Bima News: Headline
Tampilkan postingan dengan label Headline. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Headline. Tampilkan semua postingan

Selasa, 09 Desember 2025

Dinilai Sukses Mengayomi Anggota, Boy Mashudi Kembali Pimpin JMSI NTB Periode 2025-2030

JMSI


bimanews.id– Haji Boy Mashudi kembali dipercaya memimpin Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Nusa Tenggara Barat untuk periode 2025–2030. 

Boy terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) I JMSI NTB yang digelar selama dua hari, 8–9 Desember 2025, di Aruna Senggigi Resort and Convention Lombok Barat.

Keputusan aklamasi tersebut mencerminkan kuatnya kepercayaan para pemilik suara terhadap kepemimpinan Boy Mashudi.

Seluruh pengurus cabang JMSI kabupaten/kota se-NTB yang memiliki hak suara sepakat kembali mengamanahkan kepemimpinan organisasi kepada sosok yang sebelumnya sukses menuntaskan periode kepemimpinan hingga 2025.

Aklamasi tercapai setelah seluruh peserta Musda menyampaikan pandangan dan pertimbangan objektif terhadap kinerja Boy Mashudi selama memimpin JMSI NTB.

Penilaian mayoritas anggota menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinannya, JMSI NTB berkembang menjadi organisasi yang solid, inklusif, dan mampu mengayomi kebutuhan para anggotanya.

Ketua Pengurus Cabang JMSI Dompu, Muhyiddin, secara terbuka menyampaikan alasan utama pihaknya kembali mengusulkan Boy Mashudi sebagai ketua.

“Selama ini JMSI NTB telah memberikan manfaat nyata bagi para anggotanya. Karena itu, kami kembali mengusulkan Bapak Boy Mashudi sebagai Ketua JMSI NTB periode 2025–2030,” ujar Muhyiddin di hadapan forum Musda.

Ia menilai, Boy Mashudi mampu menjaga stabilitas organisasi sekaligus memperjuangkan kepentingan anggota di tengah dinamika industri media yang semakin kompetitif.

Senada dengan itu, Ketua Pengcab JMSI Kabupaten Lombok Timur, Mustaan Suardi juga menegaskan bahwa selama kepemimpinan Boy Mashudi, berbagai program yang dijalankan organisasi terbukti memberikan dampak positif bagi anggota.

“Selama menjabat, banyak kelebihan yang diberikan kepada kami sebagai anggota, baik melalui program sosial, penguatan kelembagaan, maupun pengembangan kapasitas media. Boy Mashudi adalah figur yang selalu memberikan perhatian kepada anggotanya,” ujar Mustaan.

Proses Musda sendiri berlangsung secara demokratis dan penuh kekeluargaan. Selain agenda pemilihan ketua, Musda juga membahas laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, evaluasi program kerja, serta perumusan arah kebijakan organisasi lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya sebagai Ketua Terpilih Pengda JMSI NTB periode 2025–2030, Boy Mashudi tidak banyak menyampaikan tuntutan kepada para anggota. 

Boy justru mengajak seluruh insan JMSI NTB untuk meningkatkan etos kerja dan profesionalisme di tengah tantangan dunia media digital yang semakin kompleks.

“Kita harus bisa bekerja lebih keras lagi dan lebih baik lagi. Tujuannya satu, agar apa yang kita lakukan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota,” tegas Boy yang dikenal sebagai pengusaha yang sukses.

Boy menekankan bahwa tantangan industri media saat ini tidak hanya terletak pada soal konten, tetapi juga pada keberlanjutan usaha media itu sendiri. Karena itu, Boy mengajak seluruh anggota JMSI NTB untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat.

Boy Mashudi juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program strategis JMSI NTB yang selama ini telah berjalan, sekaligus mendorong lahirnya terobosan baru, terutama dalam penguatan kapasitas pengelola media siber di daerah.

“Kita tidak bisa hanya bertahan dengan pola lama. Media harus terus bertransformasi, baik dari sisi manajemen, teknologi, maupun model bisnis,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum JMSI Pusat, Dr Teguh Santosa mengapresiasi Hasil Musda JMSI NTB 2025 dengan memilih kembali Boy Mashudi sebagai ketua Pengda lima tahun mendatang. "Saya kenal Pak Boy sudah lama dan akrab memanggil beliau TGB Tuan Guru Boy,"candanya

Menurut Teguh, figur Boy Mashudi menjadi salah satu role of model pengusaha media yang sukses karena mampu mengembangkan bisnis penopang yang menguatkan bisnis utamanya sebagai pengusaha media. "Banyak bisnis beliau di luar media yang dikembangkan cukup lama dan ini layak kita contoh bagi pemilik media lainnya," sebut Teguh.

Ia juga memberikan pesan penting kepada seluruh anggota JMSI NTB. 

Teguh mengingatkan bahwa sebagai pemilik media, anggota JMSI tidak cukup hanya berpikir pada produksi berita semata, tetapi juga harus mampu mengembangkan bisnis media secara berkelanjutan.

“Kita ini bukan hanya pembuat berita. Kita adalah pemilik media. Karena itu, kita harus memikirkan bagaimana mengembangkan bisnis berita, bukan sekadar memproduksi konten,” tegas Teguh.

Menurutnya, keberlangsungan media siber sangat ditentukan oleh kemampuan pengelolanya dalam membaca peluang usaha di sektor pendukung industri media.

Teguh mendorong agar para anggota JMSI mampu mengembangkan usaha yang tidak hanya bergantung pada iklan konvensional, tetapi juga memanfaatkan berbagai peluang bisnis turunan dari ekosistem digital.

Teguh juga menegaskan bahwa JMSI merupakan organisasi pemilik media, bukan organisasi profesi wartawan.

 Karena itu, dalam struktur kepengurusan, JMSI membuka ruang bagi siapa saja yang memiliki kompetensi, meskipun bukan berlatar belakang jurnalisme.

“Tidak masalah bukan orang media secara teknis, asalkan sesuai dengan keilmuannya. Kita bukan organisasi profesi, tapi organisasi pemilik media,” ujar Teguh.

Pesan tersebut disampaikan sebagai pengingat bahwa kekuatan JMSI terletak pada kolaborasi berbagai disiplin ilmu dalam membangun bisnis media yang sehat dan berkelanjutan.

Musda I JMSI NTB 2025 di Senggigi Lombok Barat tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga menjadi penanda penguatan posisi JMSI sebagai salah satu konstituen Dewan Pers yang semakin diperhitungkan di daerah. 

Dengan terpilihnya kembali Haji Boy Mashudi secara aklamasi, para anggota berharap kesinambungan program dan stabilitas organisasi dapat terus terjaga.

Selain pemilihan ketua baru, Musda juga dirangkai dengan penetapan formatur kepengurusan baru, penyusunan program kerja lima tahun ke depan, serta penguatan jejaring antar-pemilik media siber se-NTB. Forum ini juga menjadi ruang strategis untuk merumuskan sikap bersama menghadapi tantangan disrupsi digital, persaingan konten, serta dinamika regulasi pers nasional.

Para peserta Musda sepakat bahwa ke depan, JMSI NTB harus tampil lebih progresif dalam mendorong profesionalisme pengelolaan media, menjaga etika jurnalistik, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi perusahaan pers di daerah.

Rangkaian Acara Musda

Dalam laporannya, Ketua Panitia Musda JMSI NTB 2025 Sukri Aruman menyebutkan, sebagai rangkaian kegiatan Musda, panitia telah menggelar diskusi Kongkow Bareng JMSI dengan thema Dari Bumi Gora bikin terang Indonesia pada Senin,8 Desember 2025.

Kemudian sebelum sidang Musda digelar, dilakukan penandatanganan naskah kerjasama dengan 4 perguruan tinggi di NTB yakni Universitas Mataram, IAI Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah, IAI Hamzanwadi NW Lombok Timur dan STP Mataram 

Dilaksanakan juga Pelantikan Pengcab JMSI Kabupaten Lombok Timur periode 2025-2030 dengan melantik Mustaan Suardi (Dirut Ditaswara.com) selaku Ketua, Suhaidi (Dirut channelntb.com) sebagai sekretaris dan Ahmad Yani (penanggungjawab Opsintb.com) sebagai Bendahara.  Selamat dan sukses. (red) 


Minggu, 07 Desember 2025

JMSI NTB Gelar Musda Dua Hari, Konsolidasi Organisasi dan Pilih Ketua Periode 2025-2030

Boy
Boy Mashudi

bimanews.id– Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Nusa Tenggara Barat memastikan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) JMSI NTB Tahun 2025 akan digelar selama dua hari, Senin-Selasa, 8–9 Desember 2025, bertempat di Aruna Senggigi Resort and Convention, Kabupaten Lombok Barat.

Ketua JMSI NTB, Haji Boy Mashudi, menegaskan Musda menjadi forum penting untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus penguatan kapasitas tata kelola JMSI di daerah, sebagaimana amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Musyawarah Nasional JMSI.

“Musda ini bukan sekadar agenda rutin organisasi lima tahunan, tetapi menjadi ruang strategis untuk mengonsolidasikan kekuatan JMSI NTB agar semakin solid, profesional, dan berdaya saing. Spirit yang diusung tetap sama, yaitu bikin terang Nusa Tenggara Barat, sejalan dengan semangat bikin terang Indonesia yang selama ini menjadi ruh perjuangan JMSI Pusat,” ujar Haji Boy, Minggu (7/12/2025).

Sebagai ketua periode pertama JMSI NTB, Haji Boy menyampaikan harapannya agar seluruh rangkaian Musda dapat berlangsung tertib, demokratis, dan menghasilkan keputusan terbaik untuk kesinambungan roda organisasi lima tahun mendatang. 

Boy menegaskan seluruh proses dan keputusan akan sepenuhnya diserahkan kepada peserta Musda sebagai pemegang mandat organisasi.

“Apapun keputusan yang dihasilkan peserta Musda adalah yang terbaik untuk masa depan JMSI NTB. Kami siap menerima dan mendukung sepenuhnya demi kemajuan organisasi,” tegasnya.

Lebih jauh, Haji Boy menilai Musda 2025 merupakan momentum yang sangat strategis dalam memperkuat peran JMSI NTB sebagai salah satu organisasi perusahaan pers yang telah menjadi konstituen Dewan Pers.

“Ini momentum penting dan strategis bagi penguatan posisi JMSI NTB sebagai konstituen Dewan Pers. Kita ingin memastikan JMSI NTB semakin kokoh secara kelembagaan, kredibel secara profesi, dan memberi manfaat nyata bagi ekosistem pers di daerah,” tandasnya.                                                                                                                                                      Ungkapan senada disampaikan Muhyiddin, Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) JMSI Kabupaten Dompu yang berharap Musda 1 JMSI akan menghasilkan perusahaan media di NTB akan semakin profesional dalam menjalankan perusahaan pers sehingga di dalamnya menghasilkan karya jurnalis yang lebih mengedepankan amanat kode etik jurnalistik.                                                                                                "Selain itu hasil Musda nanti akan membawa banyak komitment perubahan bagi JMSI NTB terutama dalam membangun ruang-ruang  kemitraan baik dengan Pemerintahan maupun swasta. Bravo JMSI NTB untuk Indonesia,”tandasnya.

Pemilihan Ketua Baru Periode 2025–2030

Sementara itu, Ketua Panitia Musda JMSI NTB 2025, Sukri Aruman, menjelaskan bahwa Musda tahun ini memiliki agenda utama pemilihan Ketua JMSI NTB periode 2025–2030.

Selain itu, forum Musda juga akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Haji Boy Mashudi.

“Musda merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat Pengurus Daerah yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Di sana akan diputuskan arah kepemimpinan JMSI NTB lima tahun ke depan, termasuk evaluasi dan pertanggungjawaban pengurus lama,” jelasnya.

Sukri menegaskan, seluruh mekanisme Musda akan dilaksanakan mengacu pasal 20 AD/ART JMSI hasil Munas 2025. 

Dalam aturan tersebut, Musda memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan umum dan strategis organisasi di tingkat daerah.

“Kebijakan yang ditetapkan dalam Musda tentu tidak boleh bertentangan dengan kebijakan umum dan strategis yang telah diputuskan dalam Musyawarah Nasional JMSI,” imbuhnya.

Diikuti 31 Media Siber Anggota JMSI NTB

Sukri juga membeberkan bahwa Musda JMSI NTB 2025 akan diikuti oleh 31 media siber yang telah menjadi anggota JMSI NTB. 

Mayoritas peserta berstatus sebagai peninjau. Sementara untuk pemilik hak suara dalam Musda terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Daerah JMSI NTB, serta Pengurus Cabang JMSI Dompu.

“Peserta dengan hak suara adalah Pengurus Pusat, Pengda NTB, dan Pengcab Dompu. Sedangkan 31 media anggota lainnya ikut sebagai peserta peninjau,” terang Sukri.

Panitia berharap kehadiran Pengurus Pusat JMSI dapat memberikan penguatan secara organisasi sekaligus memastikan seluruh proses Musda berjalan sesuai konstitusi organisasi..

“Insyaallah Pengurus Pusat akan hadir langsung untuk membuka Musda dan mengikuti seluruh rangkaian proses persidangan,” ujarnya.

Wakil Gubernur NTB Dijadwalkan Hadir

Dalam agenda pembukaan, panitia juga telah menjadwalkan kehadiran Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Damayanti Putri, SE, MIP.

 Orang nomor dua di NTB itu direncanakan akan memberikan sambutan sekaligus menyampaikan harapan kepada pengurus JMSI NTB ke depan.

“Kami sudah mengagendakan kehadiran Ibu Wakil Gubernur NTB pada acara pembukaan Musda. Beliau akan memberikan sambutan dan harapan kepada seluruh pengurus dan peserta Musda,” ungkap Sukri.

Kehadiran unsur pimpinan daerah tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara JMSI NTB dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun ekosistem pers dan informasi yang sehat, profesional, serta berimbang.

Tidak hanya agenda pemilihan ketua dan penetapan kebijakan organisasi, Pembukaan Musda JMSI NTB 2025 juga akan dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara JMSI NTB dengan empat perguruan tinggi di NTB dalam program JMSI Goes to Campus.

Empat perguruan tinggi yang siap bermitra tersebut yakni Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik (FHISIP) Universitas Mataram, Institut Agama Islam Qamarul Huda (IAIQH) Bagu Lombok Tengah, IAI Hamzanwadi NW Lombok Timur, dan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram.

“Empat kampus tersebut telah kami undang dan siap menjalin kemitraan dengan JMSI NTB dalam program JMSI Goes to Campus,” kata Sukri.

Program kerja sama ini dilatarbelakangi oleh semangat bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas literasi media dan digital di kalangan mahasiswa, serta memperkuat sinergi antara dunia akademik dengan industri media siber di Nusa Tenggara Barat.

“Kami ingin kehadiran JMSI tidak hanya dirasakan di ranah industri pers, tetapi juga ikut berkontribusi dalam mencetak SDM unggul di lingkungan kampus, khususnya di bidang jurnalistik, literasi media, dan digitalisasi informasi,” jelas Sukri.

Menurutnya, kemitraan tersebut diharapkan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak, baik kampus maupun insan pers yang tergabung dalam JMSI.

“Kerja sama ini tentu diharapkan memberi manfaat nyata bagi semua pihak, terutama bagi perguruan tinggi dalam penguatan literasi media dan praktik jurnalistik yang profesional,” pungkasnya. (red) 

Sabtu, 06 Desember 2025

Menteri PKP–PWI Fasilitasi 5.000 Rumah Wartawan

PWI


bimanews.id— Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat memfasilitasi 5.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia.

Kesepakatan ini dicapai dalam audiensi antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di Kantor PKP, Jakarta, Jumat (5/12).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi bagi wartawan merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan akses hunian layak bagi seluruh wartawan.

Ia menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan semua kelompok masyarakat termasuk wartawan yang berada di garis depan penyampaian informasi memiliki kesempatan untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.

“Saya sangat menghormati profesi wartawan. Karena itu kami ingin wartawan memperoleh hak dan informasi yang jelas. Program rumah subsidi ini wujud kehadiran negara, sesuai program Presiden Prabowo,” tegas Menteri Ara.

Ia menantang PWI agar segera menyiapkan data dan melakukan sosialisasi masif kepada wartawan di seluruh Indonesia agar program ini tepat sasaran dan dapat direalisasikan sepenuhnya.

Menteri Ara bahkan menyampaikan bahwa 5.000 unit tersebut harus terserap seluruhnya pada 2026, tantangan yang langsung disanggupi oleh Ketum PWI.

"Deal, ya?” tanya Menteri Ara.

“Ya, deal,” jawab Akhmad Munir.

Menanggapi komitmen tersebut, Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan insan pers. Ia menegaskan bahwa PWI siap menggerakkan jaringannya untuk memastikan program ini dapat diakses secara luas, tidak hanya oleh anggota PWI tetapi seluruh wartawan yang membutuhkan hunian layak.

Menurutnya, fasilitas ini menjadi angin segar terutama bagi wartawan yang selama ini kesulitan memperoleh rumah karena penghasilan yang terbatas.

“Terima kasih kepada Menteri PKP yang telah menyediakan fasilitas pengadaan rumah bagi wartawan. Kami berharap seluruh wartawan di Indonesia memanfaatkan kesempatan ini,” ujarnya.

Sosialisasi untuk Masyarakat

Selain penyediaan rumah, Menteri Ara juga meminta dukungan PWI untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

KPR FLPP adalah subsidi perumahan dari pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang bertujuan membantu masyarakat memiliki rumah dengan suku bunga tetap 5% selama masa tenor, cicilan ringan, jangka waktu hingga 20 tahun.

"Dan uang muka yang terjangkau," ujar Ara.

Melalui dukungan PWI, ia mengharapkan informasi mengenai pembelian rumah bersubsidi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk wartawan, sehingga mereka memahami mekanisme pembelian rumah yang aman, legal, dan terjangkau. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat menghindarkan publik dari misinformasi terkait program perumahan.

Sebagai tindak lanjut, PWI Pusat akan menggelar sosialisasi nasional bersama Kementerian PKP, BP Tapera, developer, dan agen properti pada Selasa, 9 Desember 2025, yang akan digelar dari kantor PWI Pusat.

“Kami mengajak pengurus PWI provinsi dan kabupaten/kota serta seluruh anggota untuk mengikuti sosialisasi ini,” kata Akhmad Munir.

Ia menjelaskan bahwa program ini sangat relevan, mengingat PWI memiliki sekitar 35.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, dapat mengakses skema subsidi sesuai aturan KPR FLPP. Dengan pendapatan sekitar Rp2–3 juta, seorang wartawan dapat mengakses rumah subsidi dengan cicilan sekitar Rp1.080.000 per bulan.

“Alhamdulillah, program ini memberi solusi nyata bagi kesejahteraan insan pers,” ujar Munir.

Program penyediaan 5.000 rumah untuk wartawan ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Kementerian PKP dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. (red) 

Kamis, 04 Desember 2025

Rusli, Pemancing yang Hilang di Perairan Langgudu Bima Ditemukan Meninggal

Evakuasi
Jenazah Rusli saat dievakuasi di perairan Langgudu, Kabupaten Bima


bimanews.id-Rusli  atau akrab dipanggil Roy (54 tahun) yang  hilang saat mancing ikan di Perairan Langgudu, Kabupaten Bima akibat perahu yang ditumpangi dihantam ombak ditemukan meninggal dunia pada Kamis (4/12). 

Koordinator Pos SAR Bima, M. Darwis, mengatakan, jenazah Roy ditemukan sekitar 10 meter arah timur dari lokasi kejadian pada kedalaman sekitar 3 meter. 

"Korban ditemukan pukul 14.10 Wita, dalam keadaan telah meninggal dunia," kata Darwis.

Jenazah Rusli dievakuasi melalui penyelaman dan dibawa menggunakan perahu menuju Pantai Wane, Kecamatan Monta. Selanjutnya, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga.

Korban yang beralamat di Penaraga, Kota Bima, dilaporkan hilang tenggelam setelah perahu yang ditumpangi bersama teman-temannya menabrak tebing. Kecelakaan itu terjadi pada Rabu (3/12) pagi sekitar pukul 05.00 Wita.

Menurut laporan, mereka yang berangkat dari lokasi Dumu menuju Spot So Moa–Karumbu dihempas gelombang besar di perairan Langgudu. Delapan pemancing berhasil diselamatkan oleh nelayan setempat dan pihak berwajib, namun Rusli hilang.

Menanggapi laporan tersebut, Kantor SAR Mataram segera memberangkatkan Tim Rescue Pos SAR Bima ke lokasi kejadian di perairan Langgudu untuk melaksanakan operasi pencarian bersama potensi SAR di wilayah bima. akhirnya tim SAR gabungan menemukan korban pada hari kedua.

Operasi SAR ini melibatkan tim gabungan dari berbagai unsur, antara lain TNI AL Bima, Polairud bima kota, Polairud kab.bima, BPBD Kab Bima, Dinsos (Tagana), Polsek Langgudu, Danramil, TSBK Kota Bima, Potensi 204, Perangkat Desa Pusu, nelayan setempat. (red)

Rabu, 03 Desember 2025

Dihantam Gelombang, Dua Perahu Bersama 9 Pemancing Tenggelam di Bima

Gelombang
Ilustrasi

bimanews.id- Sembilan orang pemancing tenggelam di perairan Langgudu, Kabupaten Bima setelah dua perahu yang mereka tumpanggi menabrak tebing, Rabu (3/12). Satu orang diantaranya atas nama, Rusli (54 tahun) hingga sekarang belum ditemukan. Sementara 8 rekannya selamat. 


Koordinator Pos SAR Bima, M. Darwis, menerangkan, sebelumnya dua perahu membawa sembilan pemancing berangkat dari Lokasi Dumu menuju Spot So Moa–Karumbu. Perahu pertama, membawa lima orang, sementara perahu kedua, berisi empat orang, termasuk korban.

Saat berada di perairan Langgudu, kedua perahu dihempas gelombang besar hingga menabrak tebing sekitar pukul 05.00 Wita. Delapan orang berhasil diselamatkan oleh nelayan setempat bersama petugas, namun Rusli, yang beralamat di Penaraga, Kota Bima, hingga kini belum ditemukan.

"Perahu pemancing menabrak tebing. Kondisi cuaca di sekitar lokasi dilaporkan mengalami gelombang besar dan angin kencang saat kejadian," terang Darwis.

Menanggapi laporan tersebut, Kantor SAR Mataram segera memberangkatkan Tim Rescue Pos SAR Bima ke lokasi kejadian di perairan Langgudu untuk melaksanakan operasi pencarian.

"Kami telah melakukan pencarian sejak pagi tadi bersama unsur potensi SAR yang ada di wilayah Bima," tambah Darwis.

Operasi SAR ini melibatkan tim gabungan dari berbagai unsur, antara lain BPBD Kab Bima, Dinsos Kab. Bima, TNI AL Bima, Polsek Langgudu, Polairud Kab. Bima, TSBK Kota Bima, potensi 204, Nelayan dan warga setempat, dengan fokus utama menemukan korban hilang. (red) 

Kamis, 27 November 2025

Pemkab Bima Hibahkan Eks Lahan dan Bangunan Vokasi Unram Untuk Kampus IAIN

 

Naskah

bimanews.id-Pemerintah Kabupaten Bima menghibahkan lahan dan bangunan eks Vokasi Unram di Desa Sondosia, Kecamatan Bolo. Penyerahan itu ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 033/025/120/07.3/2025 dan Nomor 10 tahun 2025.

Naskah hibah ditandatangani Bupati Bima, Ady Mahyudi dengan Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI, Kamaruddin Amin, di aula pelantikan Kementerian Agama RI, Rabu (26/11).

Bupati Bima yang didampingi Plt.Kepala BPKAD Aries Munandar, Kabid Pertanahan Dinas Perkim dan beberapa pejabat terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bima menyambut baik dukungan dan komitmen penuh Kementerian Agama. 

"Penyerahan hibah aset  senilai Rp. 20,5 milyar ini merupakan momen bersejarah dan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bima yang menandai lahirnya perguruan tinggi negeri pertama di Pulau Sumbawa, " ungkap Bupati Bima. 

Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kementerian Agama RI dalam hal ini Sekjen, Dirjen, Direktur, Kepala Biro yang telah bekerja keras memfasilitasi dan memberikan dukungan penuh terhadap pendirian IAIN  Bima.

Secara khusus Bupati Bima menyampaikan ucapan terima kasih kepada  Dewan Pembina dan Ketua Komite Pendirian IAIN Bima beserta jajaran yang telah bekerja keras mewujudkan kehadiran  instutisi negeri yang akan menjadi kebangaan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin menjelaskan,  pemberian hibah barang milik daerah (BMD ditujukan untuk mengoptimalkan aset yang tidak lagi digunakan untuk menunjang kepentingan publik dan program pemerintah daerah. Sekaligus memenuhi kebutuhan sosial budaya, keagamaan, kemanusiaan dan pendidikan non komersial dan digunakan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hibah aset ini untuk mendukung percepatan pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bima.

Aset yang dihibahkan, yang berlokasi di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, terdiri dari 14 bidang tanah  seluas kurang lebih 9,6 hektar, 7 unit gedung dan bangunan, 2 unit jalan dan jembatan serta 34 unit  peralatan dan mesin. (red) 
 


Rabu, 26 November 2025

PWI Pusat: Perlindungan Jurnalis dan Kepastian Hukum Jantung Reformasi Polri

PWI


bimanews.id-Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) terus menggali masukan dari berbagai elemen masyarakat sebagai bahan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan masyarakat agar kepolisian lebih profesional.

Kali ini KPRP menggelar audiensi dengan komunitas pers, di Ruang Aspirasi Gedung Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta, Rabu (26/11/2025), sebagai bagian dari tahap awal penyusunan rekomendasi reformasi kelembagaan Polri.

Pertemuan dihadiri sejumlah organisasi pers, pimpinan media, serta para penggiat kebebasan pers.

Dari PWI Pusat, hadir Ketua Bidang Hukum Anrico Pasaribu, Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM Aiman Wicaksono, anggota Dewan Pakar Edi Saputra Hasibuan, Baren Antoni Siahaan, Jhonny Harjodjo serta Ahmad Rizal dari Departemen Humas.

Audiensi dipandu anggota KPRP, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, mantan Kapolri yang kini menjadi salah satu figur kunci dalam proses reformasi internal kepolisian, didampingi Jenderal Pol (Purn) Idham Aziz, dan Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri.

“Pers merupakan elemen paling sering berinteraksi dengan institusi kepolisian di lapangan, sehingga masukan dari komunitas pers sangat penting bagi kami,” kata Badrodin Haiti.

Pada sesi penyampaian pandangan, Aiman Wicaksono, Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM PWI Pusat, menegaskan, reformasi Polri tidak boleh mengabaikan isu kebebasan pers dan perlindungan jurnalis, karena berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi dan akuntabilitas publik.

“Masih banyak jurnalis yang mengalami intimidasi dan kekerasan saat menjalankan tugas. Reformasi Polri harus menghadirkan SOP yang jelas, tegas, dan berpihak pada perlindungan kerja-kerja jurnalistik. Jurnalis bukan musuh, tetapi mitra strategis demokrasi,” kata Aiman.

Ia juga menambahkan, kepastian hukum menjadi syarat utama agar publik mempercayai reformasi Polri.

“Kepastian hukum harus menjadi ruh utama. Tanpa kepastian, keadilan sulit terwujud, dan kepercayaan publik terhadap Polri tidak akan pulih,” tegasnya.

Revisi SOP Interaksi Polisi–Jurnalis

Sementara itu, perwakilan LBH Pers menyoroti pentingnya revisi SOP (prosedur operasi standar) terkait interaksi antara aparat kepolisian dan jurnalis di lapangan.

“Ada kebutuhan mendesak untuk pelatihan rutin kepada anggota Polri agar memahami peran pers dan tidak menghalangi kerja jurnalistik. Jurnalis itu mitra, bukan pihak yang harus dicurigai,” kata perwakilan LBH Pers.

Akar Kekerasan Aparat

Sekjen AJI Indonesia menegaskan, reformasi Polri harus menyentuh akar permasalahan kekerasan aparat terhadap warga dan jurnalis.

“Kami masih melihat pola kriminalisasi jurnalis dan pelanggaran etika aparat. Komisi harus memastikan mekanisme pengaduan yang benar-benar efektif,” katanya.

Humas Polri

Sedang Perwakilan IJTI menekankan pentingnya pembenahan komunikasi publik Polri.

“Banyak kebijakan publik Polri tidak tersampaikan dengan baik karena kelemahan koordinasi Humas. Reformasi harus menyasar penguatan komunikasi publik agar informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur,” katanya.

Aspirasi Pers

Menutup pertemuan, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti menyampaikan, seluruh masukan dari komunitas pers akan menjadi pondasi penting dalam rekomendasi reformasi yang disampaikan kepada presiden.

“Pers adalah mata publik. Karena itu suara komunitas pers akan menjadi bagian utama dalam rekomendasi kami,” tegasnya.

Audiensi kali ini menandai awal kolaborasi strategis antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dan komunitas pers untuk memastikan reformasi berjalan transparan, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (red) 

Dahlan Iskan dan Hendry Ch Bangun Perkuat Struktur Pengurus Pusat JMSI 2025–2030

JMSI

Inilah Susunan Lengkapnya!

bimanews.id-enguatan ekosistem media siber menjadi fokus utama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) setelah secara resmi mengukuhkan Pengurus Pusat periode 2025–2030 dalam sebuah acara khidmat di Hall Dewan Pers, Selasa (25/11/2025).

 Momentum ini tidak hanya menandai pergantian kepengurusan, tetapi juga mempertegas arah baru organisasi media nasional yang kini telah memiliki jaringan kuat dari Aceh hingga Papua.

Acara pengukuhan dipimpin langsung oleh Ketua Umum JMSI, Dr. Teguh Santosa, M.A, di hadapan para tokoh pers nasional, pemilik media, serta pimpinan organisasi pers yang hadir memenuhi ruangan. Momentum ini menjadi penegasan bahwa JMSI terus memperluas perannya sebagai wadah perusahaan pers digital yang kredibel dan berkomitmen terhadap profesionalisme.

Sejumlah figur penting hadir memberikan dukungan, di antaranya Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, pendiri JMSI H. Mursyid Sonsang, serta CEO Promedia Agus Sulistriyono. Kehadiran para tokoh ini menambah bobot penting acara pengukuhan, menunjukkan bahwa perubahan struktur organisasi mendapat perhatian serius dari berbagai elemen dunia pers.

Dalam sambutannya, Prof. Komaruddin Hidayat menekankan pentingnya JMSI tetap kokoh dalam menjaga standar kualitas perusahaan pers berbasis digital.

“JMSI teruslah menjadi wadah yang memperkuat profesionalisme media siber,” harapnya, sembari menegaskan bahwa organisasi ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan pers Indonesia.

Pesan tersebut menggarisbawahi tantangan besar industri media digital yang saat ini dihadapkan pada landscape informasi yang semakin cepat berubah. Dengan kekuatan data, teknologi, dan kompetisi platform, organisasi media dinilai harus menjaga integritas serta akurasi agar tetap dipercaya publik.

Dahlan Iskan dan Hendry CH Bangun Mengisi Pos Strategis

Struktur kepengurusan baru JMSI menghadirkan kombinasi tokoh pers senior, akademisi, dan praktisi media.

 Salah satu sorotan utama ialah masuknya Dahlan Iskan sebagai Ketua Dewan Pembina. Tokoh pers nasional yang dikenal luas sebagai mantan Menteri BUMN dan pendiri Jawa Pos Group itu dipercaya akan memperkuat arah strategis organisasi.

Selain itu, mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun, dipilih sebagai Ketua Dewan Pakar JMSI. Pengalaman panjangnya di dunia jurnalistik menjadi modal besar dalam memperkuat pedoman etik dan standar kerja perusahaan pers digital.

Susunan Dewan Pembina, Dewan Pakar, hingga pengurus harian disusun secara komprehensif, mencakup tokoh lintas daerah dan latar belakang. Struktur ini diharapkan menciptakan soliditas yang mampu menjawab tantangan industri media online lima tahun ke depan.

Ketua Umum JMSI, Dr. Teguh Santosa, dalam sambutannya menegaskan kembali kekuatan organisasi yang kini memiliki anggota perusahaan media berbadan hukum dari berbagai penjuru Indonesia.

“Perlu saya sampaikan JMSI punya anggota itu perusahaan pers yang sudah berbadan hukum dan sudah terbentuk dari Aceh sampai Papua,” ucapnya di hadapan Ketua Dewan Pers.

Dalam pengukuhan ini, JMSI menegaskan bahwa langkah strategis ke depan tidak hanya berfokus pada penataan organisasi, tetapi juga pada penguatan ekosistem media digital di seluruh Nusantara. 

Hal ini meliputi peningkatan kompetensi SDM pers, pembentukan standar baru yang relevan dengan era digital, serta penguatan jaringan media di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

JMSI juga berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dan Dewan Pers dalam menjaga keberlangsungan perusahaan pers digital, terutama dalam menghadapi isu-isu seperti disinformasi, ketimpangan ekosistem digital, dan perubahan gaya konsumsi informasi masyarakat.

Dengan struktur baru ini, organisasi berharap mampu mengorkestrasi kolaborasi antarmedia agar mampu menciptakan pemberitaan berkualitas, memperkuat etika profesi, dan melindungi keberlanjutan industri media berbasis digital.

Susunan Lengkap Pengurus Pusat JMSI 2025–2030

Dewan Pembina

Ketua: Dahlan Iskan

Anggota:

• Ir. H. Abdullah Rasyid, M.E.

• DR. Agung Dharmajaya

• DR. Akbar Faisal

• H. Mursyid Sonsang

• DR. (H.C.) Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR, FIPR

• DR. Syahganda Nainggolan

Dewan Pakar

Ketua: Hendry Ch. Bangun

Anggota:

• Adhi Ferdiya

• Akbar Endra

• Arief Gunawan

Pengurus Harian

Ketua Umum: Dr. Teguh Santosa, M.A

Wakil Ketua Umum: Dr. Eko Pamuji

Ketua Harian: Ir. Ari Rahman

Sekretaris Jenderal: DR. Rahimandani

Wakil Sekjen: Sabri, SKM., M.Kes

Bendahara Umum: Akhiruddin Mahjuddin, S.E., Ak., M.E.

Wakil Bendahara Umum: H. Riza Awaluddin, S.E.

Selasa, 25 November 2025

Jelang Nataru Tiket Pelni Dapat Diskon 20 Persen

Pelni


bimanews.id- Pemerintah memberikan potongan harga tiket kapal PELNI untuk seluruh rute periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Diskon sebesar 20 persen dari tarif dasar berlaku untuk keberangkatan mulai 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

"Diskon berlaku untuk pembelian tiket mulai 21 November 2025 pukul 13.00 Wita," Kepala Pelni Cabang Bima, Budiarto, Senin (24/11/2025).

Budiarto menjelaskan, diskon tiket ini merupakan program stimulus yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan RI. Program ini tentunya untuk membantu mobilitas masyarakat selama periode perjalanan akhir tahun, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi antarwilayah. 

"Kebijakan ini mencakup seluruh rute dan seluruh pelabuhan yang disinggahi kapal penumpang PELNI," katanya.

Dia menyampaikan bahwa program ini dapat diakses melalui seluruh kanal penjualan resmi. Besaran Diskon ditetapkan potongan 20 persen dari tarif dasar, tidak termasuk asuransi dan pas pelabuhan.

"Besaran potongan bisa berbeda tergantung pas pelabuhan masing-masing wilayah," jelas Kepala Cabang yang baru 3 bulan menjabat ini.

Kuota program stimulus ini menargetkan Rp 24,6 miliar selama masa libur Nataru. Harga tiket akan kembali ke tarif normal setelah kuota habis, meskipun periode perjalanan belum berakhir.

"Jika minat masyarakat tinggi, tiket diskon berpotensi habis lebih cepat. Apalagi kuotanya sebesar Rp 24,6 miliar," katanya.

PELNI mendorong calon penumpang melakukan pembelian lebih awal karena saluran digital kini semakin mudah diakses. Cara membeli tiket diskon kata dia, bisa melalui seluruh kanal penjualan resmi PELNI, baik digital maupun offline. Seperti, Aplikasi PELNI Mobile, loket cabang PELNI maupun seluruh kanal resmi penjualan tiket perusahaan.

"Kami mengimbau agar pembelian tiket dilakukan melalui kanal resmi demi menghindari potensi penipuan. Hindari pembelian tiket melalui calo," tandasnya.

Calon penumpang diwajibkan melakukan perjalanan sesuai identitas yang tercantum pada tiket. Diskon juga tidak berlaku untuk keberangkatan di luar periode yang telah ditentukan.

"Jika ingin melakukan pengembalian tiket, penumpang wajib melaporkan H-1 jadwal keberangkatan. Calon penumpang juga tidak bisa diganti dan harus sesuai identitas yang dilampirkan saat pembelian tiket," katanya.

Ia menambahkan, bahwa antusiasme masyarakat di wilayah Bima biasanya meningkat menjelang libur panjang seperti akhir tahun. Oleh karena itu, ia menyarankan calon penumpang memesan tiket lebih awal agar tidak kehabisan kuota diskon.

"Jika kuota habis, sistem otomatis akan kembali mengenakan tarif normal. Itu bisa dipantau lewat aplikasi PELNI mobile," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pelni Bima melayani penyeberangan dengan beberapa kapalnya dengan rute yang menghubungkan Bima dengan beberapa pelabuhan seperti Labuan Bajo, Benoa, Makassar, Waikelo, Waingapu, Kumai, Saumlaki hingga Surabaya. (red) 

Senin, 24 November 2025

Sejumlah Tanah Aset Milik Kota Bima Dikuasai, Bahkan Disertifikat Warga.


Wakil
Feri Sofyan

bimanews.id-Pemerintah Kota Bima menggelar rapat koordinasi khusus,  membahas strategi pengamanan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Saat rapat yang berlangsung di Aula rapat Wali Kota Bima, Senin (23/11) terungkap, sejumlah Tanah aset tersebut dikuasai bahkan telah disertifikat oleh warga. 

Wakil Wali Kota  Feri Sofyan yang memimpin rapat mengatakan,  semakin hari, semakin banyak pihak yang menguasai dan mengklaim aset milik daerah Kota Bima. Padahal aset tersebut telah terdaftar di Kartu Inventaris Barang Pemerintah Kota Bima. 

Karena itu kata dia, Pemerintah Kota Bima harus segera mengamankan aset tersebut dan memastikan seluruh aset terdata lengkap, dan memiliki legalitas yang kuat.

Bahkan kata dia, tercacat ada 66 aset bidang tanah milik Pemerintah Kota Bima hasil serah terima dari Pemerintah Kabupaten Bima yang belum bersertifikat. Beberapa diantaranya telah dikuasai, dan atau diklaim oleh masyarakat. 

Rapat koordinasi ini sebagai  langkah cepat pemerintah untuk  membendung,  menindak, serta mencari, langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk dapat mengamankan aset - aset tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Penertiban dan pengamanan aset adalah komitmen Pemkot Bima untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Kita ingin memastikan tidak ada aset yang tercecer atau tidak memiliki kepastian hukum,” ujarnya.

Dalam rakor ini, Kaban BPKAD memaparkan, berdasarkan hasil identifikasi, ada beberapa penyebab munculnya klaim dan kesulitan yang dialami Pemerintah Kota Bima dalam pengesahan 66 aset milik daerah tersebut. 

Yakni, telah diklaim atau dikuasi warga berdasarkan tukar guling dengan Pemerintahan Kabupaten Bima sebelum pemekaran. di atas tanah yang teriventaris dalam KIB telah terbangun rumah milik pribadi masyarakat. Beberapa objek tanah tersebut telah bersertifikat atas nama pribadi atau perorangan.

Ada pula aset diklaim sebagai rumah dinas dengan perjanjian sewa beli, namun tidak ada perjanjian sewa beli. Ahli waris pemilik tanah mengajukan tuntutan ganti rugi, atau gugatan kepemilikan tanah setelah proses tukar guling. Rumah dinas masih digunakan oleh penghuni atau pengguna lama, dan lain sebagainya.  (red) 

Sabtu, 22 November 2025

Waspada!, Gunung Sangeang Api Bima Semburkan Lava Pijar

Sangiang
Gunung Sangeang Api

bimanews.id- Gunung Sangeang Api  menyemburkan lava pijar dan awan panas, Sabtu pagi (22/11). Tinggi kolom letusan Sangeang Api di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima kali ini ratusan meter di atas puncak.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda mengatakan, dari laporan Pos PGA Sangeang Api, ada peningkatan aktivitas sesmik dan secara visual terlihat guguran lava pijar dan hembusan asap di lokasi baru bagian barat gunung. 

"Peningkatan status ke waspada akan segera kami rilis pagi ini," kata Nurul Huda, Sabtu pagi. 

Untuk peningkatan secara sesmik  mulai terlihat sejak pertengahan bulan Oktober 2025. Kemudian secara visual selalu muncul asap kawah.

"Pantauan kami pagi ini terlihat guguran lava pijar dari puncak gunung api. Saat ini juga sudah ada bukaan kawah baru dari runtuhan tebing barat Sangeang Api," jelasnya.

Nurul Huda mengaku, sudah menginstruksikan camat hingga kepala desa di kawasan Gunung Sangeang agar tetap waspada. Masyarakat juga diminta tidak panik dan tetap waspada.

"Kami masih menunggu instruksi Kementerian ESDM terkait status gunung hingga langkah-langkah yang harus dilakukan," pungkasnya.

Warga Desa Sangiang, Saifullah membenarkan kejadian itu. Sejak Kamis pagi sekitar pukul 05.00 Wita terjadi gempa tremor kemudian disusul semburan awan panas.

"Semburan awan panas itu tidak terlihat karena tertutup awan," katanya.

Situasi di masyarakat saat ini masih aman, tidak ada kepanikan. Warga masih beraktivitas seperti biasa.

"Saya sudah hubungi warga yang berada di kaki Gunung Sangeang. Karena hampir 75 persen warga Desa Sangiang berladang di sana. Situasi di sana masih aman," katanya.

Peristiwa seperti ini kata dia, sudah biasa dialami warga Sangiang. Mereka akan meninggalkan Sangeang ketika muncul tanda-tanda seperti burung berterbangan, ternak gelisah dan mengaung.

"Entah itu mitos atau fakta, tapi itu sudah menjadi kepercayaan kami di Sangiang sejak dulu. Meski demikian, kami tetap waspada dan tetap mengikuti jika ada instruksi dari pemerintah," pungkasnya. (red)

Selasa, 18 November 2025

PWI Pusat Ingatkan Jurnalis Tak Terjebak Copy Paste dan Hoaks di Era Teknologi

PWI


bimanews.id-Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa para jurnalis harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan agar tetap relevan dalam ekosistem media yang terus berkembang.

Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas sebagai fondasi utama seorang wartawan. "Apa yang harus dilakukan dalam beradaptasi pertama menjaga integritas dan kualitas wartawan. Artinya wartawan harus makin memperkuat jati diri profesional dengan menguatkannya dengan kaidah-kaidah jurnalistik," ujarnya di sela kegiatan Pekan Pendidikan Wartawan yang digelar PWI Lampung di Bandarlampung, Senin, (17/11).

Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara menambahkan bahwa wartawan wajib mengedepankan ketelitian dan akurasi dalam setiap karya jurnalistik.

 "Kemudian, wartawan juga harus mencari fakta yang akurat, memverifikasi data dari sumber yang kredibel atau dapat dipercaya sehingga karya-karyanya juga memeriksa dan berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik," katanya.

Ia mengingatkan jurnalis untuk menjauhi praktik-praktik yang merusak kredibilitas profesi. "Jangan sampai wartawan itu ikut penyakit seperti copy paste atau menjiplak karya lain, memakai AI dan katanya-katanya. Pakai teknologi AI itu boleh digunakan tapi sebagai alat bantu tools wartawan," tegasnya.

Di tengah era disrupsi, Munir juga menegaskan peran PWI dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. 

"PWI harus terus tegak kepada menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), persatuan dan kesatuan dengan tetap memegang nilai-nilai perjuangan yang selama ini diperjuangkan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa jurnalis harus menjadi garda terdepan dalam melawan informasi yang menyesatkan. 

"Oleh karena itu wartawan harus melawan berita-berita yang tidak benar, anti hoaks, disinformasi apalagi fitnah dan berita bohong harus dilawan," katanya.

Munir turut menyoroti tekanan yang dihadapi perusahaan media akibat pesatnya perkembangan teknologi. "Maka dari itu kami sedang meminta kepada pemerintah bagaimana perusahaan pers dapat insentif dari perpajakan. Ini kita sedang berjuang dan bersama-sama dengan asosiasi pers lainnya meminta pemerintah khususnya kepada Dirjen Pajak agar perusahaan media dapat insentif itu," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmad Mirzani Djausal yang hadir pada kegiatan tersebut menilai wartawan memiliki peran strategis dalam memperkenalkan potensi daerah. "Dengan berita-berita yang akurat jurnalis dapat membantu daerah memperkenalkan produk unggulannya agar para pengusaha ingin berinvestasi di provinsi ini, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Di sisi yang sama Wirahadikusumah, Ketua PWI Lampung menambahkan Pekan Pendidikan Wartawan sangat penting diadakan mengingat Lampung merupakan daerah yang terus berkembang baik dalam berbagai bidang termasuk jumlah wartawan baru.

"Jumlah anggota PWI Lampung kini salah satu yang tertinggi bahkan mungkin tertinggi di Indonesia. Hal itu dilihat dari kongres persatuan PWI dimana jumlah suara kami sama dengan Jawa Barat yakni 5 suara," ujarnya. (red) 

Ad Placement

Kota Bima

Bima

Dompu