Penyerapan DAK Fisik dan DD 2021, Kabupaten Dompu Tertinggi dan Tercepat di NTB - Bima News

Friday, 23 April 2021

Penyerapan DAK Fisik dan DD 2021, Kabupaten Dompu Tertinggi dan Tercepat di NTB

Cinderamata

Kepala  Kanwil  DJPb Provinsi  NTB, Sudarmanto menyerahkan cinderamata pada Bupati Dompu, Kader Jaelani usai kegiatan audiensi di ruang rapat Bupati Dompu,Kamis (22/4).

BimaNews.id,DOMPU-Kabupaten Dompu berada di posisi pertama sebagai daerah dengan persentase  penyerapan  DAK  Fisik  dan  Dana  Desa (DD) tertinggi di NTB per 21 April 2021. Bumi Nggahi Rawi Pahu juga menjadi daerah tercepat untuk persentase penyerapan dua item dana tersebut.

"Kita berikan apresiasi. Karena ini capaian membanggakan bagi Kabupaten Dompu dibanding daerah lain di NTB,"  terang Kepala  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan (DJPb) Provinsi  NTB, Sudarmanto pada kegiatan audiensi bersama Pemda Dompu, Kamis (22/4).

Audiensi yang digelar di ruang rapat Bupati Dompu itu dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kinerja penyaluran DAK Fisik terbaik TA (Tahun Anggaran)  2020. Kemudian, penyerahan penghargaan kinerja penyaluran Dana Desa terbaik TA 2020, penyerahan KFR dan penyerahan cindera mata dari Kepala Kanwil DJPb.

Selain Bupati Dompu, Kader Jaelani, audensi  juga  dihadiri  Kepala KPPN  Bima, Doddy  Handaryadi dan Asisten 3 Setda Dompu, Drs H Gaziamansyuri MSi, Kepala DPMPD, Sekretaris BPKAD dan beberapa pejabat eselon lingkup Pemda Dompu.

Pada kegiatan tersebut, Sudarmanto  menyampaikan kinerja pelaksanaan  belanja Kementerian/Lembaga  (K/L)  dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di wilayah Kabupaten  Dompu. Serta Penanggulangan  Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Triwulan I TA 2021 di Provinsi NTB. 

Diketahui, pagu  belanja  negara  dalam  APBN  2021 di wilayah Provinsi  NTB  dikelola Kanwil DJPb Provinsi NTB  Rp 13 triliun. Untuk belanja  pemerintah pusat, terdiri  dari  belanja  pegawai, barang  dan  belanja  modal  yang  dikelola  satker-satker  K/L  sebesar Rp 8,9 triliun. Sedangkan TKDD  Rp 4,1  triliun.

"Sampai  dengan  31  Maret  2021,  total penyerapan  belanja  negara mencapai  19,74 persen.  Kemudian belanja  pemerintah  pusat  terserap  22,80 persen dan TKDD  13,18 persen," jelas Sudarmanto.

Dibanding  periode  tahun  2020 menurut dia, angka  penyerapan anggaran cukup  menggembirakan. Pada akhir  triwulan I tahun 2020, penyerapan  belanja pemerintah sebesar  19,94 persen dan penyerapan TKDD 11,14 persen.

"Alhamdulillah, ada peningkatan 2 hingga 3 persen dibanding tahun lalu," bebernya.

Sementara alokasi  pagu  belanja  negara pada APBN 2021 untuk Kabupaten Dompu sebut Sudarmanto, sebesar Rp 332,12 miliar. Terdiri  dari  belanja  pemerintah  pusat yang meliputi belanja  pegawai,  barang  dan  modal  yang dikelola  oleh  satker-satker  K/L  sebesar  Rp166,43  miliar.  Sedangkan  TKDD  sebesar  Rp  165,687  miliar.

Sampai dengan Triwulan I 2021 total  penyerapan  belanja  negara  mencapai Rp 55,07 miliar atau setara 16,58 persen. Terdiri  dari  belanja  Pemerintah  Pusat  terserap Rp 31,94  miliar  atau 19,19 persen dan  TKDD Rp 23,13  miliar  atau setara 13,96 persen.

"Penyerapan di tahun 2021 lebih  tinggi  dibanding  periode  yang  sama tahun  2020 sebesar 1,98 persen," banding Darmanto.

Untuk pagu  DAK  fisik lanjut dia, sebesar  Rp 90,23  miliar. Dari nilai tersebut, sudah diserap Rp 11,1 miliar atau setara 12,30 persen per 21 April 2021.

Sementara  alokasi  pagu DD Kabupaten Dompu tahun 2021, sebesar Rp 75,46  miliar. Sampai 21 April 2021, telah  diserap Rp 26,99 miliar  atau 36,11 persen.

Persentase tersebut menempatkan Dompu diurutan pertama dari 8 kabupaten di NTB. Mengungguli Kabupaten Lombok Barat diurutan kedua dengan persentase, 34,15 persen. Kemudian disusul Lombok Utara, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat dan terakhir Kabupaten Bima dengan presentase 11,97 persen.

Alokasi pagu belanja di wilayah Kabupaten Dompu mengalami penurunan di banding tahun anggaran 2020.  Dari lima pagu belanja, hanya DD yang mengalami kenaikan tahun 2021. Sedangkan, belanja pegawai, barang, modal dan DAK rata-rata menurun. Penurunan alokasi pagu ini kata dia, disebabkan adanya penyesuaian pagu pada penanganan Covid-19.

"Penurunan alokasi pagu terbesar adalah belanja DAK fisik," jelasnya.

Kinerja pelaksanaan anggaran di  Kabupaten Dompu TA 2021 mencapai target yang ditetapkan, yaitu 15 persen. Persentase ini lebih baik dibanding periode yang sama tahun 2020. Tidak mencapai target sesuai ditetapkan.

"Ketidaktercapaian target di tahun 2020, karena awal bulan Maret satker menunda belanja, akibat refocusing dan relokasi belanja dampak Covid-19," ungkapnya.

Selain pagu anggaran, Sudarmanto menjelaskan, Kabupaten Dompu  TA 2021 mendapatkan 22 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Satker. Rinciannya, 21 Dipa Satker dengan kewenangan kantor daerah dan 1 Dipa Satker Desentralisasi.

Desentralisasi tersebut dikelola oleh Satker KPPN Bima. Untuk pengelola penyaluran DAK fisik dan DD.

"Dari 22 Dipa Satker, realisasi terendah adalah Pengadilan Agama, karena sampai saat ini belum ada penyerapan," akunya.

Sementara penyaluran  program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) per 20  April  2021  sebesar  Rp 59,18 miliar dengan  total  1.804  debitur.  Rinciannya, KUR  kecil  sebanyak  112  debitur  dengan  total penyaluran  Rp 23,3  miliar. Kemudian  KUR Mikro 1.164  debitur sebesar Rp 31,36 miliar,  KUR  Supermikro  432 debitur sebesar Rp 4,2  miliar dan  KUR  TKI 1 debitur sebesar  Rp 14,53 juta.

"Sedangkan penyaluran  pembiayaan  UMi  per  20  April  2021  sebesar  Rp  298  juta, dengan total  debitur  baru  sebanyak 95," tambahnya.

Pada audiensi itu, Sudarmanto juga memaparkan tentang PC-PEN  di  wilayah  Provinsi  NTB. Dia menyampaikan, data dana  PC-PEN Provinsi  NTB  sampai  16  April  2021 sudah disalurkan melalui  tujuh program.

Pertama, pembayaran  PKH  untuk  643.760  keluarga  penerima  manfaat  (akumulasi) senilai Rp 462,55 miliar atau 3,5 persen realisasi  nasional.

Penyaluran  Kartu  Sembako  untuk  1,6  Juta  keluarga  penerima  manfaat  senilai Rp 323,42  miliar  atau  2,75 persen dari  realisasi  nasional. Kemudian penyaluran Bantuan Sosial  Tunai  untuk  716.426 keluarga penerima manfaat  (akumulasi)  senilai Rp 214,93  miliar  atau  2,08 persen dari  realisasi  nasional.

Keempat, jumlah peserta Kartu  Prakerja  55.474  peserta  nilai  manfaat  yang  diterima  sebesar  Rp 198  miliar atau  2,01 persen realisasi  nasional. Selanjutnya, penyaluran  Parlinsos  lainnya  untuk  310.474  orang  sebesar  6,92  miliar  atau  0,99 persen  realisasi nasional. Parlinsos ini meliputi kuota  Internet  PAUD,  siswa,  mahasiswa,  guru,  SLB,  peserta  didik  kesetaraan.

Keenam,realisasi  program  Padat  Karya  di  Provinsi  NTB  sekitar  86,24  miliar atau setara  1,81 persen realisasi  nasional  dengan  menyerap  5.365  tenaga  kerja. Terakhir, realisasi  bantuan  produktif  untuk  usaha  mikro  di NTB  sekitar  215,04 miliar untuk    179,198  pelaku  usaha  mikro setara  3.03 persen  realisasi  nasional.

Bupati Dompu melalui Asisten 3 Setda Dompu Drs H Gaziamansyuri MSi mengatakan, sesuai program prioritas Mendes PDTT penggunaan DD 2021 difokuskan pada tiga program prioritas.  Diantaranya, membentuk, mengembangkan, dan merevitalisasi Badan usaha milik desa (BUMDes).

“BUMDes akan menjadi program prioritas Kabupaten Dompu untuk pertumbuhan ekonomi di desa. Seperti pengembangan usaha menengah, penguatan pangan dan lain-lain," pungkasnya. 


Serapan DAK Fisik dan DD Kabupaten Bima Rendah


Foto Bersama
Kepala Kanwil Ditjen Provinsi NTB, Sudarmanto foto bersama Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri SE dan beberapa kepala OPD terkait usai audiensi di ruangan rapat Kantor Bupati Bima, Kamis (22/4). 


Dari Kabupaten Dompu Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan NTB lanjut audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. Untuk tahun 2021 ini Kabupaten Bima menjadi daerah yang terendah menyerap DAK Fisik dan DD. 

Audiensi yang berlangsung di kantor Bupati Bima itu, dihadiri beberapa unsur. Diantaranya, Kepala KPPN Bima, Doddy Handaryadi dan seluruh pimpina Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di wilayah Kabupaten Bima.

Pada audiensi itu, kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB, Sudarmanto menyampaikan hasil belanja Kementerian/Lembaga serta dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (K/L-TKDD) wilayah Kabupaten Bima.

Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, telah dibelanjakan Rp 13 triliun. Sedangkan belanja pemerintah pusat, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal,  dikelola oleh satker K/L sebesar Rp 8,9 triliun dan TKDD Rp 4,1 triliun.

Dari jumlah itu , dapat dikalkulasikan tanggal 31 Maret 2021,  sudah mencapai 19,74 persen. Untuk belanja pemerintah pusat sebanyak 22,80 persen dan TKDD 13,18 persen.

Sudarmanto membandingkan dengan belanja tahun 2020 lalu. Pada triwulan pertama tahun lalu, penyerapan belanja pemerintah sebesar 19,94 persen dan belanja TKDD 11,14 persen.

"Penyerapan anggaran ini cukup menggembirakan," ungkapnya.

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi APBN, penyaluran dana melalui transfer ke daerah serta ke kredit program wilayah kabupaten. Atau melalui PC-PEN yang wilayah di NTB. 

Di wilayah Kabupaten Bima, alokasi pagu belanja negara pada triwulan pertama dalam APBN tahun ini, sebesar Rp 691,48 miliar. Termasuk belanja pemerintah pusat,  terdiri dari belanja pegawai, barang dan modal. Dikelola oleh satker-satker K/L sebesar Rp 291,99 miliar dan TKDD Rp 399,49 miliar.

Sehingga total penyerapan belanja negara triwulan pertama mencapai 16,58 persen, atau sebesar Rp 155,07 miliar.

"Belanja pemerintah pusat sebanyak Rp 43,23 miliar  atau 14,81 persen. TKDD sebanyak Rp 11,83 miliar (6,24 persen)," sebutnya.

Untuk penyaluran program KUR dan Ultra Mikro (UMi) hingga 20 April sebesar Rp 162,2 miliar. Program KUR sebanyak 285 debitur dan UMi sebanyak  5.197 debitur. Sehingga total penyaluran kedua program ini, sebanyak  Rp 47,27 miliar.

"KUR Mikro 4.234 debitur sebesar Rp 109,38 miliar dan KUR Supermikro  486 debitur sebesar Rp 4,79 miliar. Sementara untuk KUR TKI  hanya 11 debitur, sebesar Rp 159,83 juta. Sedangkan penyaluran pembiayaan UMi sebesar Rp 604,02 juta dengan total debitur sebanyak 181," bebernya. 

Kanwil DJPb NTB  bersama KPPN Bima katanya, siap membantu Pemda Bima untuk mendorong percepatan penyaluran dana desa. Sehingga, dapat tersalurkan secara optimal dan mampu mengurangi dampak pandemi Covid-19 saat ini.

Dengan percepatan penyaluran Kepala Kanwil DJPb berharap, pemerintah desa bisa segera memanfaatkannya, untuk memulihkan ekonomi masyarakat. Seperti, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. 

"BLT dana desa tersebut akan sangat membantu pemulihan ekonomi masyarakat ditingkat desa. Terutama, bagi keluarga kurang mampu yang belum memperoleh bantuan sosial dari pemerintah," harapnya. (jw/ar)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda