 |
| Fraksi Dewan menyamapaikan dokumen pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bima pada paripurna Pemandangan Umum (PU) terhadap Raperda Pertanggungjawaban (LPj) APBD Kabupaten Bima tahun 2021. |
BimaNews.id,
Bima-Sembilan fraksi di DPRD Kabupaten Bima menyampaikan Pemandangan Umum (PU)
terhadap Raperda Pertanggungjawaban (LPj) APBD Kabupaten Bima tahun 2021.
PU fraksi
itu dibacakan melalui rapat paripurna ke-3 DPRD Kabupaten Bima masa sidang II
tahun sidang 2022 di ruang utama Ddewan Kabupaten Bima, Senin, (04/07).
Paripurna
itu dipimpin Wakil Ketua DPRD setempat, Yasin,
S.Pdi, dihadiri Wakil Ketua DPRD Muhammad Aminurlah, SE, Hj. Nurhayati, SE. Asisten
III, Drs.H. Arifudin (Mewakili bupati), unsur Muspida dan sejumlah pejabat
lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Secara umum
kesembilan Fraksi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten
Bima mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut 7 kali
dari BPK Perwakilan NTB.
Laporan
pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021 ini juga mendapat opini WTP dari BPK
NTB. “Capaian ini harus terus dijaga dan dipertahankan menghadapi tantangan
tugas di tahun-tahun mendatang," harap Nukrah, S.Sos saat menyampaikan PU
Fraksi Partai Demokrat.
Nukrah juga
mengharapkan jajaran pemerintah daerah menindaklanjuti semua catatan-catatan
dan rekomendasi dari BPK atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021.
Ketua Fraksi
PAN, Rafidin, S.Sos mendorong pemerintah daerah lebih serius mengelola potensi
PAD. Supaya target PAD setiap tahun terus meningkat.
Rafidin mengharapkan,
setiap triwulan atau semester Bupati
Bima menyampaikan data realisasi PAD dari setiap OPD. “Data itu
sebagai bahan pengawasan dari kami sekaligus untuk saling mendorong
kinerja, sehingga PAD bisa maksimal," harapnya.
Fraksi PPP
melalui Maaruf Yasin, S.Adm mengharapkan pemerintah daerah terus mengevaluasi
pola alokasi belanja modal. Supaya lebih terkonsentrasi pada sektor strategis. Seperti pengembangan wisata dan pemenuhan
kebutuhan infrastruktur pertanian.
Sekretaris
Fraksi PPP ini juga menekankan pentingnya keseimbangan pembangunan antar
wilayah. “Kita harus fokus memberikan alolasi pembangunan yang lebih
proporsional antar wilayah, sehingga semua merasakan pembangunan ini,"
tandasnya.
Fraksi
Kebangkitan Demokrasi, Muhktar mendorong hal yang sama. Adanya dukungan dan
perhatian pembangunan yang merata untuk semua wilayah seperti di Kecamatan
Lambitu. Karena dalam banyak hal masih tertinggal dibanding kecamatan lain.
Ketua Fraksi
Bintang, Nurani H. Abdurrahman, S.Sos,
menyoroti angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Dia mendorong
pemerintah daerah lebih serius untuk menanggulangi persoalan itu.
“Kami juga
mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kemandirian keuangan
daerah melalui peningkatan PAD," harapnya.
Fraksi PKS
melalui juru bicaranya Ahyar, S.Adm menekankan tentang pentingnya kemandirian
daerah melalui optimalisasi pengelolaan PAD untuk mendukung pembangunan.
“Potensi PAD
kita ini besar. Kami harapkan eksekutif lebih giat bekerja menggali potensi PAD
yang ada. Tiap tahun PAD kita harus terus meningkat karena potensinya besar,"
tandas Ahyar.
Fraksi
Gerindra melalui juru bicaranya Supardi mengharapkan pemerintah daerah untuk
lebih maksimal mengelola potensi PAD yang ada, seperti pajak dan retribusi daerah.
Pandangan
yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Mustakim, maupun
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Ir. Suryadin HAR. (fir/*)
