 |
| Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Sudarmanto menyerahkan cinderamata pada Bupati Dompu, Kader Jaelani usai kegiatan audiensi di ruang rapat Bupati Dompu,Kamis (22/4). |
BimaNews.id,DOMPU-Kabupaten Dompu berada di posisi pertama sebagai daerah dengan persentase penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa (DD) tertinggi di NTB per 21 April 2021. Bumi Nggahi Rawi Pahu juga menjadi daerah tercepat untuk persentase penyerapan dua item dana tersebut.
"Kita
berikan apresiasi. Karena ini capaian membanggakan bagi Kabupaten Dompu
dibanding daerah lain di NTB,"
terang Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan (DJPb) Provinsi
NTB, Sudarmanto pada kegiatan audiensi bersama Pemda Dompu, Kamis
(22/4).
Audiensi yang
digelar di ruang rapat Bupati Dompu itu dirangkaikan dengan penyerahan
penghargaan kinerja penyaluran DAK Fisik terbaik TA (Tahun Anggaran) 2020. Kemudian, penyerahan penghargaan kinerja
penyaluran Dana Desa terbaik TA 2020, penyerahan KFR dan penyerahan cindera
mata dari Kepala Kanwil DJPb.
Selain
Bupati Dompu, Kader Jaelani, audensi
juga dihadiri Kepala KPPN
Bima, Doddy Handaryadi dan Asisten
3 Setda Dompu, Drs H Gaziamansyuri MSi, Kepala DPMPD, Sekretaris BPKAD dan
beberapa pejabat eselon lingkup Pemda Dompu.
Pada
kegiatan tersebut, Sudarmanto
menyampaikan kinerja pelaksanaan
belanja Kementerian/Lembaga
(K/L) dan dana Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (TKDD) di wilayah Kabupaten
Dompu. Serta Penanggulangan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Triwulan I TA 2021 di
Provinsi NTB.
Diketahui,
pagu belanja negara
dalam APBN 2021 di wilayah Provinsi NTB dikelola
Kanwil DJPb Provinsi NTB Rp 13 triliun.
Untuk belanja pemerintah pusat,
terdiri dari belanja
pegawai, barang dan belanja
modal yang dikelola
satker-satker K/L sebesar Rp 8,9 triliun. Sedangkan TKDD Rp 4,1
triliun.
"Sampai dengan
31 Maret 2021,
total penyerapan belanja negara mencapai 19,74 persen.
Kemudian belanja pemerintah pusat
terserap 22,80 persen dan
TKDD 13,18 persen," jelas
Sudarmanto.
Dibanding periode
tahun 2020 menurut dia,
angka penyerapan anggaran cukup menggembirakan. Pada akhir triwulan I tahun 2020, penyerapan belanja pemerintah sebesar 19,94 persen dan penyerapan TKDD 11,14
persen.
"Alhamdulillah,
ada peningkatan 2 hingga 3 persen dibanding tahun lalu," bebernya.
Sementara
alokasi pagu belanja
negara pada APBN 2021 untuk Kabupaten Dompu sebut Sudarmanto, sebesar Rp
332,12 miliar. Terdiri dari belanja
pemerintah pusat yang meliputi
belanja pegawai, barang
dan modal yang dikelola
oleh satker-satker K/L
sebesar Rp166,43 miliar.
Sedangkan TKDD sebesar
Rp 165,687 miliar.
Sampai
dengan Triwulan I 2021 total
penyerapan belanja negara
mencapai Rp 55,07 miliar atau setara 16,58 persen. Terdiri dari
belanja Pemerintah Pusat
terserap Rp 31,94 miliar atau 19,19 persen dan TKDD Rp 23,13
miliar atau setara 13,96 persen.
"Penyerapan
di tahun 2021 lebih tinggi dibanding
periode yang sama tahun
2020 sebesar 1,98 persen," banding Darmanto.
Untuk
pagu DAK
fisik lanjut dia, sebesar Rp
90,23 miliar. Dari nilai tersebut, sudah
diserap Rp 11,1 miliar atau setara 12,30 persen per 21 April 2021.
Sementara alokasi pagu DD Kabupaten Dompu tahun 2021, sebesar Rp
75,46 miliar. Sampai 21 April 2021,
telah diserap Rp 26,99 miliar atau 36,11 persen.
Persentase
tersebut menempatkan Dompu diurutan pertama dari 8 kabupaten di NTB.
Mengungguli Kabupaten Lombok Barat diurutan kedua dengan persentase, 34,15
persen. Kemudian disusul Lombok Utara, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Lombok
Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat dan terakhir Kabupaten Bima dengan presentase
11,97 persen.
Alokasi pagu
belanja di wilayah Kabupaten Dompu mengalami penurunan di banding tahun
anggaran 2020. Dari lima pagu belanja,
hanya DD yang mengalami kenaikan tahun 2021. Sedangkan, belanja pegawai,
barang, modal dan DAK rata-rata menurun. Penurunan alokasi pagu ini kata dia,
disebabkan adanya penyesuaian pagu pada penanganan Covid-19.
"Penurunan
alokasi pagu terbesar adalah belanja DAK fisik," jelasnya.
Kinerja
pelaksanaan anggaran di Kabupaten Dompu
TA 2021 mencapai target yang ditetapkan, yaitu 15 persen. Persentase ini lebih
baik dibanding periode yang sama tahun 2020. Tidak mencapai target sesuai
ditetapkan.
"Ketidaktercapaian
target di tahun 2020, karena awal bulan Maret satker menunda belanja, akibat
refocusing dan relokasi belanja dampak Covid-19," ungkapnya.
Selain pagu
anggaran, Sudarmanto menjelaskan, Kabupaten Dompu TA 2021 mendapatkan 22 Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Satker. Rinciannya, 21 Dipa Satker dengan
kewenangan kantor daerah dan 1 Dipa Satker Desentralisasi.
Desentralisasi
tersebut dikelola oleh Satker KPPN Bima. Untuk pengelola penyaluran DAK fisik
dan DD.
"Dari
22 Dipa Satker, realisasi terendah adalah Pengadilan Agama, karena sampai saat
ini belum ada penyerapan," akunya.
Sementara
penyaluran program Kredit Usaha Rakyat
(KUR) dan Ultra Mikro (UMi) per 20
April 2021 sebesar
Rp 59,18 miliar dengan total 1.804
debitur. Rinciannya, KUR kecil
sebanyak 112 debitur
dengan total penyaluran Rp 23,3
miliar. Kemudian KUR Mikro
1.164 debitur sebesar Rp 31,36
miliar, KUR Supermikro
432 debitur sebesar Rp 4,2 miliar
dan KUR
TKI 1 debitur sebesar Rp 14,53
juta.
"Sedangkan penyaluran pembiayaan UMi per 20 April 2021 sebesar Rp 298 juta, dengan total debitur baru sebanyak 95," tambahnya.
Pada
audiensi itu, Sudarmanto juga memaparkan tentang PC-PEN di
wilayah Provinsi NTB. Dia menyampaikan, data dana PC-PEN Provinsi NTB
sampai 16 April
2021 sudah disalurkan melalui
tujuh program.
Pertama,
pembayaran PKH untuk 643.760
keluarga penerima manfaat
(akumulasi) senilai Rp 462,55 miliar atau 3,5 persen realisasi nasional.
Penyaluran Kartu
Sembako untuk 1,6
Juta keluarga penerima
manfaat senilai Rp 323,42 miliar
atau 2,75 persen dari realisasi
nasional. Kemudian penyaluran Bantuan Sosial Tunai
untuk 716.426 keluarga penerima
manfaat (akumulasi) senilai Rp 214,93 miliar
atau 2,08 persen dari realisasi
nasional.
Keempat,
jumlah peserta Kartu Prakerja 55.474
peserta nilai manfaat
yang diterima sebesar
Rp 198 miliar atau 2,01 persen realisasi nasional. Selanjutnya, penyaluran Parlinsos
lainnya untuk 310.474
orang sebesar 6,92
miliar atau 0,99 persen
realisasi nasional. Parlinsos ini meliputi kuota Internet
PAUD, siswa, mahasiswa,
guru, SLB, peserta
didik kesetaraan.
Keenam,realisasi program
Padat Karya di
Provinsi NTB sekitar
86,24 miliar atau setara 1,81 persen realisasi nasional
dengan menyerap 5.365
tenaga kerja. Terakhir,
realisasi bantuan produktif
untuk usaha mikro
di NTB sekitar 215,04 miliar untuk 179,198
pelaku usaha mikro setara
3.03 persen realisasi nasional.
Bupati Dompu
melalui Asisten 3 Setda Dompu Drs H Gaziamansyuri MSi mengatakan, sesuai
program prioritas Mendes PDTT penggunaan DD 2021 difokuskan pada tiga program
prioritas. Diantaranya, membentuk,
mengembangkan, dan merevitalisasi Badan usaha milik desa (BUMDes).
“BUMDes akan
menjadi program prioritas Kabupaten Dompu untuk pertumbuhan ekonomi di desa.
Seperti pengembangan usaha menengah, penguatan pangan dan lain-lain,"
pungkasnya.
Serapan DAK Fisik dan DD Kabupaten Bima Rendah
 | |
|
Audiensi
yang berlangsung di kantor Bupati Bima itu, dihadiri beberapa unsur.
Diantaranya, Kepala KPPN Bima, Doddy Handaryadi dan seluruh pimpina Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terkait di wilayah Kabupaten Bima.
Pada
audiensi itu, kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB, Sudarmanto menyampaikan
hasil belanja Kementerian/Lembaga serta dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (K/L-TKDD) wilayah Kabupaten Bima.
Pagu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, telah dibelanjakan Rp
13 triliun. Sedangkan belanja pemerintah pusat, terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang dan belanja modal,
dikelola oleh satker K/L sebesar Rp 8,9 triliun dan TKDD Rp 4,1 triliun.
Dari jumlah
itu , dapat dikalkulasikan tanggal 31 Maret 2021, sudah mencapai 19,74 persen. Untuk belanja
pemerintah pusat sebanyak 22,80 persen dan TKDD 13,18 persen.
Sudarmanto membandingkan
dengan belanja tahun 2020 lalu. Pada triwulan pertama tahun lalu, penyerapan
belanja pemerintah sebesar 19,94 persen dan belanja TKDD 11,14 persen.
"Penyerapan
anggaran ini cukup menggembirakan," ungkapnya.
Sedangkan untuk alokasi dan realisasi APBN, penyaluran dana melalui transfer ke daerah serta ke kredit program wilayah kabupaten. Atau melalui PC-PEN yang wilayah di NTB.
Di wilayah Kabupaten Bima, alokasi pagu belanja negara pada triwulan pertama dalam APBN tahun ini, sebesar Rp 691,48 miliar. Termasuk belanja pemerintah pusat, terdiri dari belanja pegawai, barang dan modal. Dikelola oleh satker-satker K/L sebesar Rp 291,99 miliar dan TKDD Rp 399,49 miliar.
Sehingga
total penyerapan belanja negara triwulan pertama mencapai 16,58 persen, atau
sebesar Rp 155,07 miliar.
"Belanja
pemerintah pusat sebanyak Rp 43,23 miliar atau 14,81 persen. TKDD sebanyak Rp 11,83 miliar
(6,24 persen)," sebutnya.
Untuk
penyaluran program KUR dan Ultra Mikro (UMi) hingga 20 April sebesar Rp 162,2
miliar. Program KUR sebanyak 285 debitur dan UMi sebanyak 5.197 debitur. Sehingga total penyaluran kedua
program ini, sebanyak Rp 47,27 miliar.
"KUR Mikro 4.234 debitur sebesar Rp 109,38 miliar dan KUR Supermikro 486 debitur sebesar Rp 4,79 miliar. Sementara untuk KUR TKI hanya 11 debitur, sebesar Rp 159,83 juta. Sedangkan penyaluran pembiayaan UMi sebesar Rp 604,02 juta dengan total debitur sebanyak 181," bebernya.
Kanwil DJPb NTB bersama KPPN Bima katanya, siap membantu Pemda Bima untuk mendorong percepatan penyaluran dana desa. Sehingga, dapat tersalurkan secara optimal dan mampu mengurangi dampak pandemi Covid-19 saat ini.
Dengan percepatan penyaluran Kepala Kanwil DJPb berharap, pemerintah desa bisa segera memanfaatkannya, untuk memulihkan ekonomi masyarakat. Seperti, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.
"BLT dana desa tersebut akan sangat membantu pemulihan ekonomi masyarakat ditingkat desa. Terutama, bagi keluarga kurang mampu yang belum memperoleh bantuan sosial dari pemerintah," harapnya. (jw/ar)
