 |
| Ilustrasi Google |
Kalau Rusak atau Hilang, Siapa Bertanggungjawab?
BimaNews.id, KOTA
BIMA-Sejumlah Ketua RT di Kota Bima mengaku, akan menolak Handphone dari Pemerintah Kota Bima. Alasannya, karena
tidak sesuai dengan yang dijanjikan saat kampanye tahun 2018 lalu.
Ketua RT 06
Kelurahan Panggi, Abdul Syahir mengatakan, HP dari Pemkot bukan jadi hak milik,
tapi pinjam pakai. Terlalu berisiko,
jika HP tersebut rusak atau hilang.
"Yang
jelas kami tidak mau ambil risiko," katanya.
Apalagi kata dia, ketua RT rata-rata telah memiliki HP Android. Selama
ini digunakan untuk melaporkan setiap masalah yang terjadi di tiap lingkungan.
"Lebih
baik anggaran Rp 1,1 miliar lebih untuk pengadaan HP itu dialokasikan ke hal -
hal yang lebih bermanfaat. Apalagi sekarang rakyat lagi susah karena
pandemi," sarannya.
Senada dengan
itu, Tasrif, Ketua RT 12 Kelurahan Rabadompu Barat juga akan menolak pemberian
HP dari Pemkot Bima. Meskipun saat ini tidak memiliki HP Android, tidak ingin
memakai HP pinjaman. Takut akan rusak dan hilang.
"Saya
masih pakai HP jadul, bukan Android. Untuk apa kami diberikan HP
pinjaman," tanyanya.
Diakui,
banyak ketua RT di Kelurahan Rabadompu Barat yang tidak memiliki Android. Karena HP Android dari Pemkot itu hanya dipinjam pakai, lebih
baik ditolak.
Baca juga: Lufi-Feri Penuhi Janji Politik HP Anroid Untuk Ketua RT, Tapi Bukan Jadi Hak Milik
Sementara Darus, Ketua RT 03, Kelurahan Penatoi mengaku, sampai
hari ini belum ada penjelasan resmi dari pihak kelurahan soal HP untuk RT.
Jika benar
akan ada penyerahan HP, perlu ada musyawarah di tingkat kelurahan, agar ada kejelasan. "Mulai
dari sumber anggaran yang digunakan, siapa yang mengadakan, spesifikasi barangnya. Hingga soal pertanggujawaban atau Juklak dan
Juknisnya. Semua harus jelas," tandasnya.
Disinggung
soal HP tersebut hanya pinjam pakai. Menurut Darus, harus lebih jelas lagi.
Karena sesuatu yang dipinjamkan harus kembali utuh. Sedangkan barang elektronik
akan mengalami penyusutan dan lain sebagainya. Apalagi digunakan dalam waktu
yang lama.
"Belum
lagi jika HP tersebut hilang atau rusak. Siapa yang kemudian akan bertanggung
jawab. Akadnya harus jelas, karena ini menyangkut uang negara," terangnya.
(tin)
