Supratman Dilantik Plt. Sekda, Mukhtar; Dilema Memilih Sekda
Pj Wali Kota Bima H Mukhtar Landa melantik Plt. Sekda H Supratman di aula Kantor Wali Kota, Kamis (22/8). |
Pj Wali Kota Bima H Mukhtar Landa melantik Plt. Sekda H Supratman di aula Kantor Wali Kota, Kamis (22/8). |
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bima siap 100 persen menjalan tugas mengibarkan bendera pada upacara HUT ke-79 RI di Halaman Kantor Wali Kota Bima tanggal 17 Agustus 2024 mendatang |
bimanews.id-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kota Bima saat ini dalam kondisi prima, siap melaksanakan tugas mengibarkan bendera pada HUT ke-9 RI. Mereka akan segera menjalani karantina, sebagai persiapan akhir sebelum pengukuhan dan pelaksanaan tugas.
Kepala Kesbangpol Kota Bima melalui Kabid Idwasbang, Sarif Hidayatullah mengatakan, seluruh anggota Paskibraka dalam kondisi prima, baik secara fisik maupun mental.
“Kondisi anak-anak sehat, baik jiwa maupun raga. Mereka
memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” katanya, Rabu (14/8).
Selama dua hari karantina, anggota Paskibraka akan fokus mempersiapkan
segala sesuatu yang diperlukan, agar dalam pelaksanaan tugas pada hari upacara
berjalan lancar.
“Karantina ini untuk memastikan kesiapan fisik dan mental
anggota Paskibraka, agar dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan
sempurna,” katanya.
Selain persiapan Paskibraka, Sarif juga mengungkapkan,
Kota Bima telah menjemput Bendera Pusaka.
“Setiap kabupaten/kota telah menjemput Bendera Pusaka,
dan Kota Bima mengirimkan tiga perwakilan untuk tugas itu,” jelasnya.
Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari
berbagai pihak, Paskibraka Kota Bima dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
pada upacara peringatan HUT ke-79 RI. (red)
Pj. Wali Kota Bima, H Mukhtar foto bersama dengan Bupati Bima, Bupati Dompu saat menghadiri undangan Presiden Jokowi di IKN, Selasa (13/8) |
bimanews.id-Usai dilantik sebagai Penjabat Wali Kota Bima, H. Mukhtar bertolak ke Ibu Kota Nusantara (IKN) memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia, H. Joko Widodo, Selasa, (13/8). Kunjungan ke IKN ini mengawali tugas H Mukhtar sebagai Penjabat Wali Kota Bima bersama 552 kepala daerah lain se Indonesia untuk mendengarkan arahan Presiden Jokowi.
Adapun arahan Presiden Jokowi kepada para kepala daerah tersebut meliputi, perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pentingnya akselerasi antara pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024. Menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada serta pasca Pilkada berlangsung.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan, melalui pembangunan IKN, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota negara sesuai keinginan dan desain pemerintah, meskipun memakan waktu yang cukup lama.
Jokowi mengaku, pemerintah telah melakukan groundbreaking pembangunan hotel-hotel swasta di IKN. Ia meyakini dengan hadirnya hotel-hotel swasta, kendala kekurangan kamar hotel dapat diatasi.
Hal lain yang disampaikan Presiden Jokowi berkaitan dengan peran penting kepala daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 serta menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.
Turut mendampingi Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri PUPR sekaligus Ketua OIKN, Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni.
Sebelum menerima arahan dari Presiden RI, para kepala daerah seluruh Indonesia berkesempatan meninjau proses pembangunan IKN. (red)
Asistensi 1 Setda Kota Bima H Alwi Yasin memimpin rapat virtual bersama pemerintah Provinsi NTB, membahas persiapan pelantikan H Mukhtar Landa sebagai Pj. Wali Kota Bima, Jumat (9/8) |
bimanews.id-Sekretrasi Daerah (Sekda) Kota Bima, H Mukhtar Landa ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memjadi Pj. Wali Kota Bima. H Mukhtar Landa menggantikan Pj. H Mohammad Rum yang mengundurkan diri karena maju sebagai bakal calon Wali Kota Bima.
Penunjukan H Mukhtar Landa sebagai Pj Wali Kota Bima disampaikan Asisten I Setda Kota Bima, H. Alwi Yasin saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi NTB. Rapat secara virtual yang berlangsung di ruang rapat wali kota, Jum'at (9/8) membahas persiapan pelantikan Penjabat Wali Kota Bima yang baru
Rapat koordinasi secara virtual dihadiri Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Kepala BPKAD Kota Bima, perwakilan Bappeda Kota Bima, Kepala Kesbangpol Kota Bima, Kepala Bagian Umum Setda Kota Bima, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima dan Kasubag Protokol Prokopim Setda Kota Bima.
Asisten I Setda Kota Bima, H. Alwi Yasin mengatakan, Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Mukhtar Landa ditunjuk Kemendagri sebagai Penjabat Wali Kota Bima. Menggantikan Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum yang mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada 2024.
"Pelantikannya hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 di Mataram dilantik oleh Pj. Gubernur NTB", ujarnya.
H. Alwi berharap kepada seluruh jajaran sekretariat daerah lingkup Pemkot Bima mempersiapkan pelantikan Pj. Wali Kota Bima yang baru. Setelah pelantikan, terutama mempersiapkan rumah dinas yang akan ditempati.
"Pj. Wali Kota Bima yang baru akan mengisi roda pemerintahan di Kota Bima selama kurang lebih 5 bulan ke depan, " jelasnya. (red)
Pj Wali Kota Bima HM Rum didampingi Kepala Bakesbangpol Muhammad Hasyim foto bersama dengan pelatih dan pembina Paskibraka di halaman kantor Pemerintah Kota Bima, Senin (5/8) |
Pj. Wali Kota Bima, H Mohammad Rum foto bersama dengan para pedagang kaki lima jalan lingkar Amahami, Kamis (1/8) |
bimanews.id-Pj Wali Kota Bima mengukuhkan Organisasi Pedagang Kaki Lima (OPKL) Jalan Lingkar Amahami, Kamis (1/8). Pengukuhan ini merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengukuhkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) jagung.
"Kita ingin masyarakat secara personal mengorganisir masyarakat lainnya. Pertama gapoktan jagung terpadu, dan saat ini asosiasi pedagang kaki lima. Karena selama ini masyarakat kesulitan mengakses, maka perlu ada yang mewakili mereka", ujar Pj. Wali Kota Bima, H Mohammad Rum.
Jalur lingkar Amahami perlu ditata dengan infrastruktur yang memadai. Kendati berada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui APBD.
"Dengan infrastruktur yang memadai akan terlihat indah, tertata dan nyaman, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, " katanya.
Dia berharap infrastruktur yang ada agar dijaga, dirawat dan dikelola dengan baik.
Sebelumnya, ketua OPKL Jalan Lingkar Amahami, Budiman menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Bima karena mendukung penuh terbentuknya OPKL.
"Inilah harapan kami selama ini, keraguan kami sebagai pedagang kecil terjawab hari ini, " ujar Budiman.
Budiman mengajak pedagang kaki lima menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bima. Mendukung segala bentuk peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah. (red)
Alfian Indrawirawan |
Sekretaris Daerah Kota Bima, H Mukhtar memimpin rapat bahasan dan pengesahan hasil penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan produksi di Hotel Marina Inn, Kamis (11/7) |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima memberi keyakinan bahwa pembangunan Kampus IAIN Bima akan segera terwujud. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Mukhtar saat menghadiri rapat pembahasan dan pengesahan hasil penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) kelompok hutan kota Donggomasa (RTK.67), Kamis (11/7).
Rapat yang berlangsung di Marina Inn Hotel itu kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, Kepala Dinas LHK Provinsi NTB, DLH Kota Bima, Ketua dan Panitia pembangunan IAIN Bima, Kepala BPN Kota Bima, Kepala KPH Maria Donggomasa, Camat Rasanae Timur dan Lurah se Kecamatan Rasanae Timur.
Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Mukhtar menyampaikan, Pemerintah Kota Bima merespon, menyambut baik dan mengapresiasi kerja panitia tapal batas lahan pembangunan IAIN Bima dan dinas LHK Provinsi NTB yang sampai saat ini masih terus bekerja keras.
Dia berharap dengan komitmen bersama ini, maka izin pendirian IAIN Bima bisa selesai Agustus tahun ini. Sehingga katanya, pada APBN tahun depan dapat diusulkan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan Kampus IAIN Bima.
"Kita terus berpacu dengan waktu. Teman-teman panitia tidak ada istirahat, mudah-mudahan kita dapat terus berkomitmen sehingga keinginan masyarakat Kota Bima pada kampus IAIN Bima dapat terwujud, " harapnya.
Ia mengaku, banyak masyarakat yang ragu soal rencana pembangunan Kampus IAIN Bima. Namun, setelah dilakukan penataan batas area kawasan hutan, respon masyarakat sangat antusias.
"InsyaAllah Kampus IAIN Bima yang kita cita-citakan akan segera diwujudkan, " optimisnya. (red)
Sekda Kota Bima, H Mukhtar foto bersama dengan rombongan mahasiswa KKN Unram depan Kantor Wali Kota Bima, Rabu (3/7) |
bimanews.id-77 orang mahasiswa Universitas Mataram (Unram) melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kota Bima. Kehadiran rombongan mahasiswa diterima Sekretarias Daerah Kota Bima, H. Mukhtar, Rabu (3/7).
77 orang mahasiswa KKN tersebut diterima di Aula Kantor Wali Kota Bima, dihadiri Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima, 8 Lurah lokasi KKN, Perwakilan Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Ir. A Farid Hemon, M.Sc dan Dr. Rosmaliati, ST, MT.
KKN Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bertujuan dalam rangka menggali potensi kelurahan melalui KKN pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan untuk membangkitkan ekonomi kreatif, ekonomi biru, ekonomi hijau dan kesehatan mandiri di tengah masyarakat.
Dari 41 kelurahan se Kota Bima, hanya 8 kelurahan yang dipilih oleh Universitas Mataram untuk mengembangkan pengetahuan mahasiswa. Yakni, Kelurahan Lewirato dengan bentuk kelurahan digital. Kelurahan Tanjung dengan bentuk hukum, sosiologi dan humaniora. Kelurahan Rabangodu Utara dengan bentuk kelurahan sehat.
Kelurahan Dara dengan bentuk kelurahan tangguh bencana. Kelurahan Kolo dengan wisata zero waste. Kelurahan Ntobo dengan bentuk kelurahan primer. Kelurahan Ule dengan bentuk mandiri dan energi dan Kelurahan Dodu dengan bentuk pertanian maju berkelanjutan.
Mengawali sambutan penerimaannya, Sekda Kota Bima, H. Mukhtar menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada civitas Universitas Mataram, telah memilih Kota Bima untuk menjadi lokasi KKN pemberdayaan masyarakat kelurahan periode Juni sampai dengan Agustus 2024.
"Senang sekali rasanya seperti sedang berada di Unram, saya salah satu alumni Unram, begitu bangga ditawarkan Rektor Unram bahwa mahasiswanya tahun 2024 akan KKN di Kota Bima," ujarnya.
H. Mukhtar berharap kepada lurah-lurah untuk menjaga seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di kelurahan masing-masing. Jalur koordinasinya langsung melalui kepala bagian Pemerintahan Setda Kota Bima.
"Jaga anak-anak, bimbing mereka seperti anak sendiri, dan lebih penting lagi bina mereka untuk mengenali potensi, budaya dan karakter kelurahan masing-masing", ucapnya.
"Atas nama Pemerintah Kota Bima menyampaikan selamat datang kepada seluruh rombongan mahasiswa KKN Unram, semoga betah selama KKN di Kota Bima selama 50 hari kedepan,". Pungkasnya. (red)
Pj Wali Kota Bima, HM Rum menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Menteri PAN-RB di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Senin (24/6) |
bimanews.id-Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum didampingi Kepala DPMPTSP menghadiri acara peresmian bersama Mal Pelayanan Publik (MPP) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel. Senin (24/6).
Sebanyak 15 MPP yang diresmikan secara serentak oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, salah satunya di Kota Bima.
Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum menyampaikan, dengan telah diresmikannya MPP ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Bima mengurus segala jenis perijinan. Hal ini tentu akan berdampak terhadap meningkatnya pertumbuhan perekonomian di segala sektor di Kota Bima.
Mohammad Rum berharap MPP dapat menjadi pusat layanan terpadu bagi masyarakat. Dimana mereka dapat mengurus berbagai dokumen penting seperti KTP, akta kelahiran, izin usaha, dan lain-lain dengan lebih mudah dan efisien.
"Kehadiran MPP Ini dapat mengurangi pelayanan birokrasi yang selama ini sedikit susah, makan waktu, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik," ujar Mohammad Rum saat mengikuti peresmian 15 MPP se Indonesia di Jakarta.
"MPP Kota Bima ini ketiga di provinsi NTB, setelah Lombok Tengah dan Mataram". pungkasnya. (red)
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima mendapat bantuan 22 Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari PT sarana Multi Griya Finansial (SMF). Bantuan itu untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim pada dua kelurahan masuk lokus wilayah kumuh yakni, Paruga dan Rabadompu Barat.
Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di Kota Bima terus dilakukan, salah satunya dengan mengupayakan perbaikan rumah bagi masyarakat kurang mampu.
Hal itu disampaikan M Rum saat menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerjasama program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh dan pengentasan kemiskinan ekstrim Kota Bima bersama Grha PT. SMF. Penandatanganan itu bertempat di Graha SMF Jl. Panglima Polim I No. 1, Jakarta Selatan, Kamis (20/6).
"Alhamdulillah, sebanyak 22 unit berhasil kita dapatkan, ini suatu keberkahan bagi masyarakat Kota Bima," ujar M Rum.
Bantuan 22 unit rumah tidak layak huni ini tersebar di 2 kelurahan yang masuk dalam lokus wilayah kumuh. Yakni, di Kelurahan Paruga dan Rabadompu Barat.
Dengan bantuan dari PT. Sarana Multi Griya Finansial (SMF) ini dan Kementerian PUPR sebagai konsultan teknisnya semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Terima kasih kepada PT. Sarana Multi Griya Finansial (SMF), Kementerian PUPR dan teman-teman dari Dinas Perkim Kota Bima atas kerja kerasnya. Mari bersama wujudkan Kota Bima yang baru, maju dan mandiri," sebutnya. (red)
Sekda Kota Bima, H Mukhtar meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (19/6) |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Rabu (19/6). Kehadiran MPP ini untuk memberikan akses pelayanan publik dan mendorong kemudahan dalam aktivitas usaha dan investasi di daerah.
Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, H. Mahfud mengatakan, pelayanan pada MPP tidak hanya mudah, tetapi juga satu tempat. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi lakukan mobilitas yang melelahkan.
"Hanya dengan mendatangi MPP, maka berbagai pelayanan perizinan akan diperoleh dengan mudah," katanya.
MPP kata H Mahfud hadir sebagai upaya Pemerintah Kota Bima dalam mendorong tata kelola pemerintah menuju ke arah yang lebih baik. Untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Diharapkan seluruh instansi vertikan dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah instansi yang tergabung dalam MPP yaitu ; DPMPTSP, Dinas DUKCAPIL, Dinas Pariwisata, BPKAD, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Pajak, BPN, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, BPOM, Dinas Koperindag dan Samsat Mobile. Dengan 93 jenis pelayanan. (red)
Kepala Rutan Kelas IIb Bima menyaksikan penyembelihan hewan qurban usai salat idul adha, Senin (17/6)
Kapolres Bima Kota, AKBP Yudha Pranata menyerahkan daging qurban kepada warga yang berhak menerima, Senin (17/6) |
Pj. Wali Kota Bima, H Mohammad Rum |
bimanews.id-Pj. Wali Kota Bima, H Mohammad Rum menegaskan tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi. Hal itu dikatakannya, ketika menghadiri acara Pelantikan dan Rapat Kerja Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima Periode 2024-2025 di Paruga Nae Convention Hall, Jum'at (14/6).
Selama ini kata HM Rum mengaku, civitas akademika Universitas Muhammadiyah Bima telah memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan Kota Bima. Sinergi antara pemerintah dan akademisi sangat penting untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan bagi tantangan yang dihadapi kota.
"Kami sangat menghargai eksistensi dan kontribusi mahasiswa serta civitas akademika dalam pembangunan Kota Bima. Kerja sama ini sangat penting untuk mewujudkan Kota Bima yang beradab dan modern," katanya.
Diakui, Kota Bima telah membangun komunikasi dan kerjasama yang erat dengan seluruh perguruan tinggi di Bima. Langkah ini diambil sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan berbasis kelurahan melalui konsep "One Village One Product" (OVOP).
Konsep ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh kelurahan di Kota Bima.
Selain itu, H. Mohammad Rum berkomitmen, memberikan dukungan penuh terhadap penelitian, riset, dan inovasi yang dilakukan pihak kampus dan mahasiswa. Siap memberikan support yang diperlukan untuk kegiatan akademik yang secara langsung mengarah pada pengembangan potensi masyarakat di setiap kelurahan.
“Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi penelitian, riset, dan inovasi yang dilakukan pihak kampus dan mahasiswa. Kami ingin memastikan bahwa semua upaya pengembangan potensi masyarakat di setiap kelurahan dapat terwujud dengan baik,” tambahnya.
H. Mohammad Rum juga menekankan, kerjasama ini bukan hanya sebatas formalitas, melainkan bentuk sinergi nyata untuk menciptakan solusi inovatif bagi tantangan yang dihadapi Kota Bima.
Tema acara "IMM Inklusif; Modernisasi Gerakan, Wujudkan Kota Bima Beradab" sangat relevan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bima. H. Mohammad Rum berharap bahwa pelantikan dan rapat kerja ini akan menjadi momentum untuk menguatkan semangat inklusivitas dan modernisasi dalam gerakan mahasiswa, yang pada akhirnya akan berkontribusi positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Bima. (red)
Inilah Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bima yang akan dilaunching tanggal 26 Juni 2024 mendatang. |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima mulai memberlakukan Mall Pelayanan Publik (MPP). Mengintegrasikan seluruh pelayanan publik secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamaman, dan keamanan pelayanan bagi masyarakat.
Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, H. Mahfud mengatakan, pemerintah Kota Bima dalam waktu dekat akan mengoperasikan Mall Pelayanan Publik. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik.
Mall pelayanan publik yang terintegrasi ini untuk mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang ingin memperoleh izin usaha dan investasi secara cepat dan mudah.
"Insya Allah dalam waktu dekat, MPP Kota Bima akan diresmikan, kalau tidak ada hambatan akan dilaunching pada 26 Juni 2024, tempatnya di sebelah selatan Hotel Marina Inn," sebut H. Mahfud.
Pada MPP ini nanti sebutnya, akan diisi semua organisasi perangkat daerah. Meliputi Dinas Dukcapil, Diskoperindag, Dikes, Perkim, PUPR, Perizinan, Pertanian, Dinsos, dan dinas atau badan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
"Ini semua sebagai wujud ikhtiar Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum mempermudah dan meningkatkan nilai investasi di Kota Bima, hingga berdampak positif bagi kemajuan pembangunan daerah," ujarnya.
Mal Pelayanan Publik Kota Bima ini nantinya, mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.
"Semua layanan publik dibuka satu pintu pada kantor MPP Kota Bima," pungkasnya. (red)
bimanews.id-Untuk meningkatkan kapabilitas dan peran serta masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Hotel Marina Inn, Selasa (28/5)
Program keluarga berintegritas ini menyasar para pejabat atau Pimpinan OPD di Kabupaten dan Kota Bima beserta pasangan (istri). Sehingga diharapkan dapat menyebarluaskan tentang pentingnya nilai-nilai integritas untuk diimplementasikan di lingkungan keluarga, lingkungan kerja ataupun lingkungan yang lebih luas lagi.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bima H. Mohammad Rum mengapresiasi kegiatan Bimtek karena Kabupaten dan Kota Bima terpilih sebagai salah satu lokasi kegiatan. Hal ini tentu menjadi sebuah kebanggan bagi Pemerintah Kota Bima agar dapat belajar tentang nilai-nilai anti korupsi.
"Diharapkan Kepala OPD dan pasangan mampu memanfaatkan Bimtek ini sebaik-baiknya, " ajak H Rum.
Dengan Bimtek ini, diharapkan Pimpinan OPD dapat menjadi elemen penting dalam membangun karakter individu yang antikorupsi. Mampu mencegah seseorang untuk mau dan mampu melakukan korupsi.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat, Brigjen Pol. Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi mengatakan KPK hadir untuk mengingatkan kepada masyarakat.
Menurutnya masyarakat adalah korban tindakan korupsi, tetapi masyarakat juga bisa menjadi pelaku tindakan korupsi. Oleh karena itu, agar hal ini tidak terjadi, maka masyarakat juga memiliki andil untuk mencegah tindakan antikorupsi dimulai dari lingkungan keluarga.
Kumbul menyampaikan, ada 6 hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu; Memiliki iman yang kuat. Memiliki komitmen dengan ajaran agama dan aturan. Konsisten. Rela berkorban.Tahan terhadap godaan, serta Membutuhkan dukungan orang lain untuk saling mengingatkan.
Ia juga menyampaikan 3 stategi pemberantasan korupsi yaitu dari segi pendidikan yang dapat membangun nilai individu itu sendiri. Kedua, pencegahan yang dapat memberpaiki sisten dan terakhir penegakan hukum sehingga memiliki efek jera bagi pelaku korupsi.
Terakhir, Ia mengajak seluruh pimpinan OPD yang hadir untuk menjaga Dana Mbojo agar tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi. (red)
Sekda Kota Bima, H Muhtar saat memimpin rapat evaluasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan non ASN lingkup Kota Bima bersama BPJS Ketenagakerjaan, Senin (6/5) |
bimanews.id-Kabar gembira bagi tenaga non ASN di Kota Bima. Mulai tahun 2024 ini akan mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan, termasuk bagi guru ngaji dan RT/RW.
Hal itu disampaikan Sekda Kota Bima, H. Mukhtar saat memimpin rapat evaluasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan non ASN lingkup Kota Bima bersama BPJS Ketenagakerjaan, Senin (6/5).
"Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga non ASN dan guru ngaji diberlakukan sama per tanggal 5 awal bulan seperti pembayaran iuran BPJS Kesehehatan," terang Sekda H. Mukhtar.
Berdasarkan usulan pemerintah Kota Bima tahun 2023, perlindungan bagi tenaga kerja non ASN, perangkat RT/RW sebanyak 3.219 orang dan guru ngaji 300 orang. Juga perlindungan bagi pekerja rentan seperti, pedagang, petani, nelayan dan lainnya sebanyak 2000 orang. Iuran bersumber dari alokasi DBH-CHT.
Sebelumnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima, Erlangga Priadi Jomantara menyampaikan, kesejahteraan tenaga non ASN lingkup Pemkot Bima maupun pekerja rentan untuk tahun 2024 melalui rapat evaluasi ini disepakati kerjasama lanjutan.
Angga sapaan akrabnya menyebut, pihaknya menyambut baik semangat pemerintah Kota Bima memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja non ASN, guru ngaji maupun pekerja rentan lainnya.
"Hal ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Permendagri tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja rentan, khususnya di Kota Bima," ucapnya.
Upaya ini sebagai turunan dari peraturan pemerintah tentang penghapusan kemiskinan ekstrim, sehingga pemerintah daerah dapat memperhatikan jaminan sosial bagi pekerja rentan agar tidak menciptakan keluarga miskin baru.
"Atas nama BPJS Ketenagakerjaan kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pemkot Bima, perhatian ini sungguh luar biasa, semoga masuk nominasi dari kementerian Ketenagakerjaan," pungkasnya.(red)
Sekda Kota Bima, H Muhtar bersama Perwakilan Kepala Kantor Regional X BKN foto bersama dengan PPPK Kota Bima, usai dilantik, Selasa (2/4) |
bimanews.id-Sebanyak 612 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bima formasi tahun 2023, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Mukhtar. Pelantikan itu berlangsung di Pelataran Kantor Wali Kota Bima, Selasa, (2/4).
Sekda H. Mukhtar berharap, PPPK yang sudah resmi diangkat untuk terus meningkatkan kinerja. Memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
"Sebagai ASN, PPPK untuk disiplin dan bekerja dengan penuh tanggung jawab," jelasnya.
Perwakilan Kepala Kantor Regional X BKN, Ade Judi Basma Hantana selaku Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun mengatakan, pengambilan sumpah ini bukan akhir dari siklus PPPK, melainkan awal untuk bekerja dengan baik. Saling mendukung untuk menghasilkan kinerja terbaik, serta memberikan pelayanan terbaik di Kota Bima.
"Marilah kita melaksanakan tugas dengan penuh intergritas dan profesionalisme. Dalam manajemen PPPK, pengembangan kompetensi, PPPK juga memiliki hak," tuturnya.
Sementara, Kepala Taspen Cabang Mataram, Firson Arya Iskandar menjelaskan hak-hak PPPK. Diantaranya, mendapatkan masa kerja sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jaminan hari tua. Jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kematian serta diupayakan untuk memiliki jaminan pensiun yang akan dipotong dari gaji setiap pegawai.
Kepala BKPSDM Kota Bima, A. Wahid dalam laporannya menyampaikan, PPPK yang dilantik ini adalah formasi tahun 2023 sebanyak 613 orang. Mamun yang melakukan verifikasi ulang sebanyak 612. (red)
Asisten I Setda Kota Bima, Alwi Yasin membuka pasar ramadhan bertempat di Pasar Ama Hami Kota Bima, Mingu (31/3) |
bimanews.id-Telah menjadi agenda
tahunan, sepekan menjelang lebaran Pemerintah Kota Bima menggelar pasar
ramadhan. Menyediakan barang kebutuhan masyarakat dalam menyambut lebaran.
Pasar
lebaran tahun 1445 Hijriyah ini bertempat di Pasar Ama Hami, dibuka Asisten I
Setda Kota Bima, Alwi Yasin didampingi Kepala Dinas Koperindag, H Tafsir HA
Majid, Minggu (31/3).
‘’Pasar
lebaran rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Bima, menyediakan
barang kebutuhan warga menyambut lebaran, sekaligus mendukung Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bima,’’ kata Alwi Yasin.
Dikatakan,
Pasar Ramadhan sebagai sarana untuk memperkuat ekonomi lokal. Sebagai wadah
bagi para pedagang UMKM memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan
menjelang lebaran.
Diharapkan
pemerintah daerah, UMKM dan masyarakat menjalin kerjasama dengan baik
dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
“Saya
senang para pedagang dan pengunjung yang hadir menyambut baik kegiatan ini.
Kita berharap pasar Ramadhan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi dan
menciptkan manfaat yang nyata bagi seluruh komunitas di Kota Bima,” harapnya. (red)
Ad Placement
Subscribe di situs ini untuk mendapatkan update berita terbaru