Bima News

Headline

HUKKRIM

Politik

Ad Placement

Foto

Video

Tuesday, 27 September 2022

Jaksa Terbitkan Surat Panggilan Kedua, Wakil Wali Kota Bima Dieksekusi Pekan Depan

Ibrahim
Ibrahim Khalik, SH. MH
 

bimanews.id, Kota Bima-Kejaksaan Negeri Bima telah menerbitkan surat panggilan kedua untuk Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan. Diagendakan ekskusi terhadap orang nomor dua di Kota Bima pada pekan depan.

Pelaksanaan eksekusi ini sesuai amar putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) RI, memvonis terdakwa bersalah atas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Lingkungan Bonto, Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota, Kota Bima.

"Surat pemanggilan kedua sudah terbit dan akan disampaikan kepada bersangkutan," kata Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bima, Ibrahim Khalik, SH. MH ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/9).

Sebelumnya, Kejaksaan telah melayangkan surat panggilan pertama untuk pelaksanaan eksekusi. Namun tidak dihadiri terpidana dengan alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

"Pada panggilan pertama tidak hadir karena sakit. Dalam surat keterangan dokter disampaikan bersangkutan perlu istirahat," terang Ibrahim.

Selain menyarankan istirahat, dokter juga menyampaikan yang bersangkutan perlu beraktivitas olahraga selama tiga hari. Terhitung mulai tanggal 22 hingga 24 September.

Tenggat waktu istirahat dan beraktivitas olahraga sudah lewat, sehingga perlu dipanggil kedua kali.

Mengenai lokasi eksekusi, Ibrahim mengatakan, di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bima. "Namun demikian kita menunggu perkembangan," akunya.

Menjawab upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dilakukan terdakwa? Ibrahim mengaku, itu hak terdakwa.

"Putusan tingkat kasasi sudah ingkrac, wajib dilaksanakan meski ada rencana upaya hukum luar biasa berupa PK dari pengacara terdakwa atau terpidana," tegasnya.

Pada panggilan pertama, Feri Sofiyan, SH akan dieksekusi pada hari Jumat 23 September 2022. Karena bersangkutan sakit, eksekusi ditunda.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bima Fery Sofyan, SH divonis bersalah oleh majelis hakim tingkat kasasi MA RI dengan pidana penjara 6 bulan dan denda Rp 1 miliar subsider 1 bulan kurungan.

Putusan tingkat kasasi itu terkait kasus tindak pidana kegiatan pada kawasan pohon mangrove di Kelurahan Kolo tanpa memiliki izin dokumen resmi dari pemerintah.

Putusan tingkat kasasi itu tertanggal 19 Juli 2022 dan petikan putusan bernomor 2751 K/Pid.Sus/2022 disampaikan Pengadilan Negeri Kelas I B Raba Bima kelas I B tertanggal 21 September 2022.

Dalam petikan putusan menyatakan terdakwa Feri Sofiyan, SH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa memiliki izin dokumen sah. (fir)

Usut TPPU, KPK Panggil Tiga Kontraktor, Sita 10 Dokumen

KPK
Ilustrasi
 

bimanews.id, Kota Bima-Aliran dana dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada 15 paket proyek mulai ditelusuri Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Dalam waktu dekat, tiga orang kontraktor pelaksana proyek telah dipanggil untuk diperiksa.

"Ya benar, saya sudah menerima surat panggilan dari KPK," ujar NW, pemilik perusahaan pada sejumlah wartawan, Selasa (27/9).

NW mengaku mendapatkan surat panggilan dengan logo KPK. "Ini suratnya," katanya sembari menunjukan surat panggilan dimaksud.

Surat panggilan NW terlihat logo KPK. Begitu juga pada amplopnya juga terpampang logo lembaga anti rasuah.

Selain dipanggil untuk diminta keterangan, W  juga mengaku dimintai untuk membawa serta sejumlah dokumen.  Seperti buku rekening, baik milik perusahaan maupun rekening pribadi.

"Ada enam paket yang perusahaan saya kerjakan, di PUPR dan BPBD Kota Bima pada tahun 2019 dan 2020," sebutnya.

Dari 6 paket proyek ini, angka terbesar yang dikerjakan senilai Rp 5,3 miliar, terkecil Rp 100 juta.  Namun dia tidak menikmati satu sen pun uang dari 6 proyek yang dikerjakan perusahaannya tersebut. Karena setiap pencairan langsung diambil oleh oknum keluarga pejabat tinggi di Kota Bima.

Dari 6 paket proyek tersebut, dia hanya menerima gaji sebagai pelaksana lapangan.

"Perusahaan saya hanya atas nama saja. Uang, semuanya mengalir ke keluarga pejabat tinggi (menyebutkan nama, Red)," tuturnya.

Setelah menerima surat panggilan dari KPK, NW dihubungi seseorang dari Dinas PUPR Kota Bima. Memintanya untuk menandatangani dokumen proyek yang hilang.

"Tapi saya tidak mau, karena tidak ada tandatangan di atas tandatangan," tegasnya.

NW memastikan akan memenuhi panggilan KPK dan memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya.

Selain dia, dua orang kontraktor juga dipanggil KPK. Yakni inisial J dan IK  sebagai pemilik perusahaan pelaksana paket proyek.

Informasi diperoleh, pekan lalu KPK bersurat ke Pemkot Bima untuk meminta sejumlah dokumen penting kaitan pelaksanaan 15 paket proyek tahun 2019 lalu.

"Ada 10 dokumen yang diminta KPK ke Dinas PUPR Kota Bima," ungkap sumber.

Dokumen yang diminta KPK berupa dokumen kontrak pelaksanaan proyek dan profil 10 perusahan pelaksana mega proyek di Kota Bima.

Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima H Mahfud yang dihubungi via sambungan WhatsApp, membenarkan ada permintaan dokumen dari KPK.

"Memang ada beberapa hari lalu KPK bersurat ke Pemkot Bima memintai dokumen dokumen kaitan pelaksanaan proyek di Kota Bima," akunya.

H Mahfud membenarkan, ada 10 dokumen kontrak dan 10 profil perusahaan yang diminta oleh KPK. "Salah satu dokumen yang diminta adalah kaitan pekerjaan rumah relokasi di Oi Foo dan Kadole. Dokumen itu sudah dikirim ke KPK," katanya.

Menurut dia, dokumen yang diminta KPK itu merupakan dokumen pelengkap dari yang telah diserahkan sebelumnya. "Dokumen tambahan yang diminta KPK," sebutnya. (fir)

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Diajukan Briptu MAR

Peradilan
Ilustrasi

bimanews.id, Kota Bima-Permohonan gugatan Praperadilan diajukan Briptu MAR ditolak hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Raba Bima. 

"Hakim menolak eksepsi pemohon seluruhnya dan menolak pokok perkara seluruhnya," sebut Humas Pengadilan Negeri Kelas I B Raba Bima,  Erstanto, SH., MH, ditemui di kantornya, Selasa (27/9)

Keputusan hakim itu disampaikan saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kelas I B Raba Bima dengan agenda pembacaan putusan, Senin (26/9).

Permohonan gugatan Briptu MAR, anggota Polres Dompu yang tersangkut kasus dugaan kepemilikan narkoba, disidangkan oleh seorang hakim.
Dalam amar putusan, hakim menolak eksepsi pemohon seluruhnya dan menolak pokok perkara seluruhnya.

Biaya perkara senilai Rp 0 rupiah dibebankan kepada pemohon.

Apa alasan hakim menolak permohonan pra peradilan dari pemohon, Erstanto belum bisa memberikan penjelasan.
"Kalau itu (alasan pertimbangan hakim) saya harus baca dulu berkasnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Briptu MAR mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka kepemilikan sabu seberat 91.00 gram.

Sebelumnya,  Briptu MAR ditangkap Polisi di Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima kaitan dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu.

Materi gugatan Briptu MAR, keberatan dengan status tersangka. Pemohon menganggap, penetapan sebagai tersangka oleh termohon cacat hukum.

Termohon dalam gugatan itu, yakni Kapolda NTb, Kapolres Bima dan Kasat Narkoba Polres Bima. (fir)

Tidak Dihadiri Feri Sofiyan, Acara 4 Tahun Kepemimpinan Lutfi-Feri Beberkan Sejumlah Prestasi

HUT
Suasana perayaan empat tahun kepemimpinan Lutfi-Feri sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima di halaman Kantor Wali Kota, Senin malam (26/9)
 

bimanews.id, Kota Bima-Untuk pertama kali H. Muhammad Lutfi menggelar acara empat tahun kepemimpinan Lutfi-Feri sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima. Acara yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Bima, Senin malam (26/9) itu tidak dihadiri Feri Sofiyan.

Sesuai undangan, acara harusnya dimulai pukul 19.30 Wita, namun baru dibuka pukul 21.30 Wita. Sebelumnya diisi dengan beberapa acara hiburan. Termasuk pembacaan sejumlah torehan prestasi yang telah diraih selama 4 tahun kepemimpinan Lutfi-Feri.

Hadir pada acara tersebut, Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, Sekda Dompu, Ketua dan anggota DPRD Kota Bima maupun para pendukung Lutfi-Feri pada Pilkada 2018 lalu.

Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi  dalam sambutannya mengatakan, selama 4 tahun memimpin Kota Bima bersama Feri Sofiyan tentu banyak kekurangan. Kendati demikian, sejumlah prestasi juga berhasil ditorehkan dengan segala keterbatasan yang ada, terutama keterbatasan anggaran.

Sejumlah prestasi yang diraih tersebut katanya, berkat dukungan seluruh elemen masyarakat Kota Bima. Sehingga sejumlah program pembangunan bisa dilaksanakan.

 ‘’Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut membangun,’’ kata H. Muhammad Lutfi.

Hal lain dilakukan sebutnya, mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan inovasi-inovasi. Melahirkan terobosan untuk mendukung tugas sebagai pelayan masyarakat.

Selama ini kata dia, ASN seperti menara gading. Padahal tugasnya mereka sebagai pelayan. Paradigma tersebut diubah. ASN tidak boleh lagi terjebak dengan rutinitas yang ada, tapi juga mampu melahirkan ide-ide kreatif.

 Sehingga kata Wali Kota, OPD berlomba-lomba melahirkan inovasi. Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan sekaligus menjawab persoalan yang ada dimasyarakat.

Hasilnya, muncul sebanyak 120 inovasi pelayanan dalam bentuk aplikasi. Seperti dilakukan Dinas Kominfotik aplikasi pelayanan Saninu (Siaga Responsif dan Pengaduan Umum) dan sejumlah inovasi lain.  (red)

Monday, 26 September 2022

H-1, Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Kota Bima Sudah 80 Orang.

Asrul
Asrul Sani

bimanews.id, Kota Bima-Sejak dibuka tanggal 21 September,  hingga 26 September jumlah warga yang mendaftar sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Kota Bima sebanyak 80 orang. Rinciannya 61 orang laki-laki dan 19 perempuan.

"Masih tersisa satu hari untuk warga untuk mendaftar yakni tanggal 27 September. Itu sesuai pedoman pembentukan Bawaslu Kecamatan Pemilu tahun 2024, melalui surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022. " sebut anggota Bawaslu Kota Bima, Asrul Sani, Senin (26/9). 

Koordinator Divisi (Kordiv) SDMO Datin ini mengatakan, untuk pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kota Bima telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Diketuai Kordiv SDMO Datin.

Pokja melaksanakan tugas sesuai pedoman pembentukannya. "Dalam time line pedoman pembentukan, masa pendaftaran dan penerimaan berkas dimulai sejak tanggal 21 September,  berakhir 27 September.

"Hari Sabtu dan Minggu  kita tetap buka pendaftaran. Karena tahapan ini sesuai hari kalender," terang Asrul Sani yang juga Ketua Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan ini.

Setelah masa pendaftaran, selanjutnya Pokja  akan melakukan penelitian kelengkapan syarat atau berkas calon tanggal 28 hingga  30 September.

"Berkas Pendaftaran calon yang sudah diterima, selanjutnya akan diteliti oleh Tim Pokja yang dibentuk Bawaslu Kota Bima," ujarnya.

Bawaslu Kota Bima sebutnya, akan memperpanjang masa pendaftaran, jika pendaftar tidak memenuhi 2 kali kebutuhan. Termasuk jika calon pendaftar perempuan belum memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. 

"Jika kedua syarat ini belum terpenuhi masa pendaftaran akan diperpanjang. Penambahan masa pendaftaran ini khusus bagi wilayah kecamatan yang belum terpenuhi," sebutnya.

Hingga tanggal 26 September,  jumlah pendaftar sebanyak 80 orang, terdiri dari laki-laki 61  orang dan perempuan 19 orang.

"Ayo, masih tersisa satu hari untuk mendaftar. Besok hari terakhir, segera daftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan," ajaknya. (red)

Mobdis Tanpa Mesin, Aset Pemkab Telantar di Halaman Warga

 

Ilustrasi

bimanews.id, Bima-Satu unit Mobil Dinas (Mobdis) merk Inova telantar di halaman rumah warga. Mobdis bekas komisi DPRD Kabupaten Bima itu sudah tidak memiliki mesin.

Mobdis warna hitam tanpa plat itu sudah bertahun tahun tidak terurus. Berpindah tempat, dari bengkel yang satu ke bengkel yang lain. Kini terlihat diparkir di halaman rumah warga di Kelurahan Sambi Na'e, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

Pantauan wartawan, body Mobdis terlihat masih utuh. Hanya saja bagian  kabin yang terpantau memprihatinkan. 
Jok kursi depan, tengah dan belakang sudah raib. Sebagian aksesoris kabin depan hilang satu per satu. Tersisa rangka setir.

Parahnya lagi pada bagian mesin hanya terlihat bak mesin bagian luar saja. sementara isi bagian dalam sudah kosong.

Pemilik halaman rumah, Thamrin, mengaku mobil tersebut diderek dari bengkel dari Kelurahan Pane, Kota Bima, lebih setahun lalu.

"Saya sama pak Sulaiman MT yang inisiatif membawa mobil ini dari bengkel ke rumah saya," katanya saat ditemui di kediamannya, Senin (26/9)

Sebelum berada di bengkel Pane, lanjut Thamrin, mobil tersebut sudah bertahun tahun berada di salah satu bengkel di Kelurahan Tanjung.

"Dari pada diambil orang dan rusak begitu saja kita akhirnya membawanua ke rumah saya," tuturnya.

Kondisi mobil seperti yang terlihat sekarang, sama persis saat diambil dari bengkel di Kelurahan Pane.

"Daripada tidak terurus, kita bawa. Mungkin saja kalau dilelang nanti bisa kita ambil untuk dimodifikasi," imbuhnya.

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Sulaiman MT yang dihubungi, hingga berita ini dirilis belum diperoleh jawaban.

Sementara anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Mukhlis, membantah pernah menggadai Mobdis pada warga di Desa Keli Kecamatan Woha.

"Mobil itu dulu rusak parah. Saya suruh kakak saya Ramli untuk memperbaikinya. Tidak tau kalau pernah digadai," tepisnya ketika dihubungi via pesan WhatsApp.

Duta partai Nasdem ini mengaku, mobil itu diambil dengan status pinjam pakai. Supaya bisa dioperasikan, telah diperbaiki berulang kali.

"Karena kondisi baik seperti sekarang ini, banyak orang yang minat. Dulu waktu rusak parah, tidak ada yang mau perhatikan," katanya.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Bima, Kasmir yang dihubungi via sambungan WhatsApp, mengatakan Mobdis yang ada akan ditarik semua untuk dilelang.

"Saat ini kan lagi ada penilaian harga oleh tim, kita akan tarik semuanya. Termasuk mobil Terano," ucapnya.

Kaitan satu unit Mobdis Inova yang telantar, saat ini diparkir di halaman rumah warg, Kasmir mengaku belum mengetahuinya. "Baru sekarang saya tau itu," akunya.

Menyoal Mobdis merk Terano yang dimanfaatkan oleh tenaga honorer Ruslan, dia memastikan Mobdis tersebut untuk operasional rumah tangga pandopo Bupati Bima.

"Mobil Terano dulu ada empat unit. Satu unit sebagai operasional di pandopo, yang dipakai Ruslan dan tiga unit lain untuk operasional instansi pemerintah," pungkasnya. (fir)

Tarik Ulur Penuntasan Kasus Dugaan Korupsi di PKBM Karoko Mas

PKBM
Ilustrasi
 

bimanews.id, Bima-Kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada PKBM Karoko Mas belum menemui titik akhir. Pelimpahan oleh penyidik Polres Bima Kota dan pengembalian berkas disertai petunjuk oleh Kejaksaan Negeri Bima masih mewarnai penanganan kasus yang merugikan negara senilai Rp 862 juta ini.

Sudah kesekian kali, pelimpahan dan pengembalian berkas terjadi dalam penanganan kasus yang menetapkan oknum anggota DPRD Kabupaten Bima Boymin sebagai tersangka.

Terakhir Kamis (22/9) jaksa peneliti pada Kejaksaan Negeri Bima menyimpulkan berkas perkara Boymin belum lengkap, dikembalikan lagi pada penyidik Polisi.

Menurut jaksa, masih ada unsur formil dan materil perkara yang sedikit perlu dilengkapi lagi. Kaitan pelaku turut serta sebagaimana diatur sangkaan pasal 55 KUHP.

Informasi diperoleh, keterangan saksi maupun alat bukti pendukung telah cukup unsur formil maupun materil untuk menetapkan seseorang atau lebih sebagai pelaku turut serta dalam kasus tersebut.

Diduga kuat, ada orang dekat tersangka Boymin yang turut serta membantu membuat SPj fiktif penggunaan uang Rp 1,4 miliar. Total alokasi anggaran dari APBN tahun 2017, 2018 dan 2019 silam.

Selain diduga kuat melibatkan orang dekat, menurut sumber, patut diduga melibatkan seseorang atau lebih dari Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima.  Sebagai penyedia program dan penerima SPj pelaksanaan program.

Hal itu lanjut sumber, telah terurai dengan jelas dalam keterangan sejumlah saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Hanya saja, penyidik Polisi belum menyebut secara gamblang dan detail nama pelaku yang diduga kuat turut serta membantu tersangka Boymin.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu M. Rayendra yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, berkas perkara dugaan korupsi BOP PKBM Karoko Mas akan dilimpahkan lagi ke Kejaksaan Negeri Bima.

"Hari ini kami kembalikan berkasnya ke Kejaksaan," aku Rayendra.

Pelimpahan kembali berkas lanjut dia, setelah petunjuk jaksa dipenuhi. "Ini (pelimpahan) menindaklanjuti P 19 kedua dari Jaksa," tuturnya.

Dari hasil koordinasi dengan Kejaksaan diperoleh penjelasan, syarat formil dan materil telah lengkap. "Memang ada sedikit yang kurang, dan sudah kami lengkapi. Ini menunggu hasil penelitian lagi," sebutnya.

Tersangka Boymin diduga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tipikor junto pasal 64 KUHP, untuk perbuatan berkelanjutan.

Kaitan penetapan tersangka yang diduga merupakan orang dekat tersangka Boymin, Rayendra belum dapat memberikan kepastian.

"Siapa orangnya, nanti kita lihat hasil perkembangan penyelidikan. Yang pasti ada tersangka lain dengan berkas terpisah," terangnya.

Menyoal potensi keterlibatan pelaku lain pada Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima mengingat alur penerimaan anggaran dan pembuatan SPj anggaran pada Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima.

"Siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka, kami kedepankan unsur praduga tak bersalah. Untuk tersangka turut sertanya akan dipisah (berkas), ndak mungkin digabung," katanya.

Rayendra yakin, Jaksa peneliti pada Kejaksaan Negeri Bima akan menyatakan lengkap berkas dengan tersangka Boymin. "Kami yakin berkas tersangka pertama dinyatakan lengkap oleh jaksa," imbuhnya.

Kenapa tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka? Rayendra menjelaskan, tersangka bersikap koorperatif selama proses penyelidikan dan penyidikan.

"Misalkan nanti mau tahap dua, kita lihat nanti seperti apa," tambahnya.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi dana BOP PKBM ini melibatkan anggota DPRD Kabupaten Bima Boymin.

Boymin merupakan kader partai Gerindra Kabupaten Bima, yang memiliki PKBM bernama Karoko Mas.

PKBM oknum anggota dewan itu, mendapatkan guyuran bantuan dari APBN tahun 2017, 2018 dan 2019.

Selama 3 tahun tersebut, total dana yang sudah diterima PKBM Karoko Mas sebesar Rp 1,44 miliar.

Dari hasil penyelidikan, penyidik menemukan warga belajar fiktif dan juga SPj fiktif, sehingga dinilai merugikan negara.

Penyidik pun telah menyampaikan total kerugian negara dari praktek fiktif BM yakni sebesar Rp 862 juta setelah diaudit BPKP. (fir)

Konjen RRT Bidik Potensi SDA dan Pariwisata NTB

Konjen
Konjen RRT, Zhu Xinglong
 

bimanews.id, Bima-Komisaris Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (Konjen RRT) membidik potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun pariwisata di Provinsi NTB. Hal itu diungkapkan Konjen RRT, Zhu Xinglong saat konferensi pers melalui zoom mitting dengan sejumlah wartawan NTB, Senin (26/9).

"Bali, NTB dan NTT kaya akan sumber daya alam dan pariwisata. Memiliki potensi pengembangan yang luar biasa," ucap Zhu Xinglong saat zoom mitting.

Hubungan Tiongkok-Indonesia diakui, telah membuka peluang besar bagi kerjasama kedua negara di tingkat daerah.

‘’Sejak bertugas sebagai Konsul Jenderal RRT di Denpasar, saya aktif menjalin hubungan baik dengan teman-teman Bali, NTB dan NTT,’’ akunya.

Berupaya mempromosikan pertukaran dan kerjasama antara Tiongkok dan tiga provinsi tersebut di bidang pencegahan pandemi, pendidikan, sosial budaya, dan kemakmuran masyarakat. Tidak sia-sia upaya kami telah membuahkan hasil yang nyata.

Bali, lanjut dia, telah menjalin atau sedang merundingkan hubungan sister province dengan provinsi Hainan, Yunnan, Jiangxi China. NTB juga telah menjadi sister province dengan Ningxia China.

Kedua belah pihak memiliki ruang yang besar untuk kerjasama yang saling menguntungkan di bidang pertanian, pariwisata, pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

"Saya senang juga melihat pemulihan berbagai industri dengan makin kondusifnya kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia," katanya.

Konsulat Jenderal RRT di Denpasar bersedia untuk terus menjembatani persahabatan dan kolaborasi antara Bali, NTB, NTT dengan Tiongkok. Sehingga dapat memberikan lebih banyak keuntungan bagi masyarakat kedua negara.

73 tahun Perkembangan Tiongkok

Pada 1 Oktober 2022, akan menyambut HUT berdirinya Republik Rakyat Tiongkok ke-73. Melihat kembali 73 tahun perjalanan RRT, Partai Komunis Tiongkok bersama dengan rakyat Tiongkok terus maju dan berjuang, sehingga Tiongkok dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas sosial dalam jangka panjang.

Selain menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua, Tiongkok kini juga menjadi negara dengan output manufaktur terbesar dan nilai perdagangan terbesar di dunia.

"Selama 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, pembangunan ekonomi dan sosial Tiongkok berjalan pesat, taraf hidup masyarakat Tiongkok juga meningkat seara signifikan," terangnya.

Di bidang ekonomi, dari tahun 2012 ke tahun 2021, PDB Tiongkok meningkat dari 53,9 Triliun yuan menjadi 114,4 triliun yuan. PDB per kapita meningkat dari 6.300 dolar AS, menjadi 12.500 dolar AS.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat jelasnya, dalam 10 tahun terakhir, Tiongkok berhasil mengangkat hampir 100 juta penduduk dari garis kemiskinan. Kemiskinan ekstrem telah sepenuhnya dientaskan untuk pertama kalinya dalam sejarah Tiongkok.

"Tiongkok juga telah membangun sistem asuransi kesehatan dasar dan asuransi hari tua dasar dengan cakupan lebih dari 1 miliar orang," ungkapnya.

Di bidang infrastruktur dan teknologi, selama satu dekade terakhir, panjang jalur kereta api cepat di Tiongkok meningkat dari 10.000 km menjadi lebih dari 40.000 km. Teknologi 5G, kendaraan energi baru, dan industry lainnya telah menduduki peringkat teratas.

Selain itu, terobosan-terobosan juga tercapai dalam penerbangan luar angkasa berawak, eksplorasi mars dan sebagainya.

"Masyarakat Tiongkok saat ini penuh semangat dan harapan. Kami sedang berjuang untuk mewujudkan tujuan pembangunan seratus tahun sejak berdirinya RRT. Menjadikan Tiongkok sebagai negara sosialis modern secara komprehensif pada pertengahan abad ke-21," pungkasnya. (fir)

Mobdis Inova Pernah Digadaikan Oknum Dewan dan ASN Senilai Rp 26 Juta

Mobdis
Ilustrasi
 

 bimanews.id, Bima-Mobil Dinas (Mobdis) tipe Inova diduga pernah digadaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Mukhlis dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Ramli senilai Rp. 26 juta. Mobdis bekas operasional komisi DPRD Kabupaten Bima tersebut sudah ditebus kembali.

"Iya benar, pernah digadaikan ke saya Rp 26 juta," aku Muhdin, warga Desa Keli, Kecamatan Woha dihubungi via sambungan WhatsApp, Ahad (25/9).

Mobil warna hitam itu hampir satu tahun dia pegang. Belum lama ditebus. Itupun kata Muhdin karena dia yang memaksa agar segera ditebus. Sehingga sebagian nilai tebusan diserahkan sebidang tanah tegalan.

Muhdin mengaku, sejak awal mengetahui mobil Inova itu milik pemerintah. Kendati platnya sudah diubah jadi hitam. "Saya taunya (plat merah) dari STNK yang dibawa saat pertama kali mobil digadai," terangnya.

Awal mula menerima gadai Mobdis, dia diberi tahu saudara iparnya. Menyampaikan adanya teman yang ingin gadai mobil.

"Mobil saat itu diantar PNS bernama Ramli. Dia beralasan gadai Mobdis karena anaknya sakit," sebutnya.

Oknum Ramli diaketahuinya merupakan pegawai Dinas Perhubungan, berdomisili di Desa Belo, Kecamatan Palibelo.

Saat mendatangi Ramli,  agar menebus Mobdis itu diakuinya dramatis, Muhdin mengaku, setengah memaksa. Bahkan, dia bersama keluarga dan Ramli sempat mendatangi Edy Mukhlis, meminta mobil tersebut ditebus kembali.

Saat Mobdis ditebus, dia hanya menerima uang tunai Rp  5 juta. Senilai Rp 21 juta dibayar dengan tanah tegalan sebagai jaminan di wilayah Karumbu, Kecamatan Langgudu.

"Tanah tersebut saat ini sudah mulai kita garap,’’ akunya.

Anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Mukhlis dihubungi via pesan WhatsApp, belum tersambung. Handphonenya sedang tidak aktif.

Begitu juga dengan oknum ASN Ramli yang diupayakan untuk dikonfirmasi belum diketahui keberadaannya.

Sementara anggota DPRD Kabupaten Bima Suryadin HAR yang dikonfirmasi soal menggunakan mobil dinas,  membantah hal itu.

"Silakan dicek di bengkel Bandung, sebelah Timur ulet jaya. Sejak dipindahkan dari kantor sampai sekarang mobil tersebut ada di bengkel itu," terangnya.

Duta partai Golkar ini mengaku, hanya numpang  sebagai penggunaan Mobdis tersebut 

"Kamu pernah lihat mobil yang dekat mushala sekitar delapan tahun lalu warna hitam itu. Dari saat itu sampai sekarang masih di bengkel," tandasnya. (fir)

Sunday, 25 September 2022

Sudah Dapat Tunjangan Kendaraan, Tiga Oknum Dewan Masih Nikmati Fasilitas Mobdis

Mobdis
Ilustrasi
 

bimanews.id, Bima-Tiga oknum anggota DPRD Kabupaten Bima menikmati fasilitas Mobil Dinas (Mobdis) dari pemerintah. Padahal setiap bulan mereka rutin menerima uang tunjangan kendaraan dari negara.

Ketiga oknum anggota dewan itu, yakni duta Partai Nasdem Edy Muhklis, duta partai Gerindra Sulaiman MT dan duta Partai Golkar Suryadin HAR.

Informasi diperoleh, ketiga oknum anggota dewan ini sudah berbulan-bulan menggunakan Mobdis tersebut. Diduga pemberian Mobdis sebagai fasilitas personal kepada ketiga oknum wakil rakyat ini di bawah tangan alias melalui permintaan lisan.

Malah diketahui, mobil merk Inova warna hitam bekas mobil operasional komisi komisi DPRD Kabupaten Bima itu kerap terlihat dimanfaatkan oleh oknum warga biasa.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Bima, Kasmir  membenarkan tiga unit Mobdis bekas operasional komisi dewan dipakai oleh tiga orang anggota DPRD Kabupaten Bima.

"Satu dipakai Edy Muhklis, satu lagi dipakai Sulaiman MT dan satu unit dipakai Suryadin," sebut Kasmir dihubungi via sambungan WhatsApp, Ahad (25/9).

Mobil dinas tersebut saat ini sudah masuk sebagai aset yang akan dilelang tahun ini. "Sudah lama sih dipinjam. Tanpa surat, dipinjam lisan. Mobil itu akan dilelang," ucapnya.

Pemanfaatan Mobdis untuk operasional dewan, apalagi tidak dimanfaatkan sendiri patut diduga berpotensi korupsi. Sebab, setiap bulan anggota DPRD menikmati biaya sewa kendaraan operasional dari negara.

"Memang sih setiap anggota dewan ada uang sewa kendaraan dan itu dibayar setiap bulan," imbuh Kasmir.

Sekretaris DPRD Kabupaten Bima, Edi Tarunawan, SH yang dihubungi via pesan WhatsApp, menjelaskan di DPRD Kabupaten Bima sudah tidak ada kendaraan dinas lain.

"Masih ada tiga unit. Selain itu sudah dikembalikan ke Pemda," katanya.

Dia membenarkan, setiap bulan ada uang kendaraan yang diberikan oleh negara kepada setiap anggota dewan.

"Iya ada. Nilainya saya tidak hafal. Coba saya cek dulu," tuturnya.

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Ir. Suryadin HAR dikonfirmasi via pesan WhatsApp, belum diperoleh jawaban.

Sementara Edy Muhklis dikonfirmasi via pesan WhatsApp mengaku,  mobil dinas itu hanya pinjam pakai. "Pak Ramli, saudara saya, kebetulan dia perbaiki saat mobil itu kena banjir bandang dulu. Nda mungkin dimiliki mobil itu. Kan aset. Ada tiga, di saya sama pak Suryadin dan pak Sulaiman MT," ucapnya.

Sebagai pejabat public, mereka bisa meminjam mobil. "Nda perlu ditulis yang gitu-gitu. Sifatnya pinjam. Karena sebagai pejabat publik saya kira bisa," pungkasnya.

Sulaiman MT yang juga dikonfirmasi via pesan WhatsApp belum ada jawaban. Sambungan WhatsApp dalam keadaan off. (fir)

Tiga Tersangka Kasus Bansos Kebakaran Dijerat Pasal dengan Ancaman Hukuman Seumur Hidup

Tersangka
Tersangka Bansos H. Sirajudin saat dinaikkan ke mobil Kejaksaan Negeri Bima untuk dititip di rumah tahanan Polres Bima Kabupaten beberapa waktu lalu
 

bimanews.id, Bima-Tim penyidik Kejaksaan Negeri Bima sedang lakukan pemberkasan perkara korupsi Bansos melibatkan tiga tersangka. Dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bima, Andi Sudirman, SH mengatakan, setelah pemberkasan rampung akan melimpahkan berkas dan tiga tersangka pada Pengadilan Tipikor. "Secepatnya kita berkas perkara dan tersangka kita limpahkan untuk disidangkan,’’ katanya pada sejumlah wartawan, Jumat (23/9).

Untuk ketiga tersangka, akan dititip di Rumah Tahanan (Rutan) di Mataram untuk menjalani persidangan. "Nanti tersangkanya akan dibawa ke Mataram dan dititip di Rutan di sana (Mataram). Kan pengadilan Tipikor cuma ada di Mataram," katanya.

Pada Rabu (21/9) penyidik Kejaksaan Negeri Bima menahan tersangka dugaan korupsi pemotongan dana Bansos kebakaran tahun 2020, H. Sirajudin.

Asisten I Setda Bima ini ditahan tahap pertama selama 20 hari ke depan hingga tanggal 10 Oktober 2022.

Tersangka H. Sirajudin disangkakan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 11 atau pasal 12 e UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2021.

Dalam pasal 11 mengatur ancaman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun dengan denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 250 juta. Sementara pasal 12 e mengatur ancaman maksimal seumur hidup.

Kemudian Jumat (23/9), tim penyidik Kejaksaan Negeri Bima menahan dua tersangka lain. Yakni, mantan Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Bima,  Ismud dan pendamping dana Bansos kebakaran tahun 2020, Sukardin di Rutan Polres Bima Kota.

Penahanan kedua tersangka terhitung mulai tanggal 23 September hingga 20 hari ke depan.

Pasal yang disangkakan pada kedua tersangka, sama dengan pasal terhadap tersangka H Sirajudin. "Keduanya disangkakan dengan pasal 11 atau pasal 12 e Undang undang Tipikor nomor 20 tahun 2021. Kalau pasal sangkaannya lebih dari 1, namanya pasal berlapis," terangnya.

Soal nilai kerugian Negara? Kata Andi, pasal yang disangkakan ini tidak mengatur kaitan kerugian Negara. Tetapi para tersangka menerima pemotongan dari masyarakat penerima bantuan yang bersumber dari keuangan negara.

Menjawab pemisahan lokasi penitipan penahanan tiga tersangka, Andi  mengaku, hal itu berkaitan dengan pertimbangan teknis. (fir)

Saturday, 24 September 2022

Kebakaran Beruntun di Bima, Jumat di Lambu, Sabtu di Woha

 

Kebakaran di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sekitar pukul 16.30 Wita, Sabtu (24/9)

bimanews.id, Bima-Musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Bima. Kali ini di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Tiga unit rumah terbakar Sabtu (24/9).

Kobaran api dilihat warga sekitar pukul 16.30 Wita dari atap ruang dapur milik salah seorang korban. Kobaran api itu diduga akibat korsleting listrik.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bima, Drs Ishaka menjelaskan, kepulan asap pertama kali terlihat warga dari atap ruangan dapur.

"Seorang warga melihat ada asap disertai percikan api dari atap dapur salah satu korban," jelasnya dihubungi via pesan WhatsApp, Sabtu (24/9).

Warga tersebut katanya lantas berteriak ada kebakaran. Teriakan itu didengar warga lain.

Kepala Desa Nisa, Junaid SH mengaku, begitu mendapat informasi ada musibah kebakaran langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran.

"Warga sekitar juga berupaya membantu memadamkan kobaran api," sebutnya.

Mobil Water Canon milik Polres Bima bersama anggota tiba di lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 17.30 Wita.

Akibat kejadian itu, dua unit rumah ludes terbakar. Satu unit rumah setengah permanen rusak berat. "Kerugian ditaksir ratusan juta. Tidak ada korban jiwa maupun luka pada kejadian tersebut," pungkasnya.

Sehari sebelumnya, Jumat (23/9) sebanyak 11 unit rumah panggung dan permanen di Desa Monta Baru,  Kecamatan Lambu ludes terbakar. Penyebabnya diduga akibat korsleting listrik. (fir)

Ad Placement

Kota Bima

Bima

Dompu