![]() |
| Alwi Yasin |
imanews.id-Team PARA SINDIKAT mengaku, kawasan hutan dibawah pengawasan Balai Kesatuan Pengawasan Hutan (BKPH) Marai Donggomasa sekitar 60 persen kondisinya kritis. Kondisi itu diperparah karena adanya pembukaan lahan baru oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Koordinator SINDIKAT, M Olan Wardiansyah saat audensi dengan Pemerintah Kota Bima. Audensi itu dihadiri Asisten 1 Setda Kota Bima, H Alwi Yasin, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Maria Donggomasa, Kamis siang (23/10).
”Sebagian besar kawasan hutan sudah beralih fungsi menjadi lahan jagung, sehingga tidak lagi dapat menyerap air," ungkap M Olan.
Pihaknya mengapresiasi program pengendalian banjir perkotaan yang sedang berlangsung saat di di Kota Bima melalui bantuan JICA dan NUFReP. Namun, kata dia, jika pada wilayah hilir sedang ditata, sementara kondisi hutan di hulu sebagian besar kondisinya memprihatinkan.
"Bukan tidak mungkin banjir bandang 2016 silam kembali terulang jika melihat fakta saat ini. Hal ini perlu sikap dan tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum," pintanya.
Pembangunan yang ada tidak akan berarti apa-apa, jika banjir tetap terjadi.
Menanggapi hal itu, Asisten I Setda Kota Bima, H Alwi menyampaikan apresiasi kepada komunitas peduli lingkungan hidup serta PARA SINDIKAT yang mengutarakan kondisi hutan kita saat ini, sekaligus menyampaikan rekomendasi tentang penanganan hutan.
Alwi menegaskan, harus ada pemikiran bersama untuk merubah pola pikir masyarakat. Berubah dari tanaman jagung ke tanaman yang mampu menyerap mata air.
"Masyarakat harus diberi edukasi dan pemahaman tentang dampak dari pembukaan lahan untuk Jagung. Karena masyarakat kita selalu berpikir praktis, apa yang dikerjakan hari ini langsung ingin dapatkan hasil. Kendati dampak yang ditimbulkan sangat besar," Katanya.
Pemerintah Kota Bima kata dia, memiliki visi yang sama yakni, mengembalikan kawasan hutan secara bertahap.
"Masalah ini akan kami diskusikan lebih lanjut dengan Forkopimda. Rekomendasi dari PARA SINDIKAT dan Masyarakat Sipil Untuk Lingkungan Hidup akan kami atensi khusus," pungkas Alwi. (red)


