Informasi Keuangan Pemerintah Provinsi NTB
Rabu, 26 November 2025
Selasa, 25 November 2025
Jelang Nataru Tiket Pelni Dapat Diskon 20 Persen
bimanews.id- Pemerintah memberikan potongan harga tiket kapal PELNI untuk seluruh rute periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Diskon sebesar 20 persen dari tarif dasar berlaku untuk keberangkatan mulai 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
"Diskon berlaku untuk pembelian tiket mulai 21 November 2025 pukul 13.00 Wita," Kepala Pelni Cabang Bima, Budiarto, Senin (24/11/2025).
Budiarto menjelaskan, diskon tiket ini merupakan program stimulus yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan RI. Program ini tentunya untuk membantu mobilitas masyarakat selama periode perjalanan akhir tahun, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi antarwilayah.
"Kebijakan ini mencakup seluruh rute dan seluruh pelabuhan yang disinggahi kapal penumpang PELNI," katanya.
Dia menyampaikan bahwa program ini dapat diakses melalui seluruh kanal penjualan resmi. Besaran Diskon ditetapkan potongan 20 persen dari tarif dasar, tidak termasuk asuransi dan pas pelabuhan.
"Besaran potongan bisa berbeda tergantung pas pelabuhan masing-masing wilayah," jelas Kepala Cabang yang baru 3 bulan menjabat ini.
Kuota program stimulus ini menargetkan Rp 24,6 miliar selama masa libur Nataru. Harga tiket akan kembali ke tarif normal setelah kuota habis, meskipun periode perjalanan belum berakhir.
"Jika minat masyarakat tinggi, tiket diskon berpotensi habis lebih cepat. Apalagi kuotanya sebesar Rp 24,6 miliar," katanya.
PELNI mendorong calon penumpang melakukan pembelian lebih awal karena saluran digital kini semakin mudah diakses. Cara membeli tiket diskon kata dia, bisa melalui seluruh kanal penjualan resmi PELNI, baik digital maupun offline. Seperti, Aplikasi PELNI Mobile, loket cabang PELNI maupun seluruh kanal resmi penjualan tiket perusahaan.
"Kami mengimbau agar pembelian tiket dilakukan melalui kanal resmi demi menghindari potensi penipuan. Hindari pembelian tiket melalui calo," tandasnya.
Calon penumpang diwajibkan melakukan perjalanan sesuai identitas yang tercantum pada tiket. Diskon juga tidak berlaku untuk keberangkatan di luar periode yang telah ditentukan.
"Jika ingin melakukan pengembalian tiket, penumpang wajib melaporkan H-1 jadwal keberangkatan. Calon penumpang juga tidak bisa diganti dan harus sesuai identitas yang dilampirkan saat pembelian tiket," katanya.
Ia menambahkan, bahwa antusiasme masyarakat di wilayah Bima biasanya meningkat menjelang libur panjang seperti akhir tahun. Oleh karena itu, ia menyarankan calon penumpang memesan tiket lebih awal agar tidak kehabisan kuota diskon.
"Jika kuota habis, sistem otomatis akan kembali mengenakan tarif normal. Itu bisa dipantau lewat aplikasi PELNI mobile," pungkasnya.
Untuk diketahui, Pelni Bima melayani penyeberangan dengan beberapa kapalnya dengan rute yang menghubungkan Bima dengan beberapa pelabuhan seperti Labuan Bajo, Benoa, Makassar, Waikelo, Waingapu, Kumai, Saumlaki hingga Surabaya. (red)
Senin, 24 November 2025
Sejumlah Tanah Aset Milik Kota Bima Dikuasai, Bahkan Disertifikat Warga.
 |
| Feri Sofyan |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima menggelar rapat koordinasi khusus, membahas strategi pengamanan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Saat rapat yang berlangsung di Aula rapat Wali Kota Bima, Senin (23/11) terungkap, sejumlah Tanah aset tersebut dikuasai bahkan telah disertifikat oleh warga.
Wakil Wali Kota Feri Sofyan yang memimpin rapat mengatakan, semakin hari, semakin banyak pihak yang menguasai dan mengklaim aset milik daerah Kota Bima. Padahal aset tersebut telah terdaftar di Kartu Inventaris Barang Pemerintah Kota Bima.
Karena itu kata dia, Pemerintah Kota Bima harus segera mengamankan aset tersebut dan memastikan seluruh aset terdata lengkap, dan memiliki legalitas yang kuat.
Bahkan kata dia, tercacat ada 66 aset bidang tanah milik Pemerintah Kota Bima hasil serah terima dari Pemerintah Kabupaten Bima yang belum bersertifikat. Beberapa diantaranya telah dikuasai, dan atau diklaim oleh masyarakat.
Bahkan kata dia, tercacat ada 66 aset bidang tanah milik Pemerintah Kota Bima hasil serah terima dari Pemerintah Kabupaten Bima yang belum bersertifikat. Beberapa diantaranya telah dikuasai, dan atau diklaim oleh masyarakat.
Rapat koordinasi ini sebagai langkah cepat pemerintah untuk membendung, menindak, serta mencari, langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk dapat mengamankan aset - aset tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
“Penertiban dan pengamanan aset adalah komitmen Pemkot Bima untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Kita ingin memastikan tidak ada aset yang tercecer atau tidak memiliki kepastian hukum,” ujarnya.
Dalam rakor ini, Kaban BPKAD memaparkan, berdasarkan hasil identifikasi, ada beberapa penyebab munculnya klaim dan kesulitan yang dialami Pemerintah Kota Bima dalam pengesahan 66 aset milik daerah tersebut.
“Penertiban dan pengamanan aset adalah komitmen Pemkot Bima untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Kita ingin memastikan tidak ada aset yang tercecer atau tidak memiliki kepastian hukum,” ujarnya.
Dalam rakor ini, Kaban BPKAD memaparkan, berdasarkan hasil identifikasi, ada beberapa penyebab munculnya klaim dan kesulitan yang dialami Pemerintah Kota Bima dalam pengesahan 66 aset milik daerah tersebut.
Yakni, telah diklaim atau dikuasi warga berdasarkan tukar guling dengan Pemerintahan Kabupaten Bima sebelum pemekaran. di atas tanah yang teriventaris dalam KIB telah terbangun rumah milik pribadi masyarakat. Beberapa objek tanah tersebut telah bersertifikat atas nama pribadi atau perorangan.
Ada pula aset diklaim sebagai rumah dinas dengan perjanjian sewa beli, namun tidak ada perjanjian sewa beli. Ahli waris pemilik tanah mengajukan tuntutan ganti rugi, atau gugatan kepemilikan tanah setelah proses tukar guling. Rumah dinas masih digunakan oleh penghuni atau pengguna lama, dan lain sebagainya. (red)
Sabtu, 22 November 2025
Waspada!, Gunung Sangeang Api Bima Semburkan Lava Pijar
 |
| Gunung Sangeang Api |
bimanews.id- Gunung Sangeang Api menyemburkan lava pijar dan awan panas, Sabtu pagi (22/11). Tinggi kolom letusan Sangeang Api di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima kali ini ratusan meter di atas puncak.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda mengatakan, dari laporan Pos PGA Sangeang Api, ada peningkatan aktivitas sesmik dan secara visual terlihat guguran lava pijar dan hembusan asap di lokasi baru bagian barat gunung.
"Peningkatan status ke waspada akan segera kami rilis pagi ini," kata Nurul Huda, Sabtu pagi.
Untuk peningkatan secara sesmik mulai terlihat sejak pertengahan bulan Oktober 2025. Kemudian secara visual selalu muncul asap kawah.
"Pantauan kami pagi ini terlihat guguran lava pijar dari puncak gunung api. Saat ini juga sudah ada bukaan kawah baru dari runtuhan tebing barat Sangeang Api," jelasnya.
Nurul Huda mengaku, sudah menginstruksikan camat hingga kepala desa di kawasan Gunung Sangeang agar tetap waspada. Masyarakat juga diminta tidak panik dan tetap waspada.
"Kami masih menunggu instruksi Kementerian ESDM terkait status gunung hingga langkah-langkah yang harus dilakukan," pungkasnya.
Warga Desa Sangiang, Saifullah membenarkan kejadian itu. Sejak Kamis pagi sekitar pukul 05.00 Wita terjadi gempa tremor kemudian disusul semburan awan panas.
"Semburan awan panas itu tidak terlihat karena tertutup awan," katanya.
Situasi di masyarakat saat ini masih aman, tidak ada kepanikan. Warga masih beraktivitas seperti biasa.
"Saya sudah hubungi warga yang berada di kaki Gunung Sangeang. Karena hampir 75 persen warga Desa Sangiang berladang di sana. Situasi di sana masih aman," katanya.
Peristiwa seperti ini kata dia, sudah biasa dialami warga Sangiang. Mereka akan meninggalkan Sangeang ketika muncul tanda-tanda seperti burung berterbangan, ternak gelisah dan mengaung.
"Entah itu mitos atau fakta, tapi itu sudah menjadi kepercayaan kami di Sangiang sejak dulu. Meski demikian, kami tetap waspada dan tetap mengikuti jika ada instruksi dari pemerintah," pungkasnya. (red)
Jelang Pemilihan Asprov NTB, H Baihaqi Didukung 30 Pemegang Suara
 |
| H Baihaqi |
bimanews.id-Asprov PSSI NTB hari ini menggelar kongres tahunan. Sebulan kemudian, tepatnya 22 Desember 2026 kembali akan digelar kongres untuk memilih ketua dan kepengurusan Asprov yang baru.
H Baihaqi menjadi kandidat dengan dukungan cukup luas. Hingga Jumat, 21 November setidaknya 30 anggota Asprov menyatakan dukungan ke anak muda kelahiran 1984 ini.
Sejak kemunculannya di bursa kandidat, pengusaha muda ini mendapat respon cukup bagus. Dia diyakini mampu membawa sepakbola NTB lebih baik.
Saat silaturahmi dengan insan sepakbola di Cafe Rota Fresh, (Jumat, 21/11) H. Baihaqi kembali mempertegas komitmennya untuk membangun ekosistem sepakbola.
"Saya mengikuti arah kebijakan sepakbola ketua umum Erick Tohir. Kesimpulannya membangun sepakbola tidak lagi dengan cara konvensional," tegasnya.
Tetapi lanjut dia, harus dengan cara lebih profesional, modern dan inovatif. "Kita tidak bisa bergantung pada dana daerah atau bantuan pusat. Tapi harus kreatif dan inovatif mencari sumber pendanaan," jelasnya.
Ditegaskannya membangun ekosistem sepakbola NTB yang lebih baik. Dimulai dari penataan organisasi hingga peningkatan kualitas kompetisi. Ia menggarisbawahi pentingnya pendanaan yang berkelanjutan melalui ekstensifikasi berbagai sumber pembiayaan, sehingga program kerja Asprov tidak hanya bergantung pada satu pintu pendanaan.
Selain itu, Baihaqi menempatkan pembinaan klub-klub anggota sebagai salah satu prioritas. Menurutnya, kekuatan sepakbola daerah bertumpu pada kualitas pembinaan yang terstruktur dan merata di seluruh kabupaten/kota.
Ia juga menargetkan terciptanya kompetisi yang lebih berkualitas, baik dari sisi penyelenggaraan, regulasi, maupun sistem pembinaan berkelanjutan. “Membangun sepakbola bukan hanya soal apa yang terjadi di atas rumput. Banyak faktor di luar lapangan yang harus mendapatkan perhatian serius,” tegas Baihaqi.
Sebagai bagian dari pembenahan internal, ia berkomitmen membentuk kepengurusan Asprov yang efektif, efisien, dan profesional, agar institusi berjalan optimal dan mampu menjawab tantangan perkembangan sepakbola modern.
Dengan dukungan kuat dan visi yang terukur, langkah H. Baihaqi menjadi salah satu yang paling diperhitungkan menuju pemilihan Ketua Asprov NTB periode mendatang.(uba)
Jumat, 21 November 2025
Terseret Banjir di Kota Bima, Jasad Korban Ditemukand di Perairan Soromandi
 |
| Jasad Abdul Wahab yang ditemukan nelayan di perairan Soromandi, Jumat pagi (21/11) (Foto: Facebook) |
bimanews.id Abdul Wahab (70 tahun), warga Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima hilang terseret arus banjir sungai ditemukan di perairan Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Jumat pagi (21/11). Korban ditemukan mengambang di laut oleh nelayan sekitar pukul 09.00 Wita.
"Benar, informasinya korban sudah ditemukan di Perairan Sai Soromandi. Anggota sedang menuju ke lokasi untuk evakuasi," jelas Humas SAR Mataram, I Gusti Lanang Wismananda.
Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sekitar pukul 15.30 Wita. Dari laporan pihak keluarga, korban diseret banjir yang tiba-tiba datang saat buang hajat.
Saat kejadian, korban sempat dilihat oleh warga yang juga saat kejadian sedang buang hajat di pinggir sungai.
Sejumlah warga dan pihak keluarga yang mengetahui kejadian itu berupaya mencari korban dengan menyusuri sungai. Tim gabungan dari Pos SAR, Tagana, dan BPBD Kota Bima juga melakukan penyisiran di daerah aliran sungai Padolo 2 dan Rontu, namun tidak membuahkan hasil. Hingga korban ditemukan meninggal di perairan Soromandi. (red)
Kamis, 20 November 2025
Wujudkan Filosofi "Berkah Bermakna", Bank NTB Syariah Gelar Aksi Pelestarian Lingkungan di Bendungan Penyaring Sumbawa
bimanews.id– Sebagai wujud nyata komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, Bank NTB Syariah hari ini menggelar kegiatan penebaran bibit ikan dan penanaman pohon di kawasan Bendungan Penyaring, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, serta Sekda Kabupaten Sumbawa, Dr Budi Prasetiyo, S. Sos., M.AP.
Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan implementasi strategis dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang bertujuan memulihkan dan menjaga kualitas ekosistem perairan serta daratan.
Implementasi "Berkah Bermakna"
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Bank NTB Syariah menegaskan bahwa seluruh aktivitas perusahaan kini dilandasi oleh value proposition baru, yakni "Berkah Bermakna". Filosofi ini menjadi landasan utama bagi Bank NTB Syariah dalam bergerak, baik dalam aktivitas bisnis maupun sosial.
"Value proposition baru Bank NTB Syariah adalah 'Berkah Bermakna'. Jadi, segala aktivitas, baik itu bisnis maupun di luar bisnis (CSR), semua harus me-refers ke value tersebut. Harus ada berkahnya dan harus ada maknanya," ujar Direktur Utama dalam keterangannya.
Beliau menambahkan bahwa kegiatan CSR hari ini adalah bukti nyata pencarian nilai tersebut. "Hari ini yang kita lakukan adalah kegiatan CSR yang pasti ada nilai berkah dan bermaknanya bagi alam dan masyarakat. Namun lebih jauh dari itu, bisnis kami pun seperti keberpihakan terhadap UMKM juga merupakan bagian tak terpisahkan dari semangat Berkah dan Bermakna ini."
Dampak Ekologis dan Program Berkelanjutan
Penebaran bibit ikan di Bendungan Penyaring dilakukan untuk menjaga keseimbangan hayati dan meningkatkan produktivitas ekosistem perairan. Sementara itu, penanaman pohon ditujukan sebagai investasi jangka panjang untuk menekan degradasi lingkungan, memperkuat resapan air, dan meningkatkan kualitas udara.
Selain kegiatan di Bendungan Penyaring, Bank NTB Syariah juga menyampaikan serangkaian program lingkungan dan sosial lainnya di wilayah Sumbawa, antara lain:
• Penanaman 1.500 Pohon di lokasi arena pacuan kuda Moyo Hilir.
• Pembangunan Nursery Farm di Labuan Badas.
• Pembangunan Fasilitas Umum pendukung wisata di Teluk Saleh.
• Sedekah Shubuh berupa 100 paket sembako
Kolaborasi Strategis
Bank NTB Syariah menyadari bahwa keberlanjutan lingkungan tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi. Oleh karena itu, manajemen memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas dukungan teknis dan kontribusi lapangan yang luar biasa.
"Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada tahap simbolis, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat budaya peduli lingkungan dalam setiap kebijakan dan operasional kita di masa mendatang," tutup Direktur Utama. (red)
Desa Buat Aturan, Ternak Masuk Lahan Pertanian Didenda
 |
| Ilustrasi |
bimanews.id- Jelang musim tanam, Pemerintah Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima membuat peraturan untuk menetibkan hewan ternak yang berkeliaran hingga masuk ke kebun atau lahan orang lain. Terhadap ternak yang masuk kebun, sawah atau lahan pertanian didenda maksimal Rp 100 ribu perekor.
Aturan tersebut disepakati melalui musyawarah bersama pemerintah Desa, BPD, Ketua RT, Ketua RW dan unsur masyarakat desa setempat pada 14 November 2025. Dalam aturan tersebut, denda bagi ternak besar seperti kuda, sapi dan kerbau masuk area perawatan atau lahan tegalan Rp 100 ribu per ekor. Sementara ternak kecil seperti kambing, domba dan unggas didenda Rp 50 ribu.
Selain ternak, Peraturan tersebut juga mengatur upah pekerja seperti penanaman, panen, pemupukan hingga jasa penyemprotan. Dalam aturan tersebut, upah pekerja ditetapkan sebesar Rp 100 ribu per hari dengan syarat membawa bekal makanan sendiri. Jika makanan ditanggung pemilik lahan, upah hanya Rp 80 ribu.
Untuk jasa pembersihan lahan menggunakan mesin sebesar Rp 250 ribu per hari (Bensin dan oli ditanggung pemilik lahan) dan Rp 300 ribu (Bensin dan oli ditanggung pemilik mesin.
Untuk jasa penyemprotan senilai Rp 200 ribu (Bensin dan oli ditanggung pemilik mesin). Atau Rp 300 ribu bensin dan oli ditanggung pemilik mesin. Sementara upah cabut bibit padi (Mbonto) sebesar Rp 200 ribu (makanan dibawa sendiri) dan Rp 150 ribu (makanan ditanggung pemilik lahan).
Kepala Desa Maria, Imran Ibrahim mengatakan, kebijakan ini merupakan keputusan dalam sidang bersama sebelum penentuan masa awal musim tanam. Mulai dari mengatur upah para pekerja hingga denda bagi ternak yang masuk ke lahan warga.
Aturan ini menurut dia, bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara peternak dan pemilik lahan serta mencegah kerugian akibat kerusakan tanaman. Karena itu kata dia, pemilik ternak dilarang membiarkan hewan peliharaan, seperti sapi, kambing, atau unggas, berkeliaran bebas di lahan milik orang lain.
"Ternak sebaiknya dikandangkan, jangan dilepas berkeliaran, " sarannya.
Jika ada ternak yang masuk dan merusak tanaman, pemilik lahan berhak mengamankan ternak tersebut atau memotret atau memvideokan sebagai bukti. Selanjutnya, melaporkan ke pemerintah desa.
"Aturan ini sebenarnya fleksibel. Tidak serta merta ternak yang masuk ke lahan warga harus didenda. Intinya harus dilihat juga dari tingkat kerusakan tanaman. Termasuk, kondisi pagar lahan. Kalau pagarnya tidak bagus, tidak serta merta pemilik ternak disalahkan. Intinya, penyelesaian masalah diutamakan melalui musyawarah supaya tidak menimbulkan konflik antar warga, " pungkasnya. (red)
