Kualitas Beras Bulog Aman Dikonsumsi

Bima News    10/21/2025 10:10:00 PM    Comment   

Kualitas Beras Bulog Aman Dikonsumsi

Alfan Ghazali

bimanews.id- Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Bima, Alfan Ghazali menegaskan tidak ada beras yang mengalami penurunan mutu. Alfan memastikan kualitas beras di gudang Bulog wilayah Bima dan Dompu aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Hal itu disampaikan menyusul temuan beras turun mutu oleh Bappanas di sejumlah daerah di Indonesia mencapai 29.990 ton. Termasuk temuan terbesar mencapai 1.200 ton saat inspeksi mendadak anggota DPR RI, Titiek Soeharto di Gudang Bulog Maluku Utara.

"Alhamdulillah, sejauh ini belum ada beras turun mutu di Bulog Bima. Kami  sudah lakukan pengecekan secara berkala untuk memantau kondisi beras di gudang penyimpanan," jelas Alfan dikonfirmasi Selasa (21/10).

Pasca temuan tersebut sebut Alfan, Bulog bersama Bappanas sudah mengadakan rapat via zoom untuk memastikan beras yang disalurkan  Bulog berkualitas. Baik dalam bentuk bantuan bapangan (Banpang) maupun beras SPHP. 

"Teman-teman Bulog di sana, sudah melakukan reproses terhadap beras turun mutu tersebut sehingga layak untuk disalurkan," katanya.

Bulog Bima aku Alfan, memiliki serangkaian prosedur standar dalam pemeliharaan beras di gudang penyimpanan. Prosedur ini mencakup pemeliharaan harian hingga triwulan. 

Bahkan untuk manajemen stok lanjut dia, pihaknya menggunakan skema FIFO (first in first out). Artinya, barang yang masuk duluan, barang yang duluan keluar.

"Teman-teman di gudang juga secara berkala melaporkan kondisi kualitas barang yang disimpan (laporan harian). Termasuk tingkat serangan hama jadi kami bisa langsung melakukan tindakan perawatan seperti spraying dan fumigasi sesuai tingkat serangan hama," bebernya. 

Apabila terdapat beras turun mutu dan tidak layak salur kata dia, maka pihaknya akan mengajukan izin reproses agar beras yang disalurkan bisa dipastikan kualitasnya.

"Seperti itu yang selama ini kami lakukan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin beras yang didistribusikan kepada masyarakat layak dikonsumsi," pungkasnya. (red) 

Forkopimda Gelar Rapat, Antisipasi Demo Anarkis

Bima News    8/31/2025 08:48:00 PM    Comment   

Forkopimda Gelar Rapat, Antisipasi Demo Anarkis

Wali Kota Bima Pimpin Rapat dengan Forkopimda antisipasi demo anarkis pada Senin (1/9) 

bimanews.id-Aksi demi yang akan berlangsung di Kota Bima pada Senin (1/9) Ojol tidak ambil bagian. Bahkan jika ada pendemo yang mengenakan atribut Grab untuk diamankan. 

Hal itu ditegaskan  Sekretaris Grab Kota Bima, Hermawan saat rapat dengan Forkopimda di aula Kantor Wali Kota Bima, Minggu (31/8). 

"Kami sepakat tidak melakukan aksi. Tetap mencari nafkah untuk keluarga seperti biasa," ujar Hermawan saat rapat.

Ia  meminta jajaran kepolisian dan TNI untuk mengamankan massa aksi yang menggunakan atribut Grab. Selanjutnya agar diberikan kepada pihak Grab untuk ditindaklanjuti.

"Kalau ada yang ikut aksi kami persilakan, tapi kalau menggunakan atribut Grab akan kami laporkan ke pusat," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan, mengatakan jajaran DPRD telah melakukan upaya antisipasi kemungkinan terjadi aksi anarkis dengan mengadakan rapat internal, sekaligus mengimbau konstituen untuk tidak terprovokasi.

"Terkait demonstrasi besok, kami sudah meminta warga untuk menjaga kondusivitas daerah masing-masing," ujar Ketua KONI Kota Bima ini saat rapat.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Bima, H.A. Rahman H. Abidin, meminta seluruh camat mengumpulkan lurah-lurah, serta menginstruksikan agar mulai malam ini dilakukan Siskamling.

"Mulai malam ini lakukan Siskamling, kumpulkan semua lurah, RT, dan RW," tegasnya.

Wali Kota meminta agar dilakukan pengawasan terhadap orang asing di lingkungan masing-masing, untuk mengantisipasi masuknya penyusup yang berpotensi memprovokasi. (nk) 

Kecam Pemanggilan Tujuh Media, PWI NTB Minta Polres Sumbawa Hormati UU Pers

Bima News    8/22/2025 10:28:00 AM    Comment   

Kecam Pemanggilan Tujuh Media, PWI NTB Minta Polres Sumbawa Hormati UU Pers

Ahmad Ikliludin

bimanews.id-Langkah Polres Sumbawa yang telah melakukan pemanggilan klarifikasi pada tujuh media di Provinsi NTB, menuai kecaman Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB.

Hal itu menyusul, laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Lusi ke Polres Sumbawa, dinilai akan berdampak negatif pada kebebasan pers.

"Kami sayangkan, pemanggilan klarifikasi yang dilayangkan Polres Sumbawa terhadap tujuh media di Provinsi NTB itu. Ini bisa menjadi alat pembungkaman terhadap kerja jurnalistik dan mengancam kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi," tegas Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin dalam pesan tertulisnya, Kamis malam 21 Agustus 2025. 

Jurnalis senior Radar Lombok ini, mengkritik keras langkah aparat  kepolisian itu. Sebab, pihaknya, telah mencermati pemberitaan yang menjadi keberatan pelapor dan telah melakukan konfirmasi kepada media-media yang dimaksud.

Di mana, kata Iklil, peliputan dan pemuatan berita yang dimaksud oleh jurnalis, dirasa telah sesuai Undang-undang (UU)  Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan telah memenuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi pedoman perilaku dan tanggung jawab bagi para jurnalistik dalam melaksanakan tugasnya.

"Pandangan kami, wartawan yang menulis berita berdasarkan fakta dan telah memenuhi Kode Etik Jurnalistik, dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 (Pasal 17)," katanya lantang. 

Menurut Iklil, pemanggilan  jurnalis baik sebagai pihak terlapor maupun saksi terhadap laporan kasus pemberitaan yang bersumber dari hasil liputan, berpotensi melanggar Pasal 8 UU Pers, yang menegaskan bahwa jurnalis mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. 

"Jurnalis dapat bekerja tanpa intimidasi, tekanan, atau ancaman hukum yang bertentangan dengan prinsip kebebasan pers di Indonesia," ucapnya.

Wartawan juga tidak boleh dipaksa menjadi saksi atas suatu pemberitaan yang telah mereka muat karena memiliki Hak Tolak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hak ini untuk melindungi sumber informasi, menjaga independensi pers, dan mencegah wartawan diperalat untuk menjerat orang lain. 

Oleh karena itu, menyinggung munculnya surat pemanggilan terhadap tujuh media ini, tentunya hal ini menjadi cerminan kegagalan penyidik dalam memahami kode etik jurnalistik (KEJ) dan UU Nomor 40 tahun 1999. 

Terlebih, lanjut Iklil, perselisihan akibat adanya penilaian keselahan berita adalah menyangkut kode etik bukan tindak pidana. 

"Seharusnya  dalam sengketa pemberitaan diselesaikan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999. Yakni, da mekanisme yang diatur dalam UU Pers. Pihak yang merasa dirugikan bisa menggunakan hak jawab atau hak koreksi," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa Penyidik Polres Sumbawa juga seharusnya menghormati Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia yang tertuang dalam Nomor : 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/II/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. 

Bahkan, Pada pasal 4 ayat 2 bahwa Pihak Kedua (Kepolisian Republik Indonesia) apabila menerima pengaduan  dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari penggunaan hak jawab,hak koreksi, pengaduan ke Pihak Satu (Dewan Pers) maupun proses perdata.

"PWI NTB meminta penyidik Polres Sumbawa untuk menghormati UU Pers dan memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa intimidasi, tekanan, atau ancaman hukum yang bertentangan dengan prinsip kebebasan pers di Indonesia," ungkap Iklil. 

Ia meminta agar Penyidik Polres Sumbawa juga harus memahami Kode Etik jurnalistik dan UU 40 tahun 1999 dalam penanganan kasus laporan terkait pemberitaan. 

Karena itu, PWI NTB  mendesak kepolisian untuk mencabut surat panggilan terhadap tujuh media yang dimaksud. Mengingar, hal  tersebut mencedarai kebebasan pers. 

"Kami (PWI NTB) juga mengimbau kepada seluruh jurnalis untuk tetap berpedoman pada UU pers dan kode etik dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik," tandas Ikliludin. (red)

Internet Gratis Mulai Terpasang di Wilayah Terpencil Kota Bima

Bima News    7/19/2025 10:56:00 PM    Comment   

Internet Gratis Mulai Terpasang di Wilayah Terpencil Kota Bima

 

Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin bertemu dengan warga Kelurahan Nitu, Kecamatan Raba, Sabtu (19/8) 

bimanews.id-Komitmen Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin menghadirkan internet gratis 24 jam bagi warga yang tinggal di wilayah sulit jaringan mulai terwujud. Sabtu (19/7), orang nomor satu di kota ini meninjau langsung pemasangan jaringan internet berbasis Satelit Starlink di Kelurahan Nitu, Kecamatan Raba.

Didampingi sejumlah pejabat Pemkot, Aji Man sapaan akrabnya ini menyebut ada 12 titik jaringan internet dan 4 unit CCTV. Ini merupakan langkah awal pemerataan pembangunan infrastruktur digital di Kota Bima.

“Alhamdulillah, aspirasi warga Nitu kita jawab. Ini bukan sekadar janji, tapi bagian dari komitmen pemerintah menjawab keluhan warga terkait akses komunikasi,” ujarnya saat bertemu warga di kelurahan setempat. 

Aji Man menegaskan bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik, tetapi juga akses telekomunikasi yang merata. 

“Setelah Nitu, secara bertahap akan menyusul wilayah lain seperti Lelamase, Nungga dan Lampe,” tutur mantan Anggota DPRD Kota Bima ini. 

Pada kesempatan itu dia juga mengajak menjaga menjaga fasilitas tersebut. “Kalau dirawat baik, manfaatnya besar. Bisa bantu akses pendidikan dan informasi warga,” harap mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi NTB ini. 

Kabid TIK Diskominfotik Kota Bima, Endang Sri Sumanti mengatakan, jaringan internet dipusatkan di dua titik Starlink. Kemudian disebar ke 12 titik melalui enam tiang pemancar. Radius jangkauannya mencapai 200 meter per titik.

“Semua perangkat sudah terpasang. Sambil menunggu izin resmi Starlink dari Kominfo Pusat, sementara ini kami koneksikan lewat jaringan di Doro Na’e,” jelasnya. (nk)

23 Kepala OPD Kota Bima Ikuti Uji Job Fit, Diminta Susun Makalah Sesuai Visi Wali Kota

Bima News    6/11/2025 05:12:00 PM    Comment   

23 Kepala OPD Kota Bima Ikuti Uji Job Fit, Diminta Susun Makalah Sesuai Visi Wali Kota

Ketua Panitia Seleksi Firdaus

bimanews.id- Sebanyak 23 pejabat eselon II atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bima mulai mengikuti tahapan job fit sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan kesesuaian jabatan.

Rabu (11/6), mereka menjalani salah satu tahapan krusial yakni penyusunan makalah. Materi makalah disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing  dan harus sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Bima.

Ketua panitia seleksi, Firdaus mengatakan,  sesi penulisan makalah ini hanya sehari dengan waktu pengerjaan dua jam.

“Makalah ini jadi bagian penting untuk mengukur kemampuan konseptual dan pemahaman pejabat terhadap bidang kerjanya,” ujar Firdaus pada Bimanews.id, saat ditemui di Kantor BKPSDM Kota Bima, Rabu (11/6) pagi. 

Setelah tahapan ini, para peserta akan melanjutkan ke sesi wawancara selama dua hari ke depan. Wawancara tersebut bakal menggali lebih dalam soal ide, inovasi, dan kecocokan kompetensi para pejabat dengan jabatan yang diemban saat ini.

Firdaus menegaskan, hasil dari seluruh rangkaian job fit ini nantinya akan dirangkum dalam bentuk rekomendasi dan diserahkan kepada Wali Kota Bima sebagai bahan pertimbangan rotasi atau pengukuhan jabatan.

“Intinya, kami ingin memastikan kepala OPD yang ada benar-benar tepat secara kompetensi, dan mampu menerjemahkan arah pembangunan daerah sesuai visi-misi kepala daerah,” pungkasnya. (nk)

Sapi Kurban Presiden RI Akan Dibagikan Kepada 600 Fakir Miskin

Bima News    6/07/2025 02:56:00 PM    Comment   

Sapi Kurban Presiden RI Akan Dibagikan Kepada 600 Fakir Miskin

 

Petugas RPH sedang memotong hewan kurban

bimanews.id– Presiden Prabowo Subianto membagikan sapi kurban  ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bima. Berat sapi Kurban dari presiden  yang dibagikan rata-rata lebih dari 1 ton.

Kabag Kesra Setda Koya Bima, H Sirajuddin mengatakan, Sapi dari presiden akan dibagikan kepada sekitar 600 fakir miskin. 

"Daging sapinya akan disebar di sekitar wilayah Kecamatan Mpunda," ujarnya saat ditemui di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Bima, Jumat (7/6). 

Pemotongan sapi dilakukan di RPH. Kemudian, daging akan dibungkus di Masjid Baiturrahman, Kelurahan Sadia. Sebab, BKM masjid tersebut yang ditunjuk untuk mendistribusikan daging kurban.

"Begitu sapi dipotong, kemudian dicacah, akan langsung dibawa ke Sadia," pungkasnya. (nk)

RPH Masih Jadi Idola Untuk Potong Hewan Kurban

Bima News    6/07/2025 09:30:00 AM    Comment   

RPH Masih Jadi Idola Untuk Potong Hewan Kurban

Petugas sedang memotong daging hewan kurban di Rumah Potong Hewan (RPH) Kelurahan Ule, Kota Bima, Jumat (6/6) 

bimanews.id–Idul Adha 1446 Hijriyah tercatat 60 ekor Sapi yang antri untuk di potong di Rumah Potong Hewan  Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota.

"Untuk sementara itu jumlah hewan yang akan dipotong di RPH, " Sebut Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian Kota Bima, Juwaihar, Jumat (6/6). 

Jumlah itu  dipastikan akan bertambah, apalagi  pemotongan di RPH berlangsung hingga Senin depan. 

"Dalam sehari, petugas bisa memotong antara 20 hingga 25 ekor, " katanya. 

Untuk biaya, kata dia, ada empat paket. Paket pertama mulai dari Rp400 ribu hingga Rp770 ribu. 

Yang membedakan, pada paket termahal, daging tidak langsung dibawa pulang, tapi melalui proses chill atau pelayuan.

Pelanggan RPH, Suryani, mengaku senang memotong hewan kurban di tempat tersebut karena mereka tidak perlu repot.

“Kalau di sini, kita nggak perlu repot. Tinggal terima bersih, dan semua sudah dipilah, dari kulit hingga jeroan,” akunya.

Selain itu, ia mengaku biaya yang dikeluarkan cukup murah. 

Pantauan media ini, RPH sangat ramai sejak pagi. Warga menunggu giliran sapinya untuk dipotong. Tidak hanya di luar, di dalam area potong pun terlihat banyak warga yang penasaran dengan proses pemotongan sapi milik mereka. (nk)

Wali Kota Bima Lantik 1.188 CPNS dan PPPK

Bima News    6/02/2025 05:15:00 PM    Comment   

Wali Kota Bima Lantik 1.188 CPNS dan PPPK

Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin menyerahkan SK CPNS dan PPPK pada pegawai di halaman kantor wali kota, Senin (2/6). 

bimanews.id-Wali Kota Bima, HA Rahman H Abidin melantik CPNS dan PPPK lingkup pemerintah Kota Bima. Pelantikan dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota, Senin pagi (1/6). 

CPNS dan PPP yang dilantik, terdiri dari 108 CPNS serta 1.080 PPPK. Formasi PPPK terdiri dari 273 tenaga guru, 48 tenaga kesehatan, dan 759 tenaga teknis. Mereka hasil seleksi tahun lalu. 

Dalam arahannya, Wali Kota Bima menyampaikan banyak hal. Terutama yang berkaitan dengan disiplin, pelayanan dan inovasi. 

"Banyak hal yang harus dilakukan sebagai CPNS dan PPPK ke depan," ujarnya saat menyampaikan arahan. 

Dia menegaskan SK yang diberikan tersebut bukan untuk disombongkan, tapi bentuk tanggungjawab dalam memberikan pelayanan  terbaik kepada masyarakat. 

Sebagai aparatus terangnya, terus berinfomasi dalam membangun Kota Bima. 

Apalagi saat ini tengah digencarkan program Kota Bima Bisa. Ini kata dia bukan sebagai simbol, tapi sebuah gerakan bersama. 

"Jangan kalian bekerja untuk saya dan wakil wali kota. Tap kalian  bekerja untuk membangun daerah ini," tandas mantan Wakil Wali Kota Bima ini. 

Sementara itu, Kepala BKN regional X Denpasar Yudhantoro Bayu Wiratmoko mengatakan, menjadi aparatur sipil negara memiliki konsekuensi tinggi. Karena ada moral dan etika yang harus ditaati. 

"Jadi ASN itu tidak mudah, ada banyak hal yang harus ditaati," tuturnya. 

Seperti soal disiplin. Pegawai tidak boleh meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 10 berturut-turut. Karena bisa direkomendasikan untuk diberhentikan. 

Dia juga mengingatkan kepada wali kota untuk menata ulang CPNS dan PPPK yang dilantik. Disesuaikan dengan kebutuhan dari pemerintah kota. 

"Sebaiknya dilakukan analisa kebutuhan ulang untuk menempatkan para pegawai baru. Kami sangat mendukung hal tersebut," katanya. 

Usai acara pengambilan sumpah PPPK dan CPNS dilanjutkan dengan penyerahan SK scara simbolis oleh wali kota dan wakil wali kota. (nk)

Kemenkes Ingatkan, Pengelolaan Rumah Sakit Harus Menguntungkan

Bima News    5/28/2025 11:28:00 PM    Comment   

Kemenkes Ingatkan, Pengelolaan Rumah Sakit Harus Menguntungkan

Kemenkes RI, Budi Gunadi bersama Wali Kota Bima meletakan batu pertama pembangunan RSUD Kota Bima tipe c, Rabu (28/5) 

bimanews.id-Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin didampingi Gubernur NTB dan Wali Kota Bima meletakkan batu pertama pembangunan RSUD Kota Bima tipe C di eks Kantor Wali Kota Bima, Rabu (28/5).

Sebelum prosesi peletakan batu pertama, Budi Gunadi Sadikin menyoroti buruknya pengelolaan RSUD. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya rumah sakit daerah yang masih bergantung pada anggaran dari pemerintah daerah.

"Ini contoh bila manajemen pengelolaan BLUD tidak baik," tegasnya, Rabu (28/5) sore.

Seharusnya kata dia, RSUD dapat memberikan pemasukan bagi daerah dan mampu menghidupi operasionalnya sendiri. Apalagi ke depan, RS yang sedang dibangun ini akan memiliki sekitar 50 kamar. Setidaknya, dalam setahun bisa meraup pemasukan hingga Rp 50 miliar.

Ia mencontohkan beberapa RS yang saat ini dikelolanya. Salah satunya memiliki 100 kamar dan mampu menghasilkan pemasukan hingga Rp 100 miliar per tahun.

"Kalau pengelolaannya benar, pasti akan menghasilkan. Bahkan bisa berkontribusi terhadap pembangunan daerah," tegasnya.

Ia menyarankan, ke depan kepala daerah bisa mengawasi langsung jalannya RSUD Kota ini. Misalnya, dalam pengadaan obat dilakukan secara kolektif bersama daerah lain agar harganya lebih murah dan seragam.

Selain itu, Wali Kota juga diminta untuk memberikan target tahunan, misalnya Rp 50 miliar. Jika dalam waktu satu tahun atau lebih target itu tidak tercapai, maka direkturnya sebaiknya diganti.

"Pak Wali, kami bisa siapkan tim untuk membantu tata kelola RSUD Kota agar lebih baik ke depan," arahnya.

Budi Gunadi juga menyampaikan, pembangunan RSUD tipe C ini merupakan program penting dari Presiden RI. Saat ini, rumah sakit serupa sedang dibangun di 66 daerah lain.

Tujuannya, untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan medis yang memadai, seperti pengobatan kanker, ginjal, jantung, dan lain-lain. 

"Harapannya, warga yang ingin cuci darah tidak perlu jauh-jauh ke Mataram. Cukup di Kota Bima saja," jelasnya.

Selain itu, warga juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko penyakit mematikan seperti jantung, gagal ginjal, stroke, dan lainnya.

Sementara itu, Wali Kota Bima, HA Rahma H Abidin mengatakan, pembangunan RSUD ini akan sangat bermanfaat. Saat ini, pemerintah daerah tengah gencar meningkatkan pelayanan kesehatan, namun masih terbatas oleh minimnya fasilitas yang dimiliki.

"Kami sangat bersyukur dengan dibangunnya RS ini, karena pelayanan bagi warga bisa meningkat," aku orang nomor satu di Kota Bima ini.

Pada kesempatan itu, ia juga berharap agar tahun depan Kemenkes dapat memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan fasilitas puskesmas dan pembangunan RS untuk orang dengan gangguan jiwa.

Tak hanya kepada Kemenkes, Aji Man sapaan akrabnya juga meminta kepada Gubernur NTB agar dapat memfasilitasi pengalihan RSUD Bima ke Kota Bima, sehingga pelayanan bisa digabung. Ia juga meminta agar lahan eks Pendopo  Bupati Bima diberikan kepada Pemkot, agar pembangunan RSUD dapat diperluas.

"Sebelah timur ini merupakan eks Pendopo Bupati Bima. Bila diberikan pada kami, tentunya lokasi RS akan semakin luas," jelasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penekanan sirine dan peletakan batu pertama sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win. Pada kesempatan itu, Aji Man juga menyerahkan cinderamata kepada Kemenkes. (nk)

Keren !, Kota Bima Raih WTP ke-11 Berturut-turut

Bima News    5/27/2025 10:25:00 PM    Comment   

Keren !, Kota Bima Raih WTP ke-11 Berturut-turut

 

Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofyan menera hasil audit dari BPK RI NTB di Mataram, Selasa (27/5) 

bimanews.id-Pemerintah Kota Bima kembali mencatatkan prestasi gemilang. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, meraih penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa pagi (27/5) di Auditorium BPK RI NTB, Mataram.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima oleh Wakil Wali Kota Bima, didampingi Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih. Kegiatan ini juga dihadiri kepala daerah dan pimpinan DPRD se-NTB serta jajaran struktural BPK.

Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan mengapresiasi atas peran aktif BPK dalam membina dan mengawasi tata kelola keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa Pemkot Bima akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi demi penyempurnaan pengelolaan anggaran.

“Opini WTP ini bukan sekadar pencapaian administratif, tapi bentuk kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga integritas dan akuntabilitas,” ujarnya pada Bimanews.id

Feri juga menyebut, hasil audit ini menjadi momentum reflektif untuk terus memperbaiki sistem kerja. Meningkatkan efisiensi anggaran dan memperkuat pelayanan publik.

Dengan torehan ini lanjut Aba Feri sapaan akrab mantan Ketua DPRD Kota Bima ini, Kota  semakin mengukuhkan diri sebagai daerah dengan komitmen tinggi terhadap pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. (nk)

Pemkot Bima Genjot Proyek Strategis, Fokus Tangani Titik Rawan Banjir

Bima News    5/27/2025 09:28:00 PM    Comment   

Pemkot Bima Genjot Proyek Strategis, Fokus Tangani Titik Rawan Banjir

Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin pimpin rapat di ruang rapat wali kota, Selasa (27/5) 

bimanews.id-Wali Kota Bima, HA Rahman H Abidin memimpin rapat koordinasi bersama camat, lurah, OPD teknis dan unsur kewilayahan. Rapat yang berlangsung di aula Parents, Selasa (27/5) itu membahas tentang percepatan proyek strategis nasional dan daerah. 

Pada rapat tersebut Wali Kota menekankan pentingnya pelibatan tokoh masyarakat serta komunikasi terbuka demi menghindari kesalahpahaman di warga.

“Proyek ini amanah dari pemerintah pusat. Kepercayaan ini harus dijaga lewat kerja sama yang solid,” tegas HA Rahman saat pimpin rapat. 

Sungai Romo dan Melayu menjadi perhatian utama karena rawan banjir. HA Rahma langsung instruksikan pengerukan sungai dan penguatan tebing dipercepat. 

Koordinasi lintas wilayah pun diminta lebih intensif untuk mencegah konflik sosial. Tak hanya soal fisik, proyek juga melibatkan kerja sama dengan JICA Jepang.

 “Ini soal keselamatan dan kesejahteraan warga,” tandas Aji Man sapaan akrab mantan Wakil Wakil Kota Bima ini. 

Aji Man menegaskan pentingnya kerja kolektif tanpa ego sektoral. Pendekatan persuasif ke warga serta kolaborasi dengan TNI dan BPBD dinilai jadi kunci sukses.

Sebelum menutup rapat, Wali Kota kembali ingatkan pentingnya menjaga kepercayaan pusat. Proyek JICA Romo–Melayu–Santi jadi bukti perhatian pusat atas kerawanan bencana di Bima. Pemkot juga telah usulkan pembangunan tiga embung baru di wilayah hulu.

“Kita tidak bisa kerja sendiri. Mari pastikan proyek ini sukses. Demi Bima yang aman, tertata, dan makin dipercaya pusat,” pungkasny. (nk)

Sidak Rumah Kemasan, Wali Kota Instruksikan Perbaiki Alat Pendukung UMKM yang Rusak

Bima News    5/14/2025 09:03:00 PM    Comment   

Sidak Rumah Kemasan, Wali Kota Instruksikan Perbaiki Alat Pendukung UMKM yang Rusak

 

Wali Kota Bima HA Rahmam H Abidin inspeksi mendadak (Sidak) Rumah Kemasan di Ama Hami, Rabu (14/5), didampingi Kepala UPT PLUT  dan Plt Kepala Diskoperindak Kota Bima

bimanews.id-Wali Kota Bima, HA Rahman H Abidin melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Kemasan Kota Bima dalam upaya memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kunjungan itu fokus mengecek fasilitas dan sejumlah alat kemasan yang ada di lokasi.

Pada Sidak tersebut, Wali Kota  menginstruksikan Dinas Koperindag Kota Bima untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap alat-alat yang mengalami kerusakan.

“Cek semua alat yang rusak. Kalau bisa diperbaiki, segera cari teknisinya. Kita perlu tahu kerusakannya di mana dan berapa biaya perbaikannya,” tegas Rahman.

Keberadaan alat kemasan memiliki peran penting dalam menunjang kualitas produk UMKM lokal. Karena itu, ia meminta agar aset yang ada tak dibiarkan terbengkalai.

“Sayang kalau alat-alat yang nilainya mahal ini dibiarkan rusak. Harus diupayakan agar bisa kembali difungsikan dan dimanfaatkan pelaku UMKM,” imbuhnya.

Rahman berharap Rumah Kemasan benar-benar menjadi pusat layanan pengemasan yang profesional. Dengan begitu, daya saing produk UMKM Kota Bima bisa meningkat, baik di pasar regional maupun nasional. (nk)