Jaring Lebih Awal, DPD PKS Kota Bima Usung H Man dan Drs Azhari
H Muhammad Rum |
bimanews.id-Penjabat
(Pj) Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum keluarkan Surat Nomor 500.1/181/IV/2024,
tentang implementasi fleksibiltas harga acuan pembelian komoditas jagung pada 29
April 2024. Surat bersifat sangat penting itu menindaklanjuti surat Kepala
Badan Pangan Nasional (BAPANAS) RI Nomor 136/TS.02.02/K/4/2024, tanggal 25
April 2024 tentang Fleksibiltas Harga Acuan Pembelian Jagung dengan Kadar Air
15% sebesar Rp. 5.000 ditingkat produsen/petani oleh perusahaan offtaker,
terhitung tanggal 25 April 2024 sampai dengan 31 Mei 2024.
“Setelah Pemerintah Kota Bima melakukan monitoring
tanggal 25-28 April 2024, atas penerapan ketetapan fleksibilitas harga dari
Kepala BAPANAS RI tersebut, di beberapa offtaker/perusahaan pembeli jagung di
Kota Bima. Ternyata hampir semua belum memberlakukan Harga Rp.5.000 tersebut,” terang
Pj Wali Kota Bima HM Rum.
Atas dasar
itu, Pj Wali Kota mengeluarkan empat langkah kebijakan, yaitu:
Pertama,
disampaikan kepada seluruh perusahaanPembeli atau offtaker jagung yang
beroperasi di Kota Bima untuk; wajib mematuhi ketentuan fleksibiltas HAP jagung
ditingkat produsen tersebut di atas. Tidak
melakukan strategi tutup gudang/menghentikan pembelian tanpa dasar yang bisa
dipertanggung jawabkan berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.
Wajib
menggunakan alat ukur tester kadar air dan timbangan yang telah
terstandarisasi/terkalibrasi dari instansi dan dinas terkait. Jika mendapatkan kendala teknis terkait
implementasi poin 1.a s/d poin 1.c agar menyampaikan kepada Pemerintah Kota
Bima.
Kedua,
diimbau kepada petani/vendor Jagung untuk melaporkan segala penyimpangan yang
terjadi di lapangan terkait implementasi fleksibilitas harga tersebut kepada
Pemerintah Kota Bima.
Ketiga,
diimbau pada petani/vendor dan perusahaan pembeli jagung untuk melakukan
transaksi secara jujur dan saling menguntungkan, sehingga iklim investasi di
Kota Bima bisa terus terjaga dan tumbuh.
Keempat;
diinstruksikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta dinas, OPD
terkait untuk melakukan pengawasan secara berkala dan penindakan atas
implementasi surat ini, dengan berkoordinasi, melibatkan POLRES Bima Kota dan
Kodim 1608/Bima.
Untuk
informasi lebih lanjut dan laporan terkait implementasi HAP jagung tersebut,
pihak yang berkempentingan dapat menghubungi langsung Kepala Dinas Ketahanan
Pangan Kota Bima, Ichwanul Muslimin di Nomor WA 082137756133 atau Kabag Ekonomi
Setda Kota Bima Hj. Rohana, SE di nomor WA 091339541360
Surat tersebut
ditujukan kepada internal kepala OPD terkait Kota Bima seperti Kadis Ketahanan
Pangan, Kadis Koperindag, Kadis Pertanian, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Kepala Bakesbangpol, Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kota Bima, dan Tim
Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TPPID) Kota Bima.
Maupun pihak
eksternal antara lain Ketua KADIN, seluruh direktur PT/CV/UD/perusahaan
offtaker jagung, seluruh vendor/pedagang jagung Kota Bima, Ketua Asosiasi
Petani Jagung/Seluruh Gapoktan, termasuk Pimred Media Massa di Kota Bima. (red)
Ilustrasi |
Ilustrasi |
bimanews.id-Pembunuhan sadis terjadi di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, sekitar pukul 18.30 WITA, Sabtu (6/4). Korban inisial SD yang merupakan kepala dusun dibacok berkali-kali oleh pelaku inisial M.
Informasi yang dihimpun, kasus pembunuhan berlangsung di depan pertigaan gang kuburan. Saat itu korban hendak pulang ke rumah usai melaksanakan salat magrib di masjid.
Korban tiba-tiba dihadang oleh pelaku lantas membacoknya berkali-kali hingga tewas di tempat.
Belum diketahui motif pelaku tega membacok korban. Dugaan sementara karena persoalan tanah.
Kapolsek Wawo AKP Wongso SH mengaku, pihaknya sedang membawa korban ke RSUD Bima.
“Kami sedang membawa korban ke RSUD Bima untuk pemeriksaan. Nanti saya informasikan kembali,” kata Wongso singkat. (red)
Camat Sape, M Akbar Musa saat meninjau musibah kebakaran rumah warga di Dusun Rato, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Sabtu siang (6/4) |
bimanews.id-Musibah kebakaran kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bima. Sabtu siang (6/4) kebakaran terjadi di Dusun Rato, Desa Sangia Kecamatan Sape.
Kali ini sebanyak 17 rumah yang terbakar. Yakni, 9 unit rumah rata dengan tanah. 8 unit lain alami rusak ringan maupun sedang.
Camat Sape M Akbar Musa mengatakan, kebakaran Sabtu siang berlangsung sangat cepat. Warga sudah berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun tidak membuahkan hasil.
“Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang berada di sawah. Api pertama kali muncul di rumah rumah almarhum Hasanuddin Uba Fandi, saat ini ditempati oleh istri dan anak-anaknya,” kata Akbar.
Api baru berhasil dipadamkan setelah satu mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil tangki dikerahkan ke lokasi. Dua mobil tangki tersebut masing-masing milik pemerintah dan masyarakat.
“Terkait kerugian kata Akbar belum didata. Jika ditaksir mencapai ratusan juta rupiah,” pungkasnya. (red)
bimanews.id-Pilkada Kabupaten Bima akan digelar pada November 2024. Untuk mendukung pengamanan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri menyerahkan bantuan dana hibah untuk pengamanan Pilkada kepada Polres Bima, Polres Bima Kota dan Kodim 1608 Bima dengan nilai Rp 8,5 miliar.
‘’Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NHPD) ditandatangani Bupati Bima pada Rabu, (3/4),’’ aku Kabag
Prokopim Setda Kabupaten Bima, Suryadin.
Dari total
bantuan hibah tersebut, Rp 4 miliar diserahkan kepada Polres Bima, Rp 3 miliar
untuk Polres Bima Kota dan Rp 1 miliar kepada Kodim 1608 Bima dan Rp 500 juta kepada
Batalyon Brimobda.
Bantuan dana
hibah tersebut mengingat, saat ini telah dimulai tahapan pemilihan kepala
daerah. Maka aspek penganggaran sebagai salah satu komponen yang tidak
terpisahkan dari tahapan tersebut.
‘’Sesuai
jadwal, pencoblosan Pilkada serentak akan akan berlangsung pada minggu ke IV
bulan November 2024,’’ sebutnya.
Dengan bantuan
dana hibah tersebut diharapkan, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima akan berjalan
dengan aman, lancar dan dijauhkan dari
halangan dan rintangan. Siapapun yang terpilih diharapkan akan membawa kebaikan
bagi masyarakat Kabupaten Bima.
Terakhir, bupati
menginstruksikan kepala perangkat daerah terkait untuk membantu pencairan
anggaran tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk kelancaran
pengamanan semua tahapan Pilkada serentak mendatang. (red)
Kondisi rumah H Ruslan, warga RT 14, RW 05 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima yang terbakar sekitar pukul 01.30 Wita dinihari (4/4) |
bimanews.id-Musibah
kebakaran terjadi di RT 14, RW 05 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat,
Kota Bima. Rumah panggung 20 tiang milik H Ruslan ludes terbakar.
Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 01.30 Wita dinihari, Kamis (4/4) itu juga
menyebabkan satu orang meninggal dunia atas nama Sri Wahyungsih, 39 tahun. Wanita
yang diketahui lumpuh sejak kecil itu terperangkap dalam kobaran api yang
menghanguskan rumahnya.
Menurut penuturan Wata, kakak dari korban, dia terbangun ketika
mendengar ibunya berteriak dan melompat dari jendela rumah. Saat itu api sudah
membesar, sehingga mereka berusaha menyelamatkan diri masing-masing.
"Saya lari sampai ke jalan pasar (Pasar Raya Kota Bima),
saya ingat ijazah belum diselamatakan. Saat itulah saya baru ingat ada Sri di
rumah yang belum keluar," tuturnya.
Ketika Wata kembali ke rumah dengan maksud menyelamatkan
saudarinya, namun terhalang api yang sudah membesar.
"Saya mau masuk lewat pintu dapur, terhalang api. Sementara
kamar korban bersebelahan dengan dapur," terangnya.
Wata hanya bisa pasrah dengan kondisi tersebut, apalagi dia
sendiri kondisinya juga tidak sehat betul karena menderita stroke.
Mobil pemadam tiba di lokasi sekitar 40 menit kemudian.
Sementara api sudah membakar sebagian besar rumah panggung tersebut. Hingga tidak
satupun barang berharga yang bisa diselamatkan.
Dugaan sementara penyebab kebakaran tersebut akibat korsleting
listrik. Karena menurut Wara, dia pulang dari rumah sakit menjenguk bapaknya H
Ruslan yang rawat inap, kondisi rumah mati lampu.
‘’Itu sekitar pukul 23.00 Wita, karena rumah gelap karena mati
lampu saya langsung tidur,’’ akunya.
Karena rumah panggung, api dengan cepat membesar, menghanguskan
seluruh isinya. Untungnya, saat kejadian tidak ada angin sehingga tidak
merembet ke rumah tetangga sekitarnya.
Syarifudin, tetangga korban mengaku terbangun ketika mendengar
ada keributan. Saat itu katanya, api sudah membesar.
‘’Bersama tetangga lain kami berusaha memadamkan api supaya tidak merembet ke rumah lain,’’ akunya.
Untungnya kata dia, saat kejadian listrik tidak mati, sehingga mereka
bisa menggunakan mesin air untuk menyemprotkan air sebelum mobil pemadam kebakaran
tiba di lokasi.
Pantauan di lokasi kejadian, warga berdatangan untuk melihat
musibah kebakaran tersebut. Apalagi beredar kabar adanya korban meninggal
dunia (red)
Tangakapan layar kebakaran 17 lapak dan bangunan bank di area dermaga Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Selasa malam (2/4) |
bimanews.id-Kerugian
akibat kebakaran 17 lapak dan bangunan
Bank Pesisir di area Dermaga Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima pada Selasa malam (2/4)
ditaksir setengah miliar.
“Hasil
pendataan kita di lapangan, jumlah lapak yang terbakar sebanyak 17 unit, bukan 14
dan satu bangunan bank,” sebut Kepala Damkar Kabupaten Bima, A Rifai, Rabu (3/4).
Kebakaran
tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 Wita saat warga sedang melaksanakan salat
isya. Kebakaran itu berlangsung cepat hingga api merambat ke sejumlah lapak dan
bangunan bank.
Api
pertama kali muncul di lapak ibu Hj. ST Hajar. Masyarakat yang melihat kejadian
tersebut berbondong-bondong memadamkan api dengan alat seadanya.
“Penyebab
kebakaran kata dia, diduga akibat korsleting arus listrik,” jelasnya.
Api
baru berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran di Kantor
Camat Langgudu dikerahkan ke lokasi. Hingga pukul 23.00 Wita, petugas masih
lakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran.
“Saat
kejadian pemilik lapak tidak ada di tempat,” katanya.
Pasca
kebakaran lapak sepanjang Dermaga Desa Rompo kecamatan Langgudu situasi
terpantau aman dan kondusif. Untuk diketahui, 17 lapak yang terbakar tersebut
merupakan bangunan liar, dibangun di atas area Dermaga Desa Rompo.
“Adanya
bangunan tersebut juga sangat mengganggu aktivitas pengguna jalan yang keluar
masuk area Dermaga, karena di bagian bahu kiri dan kanan area Dermaga dipadati lapak,”
ungkapnya. (red)
Tangkapan layar kebakaran di area Dermaga Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima yang menghanguskan 14 Lapak dan satu bangunan bank, Selasa malam (2/4) |
bimanews.id-Kebakaran hebat di Area Dermaga Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Selasa malam (2/4). Akibatnya, 14 unit lapak dan satu bangunan Kantor Bank Pesisir terbakar.
Kepala Damkar Kabupaten Bima, A Rifaid dihubungi Selasa malam (2/4) mengatakan, musibah kebakaran terjadi sekitar pukul 19.30 Wita disaat warga melaksanakan salat Isya. Kebakaran itu berlangsung cepat hingga api merambat ke sejumlah lapak dan bangunan bank.
Api pertama kali muncul di lapak milik ibu Hj. ST Hajar. Masyarakat yang melihat kejadian tersebut berusaha memadamkan api dengan alat seadanya.
“Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik,” jelasnya.
Api berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran di Kantor Camat Langgudu dikerahkan ke lokasi. Hingga pukul 23.00 Wita, petugas masih lakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran.
“Untuk nilai kerugian masih kita data,” pungkasnya. (red)
TKW asal Dompu, Nurul Huda Azis setelah berhasil dievakuasi dari rumah majikannya oleh petugas pasca viedonya viral, Minggu (31/3) |
bimanews.id-Viral
video seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Dompu, sambil menangis menceritakan
kisah pilu dialaminya selama bekerja di Oman. Perempuan yang diketahui bernama
Nurul Huda Azis asal Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
ini mengaku sering dianiaya majikannya.
Perempuan
berusia 36 tahun ini meminta videonya dibagikan supaya viral. Ia pun mengaku sudah
tidak tahan lagi dan ingin pulang.
“Saya
sering dikeroyok, bahkan sempat ingin keluar dari rumah (majikan) karena gak
tahan dianiaya, tapi dilarang oleh suami majikan,” tutur Nurul dalam video
tersebut sembari meneteskan air mata.
Atas
peristiwa tak menyenangkan yang dialaminya, Nurul berharap bantuan sesama TKI
di Oman agar bisa dikeluarkan di rumah tersebut.
“Mohon
bantuan teman-teman yang bekerja di Oman untuk keluarkan saya di rumah ini,”
harapnya.
Plt.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu,
Miftahul Suadah membenarkan TKW bernama Nurul Huda Azis dianiaya majikannya di Oman.
Pihaknya sudah menemui langsung keluarga Nurul di Kelurahan Kandai Satu bersama
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Dompu.
“Sudah
kita klarifikasi, bahkan komunikasi langsung dengan bersangkutan (Nurul Huda),”
kata Kepala Disnakertrans Dompu, Miftahul Suadah, Senin (1/4).
Disnakertrans
telah bersurat ke BP2MI dan sejumlah pihak terkait. Alhasil, sehari setelah
viral di Medsos, keberadaan Nurul berhasil ditemukan dan dievakuasi pihak
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
“Video
Nurul viral pada Sabtu (30/3), Keesokan hari berhasil ditemukan. Setelah
diamankan dari rumah majikan, Nurul diamankan ke hotel setempat untuk persiapan
pemulangan,” bebernya.
Miftahul
Suadah mengatakan, Pemkab Dompu berterima kasih kepada semua pihak yang sudah
membantu penanganan kasus tersebut. Proses pemulangan Nurul dibantu oleh
Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Kesultanan Oman, BP2MI dan pihak-pihak terkait
lainnya. Ia berharap tak ada lagi kasus serupa yang menimpa tenaga kerja di
luar negeri.
Setelah
proses administrasi pemulangan selesai, Nurul lalu dijadwalkan kembali ke tanah
air. Rencananya, dia akan diterbangkan dari Oman dengan pesawat Oman Air ke Indonesia
hari ini, Senin (1/4).
“Hari
ini dia akan tiba di Indonesia. Setelah itu dari Jakarta ke Lombok,
pemulangannya akan difasilitasi oleh BP2MI,” jelasnya.
Miftahul
mengatakan, Nurul Huda merupakan TKW atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang
sudah cukup lama merantau di luar negeri. Pertama kali merantau pada tahun
2015, dan sudah tiga kali pindah majikan.
Di
negara tersebut, Nurul Huda bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kemudian
selama itu ia tak pernah kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Kandai Satu
Kabupaten Dompu.
“Berangkatnya
jadi TKW sejak 2015, selama ini belum pernah pulang kampung,” pungkasnya. (red)
Ilustrasi |
bimanews.id-Mustakim, 42 tahun, warga Desa Parado Wane, Kecamatan Parado Kabupaten Bima harus dilarikan ke rumah sakit dengan luka bacok di sekujur tubuh. Korban diduga dibacok AK, kakek 62 tahun, warga satu desa dengan korban. Peristiwa berdarah itu terjadi Senin pagi (1/4).
Kapolsek Parado Ipda Yakub menceritakan, kejadian itu bermula saat korban pulang dari kebun. Saat jalan pulang korban berpapasan dengan pelaku di So (Kawasan) Wuwu, Desa Parado Wane.
"Di situ pelaku menegur korban karena menebang pohon di hutan tutupan negara," tutur Kapolsek.
Korban tidak terima ditegur. Korban lantas mencabut parang, lantas membacok pelaku, namun tidak mempan. Pelaku berhasil merebut parang tersebut, dengan parang itu pelaku membacok korban berkali-kali.
"Kejadian tersebut dilihat beberapa orang warga lewat. Teriakan mereka didengar warga lain. Selanjutnya, warga membawa korban ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan," jelasnya.
Karena kondisinya cukup parah, korban dirujuk ke RSUD Bima. Setelah membacok korban, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Parado. Selanjutnya Babinsa dan Babinkamtibmas mendatangi TKP untuk mengamankan situasi.
"Babinsa dan Babinkantibmas memberikan imbauan kepada pihak keluarga korban agar tenang, tidak mudah terpancing atau terprovokasi atas kejadian itu. Menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut pada pihak kepolisian," pungkasnya. (red)
Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri memberikan arahan pada 2.764 orang P3K yang menrima SK, Kamis (28/3) |
bimanews.id-Sebanyak 2.764 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2023 menerima SK pengangkatan dari Bupati Bima, Kamis (28/3). SK tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri dan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Dr.Yudhantoro Bayu Wiratmoko.
Bupati Bima dalam arahannya mengatakan, jumlah formasi P3K Kabupaten Bima merupakan jumlah terbanyak ke-4 secara nasional.
"Hari ini tepat tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah. Bulan baik , yaitu bulan suci Ramadhan, dimana Alquran diturunkan. Oleh karena itu para penerima SK patut berbangga dan bersyukur,’’ katanya di hadapan ribuan PPPK di halaman Kantor Bupati Bima, Kamis (28/3).
Pada kesempatan tersebut, Dae Dinda sapaan akrab Bupati Bima ini secara khusus menyampaikan terimakasih kepada Presiden RI. ‘’Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bima, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan formasi PPPK yang besar,’’ ujarnya.
Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Dr.Yudhantoro menjelaskan, dengan pengangkatan sebagai PPPK, ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan. Melaksanakan kegiatan berbasis kinerja melalui aplikasi yang sudah disediakan.
Pelaksanaan kegiatan sudah sangat terukur, demikian halnya capaian kinerja dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
‘’Tenaga PPPK dituntut untuk lebih meningkatkan kompetensinya dalam hal pelayanan. Begitu juga dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, semua kegiatan berbasis kinerja," arahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima Laily Ramdhani mengatakan, jumlah yang diusulkan Nomor Induk PPPK sebanyak 2.792 orang. Dari jumlah tersebut 2 orang tenaga guru meninggal, 1 orang tenaga kesehatan dibatalkan, 22 orang bidan pendidik dipending (hold).
Total tenaga PPPK yang melakukan proses pertimbangan teknis (Pertek) sebanyak 2.068 guru, 514 tenaga kesehatan dan 187 tenaga teknis. Sehingga total PPPK yang menerima SK sebanyak 2.769 orang. Terang Laily.
Hadir pada acara penyerahan SK PPPK, Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer, Kepala PT Taspen Mataram Firson Arya Iskandar, para Staf Ahli Bupati, Asisten, kepala OPD dan Kabag di lingkungan sekretariat daerah. (red)
Ilustrasi |
bimanews.id-Terbatasnya lapangan yang tersedia di daerah
mengharuskan ratusan warga di Kabupaten Bima memilih menjadi Tenaga Kerja
Indonesia (TKI). Selain karena alasan pendapatan tinggi bekerja di luar negeri dibanding
di daerah.
Tidak heran, setiap tahun, minat warga Kabupaten Bima menjadi TKI
terus meningkat. Bahkan dari data Disnaker Kabupaten Bima, selama tiga bulan
terakhir, terhitung Januari hingga Maret 2024, tercatat sudah 233 orang menjadi TKI.
Kabid
Pengiriman dan Penempatan (Penta) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kabupaten, Ikhsan Nullatif mengatakan. Tingginya minat warga
menjadi TKI ini, dalam beberapa bulan ke depan akan terjadi peningkatan
pendaftaran.
“Akan
terus meningkatkan. Tapi tak sebanyak sebelum Covid-19. Karena saat ini ada
ketentuan baru soal persyaratan sertifikat kompetensi,” sebutnya, Kamis (28/3).
Sebelum
ada persyaratan sertifikat kompetensi, minat warga Bima cukup tinggi menjadi
TKI. Dalam setahun bisa mencapai 3 hingga 4 ribu orang.
Alasan
mendasar warga Bima memilih menjadi TKI, karena kurangnya lapangan kerja di
daerah. Kalaupun ada, gaji yang mereka terima tidak sebesar di luar negeri.
“Lapangan
kerja kurang, sehingga mereka memilih menjadi TKI,” jelasnya.
Gaji
di luar negeri sangat menjanjikan. Bagi mereka yang bekerja di sektor informal
saja bisa sampai Rp13 juta perbulan. Itu di luar tunjangan.
“Di
sektor formal lebih banyak lagi, bisa tembus Rp16 juta perbulan, Itu diluar
tunjangan,” bebernya.
Sebanyak
233 orang calon TKI ini akan dikirim ke sejumlah negara. Seperti Taiwan,
Malaysia, Hongkong, Singapura, Arab Saudi dan lain sebagainya.
“Terbanyak
di Negara Taiwan, disusul Hongkong. Karena di dua negara itu gaji mereka lebih besar
dibandingkan negara lain,” pungkasnya. (red)
Kepala Bakespol, Muhammad Hasyim saat membuka rapat koordinasi pencegahan konflik sosial menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024, Kamis (27/3) |
DR H.W. Musyafirin (kiri) dan H. Lukman A. Majid (Kanan) |
bimanews.id-Kemunculan nama Doktor H.W.Musyafirin di Pilkada NTB mendatang mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Nama bupati KSB dua periode ini mendapat apresiasi dari berbagai tokoh, salah satunya dari H. Lukman A. Majid, tokoh masyarakat Kempo, Kabupaten Dompu.
Majunya doktor lulusan Universitas Padjadjaran itu dikancah Pilkada NTB mendatang ditunggu publik. Sebab, sebagai bupati, H.Musyafirin dinilai sukses membangun KSB.
‘’Prestasi diraih Bupati KSB ini sudah menjadi buah bibir masyarakat NTB. Wajar jika kemudian pengalamannya selama ini dibawa untuk membangun NTB lebih baik,’’ kata H Lukman.
Keberanian H.Musyafirin bertarung di Pilkada NTB menurutnya tidak banyak dimiliki tokoh lain khususnya di Pulau Sumbawa. Diakui, ada cukup banyak tokoh dari Sumbawa, Dompu dan Bima yang saat ini sudah memiliki nama besar. Namun, mereka masih ragu untuk bertarung di Pilkada NTB.
‘’Ada cukup banyak nama yang bisa menjadi wakil masyarakat pulau Sumbawa. Tapi sejauh ini, yang kami lihat baru H.W.Musyafirin. Ini harus kita dorong,’’ harapnya.
Sosok H.W.Musyafirin diakuinya cukup familiar di kalangan masyarakat Pulau Sumbawa. Hal ini tidak lepas dari berbagai program yang selama ini dijalankan di KSB. Di antaranya program Yasinan. Kegiatan agamaan yang diselipkan dengan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
Menurutnya, Yasinan yang menjadi program unggulan Pemda KSB ini ke depan bisa diterapkan disemua kabupaten dan kota di NTB.
‘’Tidak banyak pejabat yang mau dikritik langsung oleh publik. Tapi di Sumbawa Barat itu sediakan khusus, tiap malam jum’at melalui Yasinan. Inikan luar biasa,’’ kata Aji Lukman, sapaan akrab mantan Ketua Pordasi Dompu ini.
Selain sebagai bupati, H.W.Musyafirin kata dia, juga merupakan salah satu kader terbaik NU NTB. Ia tak ragu, jika ke depan NTB dipimpin oleh kader NU. ‘’Apalagi yang kita ragukan. H.Musyafirin itu kader NU, dari sisi pengalaman dua periode sebagai bupati,’’ paparnya.
Untuk maju di Pilkada NTB seseorang harus mendapat dukungan dari partai politik. Hal inipun dimiliki H.W.Musyafirin, karena menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Provinsi NTB. Apalagi dari berbagai media yang ia baca, PDIP sudah menegaskan akan mengusung H.W.Musyafirin sebagai calon gubernur dan wakil gubernur NTB.
‘’Dari sisi pengalaman kepemimpinan baik di birokrasi dan politik sudah lengkap. Jadi tak ada salahnya jika H.W.Musyafirin mencoba berkhidmat untuk NTB,’’ harapnya.
Sebagai perwakilan masyarakat Pulau Sumbawa, sosok pendamping yang cocok untuk H.W.Musyafirin di Pilkada nanti harus dari Pulau Lombok. Keterwakilan tokoh di dua pulau besar ini menjadi syarat cukup penting.
‘’Ada cukup banyak tokoh dari sana seperti H. Mohan Roliskana, Walikota Mataram saat ini, Fathul Bahri, Bupati Lombok Tengah, Suhaili FT, mantan bupati Lombok Tengah dua periode, termasuk Hj. Sitti Rohmi Djalillah, mantan Wakil Gubernur NTB, termasuk juga dengan Lalu Iqbal, mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki,’’ urainya.
Sebagai bagian dari masyarakat NTB, Aji Lukman tentunya menyampaikan sejumlah harapan penting, jika H.W.Musyafirin maju dan terpilih di Pilkada NTB. Selain berpengalaman mengurus pertambangan, mengingat KSB adalah pusat pertambangan di Pulau Sumbawa, ia berharap H.W.Musyafirin ke depan juga memperhatikan dunia pendidikan. Berbagai program pendidikan yang pernah dilaksanakan di KSB, diharapkan bisa diterapkan untuk NTB secara keseluruhan.
‘’Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KSB itu tertinggi dibanding Kabupaten lain di NTB. Ini menjadi gambaran keberhasilannya Pemda KSB,’’ tandas Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan dan Pesantren Abu Lukman, Dompu ini.
Selain pendidikan, hal lain yang tak kalah penting adalah keberpihakan pemerintah terhadap petani dan peternak. Sudah menjadi rahasia umum, khususnya wilayah Pulau Sumbawa, sektor pertanian dan peternakan masih menjadi andalan terbesar masyarakat.
‘’Khususnya di bidang peternakan, konsep hilirisasi industri di bidang peternakan itu sangat menarik. Harapan kami, ini bisa diwujudkan nantinya,’’ tambah pensiunan kepala sekolah yang juga ketua Kelompok Tani Ternak Kabupaten Dompu ini. (far)
Ilustrasi |
bimanews.id-Puluhan formasi bidan yang
dinyatakan lulus PPPK akhir 2023 lalu di
Kabupaten Bima, tiba-tiba dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi atau
Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Kabag Prokopim Setda Kabupaten Bima,
Suryadin dikonfirmasi menyebutkan, kondisi itu berlaku secara nasional. Karena
ada peserta dengan kualifikasi
pendidikan bidan pendidik melamar pada
formasi bidan yang belum mendapatkan teknis (Pertek) dan NI (Nomor Induk) PPPK,
sehingga ditangguhkan oleh BKN.
“Saat ini masih menunggu ketentuan lebih
lanjut dari Kemenkes. Apakah bidan pendidik bisa mengisi formasi untuk ahli
pertama bidan,” katanya.
Pemkab Bima melalui BKD dan Diklat
kata dia, sudah melakukan berbagai upaya
terkait hal itu. Berkoordinasi dan
konsultasi dengan BKN selaku Panselnas, bahkan bersurat resmi ke Kemenkes
selaku instansi pembina untuk tenaga kesehatan.
“Saat ini masih menunggu hasil
kebijakan pemerintah pusat,” akunya.
Sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 14
tahun 2023, tentang pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional. Pasal 11 terkait
proses pengadaannya meliputi tahapan perencanaan, pengumuman lowongan formasi,
pelamaran/pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi
PPPK.
Peserta yang dinyatakan lulus seleksi
kompetensi diumumkan dan berhak untuk mengikuti tahapan pengisian DRH (Daftar
Riwayat Hidup) dan wajib melakukan pemberkasan usul penetapan NI PPPK.
Peserta bisa gugur berkas, apabila hasil verifikasi dan verval (Verifikasi dan validasi) atas dokumen pemberkasan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.
Mengacu pada pasal 39 jika dikemudian
hari peserta mengundurkan diri, tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam
batas waktu yang ditentukan terbukti
kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh
Menteri; Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau Meninggal dunia. Maka,
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus melakukan pembatalan kelulusan yang
bersangkutan. (red)
Ad Placement
Subscribe di situs ini untuk mendapatkan update berita terbaru