 |
| Asnah Madilau SH |
BimaNews.id,KOTA BIMA-Lonjakkan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bima, mendapat atensi banyak pihak. Lantas apa peran Forum PUSPA, sebagai lembaga advokasi masalah anak dan perempuan.
Anggota DPRD Kota Bima, Asnah Madilau SH mengungkapkan keheranannya, tidak melihat sepak terjang organisasi sayap Pemerintahan Kota Bima yang mengurusi isu perempuan dan anak.
Begitu juga dengan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). Telah dibentuk tahun lalu, dipimpin istri Wali Kota Bima, Hj Ellya.
‘’Jika melihat fungsi PUSPA, harusnya kasus kekerasan seksual pada anak yang begitu tinggi dua bulan terakhir ini menjadi atensi,’’ tandasnya.
Padahal kata dia, informasinya PUSPA mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dari APBD Kota Bima. Sebesar Rp 150 juta.
"Bantuan anggaran itu harusnya maksimal dimanfaatkan untuk pelaksanaan program organisasi," kritik Asnah.
Anggota dewan dari PKS ini juga mengkritik banyaknya organisasi yang diketuai isteri kepala daerah. Menjadi ketua PKK, Dekranasda, LKKS, Bunda Paud dan LASQI.
"Semua organisasi itu mendapat kucuran dana dari APBD dan semuanya bersentuhan dengan masalah perempuan dan anak,’’ sorotnya.
Artinya, ketika ada masalah serius terhadap masa depan anak, organisasi sayap pemerintah itu harusnya bisa bersinergi dengan LPA. Apalagi di organisasi PKK, ada Pokja khusus yang menangani masalah perempuan dan anak.
"Yah nggak boleh berdiam dirilah.
Tunjukkan kinerja, apalagi sudah didukung
dengan anggaran oleh pemerintah,’’ ingatnya. (tin)
