 |
| Syaifullah |
BimaNews.id,
Bima-Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2022 hingga menelan korban
jiwa, menjadi catatan buram demokrasi di Kabupaten Bima. Pemerintah diminta mengevaluasi
regulasi maupun pelaksanaan di lapangan untuk memperbaiki ke depan.
"Pilkades
sebelumnya tidak ada problem yang
muncul," ungkap anggota DPRD Kabupaten Bima, Syaifullah ditemui di kantor
dewan, Senin (11/7).
Dinamika
Pilkades tahun ini justru memprihatinkan. Semakin ke sini, level demokrasi
semakin tidak original. Hingga muncul korban jiwa.
Kericuhan pada
pelaksanaan Pilkades sebutnya, menandakan
masyarakat belum siap untuk berdemokrasi. Belum siap menerima kekalahan.
Padahal setiap pertarungan pasti ada yang kalah dan menang.
Kondisi tersebut
diperparah praktek perjudian di lapangan. Praktek ini secara tidak langsung telah mengintervensi
demokrasi.
Karena itu
Syaifullah menyarankan, harus ada evaluasi untuk meminimalisir hal tersebut. Supaya ke depan dapat melahirkan kepemimpinan
yang berkualitas.
"Mestinya
harus ada riset, apakah perbaikan itu pada level regulasi atau pelaksanaan di
lapangan. Atau faktor lain,’’ tandas duta PKS ini.
Terhadap
fenomena itu, negara harus mampu memenuhi syarat dasar untuk menjalankan
demokrasi. Yaitu mencerdaskan masyarakat.
‘’Ketika
masyarakat sejahtera, tidak lagi bisa didikte dengan politik uang da lain-lain,’’
tandasnya. (fir)
