupaten Bima, Senin (25/3).  Rapat yang berlangsung di rtuang rapat utama dewan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Aminurlah.

Dalam laporannya, Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri mengatakan, realisasi APBD tahun anggaran 2023 per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp, 1.85 miliar  atau 96,89 persen dari target Rp. 1,91 miliar.

Untuk pendapatan berasal dari tiga komponen, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Rp. 175,4 miliar, terealisasi  Rp. 159,6 miliar atau 91 persen . Pendapatan transfer, ditargetkan Rp. 1,73  triliun, terealisasi Rp. 1,69 triliun atau atau 97,51 persen. Pendapatan daerah yang sah, ditargetkan Rp. 3,83 miliar, terealisasi Rp. 3,27 atau 85,33 persen.

Untuk belanja dialokasikan Rp. 1,94 triliun, terealisasi sebesar Rp. 1,85 triliun atau 95,34 persen.

‘’Komponen belanja mencakup belanja operasi yang dialokasikan Rp. 1,39 triliun, terealisasi sebesar Rp. 1,32 triliun atau 94,61 persen. Kemudian belanja modal, dialokasikan Rp. 251,3  miliar, terealisasi Rp. 240,3 miliar atau 95,65 persen,’’ bebernya.

Komponen lainnya adalah belanja tidak terduga, dialokasikan Rp. 3,5 miliar, terealisasi Rp. 1,77 miliar atau 50,64 persen. Belanja transfer, dialokasikan Rp. 289,9  miliar, terealisasi Rp. 287,4 miliar atau 99,12 persen.

Pada kebijakan pembiayaan daerah yang diarahkan pada penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp. 30,7 miliar, terealisasi Rp. 29,9 miliar atau 97,58 persen.

Pengeluaraan pembiayaan  Rp 1 miliar, terealisasi juga Rp 1 miliar  atau 100 persen. Belanja tersebut direalisasikan pada 17 urusan yang menjadi kewenangan, 4 urusan pilihan dan 5 urusan penunjang. (red)

Senin, 25 Maret 2024

      Comment   

Pertama Ikut Lomba Langsung Sabet Medali Emas OSSN Tingkat Nasional 2024

Habib
Umar Habib, siswa MAN 2 Kota Bima peraih medali emas OSSN tingkat nasional 2024
 

bimanews.id-Umar Habib, siswa MAN 2 Kota Bima berhasil menorehkan prestasi gemilang tingkat nasional. Remaja 16 tahun asal Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ini berhasil meraih medali emas pada Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSSN) tingkat Nasional tahun 2024.

Siswa kelas XI IPA 3 ini meraih medali emas OSSN  untuk mata pelajaran Fisika, padahal bersangkutan baru pertama kali ikut lomba.

Perolehan medali diumumkan lewat link siantech.id yang dibagikan melalui Instagram. Dari lima nama peraih medali emas OSSN mata pelajaran Fisika, Habib  berada pada posisi teratas. Sementara empat nama lain yakni, Natasya Delia Arifin SMA 1 Kejuruan Muda, Nurul Afidah dari MAN 1 Padang Lawas, Sriana Bancin utusan MAN 1 Subulus Salam dan Azizah Qonita HY dari SMAN 2 Bogor.

“Alhamdulillah, ini prestasi yang membanggakan buat saya. Semoga ini jadi motivasi saya untuk lebih baik lagi ke depan,” kata Habib.

Habib tidak menyangka bisa meraih medali emas pada OSSN tingkat Nasional tersebut. Apalagi sebelumnya ia mengaku ikut lomba hanya coba-coba daftar setelah diberitahu teman.

 “Kebetulan itu kompetisi online, jadi saya coba ikut saja. Dari 7 mata pelajaran yang dilombakan, saya daftar pada 4 mata pelajaran, yakni Matematika, Fisika, Biologi dan Kimia,” ujarnya.

Pendaftaran dibuka 17 Januari 2024. Prosesnya cukup mudah dan tidak dipungut biaya. Peserta hanya menyertakan nomor HP, email dan mata pelajaran yang diikuti pada link yang disiapkan.

“Setelah pendaftaran selesai, seluruh peserta baru berkompetisi dengan sistem tes online. Jumlah soal ada 20 nomor pilihan ganda,” jelasnya.

Kompetisi OSSN tersebut terdapat dua tingkatan, yakni tingkat provinsi dan nasional. Peserta mendapatkan nilai tertinggi di tingkat provinsi, berhak melanjutkan kompetisi di tingkat nasional.

 “Dari 4 mata pelajaran yang saya ikuti, hanya Fisika yang lolos,” sebutnya.

Habib mengaku, perolehan nilai tidak dimunculkan selama kompetisi. Nama-nama peserta yang dinyatakan lolos atau juara langsung tertera di layar dengan keterangan jenis medali yang diraih.

“Peserta yang dapat medali ada juga dari Kota Bima, kalau gak salah dari SMAN 2 Kota Bima,” akunya. (red)

 

      Comment   

Kelulusan Puluhan Formasi Bidan Akhir 2023 Ditangguhkan BKN

PPPK
Ilustrasi
 

bimanews.id-Puluhan formasi bidan yang dinyatakan lulus PPPK  akhir 2023 lalu di Kabupaten Bima, tiba-tiba dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Kabag Prokopim Setda Kabupaten Bima, Suryadin dikonfirmasi menyebutkan, kondisi itu berlaku secara nasional. Karena ada  peserta dengan kualifikasi pendidikan bidan pendidik  melamar pada formasi bidan yang belum mendapatkan teknis (Pertek) dan NI (Nomor Induk) PPPK, sehingga ditangguhkan oleh BKN.

 “Saat ini masih menunggu ketentuan lebih lanjut dari Kemenkes. Apakah bidan pendidik bisa mengisi formasi untuk ahli pertama bidan,” katanya.

Pemkab Bima melalui BKD dan Diklat kata dia,  sudah melakukan berbagai upaya terkait hal itu.  Berkoordinasi dan konsultasi dengan BKN selaku Panselnas, bahkan bersurat resmi ke Kemenkes selaku instansi pembina untuk tenaga kesehatan.

“Saat ini masih menunggu hasil kebijakan pemerintah pusat,” akunya.

Sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2023, tentang pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional. Pasal 11 terkait proses pengadaannya meliputi tahapan perencanaan, pengumuman lowongan formasi, pelamaran/pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi PPPK.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi diumumkan dan berhak untuk mengikuti tahapan pengisian DRH (Daftar Riwayat Hidup) dan wajib melakukan pemberkasan usul penetapan NI PPPK.

Peserta bisa gugur berkas, apabila hasil verifikasi dan verval (Verifikasi dan validasi) atas dokumen pemberkasan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.

Mengacu pada pasal 39 jika dikemudian hari peserta mengundurkan diri, tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan  terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri; Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau Meninggal dunia. Maka, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus melakukan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. (red)

Ad Placement

Kota Bima

Bima

Dompu