Bima News: Kota Bima
Tampilkan postingan dengan label Kota Bima. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kota Bima. Tampilkan semua postingan

Jumat, 12 Juli 2024

Alfian Harap Pejabat JPT Dilantik Berdasarkan Nilai Tertinggi

Alfian
Alfian Indrawirawan

bimanews.id-Beberapa waktu lalu Pemerintah Kota Bima menyeleksi pejabat untuk eselon II. Hasil JPT untuk posisi sekretaris dewan  ada tiga nama yang mengerucut.

Tiga nama adalah Kabid Perizinan DPMPTS-SP, H Ahmad dengan skor 3,29, Camat Asakota, Drs Is Fahmi dengan scor 3,16 dan Sekretaris DKP, H Juwaid dengan scor 2,83.

Kendati tiga nama tersebut sudah terpublikasi, namun siapa yang akan menduduki posisi sekretaris dewan masih tanda tanya. Sebab, berlum ada Penjabat (Pj) Wali Kota Bima yang akan melantik. 

Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan berharap, Pj Wali Kota Bima yang baru nanti melantik pejabat yang mendapat nilai tertinggi pada seleksi beberapa waktu lalu. 

"Untuk mendukung kualitas SDM pejabat di lingkup pemerintahan kota, saya meminta Pj yang baru nanti melantik pejabat dengan nilai tertingg,"  harapnya, Jumat (12/7). 

Hal itu katanya, untuk kemajuan daerah. Sebab, untuk mewujudkan itu diperlukan SDM yang unggul. Apalagi di era  revolusi industri 4.0 dengan segala perubahan yang begitu cepat dan persaingan global yang kompetitif. 

"Jika tidak didukung SDM berkualitas dan hanya berdasarkan kedekatan, jangan harap pemerintah kota bisa beradaptasi dengan perubahan global," tegas Ketua Askot PSSI Kota Bima ini.

Perubahan global saat ini begitu cepat ini sangat berkaitan erat dengan kemajuan satu daerah. Untuk mengejar itu tentunya dibutuhkan pejabat yang cakap. Harapannya pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan warga dapat terwujud.

" Banyak ASN potensial tidak mendapat jabatan, karena pola pemberian jabatan mengacu pada kedekatan dan pertimbangan subyektifitas," pungkasnya. (nk)

Kamis, 11 Juli 2024

Sekda Yakinkan Pembangunan Kampus IAIN Bima Akan Segera Terwujud

 

Sekda
Sekretaris Daerah Kota Bima, H Mukhtar memimpin rapat bahasan dan pengesahan hasil penataan batas areal persetujuan pelepasan  kawasan hutan produksi di Hotel Marina Inn, Kamis (11/7)

bimanews.id-Pemerintah Kota Bima memberi keyakinan bahwa pembangunan Kampus IAIN Bima akan segera terwujud. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Mukhtar saat menghadiri rapat pembahasan dan pengesahan hasil penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) kelompok hutan kota Donggomasa (RTK.67),  Kamis (11/7).

Rapat yang berlangsung di Marina Inn Hotel itu kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, Kepala Dinas LHK Provinsi NTB, DLH Kota Bima, Ketua dan Panitia pembangunan IAIN Bima, Kepala BPN Kota Bima, Kepala KPH Maria Donggomasa, Camat Rasanae Timur dan Lurah se Kecamatan Rasanae Timur.

Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Mukhtar menyampaikan, Pemerintah Kota Bima merespon, menyambut baik dan mengapresiasi kerja panitia tapal batas lahan pembangunan IAIN Bima dan dinas LHK Provinsi NTB yang sampai saat ini masih terus bekerja keras.

Dia berharap dengan komitmen bersama ini, maka izin pendirian IAIN Bima bisa selesai Agustus tahun ini. Sehingga katanya,  pada APBN tahun depan dapat diusulkan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan Kampus IAIN Bima.

"Kita terus berpacu dengan waktu. Teman-teman panitia tidak ada istirahat, mudah-mudahan kita dapat terus berkomitmen sehingga keinginan masyarakat Kota Bima pada kampus IAIN Bima dapat terwujud, " harapnya.

Ia mengaku, banyak masyarakat yang ragu soal rencana pembangunan Kampus IAIN Bima. Namun, setelah dilakukan penataan batas area kawasan hutan, respon masyarakat sangat antusias.

"InsyaAllah Kampus IAIN Bima yang kita cita-citakan akan segera diwujudkan, " optimisnya. (red)

Rabu, 03 Juli 2024

77 Mahasiswa Universitas Mataram KKN Di Kota Bima

 KKN
Sekda Kota Bima, H Mukhtar foto bersama dengan rombongan mahasiswa KKN Unram depan Kantor Wali Kota Bima, Rabu (3/7)

bimanews.id-77 orang mahasiswa Universitas Mataram (Unram) melaksanakan Kuliah Kerja Nyata  (KKN) di Kota Bima. Kehadiran rombongan mahasiswa  diterima Sekretarias Daerah Kota Bima, H. Mukhtar, Rabu (3/7).

77 orang mahasiswa KKN tersebut diterima di Aula Kantor Wali Kota Bima, dihadiri  Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima, 8 Lurah lokasi KKN, Perwakilan Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Ir. A Farid Hemon, M.Sc dan Dr. Rosmaliati, ST, MT.

KKN Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bertujuan dalam rangka menggali potensi kelurahan melalui KKN pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan untuk membangkitkan ekonomi kreatif, ekonomi biru, ekonomi hijau dan kesehatan mandiri di tengah masyarakat.

Dari 41 kelurahan se Kota Bima, hanya 8 kelurahan yang dipilih oleh Universitas Mataram untuk mengembangkan pengetahuan mahasiswa. Yakni,   Kelurahan Lewirato dengan bentuk kelurahan digital. Kelurahan Tanjung dengan bentuk hukum, sosiologi dan humaniora. Kelurahan Rabangodu Utara dengan bentuk kelurahan sehat. 

Kelurahan Dara dengan bentuk kelurahan tangguh bencana. Kelurahan Kolo dengan wisata zero waste. Kelurahan Ntobo dengan bentuk kelurahan primer. Kelurahan Ule dengan bentuk mandiri dan energi dan Kelurahan Dodu dengan bentuk pertanian maju berkelanjutan.

Mengawali sambutan penerimaannya, Sekda Kota Bima, H. Mukhtar menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada civitas Universitas Mataram, telah  memilih Kota Bima untuk menjadi lokasi KKN pemberdayaan masyarakat kelurahan periode Juni sampai dengan Agustus 2024.

"Senang sekali rasanya seperti sedang berada di Unram, saya salah satu alumni Unram, begitu bangga ditawarkan Rektor Unram bahwa mahasiswanya tahun 2024 akan KKN di Kota Bima," ujarnya.

H. Mukhtar berharap kepada lurah-lurah untuk menjaga seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di kelurahan masing-masing. Jalur koordinasinya langsung melalui kepala bagian Pemerintahan Setda Kota Bima.

"Jaga anak-anak, bimbing mereka seperti anak sendiri, dan lebih penting lagi bina mereka untuk mengenali potensi, budaya dan karakter kelurahan masing-masing", ucapnya.

"Atas nama Pemerintah Kota Bima menyampaikan selamat datang kepada seluruh rombongan mahasiswa KKN Unram, semoga betah selama KKN di Kota Bima selama 50 hari kedepan,". Pungkasnya. (red)

Senin, 24 Juni 2024

Menteri PAN-RB Resmikan 15 MPP Se Indonesia, Di NTB Hanya Ada Tiga

Peresmian
Pj Wali Kota Bima, HM Rum menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Menteri PAN-RB di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Senin (24/6)

bimanews.id-Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum didampingi Kepala DPMPTSP menghadiri acara peresmian bersama Mal Pelayanan Publik (MPP) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel. Senin (24/6).

Sebanyak 15 MPP yang diresmikan secara serentak oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, salah satunya di Kota Bima.

Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum menyampaikan, dengan telah diresmikannya MPP ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Bima mengurus segala jenis perijinan. Hal ini tentu  akan  berdampak terhadap meningkatnya pertumbuhan perekonomian di segala sektor  di Kota Bima.

Mohammad Rum berharap MPP dapat menjadi pusat layanan terpadu bagi masyarakat. Dimana mereka dapat mengurus berbagai dokumen penting seperti KTP, akta kelahiran, izin usaha, dan lain-lain dengan lebih mudah dan efisien.

"Kehadiran MPP Ini dapat mengurangi pelayanan birokrasi yang selama ini sedikit susah, makan waktu, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik," ujar Mohammad Rum saat mengikuti peresmian 15 MPP se Indonesia di Jakarta.

"MPP Kota Bima ini ketiga di provinsi NTB, setelah Lombok Tengah dan Mataram". pungkasnya. (red)





Jumat, 21 Juni 2024

Bantuan 22 Unit RTLH Untuk Warga Paruga Dan Rabadompu Barat

 

Foto
Pj. Wali Kota Bima, H Mohammad Rum foto bersama usai penandatanganan perjanjian kerjasama program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh dan pengentasan kemiskinan ekstrim Kota Bima bersama Grha PT. SMF, Kamis (20/6)

bimanews.id-Pemerintah Kota Bima mendapat bantuan 22 Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari PT sarana Multi Griya Finansial (SMF). Bantuan itu untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim pada dua kelurahan masuk lokus wilayah kumuh yakni, Paruga dan Rabadompu Barat.

Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum mengatakan,  upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di Kota Bima terus dilakukan, salah satunya dengan mengupayakan perbaikan rumah bagi masyarakat kurang mampu. 

Hal itu disampaikan M Rum saat menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerjasama program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh dan pengentasan kemiskinan ekstrim Kota Bima bersama Grha PT. SMF. Penandatanganan itu  bertempat di Graha SMF Jl. Panglima Polim I No. 1, Jakarta Selatan, Kamis (20/6).

"Alhamdulillah, sebanyak 22 unit berhasil kita dapatkan, ini suatu keberkahan bagi masyarakat Kota Bima," ujar M Rum.

Bantuan 22 unit rumah tidak layak huni ini tersebar di 2 kelurahan yang masuk dalam lokus wilayah kumuh. Yakni, di Kelurahan Paruga dan Rabadompu Barat.

Dengan bantuan dari PT. Sarana Multi Griya Finansial (SMF) ini dan Kementerian PUPR sebagai konsultan teknisnya semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Terima kasih kepada PT. Sarana Multi Griya Finansial (SMF), Kementerian PUPR dan teman-teman dari Dinas Perkim Kota Bima atas kerja kerasnya. Mari bersama wujudkan Kota Bima yang baru, maju dan mandiri," sebutnya. (red)




Kamis, 20 Juni 2024

MPP Kota Bima Diresmikan, Siap Berikan 93 Jenis Pelayanan Pada Masyarakat

 

Sekda
Sekda Kota Bima, H Mukhtar meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (19/6)

bimanews.id-Pemerintah Kota Bima meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Rabu (19/6).  Kehadiran MPP ini untuk memberikan akses pelayanan publik dan mendorong kemudahan dalam aktivitas usaha dan investasi di daerah.

 

Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, H. Mahfud mengatakan,  pelayanan pada MPP tidak hanya mudah, tetapi juga satu tempat. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi lakukan mobilitas yang melelahkan.

 

"Hanya dengan mendatangi MPP, maka berbagai pelayanan perizinan akan diperoleh dengan mudah,"  katanya.

 

MPP kata H Mahfud hadir sebagai upaya Pemerintah Kota Bima dalam mendorong tata kelola pemerintah menuju ke arah yang lebih baik. Untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

 

Diharapkan seluruh instansi vertikan dapat  bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


Sejumlah instansi yang tergabung dalam MPP yaitu ; DPMPTSP, Dinas DUKCAPIL, Dinas Pariwisata,  BPKAD, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Pajak, BPN, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, BPOM, Dinas Koperindag dan Samsat Mobile. Dengan 93 jenis pelayanan. (red)

Senin, 17 Juni 2024

Rutan Bima Dapat Enam Ekor Hewan Qurban

  

Qurban
Kepala Rutan Kelas IIb Bima menyaksikan penyembelihan hewan qurban usai salat idul adha, Senin (17/6)

bimanews.id-Idul Adha 1445 Hijriyah Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIb Bima potong tiga ekor sapi dan tiga ekor kambing sebagai qurban.

“Ahamdulillah, Idul Adha tahun ini kami dapat enam ekor hewan kurban, dibanding tahun sebelumnya hanya tiga ekor,” kata Kepala Rutan Kelas IIB Bima melalui Kasubsi Pelayanan Rutan Bima, Dedy Aryadi, Senin (17/6).
 
Tiga ekor sapi diakui, diperoleh dari Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Kabupaten Bima dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. Sementara, 3 ekor kambing dari BRI, PLN dan Kepala Rutan Kelas II B Bima, Indra Sukma.
 
“Semua hewan qurban akan dipotong untuk dua hari. 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing disembelih usai salat Idul Adha dan 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing dipotong  besok (Selasa),” katanya.
 
Daging kurban selanjutnya akan dikonsumsi bersama seluruh warga binaan sebanyak 395 orang. Sebagian Selain dibagikan ke warga kurang mampu sekitar  Rutan Bima.
 
“Sudah cukuplah untuk memenuhi seluruh warga di Rutan,” jelas dia.
 
Pelaksanaan Sholat Idul Adha di Rutan Bima berlangsung khidmat. Bertindak sebagai Imam sekaligus khatib yakni penyuluh KUA Kecamatan Raba, Ustadz Amiruddin H Abdul Gani S.Ag.
 
Dedy menegaskan, untuk hari raya Idul Adha tidak ada remisi narapidana. Hanya ada pada Idul Fitri dan HUT RI pada Agustus nanti.
 
“Pada Idul Adha kali ini kami buka jam besuk bagi tahanan selama tiga kali sehari. Pertama mulai pukul 09-11.30 Wita, kemudian 13.30-15.00 Wita dan terakhir pukul 16.00-17.00 Wita,” pungkasnya. (red)







Potong 10 Ekor Sapi, Polres Bima Kota Bagikan 825 Paket Daging Qurban

 

Kapolres
Kapolres Bima Kota, AKBP Yudha Pranata menyerahkan daging qurban kepada warga yang berhak menerima, Senin (17/6)

bimanews.id-Polres Bima menyembelih 10 ekor sapi usai salat Idul Adha 1445 Hijriyah, Senin (17/6). Sapi-sapi qurban itu merupakan hasil patungan seluruh jajaran Polres setempat.

Daging qurban sebanyak 825 paket dibagikan pada warga tidak mampu.
Pembagian 825 paket daging qurban tersebut dipimpin langsung  Kapolres Bima Kota AKBP Yudha Pranata, didampingi Waka Polres Kompol Herman, para pejabat utama (PJU) , serta Ketua Bhayangkari Cabang Bima Kota, Diah Yudha Pranata.

Daging qurban juga diserahkan pada Bhabinkamtibmas wilayah  kerja Polres Bima Kota Bima untuk dibagikan pada warga di kelurahan dan desa binaan masing-masing sebanyak 25 paket.

Kapolres Bima Kota, AKBP Yudha Pranata, menjelaskan sapi-sapi yang disembelih merupakan hasil urunan seluruh personil Polres Bima Kota.

"Idul Adha atau Idul Qurban esensinya adalah hari untuk berqurban dan berbag kepada sesama yang membutuhkan," ucapnya.

Dia berharap, di hari yang penuh kemuliaan ini, tercipta nilai-nilai kebaikan dan kekhusyukan dalam menjalani hidup. Dengan semangat berbagi di hari Idul Adha ini, Polres Bima Kota berupaya menjalin kebersamaan dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan.(red)




Sabtu, 15 Juni 2024

HM Rum Akui Pentingnya Kolaborasi Pemerintah Dan Akademisi

Pj
Pj. Wali Kota Bima, H Mohammad Rum

bimanews.id-Pj. Wali Kota Bima, H Mohammad Rum menegaskan tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi. Hal itu dikatakannya, ketika menghadiri acara Pelantikan dan Rapat Kerja Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima Periode 2024-2025 di Paruga Nae Convention Hall, Jum'at (14/6).

Selama ini kata HM Rum mengaku, civitas akademika Universitas Muhammadiyah Bima telah memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan Kota Bima. Sinergi antara pemerintah dan akademisi sangat penting untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan bagi tantangan yang dihadapi kota.

"Kami sangat menghargai eksistensi dan kontribusi mahasiswa serta civitas akademika dalam pembangunan Kota Bima. Kerja sama ini sangat penting untuk mewujudkan Kota Bima yang beradab dan modern," katanya.

Diakui, Kota Bima telah membangun komunikasi dan kerjasama yang erat dengan seluruh perguruan tinggi di Bima. Langkah ini diambil sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan berbasis kelurahan melalui konsep "One Village One Product" (OVOP). 

Konsep ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh kelurahan di Kota Bima.

Selain itu, H. Mohammad Rum berkomitmen,  memberikan dukungan penuh terhadap penelitian, riset, dan inovasi yang dilakukan pihak kampus dan mahasiswa. Siap memberikan  support yang diperlukan untuk kegiatan akademik yang secara langsung mengarah pada pengembangan potensi masyarakat di setiap kelurahan. 

“Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi penelitian, riset, dan inovasi yang dilakukan pihak kampus dan mahasiswa. Kami ingin memastikan bahwa semua upaya pengembangan potensi masyarakat di setiap kelurahan dapat terwujud dengan baik,” tambahnya.

H. Mohammad Rum juga menekankan,  kerjasama ini bukan hanya sebatas formalitas, melainkan bentuk sinergi nyata untuk menciptakan solusi inovatif bagi tantangan yang dihadapi Kota Bima.

Tema acara "IMM Inklusif; Modernisasi Gerakan, Wujudkan Kota Bima Beradab" sangat relevan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bima. H. Mohammad Rum berharap bahwa pelantikan dan rapat kerja ini akan menjadi momentum untuk menguatkan semangat inklusivitas dan modernisasi dalam gerakan mahasiswa, yang pada akhirnya akan berkontribusi positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Bima. (red)

Selasa, 11 Juni 2024

Pemkot Bima Segera Miliki Mall Pelayanan Publik Terintegrasi

MPP
Inilah Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bima yang akan dilaunching tanggal 26 Juni 2024 mendatang.

bimanews.id-Pemerintah Kota Bima mulai memberlakukan Mall Pelayanan Publik  (MPP). Mengintegrasikan seluruh pelayanan publik secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamaman, dan keamanan pelayanan bagi masyarakat. 

Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, H. Mahfud mengatakan, pemerintah Kota Bima dalam waktu dekat akan mengoperasikan Mall Pelayanan Publik. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik.

Mall pelayanan publik yang terintegrasi ini untuk mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang ingin memperoleh izin usaha dan investasi secara cepat dan mudah.

"Insya Allah dalam waktu dekat, MPP Kota Bima akan diresmikan, kalau tidak ada hambatan akan dilaunching pada 26 Juni 2024, tempatnya di sebelah selatan Hotel Marina Inn," sebut  H. Mahfud.

Pada MPP ini nanti sebutnya,  akan diisi semua organisasi perangkat daerah. Meliputi Dinas Dukcapil, Diskoperindag, Dikes, Perkim,  PUPR, Perizinan, Pertanian, Dinsos, dan dinas atau badan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

"Ini semua sebagai wujud ikhtiar Pj. Wali Kota Bima,  H. Mohammad Rum mempermudah dan meningkatkan nilai investasi di Kota Bima, hingga berdampak positif bagi kemajuan pembangunan daerah," ujarnya.

Mal Pelayanan Publik Kota Bima ini nantinya,  mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

"Semua layanan publik dibuka satu pintu pada kantor MPP Kota Bima," pungkasnya. (red)

Selasa, 28 Mei 2024

Bangun Keluarga Berintegritas, KPK Bimtek, Pimpinan OPD Dan Isteri di Kota Dan Kabupaten Bima

 

Bimtek
Direktorat Pembinaan  Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) KPK RI Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi memukul gong menandai dimulainya Bimtek Keluarga Berintegritas di Hotel Marina Iin, Selasa (28/5)

bimanews.id-Untuk meningkatkan kapabilitas dan peran serta masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) menggelar Bimbingan Teknis  (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Hotel Marina Inn, Selasa (28/5)

 

Program keluarga berintegritas ini menyasar para pejabat atau Pimpinan OPD di Kabupaten dan Kota Bima beserta pasangan (istri). Sehingga  diharapkan dapat menyebarluaskan tentang pentingnya nilai-nilai integritas untuk diimplementasikan di lingkungan keluarga, lingkungan kerja ataupun lingkungan yang lebih luas lagi.

 

Penjabat (Pj) Wali Kota Bima  H. Mohammad Rum mengapresiasi kegiatan Bimtek karena Kabupaten dan Kota Bima terpilih sebagai salah satu lokasi kegiatan. Hal ini tentu menjadi sebuah kebanggan bagi Pemerintah Kota Bima agar dapat belajar tentang nilai-nilai anti korupsi.

 

"Diharapkan Kepala OPD dan pasangan mampu memanfaatkan Bimtek ini sebaik-baiknya, " ajak H Rum.

 

Dengan  Bimtek ini, diharapkan Pimpinan OPD dapat menjadi elemen penting dalam membangun karakter individu yang antikorupsi. Mampu mencegah seseorang untuk mau dan mampu melakukan korupsi.

 

Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat, Brigjen Pol. Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi mengatakan KPK hadir untuk mengingatkan kepada masyarakat.

 

Menurutnya masyarakat adalah korban tindakan korupsi, tetapi masyarakat juga bisa menjadi pelaku tindakan korupsi. Oleh karena itu, agar hal ini tidak terjadi, maka masyarakat juga memiliki andil untuk mencegah tindakan antikorupsi dimulai dari lingkungan keluarga.

 

Kumbul menyampaikan, ada 6 hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu; Memiliki iman yang kuat. Memiliki komitmen dengan ajaran agama dan aturan. Konsisten. Rela berkorban.Tahan terhadap godaan, serta Membutuhkan dukungan orang lain untuk saling mengingatkan.

 

Ia juga menyampaikan 3 stategi pemberantasan korupsi yaitu dari segi pendidikan yang dapat membangun nilai individu itu sendiri. Kedua, pencegahan yang dapat memberpaiki sisten dan terakhir penegakan hukum sehingga memiliki efek jera bagi pelaku korupsi.

 

Terakhir, Ia mengajak seluruh pimpinan OPD yang hadir untuk menjaga Dana Mbojo agar tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi. (red)






Senin, 06 Mei 2024

Tenaga Non ASN, Guru Ngaji Dan Pekerja Rentan Di Kota Bima Dapat Jaminan BPJS Ketenagakerjaan

 

Rapat
Sekda Kota Bima, H Muhtar saat memimpin rapat evaluasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan non ASN lingkup Kota Bima bersama BPJS Ketenagakerjaan, Senin (6/5)

bimanews.id-Kabar gembira bagi tenaga non ASN di Kota Bima. Mulai tahun 2024 ini akan mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan, termasuk bagi guru ngaji dan RT/RW.

Hal itu disampaikan Sekda Kota Bima, H. Mukhtar saat memimpin rapat evaluasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan non ASN lingkup Kota Bima bersama BPJS Ketenagakerjaan, Senin (6/5).

"Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga non ASN dan guru ngaji diberlakukan sama per tanggal 5 awal bulan seperti pembayaran iuran BPJS Kesehehatan," terang Sekda H. Mukhtar.

Berdasarkan usulan pemerintah Kota Bima tahun 2023, perlindungan bagi tenaga kerja non ASN, perangkat RT/RW sebanyak 3.219 orang dan guru ngaji  300 orang. Juga perlindungan bagi pekerja rentan seperti, pedagang, petani, nelayan dan lainnya sebanyak 2000 orang. Iuran bersumber dari alokasi DBH-CHT.

Sebelumnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima, Erlangga Priadi Jomantara menyampaikan, kesejahteraan tenaga non ASN lingkup Pemkot Bima maupun pekerja rentan untuk tahun 2024 melalui rapat evaluasi ini disepakati kerjasama lanjutan.

Angga sapaan akrabnya menyebut, pihaknya menyambut baik semangat pemerintah Kota Bima memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja non ASN, guru ngaji  maupun  pekerja rentan lainnya.

"Hal ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Permendagri tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja rentan, khususnya di Kota Bima," ucapnya.

Upaya ini sebagai turunan dari peraturan pemerintah tentang penghapusan kemiskinan ekstrim, sehingga pemerintah daerah dapat memperhatikan jaminan sosial bagi pekerja rentan agar tidak menciptakan keluarga miskin baru.

"Atas nama BPJS Ketenagakerjaan kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pemkot Bima, perhatian ini sungguh luar biasa, semoga  masuk nominasi dari kementerian Ketenagakerjaan," pungkasnya.(red)

Selasa, 02 April 2024

612 PPPK Dilantik,Ini Harapan Sekda Kota Bima

Pppk
Sekda Kota Bima, H Muhtar bersama Perwakilan Kepala Kantor Regional X BKN foto bersama dengan PPPK Kota Bima, usai dilantik, Selasa (2/4)


bimanews.id-Sebanyak 612 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bima formasi tahun 2023, dilantik  dan diambil sumpahnya oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Mukhtar. Pelantikan itu berlangsung di Pelataran Kantor Wali Kota Bima, Selasa, (2/4).

 

Sekda H. Mukhtar berharap, PPPK yang sudah resmi diangkat untuk terus meningkatkan kinerja.  Memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

 

"Sebagai ASN,  PPPK untuk disiplin dan bekerja dengan penuh tanggung jawab," jelasnya.


Perwakilan Kepala Kantor Regional X BKN, Ade Judi Basma Hantana selaku Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun mengatakan,  pengambilan sumpah ini bukan akhir dari siklus PPPK, melainkan awal untuk bekerja dengan baik. Saling mendukung untuk menghasilkan kinerja terbaik, serta memberikan pelayanan terbaik di Kota Bima.

 

"Marilah kita melaksanakan tugas dengan penuh intergritas dan profesionalisme. Dalam manajemen PPPK, pengembangan kompetensi, PPPK juga memiliki hak," tuturnya.

 

Sementara, Kepala Taspen Cabang Mataram, Firson Arya Iskandar menjelaskan hak-hak PPPK. Diantaranya, mendapatkan masa kerja sesuai perundang-undangan yang berlaku.  Jaminan hari tua. Jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kematian serta diupayakan untuk memiliki jaminan pensiun yang akan dipotong dari gaji setiap pegawai.

 

Kepala BKPSDM Kota Bima, A. Wahid dalam laporannya menyampaikan, PPPK yang dilantik ini adalah formasi tahun 2023 sebanyak  613 orang. Mamun yang melakukan verifikasi ulang sebanyak 612.  (red)

Senin, 01 April 2024

Siapkan Kebutuhan Warga Menyambut Lebaran, Pemkot Buka Pasar Ramadhan

Alwi
Asisten I Setda Kota Bima, Alwi Yasin membuka pasar ramadhan bertempat di Pasar Ama Hami Kota Bima, Mingu (31/3)
 

bimanews.id-Telah menjadi agenda tahunan, sepekan menjelang lebaran Pemerintah Kota Bima menggelar pasar ramadhan. Menyediakan barang kebutuhan masyarakat dalam menyambut lebaran.

Pasar lebaran tahun 1445 Hijriyah ini bertempat di Pasar Ama Hami, dibuka Asisten I Setda Kota Bima, Alwi Yasin didampingi Kepala Dinas Koperindag, H Tafsir HA Majid, Minggu (31/3).

‘’Pasar lebaran rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Bima, menyediakan barang kebutuhan warga menyambut lebaran, sekaligus mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bima,’’ kata Alwi Yasin.

Dikatakan, Pasar Ramadhan sebagai sarana untuk memperkuat ekonomi lokal. Sebagai wadah bagi para pedagang UMKM memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan menjelang lebaran.

Diharapkan pemerintah daerah,  UMKM  dan masyarakat menjalin kerjasama dengan baik dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

“Saya senang para pedagang dan pengunjung yang hadir menyambut baik kegiatan ini. Kita berharap pasar Ramadhan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi dan menciptkan manfaat yang nyata bagi seluruh komunitas di Kota Bima,” harapnya. (red)

 

 

Kamis, 28 Maret 2024

Arahan Mendagri, Penjabat Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Mundur

Rakor
Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum saat mengikuti Rakor dengan Kemendagri secara daring, Rabu (27/3)
 

bimanews.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan, Pj. Kepala daerah jika ingin mencalonkan diri pada Pilkada 2024 harus mengundurkan diri, termasuk anggota DPR/DPRD. Hal itu ditegaskannya, saat memimpin koordinasi menyongsong Pemilukada 2024bersama seluruh kepala daerah, penjabat kepala daerah provinsi maupun kabupaten dan kota seluruh Indonesia, Rabu (27/3).

Karena itu kata Tito, penjabat kepala daerah harus dapat menjadi role model bagi para kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.

Tito menegaskan, masa jabatan penjabat kepala daerah berlaku hanya 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau berbeda berdasarkan hasil evaluasi, baik dari pihak yang mengusulkan maupun dari pihak yang memutuskan (Presiden/Mendagri).

“Karena tanpa sadar, di pundak para penjabat kepala daerah merupakan cerminan wajah Presiden maupun Mendagri yang menugaskan,” kata Tito saat memimpin rapat.

Untuk itu diharapkan para penjabat kepala daerah agar betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Karena penjabat kepala daerah hanya mengisi kekosongan pemerintahan tanpa mengurangi ketegasannya sebagai pemimpin, agar roda pembangunan berjalan dan layanan publik berjalan dengan semestinya.

“Penjabat kepala daerah harus dapat menjadi role model bagi para kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 nantinya yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024,” ujar Tito.

Diakhir arahannya, Mendagri berharap kepada seluruh kepala daerah agar benar-benar memastikan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik, memastikan dana hibah kepada penyelenggara Pilkada termasuk keamanan agar dicairkan, menjaga ketersediaan dan harga pangan stabil, menekan laju inflasi agar tetap terkendali serta memastikan arus mudik dan arus balik tidak ada hambatan.

“Yang paling penting, pastikan pemilu Pilkada 2024 berjalan dengan baik, dana hibah pemilu pastikan cair, pastikan harga pangan stabil jelang lebaran, menekan laju inflasi agar terkendali, memastikan arus mudik dan arus balik, baik jalur darat, udara maupun laut aman dan nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya.

Rakor itu diikuti Pj. Wali Kota Bima H. Mohammad Rum di Kota Mataram. Sementara di tempat terpisah, Sekda Kota Bima didampingi Kabag Pemerintahan Setda Kota Bima, Bappeda Kota Bima dan Kepala Kesbangpol Kota Bima mengikuti di Ruang Rapat Wali Kota melalui daring.(red)

Selasa, 26 Maret 2024

OJK Edukasi Penyandang Disabilitas Kelola Keuangan Secara Mandiri

OJK
Ketua OJK NT, Rico Rinaldy bersama Asisten  I Setda Kota Bima, H. Alwi Yasin dan peserta foto bersama pada acara eduksi keuangan bagi penyandang disabilitas di Paruga Na'e Convension Hall Kota Bima, Selasa (26/3) 
 

bimanews.id-Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB memberikan edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas di Kota Bima, Selasa (26/3). Kegiatan itu dihadiri Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy dan Asisten I Setda Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.AP.

Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas di Kota Bima. Menurutnya, inklusi keuangan adalah hak bagi semua individu, tanpa terkecuali.

“Kami harap kegiatan ini menjadi titik awal dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi dan pemahaman keuangan di kalangan penyandang disabilitas. Supaya mereka lebih mandiri dalam mengelola keuangan pribadi dan mengakses layanan keuangan yang dibutuhkan,” katanya.

Dengan kolaborasi berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat, dapat terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua warga. Termasuk disabilitas, dalam mengakses layanan keuangan serta mengembangkan potensi diri dalam menunjang geliat ekonomi keluarga sebagai pelaku usaha kreatif baru. OJK NTB akan terus hadir memberikan kemudahan akses permodalan bagi penyandang disabilitas.

Diakhir sambutannya , Kepala OJK menggambarkan, terdapat berbagai materi edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas mencakup dasar-dasar manajemen keuangan, literasi perbankan, perlindungan keuangan, perencanaan masa depan, teknologi keuangan, dan hak-hak keuangan. Tujuannya, memberikan pemahaman tentang pengelolaan uang, produk perbankan, perlindungan finansial, investasi, teknologi keuangan, serta hak-hak sebagai konsumen keuangan.

“Materi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas,” tutup Rico Rinaldy.

Pemerintah Kota Bima mengapresiasi kegiatan yang digelar di Paruga Nae Convention Hall. Asisten I Setda Kota Bima, H. Alwi Yasin memberikan dukungan penuh terhadap upaya meningkatkan literasi keuangan bagi penyandang disabilitas.

Dalam acara tersebut, H. Alwi Yasin memberikan inspirasi serta dorongan semangat kepada para peserta untuk lebih memahami pentingnya manajemen keuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga menekankan pentingnya inklusi keuangan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan yang diperlukan.

Acara  tersebut menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat kesadaran akan pentingnya literasi keuangan serta meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi seluruh warga Kota Bima, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

“Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi pusat literasi dan inklusi keuangan sehingga masyarakat memperoleh akses keuangan yang lebih mudah serta melindungi masyarakat dari berbagai produk investasi dan keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat,” ungkap H. Alwi Yasin. (red)

 

Ad Placement

Kota Bima

Bima

Dompu