 |
| H Mahfud |
bimanews.id- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima meminta guru untuk tidak menyebarkan informasi ke media sosial jika ditemukan menu Makanan Bergizi Gratis (MGB) yang rusak atau tidak layak dikonsumsi. Larangan itu tertuang dalam surat pemberitahuan Kepala Dinas Dikpora Kota Bima pada 3 November 2025.
Imbauan ini berlaku untuk seluruh guru di sekolah mulai dari jenjang Paud, TK, SD dan SMP. "Kalau ada temuan menu yang tidak layak dikonsumsi jangan posting di media sosial, tapi dilaporkan ke SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," kata Kepala Dinas Dikpora, H Mahfud beberapa hari lalu.
Larangan menyebarkan informasi ini kata Mahfud, hanya berlaku untuk guru di sekolah, tidak bagi masyarakat umum. Masyarakat kata dia, berhak menyebarkan informasi sebagai bentuk kritik, asalkan santun dan bukan informasi bohong.
"Kalau masyarakat tidak bisa kami batasi. Pemerintah juga butuh kritik semasih itu untuk kebaikan bersama," ujarnya.
Selain larangan menyebarkan informasi, dalam surat pemberitahuan itu juga tertuang sejumlah poin lain. Diantaranya, agar semua satuan pendidikan untuk membuat tim Satgas masing-masing. Tim tersebut bertugas untuk mengatur MBG sejak kedatangan sampai omprengan diambil kembali.
Menjadwalkan MBG agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar dengan berkoordinasi dengan SPPG terkait. Memastikan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan nyaman. Semua siswa agar selalu membawa tumbler. Siswa makan ditempat yang nyaman (omprengan di atas meja) dan dipastikan semua siswa mendapat dan memakan MBG. Dipastikan makanan yang ada tidak dibawa pulang.
"Himbaun ini merupakan instruksi langsung dari Badan Gizi Nasional," jelasnya.
Menurut Mahfud, larangan membawa pulang makanan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Belakangan ini muncul kejadian seperti keracunan karena siswa mengkonsumsi makanan MBG sudah dibawa pulang. Kejadian itupun disebarkan di media sosial.
"Hal semacam ini harus dicegah, karena sering terjadi masalah. Bisa saja makanan yang dibawa pulang itu basi karena lama baru dimakan. Sehingga ujung-ujungnya pemerintah disalahkan," pungkasnya. (red)
