Di Demo, Kades Timu Akui Dana Desa Rp 243 Juta Belum Direalisasikan - Bima News

Senin, 29 November 2021

Di Demo, Kades Timu Akui Dana Desa Rp 243 Juta Belum Direalisasikan

Demo
Aliansi Masyarakat Desa Timu, Kecamatan Bolo saat menyampaikan aspirasi di depan kantor desa setempat, Senin (29/11).

BimaNews.id, BIMA- Aliansi Masyarakat Desa Timu, menggelar aksi unjuk di kantor desa setempat, Senin (29/11). Aksi yang dipelopori mahasiswa itu mempertanyakan realisasi anggaran Dana Desa (DD) Rp 243.700.000. 

DD ratusan juta tersebut sebelumnya dialokasikan untuk sejumlah paket bantuan dan pembangunan. Mulai dari bantuan pengadaan bibit sapi sebanyak 10 ekor Rp 81,7 juta, rehab ringan atap empat unit rumah, Rp 40 juta.

Kemudian Rp 30 juta untuk pengerjaan saluran irigasi premier di dusun 2, peningkatan saluran irigasi tersier di Dusun Bugis Rp 62 juta. Pembukaan jalan lingkungan Rp 30 juta dan dugaan penyelewengan anggaran pengadaan alat musik tradisional tahun 2019 lalu.

Koordinator Lapangan (Korlap) Satu, M. Jailani menduga ada penyimpangan anggaran diduga dilakukan Pemdes setempat. Sehingga sejumlah paket pembangunan dan bantuan itu tidak terealisasi sesuai waktu yang direncanakan.

Untuk itu, BPD sebagai wakil rakyat di desa diminta untuk memberikan surat mosi tidak percaya kepada DPMDes. Karena, tidak mampu mengawasi penggunaan anggaran di desa setempat.

Termasuk mengajukan permohonan pemberhentian sementara Kepala Desa (Kades), kepada Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri (IDP).

"Ini tidak boleh dibiarkan, karena anggaran ratusan juta itu milik rakyat. Bukan Pemdes," tegas alumni Tamsis Bima ini.

Sementara Korlap Dua, Radiallah menyayangkan kinerja Pemdes setempat. Tidak bisa merealisasikan bantuan dan pembangunan sesuai waktu yang ditentukan. Padahal, anggaran itu harusnya dialokasikan pasca pencairan DD tahap kedua beberapa waktu lalu.

"Ini sudah masuk akhir tahun. Bagaimana bisa pencairan DD tahap ke tiga, sementara realisasi anggaran tahap kedua belum tuntas," sesalnya.

Mengenai dugaan penyimpangan anggaran itu sebut Radiallah tidak diketahui oleh perangkat desa, termasuk BPD. Padahal, tugas wakil rakyat tingkat desa itu mengawasi dan mengontrol setiap program kerja yang dijalankan pemerintah desa.

"Ini tanda tanya besar buat kami. Kenapa bisa terjadi seperti itu," tanya alumni Unismuh Makassar ini.

Sementara Kades Timu, Fikrin tidak menampik sejumlah tuntutan masa aksi. Paket bantuan dan pembangunan itu belum direalisasikan.

Mengenai keterlambatan itu sudah dibuat surat pernyataan, berupa perjanjian jadwal realisasi bantuan. Hanya saja, pernyataan itu tidak sosialisasikan kepada masyarakat.

"Kami menyadari, itu kelalaian kami. Kami siap bertanggung jawab," katanya.

Sesuai surat pernyataan sebelumnya, tuntutan masa aksi akan tetap direalisasikan. Paling cepat sebelum tanggal 20 Desember mendatang.

"Pokonya kami upayakan sebelum masuk tahun 2022. Karena, itu  anggaran 2021," janji Fikrin.

Kapolsek Bolo, Iptu Hanafi mengatakan aksi unjuk rasa mulai pukul 09.00 Wita. Sebanyak 12 personel anggota Polsek diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi.

"Alhamdulillah, saat ini masih terpantau kondusif," katanya saat ditemui di lokasi.

Ia mengaku tidak membatasi siapa yang ingin menyampaikan aspirasi di depan umum. Itu sudah ada UU yang mengatur. Asal tidak bertindak anarkis, yang mengganggu lalulintas pengendara dan masyarakat umum.

"Kami sikat jika mereka bertindak yang merugikan kepetingan masyarakat," tegas mantan Kasubag Humas Polres Bima, asal Desa Tente, Kecamatan Woha ini.

Pantauan media ini, aksi yang melibatkan belasan orang tersebut menyedot perhatian publik. Tidak hanya warga di sekitar lokasi, tapi juga jadi bahan tontonan pengendara yang sedang melintas.

Saat menyampaikan aspirasi, mereka terlihat orasi secara bergilir. Beragam poster yang dibentangkan mewarnai berjalanya aksi. Mulai bernuansa kritik hingga bernarasi kocak.

Sejumlah poster itu berisi, "cukup bool aja yang baperan, Kades jangan. Ada juga menuliskan "Kades Baper, bukan main". Kemudian "Kades PHP" dan "Masih tidak percaya terhadap Kades Timu".

Selain itu, massa aksi juga membakar replika mayat di depan kantor desa setempat. Itu sebagai simbol pimpinan di desa sudah mati. Tidak perduli dengan kesejahteraan penduduk. Terutama warga berekonomi lemah. (jul)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda