Bima News: Daerah
Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan

Senin, 30 Maret 2026

Kolaborasi Seniman dan Penyiar Radio, Peresean Dikemas dalam Serial Drama Radio

Drama


bimanews.id– Tradisi peresean khas masyarakat Sasak kini merambah medium baru. 

Warisan budaya yang selama ini identik dengan arena pertarungan rotan tersebut diangkat menjadi serial sandiwara radio bertajuk “Napas Peresean dalam Sandiwara Radio”.

Program ini dikemas dalam bentuk drama audio berseri yang menampilkan kisah kehidupan para pepadu—tokoh sentral dalam tradisi peresean yang sarat nilai keberanian, kehormatan, dan persaudaraan. 

Produksi ini turut melibatkan penyiar senior, pemain sandiwara radio, serta kreator konten berpengalaman di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Program ini menghadirkan kisah dramatik tentang dunia para pepadu, para petarung dalam tradisi peresean yang dikenal sebagai simbol keberanian, kehormatan, dan persaudaraan. 

Melalui pendekatan sandiwara radio, tradisi tersebut dihadirkan kembali dalam bentuk cerita yang menyoroti sisi kemanusiaan para pelakunya,” ungkap M. Sukri ‘Ray Aruman’ selaku inisiator sekaligus produser audio dramania Napas Peresean dalam Sandiwara Radio.

Sukri menegaskan, penggarapan program ini dilakukan melalui proses riset panjang. Tim kecil dibentuk untuk melakukan kajian pustaka, mengumpulkan cerita lama, hingga mewawancarai sejumlah pihak yang memahami perjalanan para pepadu.

“Sebagai produser, saya membentuk tim kecil  yang melakukan kajian pustaka, mengumpulkan cerita-cerita lama, dan melakukan berbagai wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui perjalanan hidup para pepadu,” jelasnya.

Dalam pengembangan cerita, Sukri menggandeng jurnalis senior NTB Buyung Sutan Muhlis yang dipercaya menulis naskah. Naskah sandiwara radio tersebut kini telah rampung dan siap diproduksi.

”Alhamdulillah, naskah sandiwara sudah tuntas beliau tulis dan siap produksi,” ujarnya.

Libatkan Tim Kreatif Berpengalaman

Produksi drama audio ini diperkuat oleh tim kreatif lintas generasi. Dedi Suhadi didapuk sebagai sutradara. 

Ia dikenal sebagai praktisi media yang berpengalaman dalam produksi program siaran, dengan kemampuan membangun ritme dramatik dan mengarahkan aktor suara secara kuat.

Di posisi narator, hadir Esdarita, penyiar senior yang pernah berkiprah di RRI Mataram.

 Sosoknya dikenal sebagai salah satu suara ikonik radio di NTB, dengan karakter vokal yang kuat dan pengalaman panjang dalam membangun kedekatan emosional dengan pendengar.

Sementara itu, aspek teknis produksi seperti desain audio, musik, dan montage ditangani oleh Zamy Sangga Firdaus, kreator audio visual muda yang dikenal adaptif terhadap perkembangan konten digital dan piawai meramu atmosfer dramatik melalui suara.

Kolaborasi ini juga akan melibatkan penyiar legendaris serta pemain sandiwara radio yang pernah berjaya di era radio. Langkah ini dinilai sebagai upaya menghidupkan kembali kejayaan sandiwara radio sekaligus menjaga kualitas artistik produksi.

“Dengan menghadirkan kembali para aktor suara berpengalaman, saya berharap drama radio ini memiliki kualitas artistik yang kuat sekaligus menghadirkan nostalgia bagi generasi yang pernah hidup bersama kejayaan radio,” tandasnya.

Untuk menjaring talenta, tim produksi menggandeng komunitas veteran penyiar seperti Tenda Siar NTB dan Komunitas Penyiar Radio Kita. Proses audisi tengah disiapkan 5untuk mendapatkan pengisi suara terbaik

“Insyaallah proses audisi pengisi suara akan menghasilkan talent terbaik,” sebutnya.

Angkat Sisi Humanis Kehidupan Pepadu

Serial Napas Peresean direncanakan hadir dalam tujuh episode. Cerita berfokus pada perjalanan seorang anak yang tumbuh di lingkungan peresean, belajar tentang keberanian, luka, persahabatan, hingga makna kehormatan.

Produksi ini tidak sekadar menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya lokal kepada publik luas melalui medium audio yang imajinatif.

“Saya membayangkan bagaimana kisah-kisah heroik para pepadu Peresean dapat dihidupkan kembali melalui medium audio,” ulas Sukri.

Ia menambahkan, radio memiliki kekuatan membangun imajinasi, sebagaimana era kejayaan sandiwara radio pada dekade 1980–1990-an.

“Kita ingin menghadirkan kembali pengalaman itu,  tetapi dengan cerita dari Lombok, dengan napas budaya Sasak yang kuat. Sebuah drama yang bukan hanya menghadirkan pertarungan, tetapi juga ymenampilkan perjalanan hidup, persahabatan, rivalitas, dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi Peresean,” tandasnya.

Program ini mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dana Indonesiana dan LPDP. Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk ruang bagi inisiatif kreatif dalam merawat warisan budaya.

“Dukungan ini menjadi bukti bahwa negara memberi ruang bagi inisiatif kreatif masyarakat dalam merawat warisan budaya. Bagi saya pribadi, dukungan ini bukan sekadar bantuan program. 

Ini adalah kepercayaan bahwa cerita-cerita dari Lombok layak untuk diangkat dan dibagikan kepada publik yang lebih luas,” imbuhnya.***

Tentang Program

Judul: Napas Presean dalam Sandiwara Radio
Jumlah Episode: 7
 Episode

Produser: M. Sukri AR

Penulis Naskah dan Ide Cerita:
Buyung Sutan Muhlis

Pembawa Cerita/Narator:
Esdarita

Teknik dan Montage:
Zami Sangga Firdaus

Sutradara :
Dedi Suhadi
Didukung oleh:
Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia
melalui Program Dana Indonesiana. 

Minggu, 15 Maret 2026

Gubernur Pantau Kesiapan Layanan Transportasi Arus Mudik Lebaran Di Terminal Mandalika

Gubernur


bimanews.id— Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau Posko Angkutan Lebaran serta aktivitas keberangkatan penumpang di Terminal Mandalika, Ahad (15/3). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan transportasi darat serta pengawasan terhadap harga tiket bus menjelang arus mudik Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB menjelaskan bahwa terdapat perbedaan persepsi di masyarakat terkait harga tiket bus. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kelas layanan bus yang beroperasi, sementara harga yang diatur pemerintah sebenarnya berlaku untuk kelas ekonomi.

“Tadi kami juga membahas mengenai bus. Memang ada banyak perbedaan persepsi terkait harga tiket. Hal ini karena harga yang diatur sebenarnya berlaku untuk kelas ekonomi, sementara kelas layanan bus memiliki banyak variasi,” ujar Gubernur.

Menurutnya, variasi fasilitas pada layanan bus membuat harga tiket yang beredar di masyarakat juga menjadi beragam.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi NTB bersama aparat penegak hukum telah menegaskan kepada seluruh perusahaan bus agar menjual tiket sesuai dengan ketentuan harga tertinggi yang telah ditetapkan.

Gubernur juga menjelaskan bahwa persoalan yang kerap muncul bukan sepenuhnya disebabkan oleh perusahaan bus, melainkan dari mekanisme pembelian tiket yang dilakukan melalui pihak ketiga.

“Banyak pembeli yang tidak membeli langsung melalui perusahaan bus, tetapi melalui pihak ketiga. Di situlah potensi masalah bisa muncul,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengawasan di terminal saat ini cukup ketat sehingga perusahaan bus memiliki risiko besar apabila menjual tiket melebihi ketentuan. Namun dalam praktiknya terdapat oknum yang menjual kembali tiket dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan komisi.

Karena itu, praktik tersebut menjadi perhatian serius dan akan ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat.

Selain meninjau sistem penjualan tiket, Gubernur juga melihat langsung kondisi fasilitas di Terminal Mandalika. Secara umum, fasilitas terminal dinilai sudah cukup baik, namun masih diperlukan optimalisasi fungsi serta penataan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.

Ke depan, pengaturan area terminal juga akan ditata lebih baik dengan memisahkan area publik yang dapat diakses masyarakat umum dan area khusus bagi penumpang yang telah memiliki tiket, sehingga sistem pelayanan dapat berjalan lebih tertib dan nyaman.

Pemerintah Provinsi NTB berharap melalui berbagai evaluasi yang dilakukan setiap tahun, penyelenggaraan angkutan Lebaran di NTB dapat terus meningkat kualitasnya, sehingga memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat. (diskominfotikntb)

Sabtu, 14 Maret 2026

Program Mudik Gratis 2026 Meningkat Dua Kali Lipat

 

Mudik

bimanews.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menyelenggarakan program Mudik Gratis bagi masyarakat yang hendak pulang ke Pulau Sumbawa menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Tahun ini, sebanyak 400 peserta diberangkatkan dari Pulau Lombok menuju sejumlah daerah di Pulau Sumbawa, mulai dari Kabupaten Sumbawa Barat hingga Kota Bima. Program ini digagas sebagai bentuk pelayanan pemerintah dalam memastikan perjalanan mudik masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan terjangkau.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa jumlah peserta mudik gratis tahun ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pelayanan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan warga Pulau Sumbawa yang berada di Pulau Lombok.

“Tahun lalu kita hanya bisa memberangkatkan 200 orang. Tahun ini alhamdulillah kita bisa memberangkatkan 400 orang untuk mudik gratis, mulai dari ujung barat Pulau Sumbawa sampai ujung timur Pulau Sumbawa, dari Kabupaten Sumbawa Barat sampai Bima,” ujar Gubernur Iqbal, saat melepas pemudik di depan Pendopo Gubernur NTB, Sabtu 14 Maret 2026.

Gubernur juga memastikan bahwa kondisi jalur utama Trans Pulau Sumbawa dalam keadaan baik dan siap dilalui para pemudik. Ia menyampaikan bahwa sejumlah titik jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan telah diperbaiki oleh tim dari Dinas PUPR dan Balai Jalan sehingga tidak akan mengganggu kelancaran perjalanan.

“Tadi pagi saya baru saja tiba dari Pulau Sumbawa setelah Safari Ramadan dan minggu lalu juga saya melintasi jalur utama dari Sumbawa Barat sampai Sape. Alhamdulillah kondisi jalur utama InsyaAllah sangat baik. Beberapa titik yang mengalami kerusakan sudah dipersiapkan dan diperbaiki oleh teman-teman dari PUPR dan Bale Jalan sehingga InsyaAllah perjalanan Trans Pulau Sumbawa akan berjalan lancar,” jelasnya.

Selain memastikan kesiapan infrastruktur, Pemprov NTB juga memberikan perlindungan tambahan bagi seluruh peserta mudik melalui fasilitas asuransi perjalanan. Para peserta juga mendapatkan layanan konsumsi untuk berbuka puasa selama perjalanan agar tetap nyaman hingga tiba di daerah tujuan masing-masing.

Program Mudik Gratis ini sebagian besar diikuti oleh mahasiswa asal Pulau Sumbawa yang sedang menempuh pendidikan di Pulau Lombok. Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas layanan agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

“Semua yang ikut dalam bus mendapatkan asuransi, jadi tidak hanya terberkahi perjalanannya tetapi juga terlindungi. Kami berharap ke depan jumlah bus yang disediakan bisa lebih banyak sehingga bukan hanya mahasiswa, tetapi masyarakat umum juga bisa memanfaatkan program mudik gratis ini,” tutup Gubernur Iqbal. (nov/her/kominfotikntb)

Jumat, 13 Maret 2026

BPBD NTB Serahkan Bantuan Untuk Korban Banjir Di Lombok Timur

 

Bantuan

bimanews.id- Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ardhan menyerahkan bantuan logistik pasca banjir yang terjadi di beberapa kecamatan dan desa yang berada di Kabupaten Lombok Timur, diterima Kalaksa BPBD Kabupaten Lombok Timur, di halaman kantor BPBD NTB Kamis, (12/3/2026).

Dalam keterangannya Sekban BPBD NTB Ardhan menjelaskan, bahwa kabupaten/kota yang telah menetapkan status tanggap darurat akan mendapatkan bantuan darurat logistik dari Pemerintah Provinsi NTB melalui dana BTT, Bantuan itu berupa 50 kontainer paket pangan, 50 kontainer paket sandang. 

"Bantuan pangan itu berupa beras, gula, saos, kecap, sarden dan biskuit bayi. Selain itu ada paket sandang berupa sarung, handuk, selimut, mukenah dan perlengkapan mandi lainnya," terangnya. 

Ditambahkan, bantuan tersebut merupakan respon cepat Pemerintah Provinsi NTB terhadap berbagai musibah yang terjadi, seperti musibah banjir yang terjadi di kecamatan Jerowaru, kecamatan Sambelia dan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur pada Februari dan awal Maret 2026. 

"Bantuan logistik ini merupakan gerak cepat Pemprov NTB dalam pemulihan pasca bencana. Hari ini mewakili Pak Kalak BPBD NTB menyerah bantuan logistik yang diterima langsung oleh Kalaksa BPBD Lombok Timur," ujarnya.

Berdasarkan jenis bantuan yang diserahkan, BPBD menyerahkan bantuan lainnya berupa 50 lembar tikar sebagai alas tidur, terpal 50 lembar, Mie goreng 25 dus, Mi kuah 25 dus dan air mineral sebanyak 50 dus. 

Ardhan berharap dengan adanya distribusi logistik ini diharapkan masyarakat selalu siap dalam menghadapi bencana apapun.

"Kesiapan adalah kunci keselamatan. Distribusi logistik hari ini adalah investasi untuk keselamatan bersama," pungkasnya. (ALiF/her/DiskominfotikNTB)

Kamis, 12 Maret 2026

Safari Ramadan Di Sumbawa, Gubernur Iqbal Pantau Harga Bahan Pokok Di Pasar Brang Biji

Pasar


bimanews.id— Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan ke Pasar Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Kamis (12/3/2026), untuk memantau langsung perkembangan harga bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan menjelang Idulfitri.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda Safari Ramadan Gubernur NTB di Kabupaten Sumbawa. Dalam sidak tersebut, Gubernur berdialog langsung dengan pedagang serta mengecek harga sejumlah komoditas pangan strategis.

Dari hasil pemantauan di dalam pasar, harga cabai rawit masih berada pada kisaran Rp110 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram. Gubernur menilai harga tersebut masih relatif tinggi, terutama karena Pasar Brang Biji bukan merupakan pasar induk yang menjadi pusat distribusi utama.

“Dari hasil pengecekan langsung di pasar, harga cabai rawit memang masih cukup tinggi. Ini juga dipengaruhi karena pasar ini bukan pasar induk sehingga distribusi pasokan tidak sebesar di pasar utama,” ujar Miq Iqbal.

Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit saat ini dipengaruhi oleh mekanisme pasar, di mana pasokan yang terbatas tidak sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya telah mencoba menambah pasokan cabai dengan mendatangkan lebih dari satu ton cabai dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Namun, langkah tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menekan harga di tingkat pasar.

Untuk itu, Pemprov NTB tengah menjajaki opsi penambahan pasokan cabai dari luar daerah melalui koordinasi dengan Badan Pangan Nasional. Data distribusi antarwilayah dari Bapanas akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan daerah pemasok yang memiliki surplus produksi cabai.

“Kami terus berkomunikasi dengan Badan Pangan Nasional untuk melihat daerah mana yang memiliki harga cabai lebih rendah dan memungkinkan dilakukan distribusi ke NTB sebagai bentuk intervensi pasar,” jelasnya.

Selain cabai, Gubernur juga memantau harga komoditas lain seperti minyak goreng dan beras. Untuk komoditas tersebut, pemerintah membuka ruang intervensi melalui koordinasi dengan Perum Bulog guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok di pasar.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur juga menemukan bahwa harga minyak goreng bersubsidi “Minyak Kita” di wilayah Sumbawa masih relatif tinggi. Kondisi tersebut diduga terjadi karena sebagian pedagang belum terhubung langsung dengan jalur distribusi resmi sebagai distributor.

Pemantauan pasar seperti ini, lanjut Miq Iqbal, akan terus dilakukan selama Ramadan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok di berbagai daerah di NTB.

“Pemerintah harus hadir memastikan harga tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat terpenuhi, apalagi menjelang hari raya ketika permintaan biasanya meningkat,” pungkasnya.(Kominfotik)

Kamis, 05 Maret 2026

Pemprov NTB Siapkan Investasi Pendidikan Untuk SMK Wilayah Pelosok.

 

Gubernur

bimanews.id-​Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) berkomitmen penuh untuk menghapus stigma Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai penyumbang angka pengangguran. Dalam kunjungannya di SMKN 1 Kopang, pada Rabu (4/3).

Gubernur menekankan, pentingnya sertifikasi keahlian sebagai kunci utama lulusan SMK terserap di dunia kerja.

​"SMK tidak boleh lagi menjadi penyumbang pengangguran. Salah satu kendala selama ini adalah masalah sertifikasi LSP-P (Lembaga Sertifikasi Profesi). Oleh karena itu, semester ini pemerintah provinsi menyiapkan subsidi untuk sekitar 420 hingga 430 sertifikasi," ujarnya.

​Langkah ini diambil agar para siswa tidak hanya mengantongi ijazah saat lulus, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional. Hal ini diharapkan mempermudah lulusan masuk ke dunia kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jika program ini terbukti efektif, Pemprov NTB berencana menjadikannya sebagai anggaran rutin setiap tahun.

Selain masalah sertifikasi, Gubernur juga menyoroti adanya kesenjangan perkembangan antara SMK di wilayah perkotaan dan pedesaan. SMK di kota dinilai lebih cepat berkembang karena jumlah murid yang banyak, sehingga dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang terkumpul lebih besar.

​Sebaliknya, SMK di wilayah pedesaan seperti Kopang seringkali menghadapi kendala finansial karena mayoritas siswanya berada pada status ekonomi desil 1 dan 2 (kurang mampu), sehingga tidak mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

​Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov NTB tengah menghitung skema investasi melalui dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah).

"Insya Allah kami akan investasi BOSDA untuk daerah-daerah yang siswanya banyak dari kategori ekonomi rendah. Kami ingin level perkembangan SMK di kota dan desa bisa bersaing secara adil," tegasnya.

​Di akhir kunjungannya, Gubernur memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat mengejar prestasi. Ia menegaskan bahwa siswa yang tinggal di kampung tetap memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang layaknya siswa di kota.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Kopang, Lalu Subhanudin, M. Pd., mengungkapkan bahwa sekolah yang dipimpinnya telah melakukan langkah progresif melalui kerja sama dengan Pertamina Pusat (Enduro). Kerja sama ini mencakup berbagai aspek pengembangan kualitas siswa dan guru.

​"Alhamdulillah, melalui kerja sama dengan Pertamina, kami telah menghadirkan dua pembalap MotoGP untuk memberikan motivasi langsung kepada siswa. Kami juga telah menyepakati kemitraan di mana setiap tahun siswa kami akan mendapatkan pelatihan langsung dari mekanik nasional di Jakarta," ungkapnya.

​Lebih jauh lagi, kolaborasi ini akan diwujudkan dalam bentuk fisik berupa pembangunan bengkel dengan branding bersama antara SMK dan Pertamina Enduro. Langkah ini diharapkan menjadi laboratorium nyata bagi siswa dari tujuh jurusan yang ada, mulai dari Teknologi Kendaraan Ringan hingga Desain Komunikasi Visual.(san/her/diskominfotik)

Rabu, 04 Maret 2026

Safari Ramadan di Kabupaten Bima, Wagub Ajak Warga Perkuat Solidaritas dan Kepedulian Sosial

 

Wagub

bimanews.id-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menyerahkan bantuan sebesar Rp. 40 juta untuk mendukung pembangunan Masjid Bahrur Khairat di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Selasa (3/3). Bantuan tersebut diserahkan dalam rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan bahwa pembangunan masjid tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pendanaan, tetapi juga oleh kepedulian dan semangat gotong royong masyarakat. Menurutnya, masjid yang nyaman dan representatif mencerminkan komitmen umat dalam menjaga nilai-nilai keagamaan serta memperkuat kohesi sosial.

“Kami percaya apa yang diberikan hari ini mungkin belum mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan, tetapi keikhlasan dan kebersamaan akan membuka jalan bagi dukungan yang lebih luas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan Rp40 juta tersebut merupakan kontribusi pribadi atas nama keluarga besar almarhum Ferry Zulkarnaen. Selain itu, dukungan juga diberikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari sebesar Rp10 juta, serta bantuan dari Baznas Provinsi NTB sebesar Rp15 juta sebagai bagian dari kolaborasi pendanaan pembangunan sarana ibadah.

Wagub turut mengajak masyarakat memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah, mempererat kebersamaan keluarga, serta menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi agar penyalurannya tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat.

Sementara itu, Camat Sape Muhammad Akbar menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Gubernur dan jajaran. Ia juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah pesisir Sape yang kerap terdampak pasang air laut sehingga mempercepat kerusakan. Selain itu, ruas jalan nasional di kawasan tersebut dinilai rawan longsor dan berpotensi mengganggu mobilitas warga serta aktivitas ekonomi.(Adpim/Kominfotik)

Selasa, 03 Maret 2026

PMI dan Jamaah Umrah NTB di Timur Tengah Dipastikan Aman

Iqbal


bimanews.id– Di tengah meningkatnya tensi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh warga NTB yang berada di kawasan Timur Tengah dalam kondisi aman dan dalam pemantauan intensif perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara penempatan.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. Aidy Furqon, serta laporan resmi kementerian terkait.

Berdasarkan data resmi dari laman CNC.BP2MI.go.id yang dikelola Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berada di kawasan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, 144 orang bekerja di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait.

Secara komposisi, PMI NTB terdiri dari 86 laki-laki dan 69 perempuan, yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Lombok Tengah menjadi daerah asal terbanyak dengan 47 orang, disusul Sumbawa 32 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 21 orang, dan Kota Mataram 18 orang. Selebihnya berasal dari Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Bima.

Mayoritas PMI tersebut bekerja pada sektor aktivitas jasa lainnya, termasuk layanan personal dan domestik. Sebagian lainnya tersebar pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, kesehatan dan sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi.

“Berdasarkan koordinasi terakhir Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB dengan BP2MI, seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” ujar Aka.

Selain PMI, Pemprov NTB juga memantau keberadaan jama'ah umroh asal NTB yang saat ini berada di Arab Saudi. Berdasarkan data resmi Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTB per 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 jamaah telah diberangkatkan menuju Jeddah sejak 19 Februari 2026 hingga awal Maret 2026 melalui Lombok International Airport dengan skema penerbangan sesuai jadwal masing-masing penyelenggara.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 jamaah telah kembali ke Indonesia. Adapun dengan kepulangan jama'ah umroh ini sesuai jadwal mulai pada 7 Maret 2026, sesuai masa tinggal program umroh rata-rata 9 hingga 12 hari. Kita Do'aka kepulangan jama'ah umroh ini pada saat kepulangan nanti lancar dan tidak terkendala dampak perang, kata Aka.

Saat ini, sebanyak 1.372 jamaah masih berada di Arab Saudi dan seluruhnya dilaporkan dalam keadaan aman dan sedang menjalan kan ibadah umrohnya.

Aka menegaskan bahwa seluruh warga NTB di kawasan Timur Tengah berada dalam sistem perlindungan negara melalui KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lebih lanjut.

“Kami memahami adanya kekhawatiran keluarga di NTB. Namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah terus melakukan komunikasi berkala dan akan menyampaikan perkembangan secara resmi,” tegasnya.

Pemprov NTB melalui Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB memastikan pemantauan terus dilakukan, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi warganya di luar negeri.

Pemerintah Provinsi NTB, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan hanya merujuk pada informasi resmi, sembari memastikan bahwa keselamatan warga NTB di luar negeri tetap menjadi prioritas utama.(Kominfotik) 

Senin, 02 Maret 2026

Komunikasi Dengan Dubes, Gubernur NTB Pastikan WNI Asal NTB Terpantau KBRI

Gubernur


bimanews.Id— Menyikapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah Duta Besar Republik Indonesia di negara-negara Teluk dan Iran guna memastikan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya asal NTB, tetap aman dan terpantau.

Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepala daerah terhadap warganya, di mana pun mereka berada.

“Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini,” tegas Miq Iqbal.

Komunikasi dilakukan dengan KBRI Teheran (Iran), KBRI Riyadh (Arab Saudi), KBRI Muscat (Oman), KBRI Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Doha (Qatar), serta KBRI Kuwait City.

Dalam pembicaraan tersebut, seluruh perwakilan RI memastikan bahwa WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat Indonesia di masing-masing negara. Para Duta Besar juga menyampaikan bahwa Rencana Kontinjensi telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi peningkatan eskalasi konflik.

“Para Duta Besar memastikan bahwa seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau. Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh,” jelasnya.

Gubernur Miq Iqbal secara khusus menitipkan warga NTB kepada para Duta Besar RI agar mendapatkan perhatian dan perlindungan maksimal.

“Saya menitipkan secara khusus warga NTB kepada para Duta Besar. Keselamatan mereka adalah prioritas,” tegasnya.

Ia juga mengimbau keluarga di NTB yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah untuk proaktif memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI terdekat. Apabila belum terdaftar, keluarga diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI di masing-masing negara.

“Kepada masyarakat NTB yang memiliki keluarga di kawasan tersebut, saya mengajak untuk tetap tenang. Pastikan komunikasi dengan KBRI atau KJRI terus terjaga dan ikuti arahan resmi dari perwakilan RI,” ujarnya.

Dalam komunikasi tersebut, Miq Iqbal juga berbagi pengalamannya dalam menangani perlindungan WNI di wilayah konflik pada masa penugasannya sebelumnya di Kementerian Luar Negeri. Diskusi tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar perlindungan warga negara berjalan cepat, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

Gubernur NTB menegaskan bahwa komunikasi dan pemantauan tidak berhenti pada tahap awal ini. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di luar negeri akan dilakukan secara berkala guna memastikan perkembangan situasi dapat direspons secara cepat dan tepat.

“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi NTB memastikan komitmennya untuk terus hadir, menjaga komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjamin perlindungan warga NTB di manapun berada.(Kominfotik)

Jumat, 27 Februari 2026

Empat PMI NTB di Libya, Kini Dalam Perlindungan KBRI Tripoli

PMI


bimanews.id— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan klarifikasi dan perkembangan terbaru terkait beredarnya video viral di media sosial TikTok mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang berada di Libya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa berdasarkan laporan resmi dari KBRI Tripoli, saat ini terdapat empat PMI asal NTB yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu.

“Video yang beredar dibuat ketika para PMI tersebut sudah berada dalam perlindungan KBRI Tripoli. Kondisi mereka saat ini aman, sehat, dan berada di bawah pengawasan serta pendampingan pihak KBRI,” jelasnya.

Perlindungan dan Upaya Diplomasi

Ahsanul Khalik yang biasa disapa Aka, menerangkan bahwa KBRI Tripoli tengah melakukan langkah negosiasi intensif dengan pihak agensi dan majikan di Libya. Fokus utama diplomasi tersebut adalah pengembalian paspor dan dokumen perjalanan, penyelesaian administrasi izin tinggal dan exit permit, serta upaya pengurangan atau penghapusan tuntutan denda maupun ganti rugi.

“Pengembalian paspor menjadi prioritas utama karena sangat menentukan percepatan proses pemulangan ke Indonesia,” jelas Aka.

Dalam kasus ini, pihak agensi dilaporkan meminta ganti rugi sebesar USD 7.000 per orang sebagai syarat pengembalian paspor. Permintaan tersebut dinilai sangat memberatkan PMI dan keluarganya, sehingga saat ini masih dalam proses negosiasi oleh KBRI Tripoli melalui pendekatan diplomatik.

Kronologis Permasalahan

Berdasarkan keterangan para PMI, mereka bekerja di sektor domestik dan belum menyelesaikan masa kontrak kerja dua tahun, dengan masa kerja antara dua hingga delapan bulan.

Selama bekerja, mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan/atau verbal, perlakuan tidak manusiawi, tekanan kerja berlebihan, serta penahanan dokumen oleh pihak majikan atau agensi. Karena kondisi tersebut, para PMI memutuskan melarikan diri dan meminta perlindungan kepada KBRI Tripoli.

Sebagaimana pola umum kasus PMI nonprosedural di Libya, tantangan pemulangan meliputi penahanan paspor, tuntutan ganti rugi akibat pemutusan kontrak sepihak, serta persoalan administrasi izin keluar dan denda keimigrasian.

Klarifikasi untuk Publik

Pemprov NTB menegaskan bahwa video yang beredar tidak menggambarkan kondisi terkini para PMI. Saat video dibuat, mereka telah berada di lingkungan aman KBRI Tripoli.

“Tidak benar jika diasumsikan para PMI masih berada dalam situasi ancaman langsung. Pemerintah melalui KBRI Tripoli telah memberikan perlindungan maksimal dan pendampingan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Aka.

Penguatan Edukasi dan Pencegahan

Kasus ini, lanjutnya, menjadi pengingat penting bahwa Libya termasuk negara dengan risiko tinggi bagi PMI sektor domestik, khususnya bagi mereka yang berangkat secara nonprosedural. Praktik penempatan tidak resmi sangat rentan terhadap penipuan, eksploitasi, serta persoalan hukum di negara tujuan.

Karena itu, Pemprov NTB mendorong penguatan edukasi, pengawasan, serta sosialisasi kepada calon PMI mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar masyarakat tidak mudah tergiur janji kerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi.

“Pemerintah Provinsi NTB akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan kementerian serta perwakilan RI di luar negeri. Informasi lanjutan akan kami sampaikan secara berkala sesuai laporan resmi KBRI Tripoli,” pungkas Ahsanul Khalik. (Kominfotik)

Perkuat Ketangguhan Penanganan Bencana, BPBD NTB Dorong Keterlibatan Semua Pihak

BPBD


bimanews.id- Posisi geografis NTB yang rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi menuntut penguatan sistem pengelolaan risiko bencana yang terencana dan berkelanjutan. Pendekatan sistem yang menyeluruh terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana memerlukan kolaborasi yang efektif dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, tokoh-tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat sipil. Hal ini dilakukan dengan menyusun manajemen risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan. 

Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, yang didukung oleh Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Manajemen Risiko Bencana), selalu menerapkan pendekatan sistem yang menyeluruh dalam upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilakukan. Kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam dalam memperkuat ketangguhan bencana. Sebagai langkah penguatan itu, dilaksanakan kegiatan kick off yang diselenggarakan pada Kamis (26/2/2026) di Kota Mataram. Kick off ini menandai secara resmi implementasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Annual Work Plan (AWP) untuk Tahun Anggaran 2026. 

“Kick off ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama agar seluruh program selaras dengan prioritas pembangunan daerah," kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin.

Acara ini menjadi momentum keberlanjutan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pelaksanaan sistem penanggulangan bencana di wilayah NTB. Fokus utama program pada tahun 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui optimalisasi kerja sama multipihak serta penyelarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di tingkat provinsi maupun di 3 kabupaten (Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa) dengan Program SIAP SIAGA.

Sadimin menegaskan, bahwa pengelolaan risiko bencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah akan terus diperkuat untuk memastikan dampak nyata bagi ketangguhan masyarakat di lapangan. Melalui kick off ini, diharapkan terbentuk rencana aksi yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sepanjang tahun.

“Kolaborasi yang telah dibangun selama ini kita harapkan semakin kuat di tahun 2026 hingga akhir Program SIAP SIAGA,’’ kata Sadimin.

Jalinan kolaborasi yang dibangun telah melahirkan berbagai inisiatif. Pada Desember 2024 dilaunching Unit Layanan Disabilitas yang dalam setahun perjalannya berhasil melakukan pengolahan data terpilah penyandang disabilitas di tiga kabupaten. 

Di samping pelibatan berbagai sektor, peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk mendukung resiliensi terhadap bencana. Melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) NTB dan Forum PRB Perguruan Tinggi dilakukan pendampingan pada desa melalui program KKN Tematik Destana. Selain itu, Forum PRB NTB telah Menyusun laporan kajian ketangguhan pulau-pulau kecil di KLU dan Sumbawa. 

Sinergi Pemerintah Daerah dan Mitra Internasional

Kegiatan kick off ini dihadiri oleh pemangku kepentingan utama dari kedua negara. Mewakili Pemerintah Australia, hadir Catherine Meehan selaku First Secretary (Humanitarian) Kedutaan Besar Australia, dan Lucy Dickinson sebagai Team Leader Program SIAP SIAGA. Dari pihak Pemerintah Provinsi NTB, acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti. Turut hadir memberikan sambutan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Sadimin. Kehadiran para pimpinan ini menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menempatkan isu kebencanaan sebagai prioritas pembangunan.

“Program SIAP SIAGA awalnya dirancang sebagai inisiatif lima tahun (2019-2024), namun kini telah resmi diperpanjang hingga tahun 2028. Memasuki Fase II ini, program membawa mandat yang lebih tajam dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip GEDSI, penghidupan yang berkelanjutan serta adaptasi perubahan iklim’’ kata DRM Area Manager SIAP SIAGA NTB, Anggraeni Puspitasari.

Pada AWP 2026 terdapat tujuh program yang dilaksanakan secara kolaboratif. Pertama, peningkatan sistem dan strategi penanggulangan bencana. Dalam program ini dilakukan pendampingan teknis untuk penguatan Pembinaan dan Pengawasan (BINWAS) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana di 10 kabupaten/kota di NTB. Selain itu, akan dilakukan pendampingan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana).

Kedua, peningkatan strategi penanggulangan bencana. Akan dilakukan pendampingan evaluasi RPB Provinsi NTB dan finalisasi RPB Lombok Tengah. Selain itu pendampingan teknis dan fasilitasi Musrenbang Tematik Kebencanaan dan Pembangunan Berketahanan Iklim di Provinsi dan 3 Kabupaten (KLU, Loteng dan Sumbawa). Dalam program ini juga akan menyusun Pergub Musrenbang Tematik Kebencanaan dan Pembangunan Berketahanan Iklim di Provinsi NTB.

Ketiga, pemetaan dan evaluasi risiko bencana. Akan dilakukan pendampingan teknis penyusunan dokumen KRB Kabupaten (KLU, Loteng dan Sumbawa) dan pendampingan teknis untuk pemantauan IKD/IRB Provinsi NTB.

Keempat, peningkatan layanan data dan komunikasi penanggulangan bencana. pendampingan teknis akselerasi pemanfaatan SIK Provinsi NTB di level daerah serta pendampingan teknis untuk pengembangan lanjutan SIK (tahap 4) Provinsi NTB dan DESTANA yang inklusif dan integratif untuk mendukung sinergi dalam perencanaan dan pemantauan program desa (termasuk konvergensi antara API-PRB dan SDGs Desa).

Kelima, peningkatan dan pengembangan kebijakan dan peraturan untuk kesiapan bencana melalui penguatan kolaborasi pentahelix dan berbagi pengetahuan penanggulangan bencana. Kegiatannya berupa pendampingan teknis koordinasi dan sinergi antara Forum PRB Provinsi NTB, Forum PRB Kab/Kota dan Forum Perguruan Tinggi untuk pengarusutamaan ketangguhan desa dan PRBBK melalui mekanisme KKN Pemberdayaan Desa. Memperkuat peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan menyusun peta sebaran disabilitas di daerah rawan bencana. Program ini juga mendorong penyusunan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang ramah terhadap kelompok rentan. 

Keenam, peningkatan 0kualitas kebijakan pemulihan pascabencana melalui pendampingan teknis dan fasilitasi penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) termasuk peningkatan kapasitas sektor RR untuk JITUPASNA. Ketujuh, peningkatan kapasitas logistik dan peralatan penanggulangan bencana lokal melalui pendampingan teknis penguatan klaster logistik Provinsi NTB.

"Fokus pelaksanaan Program SIAP SIAGA NTB di tahun 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui optimalisasi kolaborasi dan kemitraan multi-pihak serta mendukung pengawasan, evaluasi, dan pembelajaran dari implementasi program-program Penanggulangan Bencana," kata Angga. (BPBD/Kominfotik).

Kamis, 26 Februari 2026

Lantik Anggota Komisi Informasi, Gubernur NTB Ingatkan Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

 

Lantik

bimanews.id- Gubenur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melantik Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026 a 2030, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, Kamis (26/2). 

Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyampaikan ucapan selamat kepada para komisioner yang baru dilantik serta berharap agar amanah tersebut dapat dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

“Kami berharap Komisi Informasi dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB,” ujarnya.

Adapun lima anggota Komisi Informasi Provinsi NTB yang ditetapkan oleh Komisi I DPRD NTB yakni Sansuri, Armansyah Putra, Husna Fatayati, Suaeb Qury, dan Sahnam.

Gubernur menegaskan, bahwa hasil survei dan evaluasi pada periode sebelumnya menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi dalam tata kelola keterbukaan informasi publik. Karena itu, sinergi antara Komisi Informasi dan seluruh badan publik diharapkan mampu memperbaiki kekurangan sekaligus meningkatkan capaian yang telah diraih.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisioner Komisi Informasi periode sebelumnya yang telah meletakkan fondasi penting bagi penguatan keterbukaan informasi di NTB.

“Komisi Informasi yang baru tidak memulai dari nol. Banyak pijakan yang telah dibangun sebelumnya. Yang sudah baik kita perkuat, yang belum kita inovasikan dan yang kurang kita perbaiki bersama,” tegasnya.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Tim Panitia Seleksi yang telah menjalankan proses penjaringan secara panjang hingga menghasilkan 15 nama calon yang diajukan kepada DPRD Provinsi NTB.

Mengacu pada amanat Komisi Informasi Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib membuka akses informasi kepada masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan. Dalam konteks tersebut, Komisi Informasi memiliki peran strategis sebagai penjaga keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan kewajiban negara dalam melindungi informasi tertentu.

Di era digital dan transformasi birokrasi saat ini, masyarakat menuntut pelayanan informasi yang cepat, jelas, dan transparan. Tantangan keterbukaan informasi tidak hanya sebatas membuka akses, tetapi juga memastikan informasi yang disampaikan akurat, utuh, dan tidak menyesatkan.

Gubernur menekankan bahwa Komisi Informasi tidak hanya menjalankan fungsi ajudikasi dan mediasi sengketa informasi, tetapi juga menjadi motor penggerak budaya transparansi di seluruh badan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, Komisi Informasi diharapkan mampu menjadi lembaga yang tegas namun adil, independen dalam mengambil keputusan, serta aktif membangun literasi keterbukaan informasi di tengah masyarakat.

“Kritik yang konstruktif, rekomendasi yang solutif, serta pengawasan yang objektif akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar dalam pembangunan,” jelasnya.

Gubernur juga berpesan agar para komisioner menjadikan jabatan tersebut sebagai ruang pengabdian dan ibadah, serta terus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Dengan keterbukaan, partisipasi akan tumbuh, dan dengan transparansi, akuntabilitas akan menguat,” pungkasnya. (serly/her/diskominfotikntb)

Ad Placement

Kota Bima

Bima

Dompu