Bima News

Selasa, 28 Oktober 2025

Wali Kota Bima Ajak Pemuda Jadi Pelopor Perubahan di Hari Sumpah Pemuda ke-97

 

Upacara
Pengibaran Bendera Merah Putih pada upacara Hari Sumpah Pemuda di halaman Kantor Wali Kota Bima, Selasa (28/10) 

bimanews.id-Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 digelar di halaman Kantor Wali Kota Bima, Selasa (28/10). Bertindak sebagai pembina upacara, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Dalam amanat tersebut, Menpora mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk terus menjaga semangat perjuangan para pendahulu. “Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama: Indonesia harus berdiri tegak, Indonesia tidak boleh kalah,” demikian kutipan pesan Menpora yang dibacakan Wali Kota Bima.

H Man sapaan akrabnya mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Ia menegaskan, pemuda masa kini bukan sekadar pelengkap sejarah, melainkan penentu sejarah berikutnya. 

“Jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal,” ucapnya.

Selain membacakan amanat Menpora, Wali Kota juga memberilan pesan khusus terkait kondisi Kota Bima yang tengah memasuki musim penghujan. Ia mengajak seluruh masyarakat, terutama para pemuda, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.

“Saya mengajak seluruh warga menjaga kebersihan lingkungan. Jangan biarkan selokan tersumbat sampah. Pemuda harus menjadi pelopor perubahan, bukan hanya di media sosial, tetapi juga di lingkungan tempat tinggalnya,” imbaunya.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kota Bima menyerahkan satu unit armada dump truck baru kepada Dinas Lingkungan Hidup dan petugas kebersihan. Penambahan armada ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengangkutan sampah dan mempercepat pelayanan publik.

“Kendaraan ini bukan sekadar alat kerja, tapi amanah. Saya harap seluruh petugas kebersihan merawatnya dengan baik dan bekerja dengan hati,” ujar Rahman.

Ia  menyampaikan apresiasi kepada para petugas kebersihan yang selama ini bekerja tanpa lelah menjaga keindahan kota. “Keringat dan ketulusan bapak-ibu semua adalah bentuk pengabdian luar biasa bagi masyarakat,” tambahnya.

Upacara peringatan Sumpah Pemuda kali ini berlangsung tertib dan penuh semangat. Komandan upacara dipercayakan kepada A. Haris, sementara perwira upacara adalah H. Mahfud. (nk) 

Kapolri: Pers Mitra Strategis Polri, Sinergi Perlu Terus Dikuatkan

Audensi
Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua PWI Pusat Akhmad Munir (kiri) 

bimanews.id-Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menerima audiensi dari Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Senin (27/10).

Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka penguatan sinergi antara Polri dan insan pers, sekaligus menjadi dukungan nyata menjelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang rencananya akan dipusatkan di Serang, Banten.

Dalam sesi audiensi, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusinya untuk mendukung penuh kerja pers yang profesional. 

"Wartawan adalah mitra strategis Polri dalam menjaga Kamtibmas, sehingga sinergi perlu terus diperkuat. Apalagi PWI dan Polri berusia sama 79 tahun. Usia yang matang sehingga harus makin kuatkan sinergi," ujar Kapolri.

*Penyelesaian Delik Pers*

Listyo juga menegaskan bahwa Polri selama ini berupaya menyelesaikan delik hukum pers melalui mekanisme Dewan Pers, dan meminta jajarannya di seluruh Indonesia untuk menaati hal tersebut.

"Selama ini kami berupaya mendindaklanjuti delik hukum pers selalu melalui mekanisme ke Dewan Pers. Dan keputusan Dewan Pers kami tindak lanjuti," tegasnya.

Kapolri secara spesifik jug menyoroti upaya perlindungan bagi jurnalis di daerah rawan.

 "Kami tengah mengkaji penanda khusus bagi rekan-rekan yang bertugas di wilayah konflik, agar aparat di lapangan dapat memberikan perlindungan sesuai prosedur," tambahnya. 

Ia juga menyambut baik rencana pelatihan bersama antara Polri dan PWI untuk meningkatkan profesionalisme dan sinergi kedua pihak.

Kapolri juga menyampaikan rasa senangnya atas bersatunya kembali PWI setelah konflik internal yang terjadi. 

"Kami jajaran di pusat maupun daerah sempat bingung menerima undangan dengan adanya dualisme kepengurusan. Kami ikut senang sekarang sudah bersatu kembali, diharapkan ke depan PWI semakin solid dan kompak," kata Kapolri.

Menyambut komitmen tersebut, Ketua Umum PWI, Akhmad Munir menyampaikan apresiasi dan mengharapkan konsistensi pelaksanaan kebijakan. 

"Kami berterima kasih atas dukungan penuh dari Bapak Kapolri. Kami menyoroti pentingnya keseragaman implementasi nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri di lapangan, terutama dalam penyelesaian sengketa pemberitaan," kata Akhmad Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara itu. 

Ia menambahkan bahwa PWI berharap HPN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat persatuan pers nasional.

Audiensi strategis ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri, antara lain Kabareskrim Polri Komjen Pol. Syahardiantono, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Komjen Pol Muh. Fadil Imran, Asisten SDM Kapolri Irjen Pol. Anwar, Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Abdul Karim, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho, serta Wakil Irwasum Polri, Irjen Pol Merdisyam.

Dari PWI Pusat, hadir mendampingi Ketua Umum, yaitu Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang, Sekretaris Dewan Penasihat, Sasongko Tedjo, dan jajaran pengurus lainnya. 

Meliputi Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto, Wakil Bendahara Umum Sumber Rajasa Ginting, Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan Dr. Ariawan, Ketua Bidang Multimedia dan IT Hilman Hidayat, Ketua Bidang Hukum Anrico Pasaribu, Direktur Satgas Anti Kekerasan, Edison Siahaan, Wakil Ketua I Departemen Hukum dan HAM Aiman Witjaksono, Wakil Ketua III Departemen Hukum dan HAM Dr. Eddy Iriawan, Ketua Departemen Hankam TNI- Polri Johnny Hardjojo, Wakil Ketua Departemen Hankam Bidang Polri Musrifah, Kepala Sekretariat PWI Wachyono serta Humas PWI, Akhmad Dani.

Pertemuan sinergi antara Polri dan PWI ini menghasilkan kesepakatan untuk terus melanjutkan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan jurnalistik, Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta Awarding lomba karya jurnalistik. 

Khusus untuk Hari Pers Nasional 2026, jajaran Polri menyatakan siap support full kegiatan, termasuk bakti sosial dan kegiatan-kegiatan puncak HPN di Serang, Banten, sebagai wujud komitmen bersama menjaga kemerdekaan pers, supremasi hukum, dan demokrasi di Indonesia. (red) 

Senin, 27 Oktober 2025

Sabtu, 25 Oktober 2025

Buka MTQ ke-XVIII, Ini Pesan Wali Kota Bima

Wali Kota
Wali Kota Bima, HA Rahman H Abidin

bimanews.id-Wali Kota Bima, H. Arahman H. Abidin bersama Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XVIII Tingkat Kota Bima Tahun 2025. Wali Kota berharap MTQ tidak sekadar kegiatan seremonial tahunan semata, tapi dapat meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an, sehingga lebih mencintai Al-Qur'an.

"Melalui MTQ ini, saya berharap dapat memberi motivasi kita semua, lebih khusus generasi kita, agar lebih mencintai dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an,” harapnya. 

Apalagi di era keterbukaan. Zaman yang serba canggih dan moderen, Wali Kota Bima  khawatir terjadinya degradasi moral, perubahan perilaku, mental, dan spiritual generasi Kota Bima. Seperti minuman keras, narkoba, judi, dan lain-lain. 

Dengan MTQ yang dilaksanakan pemerintah mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, sampai dengan tingkat Kota Bima diharapkan dapat membentengi generasi dari segala bentuk penyakit sosial, dan perbuatan-perbuatan negatif lain.

Wali Kota Bima juga berharap, akan lahir qori, qoriah, hafidz, hafidzah Kota Bima yang mumpuni, yang bisa mengharumkan nama daerah di ajang yang lebih tinggi. Baik i tingkat Propinsi, Nasional, maupun Internasional.

MTQ tingkat Kota Bima tahun ini dilaksanakan di Kelurahan Rabangodu Utara. Acara pembukaan berlangsung meriah, dan penuh khidmat. Diawali dengan menampilkan lagu-lagu qasidah yang dibawakan  DWP Dharma Wanita Persatuan Komunitas Ibu Cerdas Indonesia (KICI) Kota Bima.

Diikuti 174 orang peserta dari  5 kecamatan yang ada. MTQ akan berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 24 hingga 28 Oktober, dengan mata lomba, Tilawah, Tahfidz, dan Tafsir.

Pembukaan MTQ Ke-XVIII Tingkat Kota Bima Tahun 2025, ditandai dengan pemukulan beduk oleh Wali Kota Bima, didampingi Wakil Wali Kota Bima, dan unsur Forkopimda Kota Bima.

 Pemerintah Kota Bima berharap pelaksanaan MTQ ke-XVIII ini, dapat menguatkan nilai-nilai spiritual masyarakat Kota Bima, mempererat persaudaraan umat Islam, serta melahirkan generasi Kota Bima yang Qur’ani. (red) 


Jumat, 24 Oktober 2025

Pemerintah Kota Bima Terus Dorong Semangat Budaya Gotong Royong Bersama Masyarakat

 

Wali Kota
Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin saat gotong royong di Taman Ria, Jum'at (24/10) 

bimanews.id-Pemerintah Kota Bima rutin melaksanakan gotong royong setiap hari Jum'at. Untuk Jum'at (24/10)  dilaksanakan pada tiga lokasi strategis, yakni Kawasan Lawata (bekerja sama dengan Komunitas Relawan Rumah Zakat). Kompleks Kantor Wali Kota hingga Taman Ria, serta Lapangan PU yang menjadi lokasi pelaksanaan MTQ tingkat Kota Bima.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima Syahrial Nuryadin  mengatakan, kegiatan gotong royong ini melibatkan seluruh jajaran ASN, TNI, Polri, berbagai organisasi masyarakat, serta warga sekitar.

“Tujuan kegiatan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya menjelang berbagai agenda penting daerah,” ujarnya. 

Pemerintah Kota Bima mengajak seluruh masyarakat untuk terus menanamkan budaya gotong royong. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan dan penguatan nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. (nk)

Kamis, 23 Oktober 2025

Team PARA SINDIKAT Sebut 60 Persen Kondisi Hutan di Bima Kritis

 

Alwi
Alwi Yasin
b

imanews.id-Team PARA SINDIKAT mengaku, kawasan  hutan dibawah pengawasan Balai Kesatuan Pengawasan Hutan (BKPH) Marai Donggomasa sekitar 60 persen kondisinya kritis. Kondisi itu diperparah karena adanya pembukaan lahan baru oleh masyarakat. 

Hal itu disampaikan Koordinator SINDIKAT, M Olan Wardiansyah saat audensi dengan Pemerintah Kota Bima. Audensi itu dihadiri Asisten 1 Setda Kota Bima, H Alwi Yasin, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Maria Donggomasa, Kamis siang (23/10). 

”Sebagian besar kawasan hutan sudah beralih fungsi menjadi lahan jagung, sehingga tidak lagi dapat menyerap air," ungkap M Olan.

Pihaknya mengapresiasi program pengendalian banjir perkotaan yang sedang berlangsung saat di di Kota Bima melalui bantuan JICA dan NUFReP. Namun, kata dia, jika pada wilayah hilir sedang ditata, sementara kondisi hutan di  hulu sebagian besar kondisinya memprihatinkan.

"Bukan tidak mungkin banjir bandang 2016 silam kembali terulang jika melihat fakta saat ini. Hal ini perlu sikap dan tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum," pintanya. 

Pembangunan yang ada tidak akan berarti apa-apa, jika banjir tetap terjadi. 

Menanggapi hal itu, Asisten I Setda Kota Bima, H Alwi menyampaikan apresiasi kepada komunitas peduli lingkungan hidup serta PARA SINDIKAT yang mengutarakan kondisi hutan kita saat ini, sekaligus menyampaikan rekomendasi tentang penanganan hutan.

Alwi menegaskan, harus ada pemikiran bersama untuk merubah pola pikir masyarakat. Berubah dari tanaman jagung ke tanaman yang mampu menyerap mata air.

"Masyarakat harus diberi edukasi dan pemahaman tentang dampak dari pembukaan lahan untuk Jagung. Karena masyarakat kita selalu berpikir praktis, apa yang dikerjakan hari ini langsung ingin dapatkan hasil. Kendati dampak yang ditimbulkan sangat besar," Katanya. 

Pemerintah Kota Bima kata dia, memiliki visi yang sama yakni, mengembalikan kawasan hutan secara bertahap.

"Masalah ini akan kami diskusikan lebih lanjut dengan Forkopimda. Rekomendasi  dari PARA SINDIKAT dan Masyarakat Sipil Untuk Lingkungan Hidup akan kami atensi khusus," pungkas Alwi. (red) 

Rabu, 22 Oktober 2025

Wali Kota Ingatkan Pejabat yang Dilantik Untuk Menjaga Amanah Dengan Baik

Lantik
Wali Kota Bima menyaksikan  penandatanganan berita acara pelantikan pejabat lingkup Kota Bima, Selasa (22/10) 

bimanews.id– Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin melantik sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kota Bima. Pelantikan ini mencakup pejabat manajerial administrator eselon III sebanyak 1 orang, jabatan pengawas eselon IV sebanyak 2 orang dan s 13 orang pejabat fungsional. 

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menyampaikan pesan penting kepada seluruh pejabat yang dilantik. 

“Saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saudara kalian. Walaupun keputusan ini ada di tangan saya, ini sudah menjadi takdir,” ungkapnya. 

Dia  meminta pada para pejabat untuk memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas mereka selama lima tahun ke depan.

Setiap pejabat yang dilantik akan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu kata Haji Man, pelayanan kepada warga harus menjadi prioritas utama. 

“Berikan pelayanan terbaik. Bantu warga seperti membantu keluarga sendiri. Tanamkan dalam hati kita, bahwa kita adalah pelayan. Tuan kita adalah warga,” tegasnya.

Wali Kota juga mengingatkan agar para pejabat tidak hanya loyal kepada dirinya atau Wakil Wali Kota, tetapi loyal dalam menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat. 

“Kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jaga amanah ini dengan baik,” pesan wali kota, yang menutup sambutannya dengan harapan agar setiap pejabat yang baru dilantik bisa menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Pelantikan ini bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bima agar roda pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Dengan adanya pejabat baru yang dilantik, diharapkan pelayanan kepada warga dapat ditingkatkan, serta terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. (nk) 

Sidang Uji Materi UU Pers, PWI Minta MK Pertegas Perlindungan Wartawan

Sidang
Sidang di MK

bimanews.id- PWI Pusat menegaskan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat konstitusional dan masih sangat relevan, namun pelaksanaannya perlu diperkuat.

"Agar wartawan benar-benar terlindungi dalam menjalankan profesinya," ujar Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.

Hal itu disampaikan Akhmad Munir, saat hadir sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan uji materi Pasal 8 UU Pers di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Sidang ini merupakan kelanjutan dari permohonan yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), yang menilai bahwa ketentuan Pasal 8 tentang perlindungan hukum bagi wartawan masih multitafsir dan belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai.

Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim, Akhmad Munir menegaskan bahwa Pasal 8 UU Pers sudah memberikan dasar hukum yang jelas bagi perlindungan wartawan, tetapi implementasinya di lapangan belum optimal.

"Pasal 8 Undang-Undang Pers adalah norma fundamental yang harus dipertahankan. Namun pelaksanaannya perlu diperkuat agar wartawan memperoleh perlindungan hukum yang nyata di lapangan,” ujar Munir.

Ia menekankan bahwa perlindungan wartawan harus dimaknai sebagai kewajiban aktif negara, bukan sekadar tanggung jawab moral atau sosial.

Perlindungan itu, kata Munir, meliputi keamanan fisik, keamanan digital, serta perlindungan dari tekanan dan kriminalisasi atas karya jurnalistik yang sah.

"Ketika wartawan menghadapi ancaman atau tekanan, seharusnya ada mekanisme cepat dan jelas antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi untuk memberikan perlindungan,” tegasnya.

Tantangan: Lemahnya Koordinasi Antar-Lembaga

Menurut PWI, tantangan terbesar bukan pada teks Pasal 8 UU Pers itu sendiri, melainkan pada lemahnya koordinasi antar-lembaga dalam pelaksanaannya.

PWI menilai perlu adanya mekanisme terpadu antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi wartawan agar setiap perkara yang menyangkut kegiatan jurnalistik diselesaikan sesuai Undang-Undang Pers.

Dalam sidang tersebut, PWI Pusat juga menyerahkan keterangan tertulis resmi kepada Mahkamah Konstitusi, yang berisi enam pokok pikiran utama, yakni:

1. Pasal 8 UU Pers harus dipertahankan sebagai norma konstitusional yang menjamin kemerdekaan pers.

2. Perlindungan hukum bagi wartawan adalah kewajiban negara.

3. Perlindungan tidak berarti kekebalan hukum.

4. Koordinasi antar-lembaga perlu diperkuat agar pelaksanaan perlindungan berjalan efektif.

5. Perlindungan hukum harus mencakup aspek digital dan psikologis.

6. Negara wajib memastikan perlindungan wartawan berjalan adil dan berkelanjutan.

Ketua Umum PWI Pusat hadir bersama jajaran pengurus pusat, antara lain:

Anrico Pasaribu (Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum), Edison Siahaan (Ketua Satgas Anti Kekerasan), Baren Antoni Siagian (Komisi Hukum dan HAM), Jimmy Endey (Komisi Kajian dan Litbang), Rinto Hartoyo Agus (Ketua Seksi Hukum PWI Jaya), serta Rizal Afrizal (Komisi Pangan dan Energi).

Kehadiran delegasi lengkap tersebut menunjukkan komitmen PWI untuk memastikan posisi pers nasional tetap terlindungi secara hukum dan etika profesional.

*Komitmen PWI*

Menutup keterangannya, Akhmad Munir menyampaikan bahwa PWI Pusat akan terus memperkuat fungsi advokasi, pendidikan etika jurnalistik, dan pembinaan hukum bagi wartawan di seluruh Indonesia.

"Perlindungan wartawan bukanlah keistimewaan, tetapi mandat konstitusi. Negara harus hadir untuk memastikan kemerdekaan pers berjalan seiring dengan keadilan dan tanggung jawab,” pungkas Munir.

Sidang uji materi Pasal 8 UU Pers ini juga menghadirkan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai pihak terkait lainnya.

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan melanjutkan pemeriksaan perkara pada agenda berikutnya sebelum memasuki tahap pembacaan putusan. (red) 

Ad Placement

Kota Bima

Bima

Dompu