Alfian Harap Pejabat JPT Dilantik Berdasarkan Nilai Tertinggi
Alfian Indrawirawan |
Alfian Indrawirawan |
Sekretaris Daerah Kota Bima, H Mukhtar memimpin rapat bahasan dan pengesahan hasil penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan produksi di Hotel Marina Inn, Kamis (11/7) |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima memberi keyakinan bahwa pembangunan Kampus IAIN Bima akan segera terwujud. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Mukhtar saat menghadiri rapat pembahasan dan pengesahan hasil penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) kelompok hutan kota Donggomasa (RTK.67), Kamis (11/7).
Rapat yang berlangsung di Marina Inn Hotel itu kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, Kepala Dinas LHK Provinsi NTB, DLH Kota Bima, Ketua dan Panitia pembangunan IAIN Bima, Kepala BPN Kota Bima, Kepala KPH Maria Donggomasa, Camat Rasanae Timur dan Lurah se Kecamatan Rasanae Timur.
Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Mukhtar menyampaikan, Pemerintah Kota Bima merespon, menyambut baik dan mengapresiasi kerja panitia tapal batas lahan pembangunan IAIN Bima dan dinas LHK Provinsi NTB yang sampai saat ini masih terus bekerja keras.
Dia berharap dengan komitmen bersama ini, maka izin pendirian IAIN Bima bisa selesai Agustus tahun ini. Sehingga katanya, pada APBN tahun depan dapat diusulkan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan Kampus IAIN Bima.
"Kita terus berpacu dengan waktu. Teman-teman panitia tidak ada istirahat, mudah-mudahan kita dapat terus berkomitmen sehingga keinginan masyarakat Kota Bima pada kampus IAIN Bima dapat terwujud, " harapnya.
Ia mengaku, banyak masyarakat yang ragu soal rencana pembangunan Kampus IAIN Bima. Namun, setelah dilakukan penataan batas area kawasan hutan, respon masyarakat sangat antusias.
"InsyaAllah Kampus IAIN Bima yang kita cita-citakan akan segera diwujudkan, " optimisnya. (red)
Sekda Kota Bima, H Mukhtar foto bersama dengan rombongan mahasiswa KKN Unram depan Kantor Wali Kota Bima, Rabu (3/7) |
bimanews.id-77 orang mahasiswa Universitas Mataram (Unram) melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kota Bima. Kehadiran rombongan mahasiswa diterima Sekretarias Daerah Kota Bima, H. Mukhtar, Rabu (3/7).
77 orang mahasiswa KKN tersebut diterima di Aula Kantor Wali Kota Bima, dihadiri Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima, 8 Lurah lokasi KKN, Perwakilan Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Ir. A Farid Hemon, M.Sc dan Dr. Rosmaliati, ST, MT.
KKN Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bertujuan dalam rangka menggali potensi kelurahan melalui KKN pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan untuk membangkitkan ekonomi kreatif, ekonomi biru, ekonomi hijau dan kesehatan mandiri di tengah masyarakat.
Dari 41 kelurahan se Kota Bima, hanya 8 kelurahan yang dipilih oleh Universitas Mataram untuk mengembangkan pengetahuan mahasiswa. Yakni, Kelurahan Lewirato dengan bentuk kelurahan digital. Kelurahan Tanjung dengan bentuk hukum, sosiologi dan humaniora. Kelurahan Rabangodu Utara dengan bentuk kelurahan sehat.
Kelurahan Dara dengan bentuk kelurahan tangguh bencana. Kelurahan Kolo dengan wisata zero waste. Kelurahan Ntobo dengan bentuk kelurahan primer. Kelurahan Ule dengan bentuk mandiri dan energi dan Kelurahan Dodu dengan bentuk pertanian maju berkelanjutan.
Mengawali sambutan penerimaannya, Sekda Kota Bima, H. Mukhtar menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada civitas Universitas Mataram, telah memilih Kota Bima untuk menjadi lokasi KKN pemberdayaan masyarakat kelurahan periode Juni sampai dengan Agustus 2024.
"Senang sekali rasanya seperti sedang berada di Unram, saya salah satu alumni Unram, begitu bangga ditawarkan Rektor Unram bahwa mahasiswanya tahun 2024 akan KKN di Kota Bima," ujarnya.
H. Mukhtar berharap kepada lurah-lurah untuk menjaga seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di kelurahan masing-masing. Jalur koordinasinya langsung melalui kepala bagian Pemerintahan Setda Kota Bima.
"Jaga anak-anak, bimbing mereka seperti anak sendiri, dan lebih penting lagi bina mereka untuk mengenali potensi, budaya dan karakter kelurahan masing-masing", ucapnya.
"Atas nama Pemerintah Kota Bima menyampaikan selamat datang kepada seluruh rombongan mahasiswa KKN Unram, semoga betah selama KKN di Kota Bima selama 50 hari kedepan,". Pungkasnya. (red)
Pj Wali Kota Bima, HM Rum menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Menteri PAN-RB di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Senin (24/6) |
bimanews.id-Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum didampingi Kepala DPMPTSP menghadiri acara peresmian bersama Mal Pelayanan Publik (MPP) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel. Senin (24/6).
Sebanyak 15 MPP yang diresmikan secara serentak oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, salah satunya di Kota Bima.
Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum menyampaikan, dengan telah diresmikannya MPP ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Bima mengurus segala jenis perijinan. Hal ini tentu akan berdampak terhadap meningkatnya pertumbuhan perekonomian di segala sektor di Kota Bima.
Mohammad Rum berharap MPP dapat menjadi pusat layanan terpadu bagi masyarakat. Dimana mereka dapat mengurus berbagai dokumen penting seperti KTP, akta kelahiran, izin usaha, dan lain-lain dengan lebih mudah dan efisien.
"Kehadiran MPP Ini dapat mengurangi pelayanan birokrasi yang selama ini sedikit susah, makan waktu, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik," ujar Mohammad Rum saat mengikuti peresmian 15 MPP se Indonesia di Jakarta.
"MPP Kota Bima ini ketiga di provinsi NTB, setelah Lombok Tengah dan Mataram". pungkasnya. (red)
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima mendapat bantuan 22 Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari PT sarana Multi Griya Finansial (SMF). Bantuan itu untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim pada dua kelurahan masuk lokus wilayah kumuh yakni, Paruga dan Rabadompu Barat.
Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di Kota Bima terus dilakukan, salah satunya dengan mengupayakan perbaikan rumah bagi masyarakat kurang mampu.
Hal itu disampaikan M Rum saat menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerjasama program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh dan pengentasan kemiskinan ekstrim Kota Bima bersama Grha PT. SMF. Penandatanganan itu bertempat di Graha SMF Jl. Panglima Polim I No. 1, Jakarta Selatan, Kamis (20/6).
"Alhamdulillah, sebanyak 22 unit berhasil kita dapatkan, ini suatu keberkahan bagi masyarakat Kota Bima," ujar M Rum.
Bantuan 22 unit rumah tidak layak huni ini tersebar di 2 kelurahan yang masuk dalam lokus wilayah kumuh. Yakni, di Kelurahan Paruga dan Rabadompu Barat.
Dengan bantuan dari PT. Sarana Multi Griya Finansial (SMF) ini dan Kementerian PUPR sebagai konsultan teknisnya semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Terima kasih kepada PT. Sarana Multi Griya Finansial (SMF), Kementerian PUPR dan teman-teman dari Dinas Perkim Kota Bima atas kerja kerasnya. Mari bersama wujudkan Kota Bima yang baru, maju dan mandiri," sebutnya. (red)
Sekda Kota Bima, H Mukhtar meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (19/6) |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Rabu (19/6). Kehadiran MPP ini untuk memberikan akses pelayanan publik dan mendorong kemudahan dalam aktivitas usaha dan investasi di daerah.
Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, H. Mahfud mengatakan, pelayanan pada MPP tidak hanya mudah, tetapi juga satu tempat. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi lakukan mobilitas yang melelahkan.
"Hanya dengan mendatangi MPP, maka berbagai pelayanan perizinan akan diperoleh dengan mudah," katanya.
MPP kata H Mahfud hadir sebagai upaya Pemerintah Kota Bima dalam mendorong tata kelola pemerintah menuju ke arah yang lebih baik. Untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Diharapkan seluruh instansi vertikan dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah instansi yang tergabung dalam MPP yaitu ; DPMPTSP, Dinas DUKCAPIL, Dinas Pariwisata, BPKAD, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Pajak, BPN, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, BPOM, Dinas Koperindag dan Samsat Mobile. Dengan 93 jenis pelayanan. (red)
Kepala Rutan Kelas IIb Bima menyaksikan penyembelihan hewan qurban usai salat idul adha, Senin (17/6)
Kapolres Bima Kota, AKBP Yudha Pranata menyerahkan daging qurban kepada warga yang berhak menerima, Senin (17/6) |
Pj. Wali Kota Bima, H Mohammad Rum |
bimanews.id-Pj. Wali Kota Bima, H Mohammad Rum menegaskan tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi. Hal itu dikatakannya, ketika menghadiri acara Pelantikan dan Rapat Kerja Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima Periode 2024-2025 di Paruga Nae Convention Hall, Jum'at (14/6).
Selama ini kata HM Rum mengaku, civitas akademika Universitas Muhammadiyah Bima telah memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan Kota Bima. Sinergi antara pemerintah dan akademisi sangat penting untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan bagi tantangan yang dihadapi kota.
"Kami sangat menghargai eksistensi dan kontribusi mahasiswa serta civitas akademika dalam pembangunan Kota Bima. Kerja sama ini sangat penting untuk mewujudkan Kota Bima yang beradab dan modern," katanya.
Diakui, Kota Bima telah membangun komunikasi dan kerjasama yang erat dengan seluruh perguruan tinggi di Bima. Langkah ini diambil sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan berbasis kelurahan melalui konsep "One Village One Product" (OVOP).
Konsep ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh kelurahan di Kota Bima.
Selain itu, H. Mohammad Rum berkomitmen, memberikan dukungan penuh terhadap penelitian, riset, dan inovasi yang dilakukan pihak kampus dan mahasiswa. Siap memberikan support yang diperlukan untuk kegiatan akademik yang secara langsung mengarah pada pengembangan potensi masyarakat di setiap kelurahan.
“Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi penelitian, riset, dan inovasi yang dilakukan pihak kampus dan mahasiswa. Kami ingin memastikan bahwa semua upaya pengembangan potensi masyarakat di setiap kelurahan dapat terwujud dengan baik,” tambahnya.
H. Mohammad Rum juga menekankan, kerjasama ini bukan hanya sebatas formalitas, melainkan bentuk sinergi nyata untuk menciptakan solusi inovatif bagi tantangan yang dihadapi Kota Bima.
Tema acara "IMM Inklusif; Modernisasi Gerakan, Wujudkan Kota Bima Beradab" sangat relevan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bima. H. Mohammad Rum berharap bahwa pelantikan dan rapat kerja ini akan menjadi momentum untuk menguatkan semangat inklusivitas dan modernisasi dalam gerakan mahasiswa, yang pada akhirnya akan berkontribusi positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Bima. (red)
Inilah Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bima yang akan dilaunching tanggal 26 Juni 2024 mendatang. |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima mulai memberlakukan Mall Pelayanan Publik (MPP). Mengintegrasikan seluruh pelayanan publik secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamaman, dan keamanan pelayanan bagi masyarakat.
Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, H. Mahfud mengatakan, pemerintah Kota Bima dalam waktu dekat akan mengoperasikan Mall Pelayanan Publik. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik.
Mall pelayanan publik yang terintegrasi ini untuk mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang ingin memperoleh izin usaha dan investasi secara cepat dan mudah.
"Insya Allah dalam waktu dekat, MPP Kota Bima akan diresmikan, kalau tidak ada hambatan akan dilaunching pada 26 Juni 2024, tempatnya di sebelah selatan Hotel Marina Inn," sebut H. Mahfud.
Pada MPP ini nanti sebutnya, akan diisi semua organisasi perangkat daerah. Meliputi Dinas Dukcapil, Diskoperindag, Dikes, Perkim, PUPR, Perizinan, Pertanian, Dinsos, dan dinas atau badan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
"Ini semua sebagai wujud ikhtiar Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum mempermudah dan meningkatkan nilai investasi di Kota Bima, hingga berdampak positif bagi kemajuan pembangunan daerah," ujarnya.
Mal Pelayanan Publik Kota Bima ini nantinya, mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.
"Semua layanan publik dibuka satu pintu pada kantor MPP Kota Bima," pungkasnya. (red)
bimanews.id-Untuk meningkatkan kapabilitas dan peran serta masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Hotel Marina Inn, Selasa (28/5)
Program keluarga berintegritas ini menyasar para pejabat atau Pimpinan OPD di Kabupaten dan Kota Bima beserta pasangan (istri). Sehingga diharapkan dapat menyebarluaskan tentang pentingnya nilai-nilai integritas untuk diimplementasikan di lingkungan keluarga, lingkungan kerja ataupun lingkungan yang lebih luas lagi.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bima H. Mohammad Rum mengapresiasi kegiatan Bimtek karena Kabupaten dan Kota Bima terpilih sebagai salah satu lokasi kegiatan. Hal ini tentu menjadi sebuah kebanggan bagi Pemerintah Kota Bima agar dapat belajar tentang nilai-nilai anti korupsi.
"Diharapkan Kepala OPD dan pasangan mampu memanfaatkan Bimtek ini sebaik-baiknya, " ajak H Rum.
Dengan Bimtek ini, diharapkan Pimpinan OPD dapat menjadi elemen penting dalam membangun karakter individu yang antikorupsi. Mampu mencegah seseorang untuk mau dan mampu melakukan korupsi.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat, Brigjen Pol. Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi mengatakan KPK hadir untuk mengingatkan kepada masyarakat.
Menurutnya masyarakat adalah korban tindakan korupsi, tetapi masyarakat juga bisa menjadi pelaku tindakan korupsi. Oleh karena itu, agar hal ini tidak terjadi, maka masyarakat juga memiliki andil untuk mencegah tindakan antikorupsi dimulai dari lingkungan keluarga.
Kumbul menyampaikan, ada 6 hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu; Memiliki iman yang kuat. Memiliki komitmen dengan ajaran agama dan aturan. Konsisten. Rela berkorban.Tahan terhadap godaan, serta Membutuhkan dukungan orang lain untuk saling mengingatkan.
Ia juga menyampaikan 3 stategi pemberantasan korupsi yaitu dari segi pendidikan yang dapat membangun nilai individu itu sendiri. Kedua, pencegahan yang dapat memberpaiki sisten dan terakhir penegakan hukum sehingga memiliki efek jera bagi pelaku korupsi.
Terakhir, Ia mengajak seluruh pimpinan OPD yang hadir untuk menjaga Dana Mbojo agar tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi. (red)
Sekda Kota Bima, H Muhtar saat memimpin rapat evaluasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan non ASN lingkup Kota Bima bersama BPJS Ketenagakerjaan, Senin (6/5) |
bimanews.id-Kabar gembira bagi tenaga non ASN di Kota Bima. Mulai tahun 2024 ini akan mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan, termasuk bagi guru ngaji dan RT/RW.
Hal itu disampaikan Sekda Kota Bima, H. Mukhtar saat memimpin rapat evaluasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan non ASN lingkup Kota Bima bersama BPJS Ketenagakerjaan, Senin (6/5).
"Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga non ASN dan guru ngaji diberlakukan sama per tanggal 5 awal bulan seperti pembayaran iuran BPJS Kesehehatan," terang Sekda H. Mukhtar.
Berdasarkan usulan pemerintah Kota Bima tahun 2023, perlindungan bagi tenaga kerja non ASN, perangkat RT/RW sebanyak 3.219 orang dan guru ngaji 300 orang. Juga perlindungan bagi pekerja rentan seperti, pedagang, petani, nelayan dan lainnya sebanyak 2000 orang. Iuran bersumber dari alokasi DBH-CHT.
Sebelumnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima, Erlangga Priadi Jomantara menyampaikan, kesejahteraan tenaga non ASN lingkup Pemkot Bima maupun pekerja rentan untuk tahun 2024 melalui rapat evaluasi ini disepakati kerjasama lanjutan.
Angga sapaan akrabnya menyebut, pihaknya menyambut baik semangat pemerintah Kota Bima memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja non ASN, guru ngaji maupun pekerja rentan lainnya.
"Hal ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Permendagri tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja rentan, khususnya di Kota Bima," ucapnya.
Upaya ini sebagai turunan dari peraturan pemerintah tentang penghapusan kemiskinan ekstrim, sehingga pemerintah daerah dapat memperhatikan jaminan sosial bagi pekerja rentan agar tidak menciptakan keluarga miskin baru.
"Atas nama BPJS Ketenagakerjaan kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pemkot Bima, perhatian ini sungguh luar biasa, semoga masuk nominasi dari kementerian Ketenagakerjaan," pungkasnya.(red)
Sekda Kota Bima, H Muhtar bersama Perwakilan Kepala Kantor Regional X BKN foto bersama dengan PPPK Kota Bima, usai dilantik, Selasa (2/4) |
bimanews.id-Sebanyak 612 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bima formasi tahun 2023, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Mukhtar. Pelantikan itu berlangsung di Pelataran Kantor Wali Kota Bima, Selasa, (2/4).
Sekda H. Mukhtar berharap, PPPK yang sudah resmi diangkat untuk terus meningkatkan kinerja. Memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
"Sebagai ASN, PPPK untuk disiplin dan bekerja dengan penuh tanggung jawab," jelasnya.
Perwakilan Kepala Kantor Regional X BKN, Ade Judi Basma Hantana selaku Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun mengatakan, pengambilan sumpah ini bukan akhir dari siklus PPPK, melainkan awal untuk bekerja dengan baik. Saling mendukung untuk menghasilkan kinerja terbaik, serta memberikan pelayanan terbaik di Kota Bima.
"Marilah kita melaksanakan tugas dengan penuh intergritas dan profesionalisme. Dalam manajemen PPPK, pengembangan kompetensi, PPPK juga memiliki hak," tuturnya.
Sementara, Kepala Taspen Cabang Mataram, Firson Arya Iskandar menjelaskan hak-hak PPPK. Diantaranya, mendapatkan masa kerja sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jaminan hari tua. Jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kematian serta diupayakan untuk memiliki jaminan pensiun yang akan dipotong dari gaji setiap pegawai.
Kepala BKPSDM Kota Bima, A. Wahid dalam laporannya menyampaikan, PPPK yang dilantik ini adalah formasi tahun 2023 sebanyak 613 orang. Mamun yang melakukan verifikasi ulang sebanyak 612. (red)
Asisten I Setda Kota Bima, Alwi Yasin membuka pasar ramadhan bertempat di Pasar Ama Hami Kota Bima, Mingu (31/3) |
bimanews.id-Telah menjadi agenda
tahunan, sepekan menjelang lebaran Pemerintah Kota Bima menggelar pasar
ramadhan. Menyediakan barang kebutuhan masyarakat dalam menyambut lebaran.
Pasar
lebaran tahun 1445 Hijriyah ini bertempat di Pasar Ama Hami, dibuka Asisten I
Setda Kota Bima, Alwi Yasin didampingi Kepala Dinas Koperindag, H Tafsir HA
Majid, Minggu (31/3).
‘’Pasar
lebaran rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Bima, menyediakan
barang kebutuhan warga menyambut lebaran, sekaligus mendukung Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bima,’’ kata Alwi Yasin.
Dikatakan,
Pasar Ramadhan sebagai sarana untuk memperkuat ekonomi lokal. Sebagai wadah
bagi para pedagang UMKM memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan
menjelang lebaran.
Diharapkan
pemerintah daerah, UMKM dan masyarakat menjalin kerjasama dengan baik
dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
“Saya
senang para pedagang dan pengunjung yang hadir menyambut baik kegiatan ini.
Kita berharap pasar Ramadhan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi dan
menciptkan manfaat yang nyata bagi seluruh komunitas di Kota Bima,” harapnya. (red)
Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum saat mengikuti Rakor dengan Kemendagri secara daring, Rabu (27/3) |
bimanews.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan,
Pj. Kepala daerah jika ingin mencalonkan diri pada Pilkada 2024 harus
mengundurkan diri, termasuk anggota DPR/DPRD. Hal itu ditegaskannya, saat
memimpin koordinasi menyongsong Pemilukada 2024bersama seluruh kepala daerah,
penjabat kepala daerah provinsi maupun kabupaten dan kota seluruh Indonesia,
Rabu (27/3).
Karena
itu kata Tito, penjabat kepala daerah harus dapat menjadi role model bagi para
kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.
Tito menegaskan, masa jabatan penjabat kepala daerah berlaku
hanya 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau
berbeda berdasarkan hasil evaluasi, baik dari pihak yang mengusulkan maupun
dari pihak yang memutuskan (Presiden/Mendagri).
“Karena
tanpa sadar, di pundak para penjabat kepala daerah merupakan cerminan wajah
Presiden maupun Mendagri yang menugaskan,” kata Tito saat memimpin rapat.
Untuk
itu diharapkan para penjabat kepala daerah agar betul-betul menjalankan
tugasnya dengan baik. Karena penjabat kepala daerah hanya mengisi kekosongan
pemerintahan tanpa mengurangi ketegasannya sebagai pemimpin, agar roda
pembangunan berjalan dan layanan publik berjalan dengan semestinya.
“Penjabat
kepala daerah harus dapat menjadi role model bagi para kepala daerah hasil
pilkada serentak 2024 nantinya yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024,”
ujar Tito.
Diakhir
arahannya, Mendagri berharap kepada seluruh kepala daerah agar benar-benar
memastikan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik,
memastikan dana hibah kepada penyelenggara Pilkada termasuk keamanan agar
dicairkan, menjaga ketersediaan dan harga pangan stabil, menekan laju inflasi agar
tetap terkendali serta memastikan arus mudik dan arus balik tidak ada hambatan.
“Yang
paling penting, pastikan pemilu Pilkada 2024 berjalan dengan baik, dana hibah
pemilu pastikan cair, pastikan harga pangan stabil jelang lebaran, menekan laju
inflasi agar terkendali, memastikan arus mudik dan arus balik, baik jalur
darat, udara maupun laut aman dan nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya.
Rakor itu diikuti Pj. Wali Kota Bima H. Mohammad Rum di Kota
Mataram. Sementara di tempat terpisah, Sekda Kota Bima didampingi Kabag
Pemerintahan Setda Kota Bima, Bappeda Kota Bima dan Kepala Kesbangpol Kota Bima
mengikuti di Ruang Rapat Wali Kota melalui daring.(red)
bimanews.id-Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB memberikan
edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas di Kota Bima, Selasa (26/3).
Kegiatan itu dihadiri Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy dan Asisten I Setda Kota
Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.AP.
Kepala
OJK NTB, Rico Rinaldy menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan
edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas di Kota Bima. Menurutnya, inklusi
keuangan adalah hak bagi semua individu, tanpa terkecuali.
“Kami harap kegiatan ini menjadi titik awal dari upaya
berkelanjutan dalam meningkatkan literasi dan pemahaman keuangan di kalangan
penyandang disabilitas. Supaya mereka lebih mandiri dalam mengelola keuangan
pribadi dan mengakses layanan keuangan yang dibutuhkan,” katanya.
Dengan
kolaborasi berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga
swadaya masyarakat, dapat terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang
inklusif dan ramah bagi semua warga. Termasuk disabilitas, dalam mengakses
layanan keuangan serta mengembangkan potensi diri dalam menunjang geliat
ekonomi keluarga sebagai pelaku usaha kreatif baru. OJK NTB akan terus hadir memberikan
kemudahan akses permodalan bagi penyandang disabilitas.
Diakhir
sambutannya , Kepala OJK menggambarkan, terdapat berbagai materi edukasi
keuangan bagi penyandang disabilitas mencakup dasar-dasar manajemen keuangan,
literasi perbankan, perlindungan keuangan, perencanaan masa depan, teknologi
keuangan, dan hak-hak keuangan. Tujuannya, memberikan pemahaman tentang
pengelolaan uang, produk perbankan, perlindungan finansial, investasi,
teknologi keuangan, serta hak-hak sebagai konsumen keuangan.
“Materi
ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan yang dimiliki penyandang
disabilitas,” tutup Rico Rinaldy.
Pemerintah Kota Bima mengapresiasi kegiatan yang digelar di
Paruga Nae Convention Hall. Asisten I Setda Kota Bima, H. Alwi Yasin memberikan
dukungan penuh terhadap upaya meningkatkan literasi keuangan bagi penyandang
disabilitas.
Dalam
acara tersebut, H. Alwi Yasin memberikan inspirasi serta dorongan semangat
kepada para peserta untuk lebih memahami pentingnya manajemen keuangan dalam
kehidupan sehari-hari.
Ia juga menekankan pentingnya inklusi keuangan bagi semua
lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa
mereka memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan yang diperlukan.
Acara
tersebut menjadi momentum penting dalam
upaya memperkuat kesadaran akan pentingnya literasi keuangan serta meningkatkan
aksesibilitas layanan keuangan bagi seluruh warga Kota Bima, termasuk mereka
yang memiliki disabilitas.
“Dengan
kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi pusat literasi dan inklusi keuangan
sehingga masyarakat memperoleh akses keuangan yang lebih mudah serta melindungi
masyarakat dari berbagai produk investasi dan keuangan ilegal yang berpotensi
merugikan masyarakat,” ungkap H. Alwi Yasin. (red)
Ad Placement
Subscribe di situs ini untuk mendapatkan update berita terbaru