Alfian Harap Pejabat JPT Dilantik Berdasarkan Nilai Tertinggi
![]() |
Alfian Indrawirawan |
![]() |
Alfian Indrawirawan |
![]() |
Sekretaris Daerah Kota Bima, H Mukhtar memimpin rapat bahasan dan pengesahan hasil penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan produksi di Hotel Marina Inn, Kamis (11/7) |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima memberi keyakinan bahwa pembangunan Kampus IAIN Bima akan segera terwujud. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Mukhtar saat menghadiri rapat pembahasan dan pengesahan hasil penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) kelompok hutan kota Donggomasa (RTK.67), Kamis (11/7).
Rapat yang berlangsung di Marina Inn Hotel itu kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, Kepala Dinas LHK Provinsi NTB, DLH Kota Bima, Ketua dan Panitia pembangunan IAIN Bima, Kepala BPN Kota Bima, Kepala KPH Maria Donggomasa, Camat Rasanae Timur dan Lurah se Kecamatan Rasanae Timur.
Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Mukhtar menyampaikan, Pemerintah Kota Bima merespon, menyambut baik dan mengapresiasi kerja panitia tapal batas lahan pembangunan IAIN Bima dan dinas LHK Provinsi NTB yang sampai saat ini masih terus bekerja keras.
Dia berharap dengan komitmen bersama ini, maka izin pendirian IAIN Bima bisa selesai Agustus tahun ini. Sehingga katanya, pada APBN tahun depan dapat diusulkan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan Kampus IAIN Bima.
"Kita terus berpacu dengan waktu. Teman-teman panitia tidak ada istirahat, mudah-mudahan kita dapat terus berkomitmen sehingga keinginan masyarakat Kota Bima pada kampus IAIN Bima dapat terwujud, " harapnya.
Ia mengaku, banyak masyarakat yang ragu soal rencana pembangunan Kampus IAIN Bima. Namun, setelah dilakukan penataan batas area kawasan hutan, respon masyarakat sangat antusias.
"InsyaAllah Kampus IAIN Bima yang kita cita-citakan akan segera diwujudkan, " optimisnya. (red)
![]() |
Sekda Kota Bima, H Mukhtar foto bersama dengan rombongan mahasiswa KKN Unram depan Kantor Wali Kota Bima, Rabu (3/7) |
bimanews.id-77 orang mahasiswa Universitas Mataram (Unram) melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kota Bima. Kehadiran rombongan mahasiswa diterima Sekretarias Daerah Kota Bima, H. Mukhtar, Rabu (3/7).
77 orang mahasiswa KKN tersebut diterima di Aula Kantor Wali Kota Bima, dihadiri Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima, 8 Lurah lokasi KKN, Perwakilan Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Ir. A Farid Hemon, M.Sc dan Dr. Rosmaliati, ST, MT.
KKN Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bertujuan dalam rangka menggali potensi kelurahan melalui KKN pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan untuk membangkitkan ekonomi kreatif, ekonomi biru, ekonomi hijau dan kesehatan mandiri di tengah masyarakat.
Dari 41 kelurahan se Kota Bima, hanya 8 kelurahan yang dipilih oleh Universitas Mataram untuk mengembangkan pengetahuan mahasiswa. Yakni, Kelurahan Lewirato dengan bentuk kelurahan digital. Kelurahan Tanjung dengan bentuk hukum, sosiologi dan humaniora. Kelurahan Rabangodu Utara dengan bentuk kelurahan sehat.
Kelurahan Dara dengan bentuk kelurahan tangguh bencana. Kelurahan Kolo dengan wisata zero waste. Kelurahan Ntobo dengan bentuk kelurahan primer. Kelurahan Ule dengan bentuk mandiri dan energi dan Kelurahan Dodu dengan bentuk pertanian maju berkelanjutan.
Mengawali sambutan penerimaannya, Sekda Kota Bima, H. Mukhtar menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada civitas Universitas Mataram, telah memilih Kota Bima untuk menjadi lokasi KKN pemberdayaan masyarakat kelurahan periode Juni sampai dengan Agustus 2024.
"Senang sekali rasanya seperti sedang berada di Unram, saya salah satu alumni Unram, begitu bangga ditawarkan Rektor Unram bahwa mahasiswanya tahun 2024 akan KKN di Kota Bima," ujarnya.
H. Mukhtar berharap kepada lurah-lurah untuk menjaga seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di kelurahan masing-masing. Jalur koordinasinya langsung melalui kepala bagian Pemerintahan Setda Kota Bima.
"Jaga anak-anak, bimbing mereka seperti anak sendiri, dan lebih penting lagi bina mereka untuk mengenali potensi, budaya dan karakter kelurahan masing-masing", ucapnya.
"Atas nama Pemerintah Kota Bima menyampaikan selamat datang kepada seluruh rombongan mahasiswa KKN Unram, semoga betah selama KKN di Kota Bima selama 50 hari kedepan,". Pungkasnya. (red)
![]() |
Pj Wali Kota Bima, HM Rum menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Menteri PAN-RB di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Senin (24/6) |
bimanews.id-Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum didampingi Kepala DPMPTSP menghadiri acara peresmian bersama Mal Pelayanan Publik (MPP) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel. Senin (24/6).
Sebanyak 15 MPP yang diresmikan secara serentak oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, salah satunya di Kota Bima.
Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum menyampaikan, dengan telah diresmikannya MPP ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Bima mengurus segala jenis perijinan. Hal ini tentu akan berdampak terhadap meningkatnya pertumbuhan perekonomian di segala sektor di Kota Bima.
Mohammad Rum berharap MPP dapat menjadi pusat layanan terpadu bagi masyarakat. Dimana mereka dapat mengurus berbagai dokumen penting seperti KTP, akta kelahiran, izin usaha, dan lain-lain dengan lebih mudah dan efisien.
"Kehadiran MPP Ini dapat mengurangi pelayanan birokrasi yang selama ini sedikit susah, makan waktu, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik," ujar Mohammad Rum saat mengikuti peresmian 15 MPP se Indonesia di Jakarta.
"MPP Kota Bima ini ketiga di provinsi NTB, setelah Lombok Tengah dan Mataram". pungkasnya. (red)
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima mendapat bantuan 22 Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari PT sarana Multi Griya Finansial (SMF). Bantuan itu untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim pada dua kelurahan masuk lokus wilayah kumuh yakni, Paruga dan Rabadompu Barat.
Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di Kota Bima terus dilakukan, salah satunya dengan mengupayakan perbaikan rumah bagi masyarakat kurang mampu.
Hal itu disampaikan M Rum saat menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerjasama program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh dan pengentasan kemiskinan ekstrim Kota Bima bersama Grha PT. SMF. Penandatanganan itu bertempat di Graha SMF Jl. Panglima Polim I No. 1, Jakarta Selatan, Kamis (20/6).
"Alhamdulillah, sebanyak 22 unit berhasil kita dapatkan, ini suatu keberkahan bagi masyarakat Kota Bima," ujar M Rum.
Bantuan 22 unit rumah tidak layak huni ini tersebar di 2 kelurahan yang masuk dalam lokus wilayah kumuh. Yakni, di Kelurahan Paruga dan Rabadompu Barat.
Dengan bantuan dari PT. Sarana Multi Griya Finansial (SMF) ini dan Kementerian PUPR sebagai konsultan teknisnya semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Terima kasih kepada PT. Sarana Multi Griya Finansial (SMF), Kementerian PUPR dan teman-teman dari Dinas Perkim Kota Bima atas kerja kerasnya. Mari bersama wujudkan Kota Bima yang baru, maju dan mandiri," sebutnya. (red)
![]() |
Sekda Kota Bima, H Mukhtar meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (19/6) |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Rabu (19/6). Kehadiran MPP ini untuk memberikan akses pelayanan publik dan mendorong kemudahan dalam aktivitas usaha dan investasi di daerah.
Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, H. Mahfud mengatakan, pelayanan pada MPP tidak hanya mudah, tetapi juga satu tempat. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi lakukan mobilitas yang melelahkan.
"Hanya dengan mendatangi MPP, maka berbagai pelayanan perizinan akan diperoleh dengan mudah," katanya.
MPP kata H Mahfud hadir sebagai upaya Pemerintah Kota Bima dalam mendorong tata kelola pemerintah menuju ke arah yang lebih baik. Untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Diharapkan seluruh instansi vertikan dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah instansi yang tergabung dalam MPP yaitu ; DPMPTSP, Dinas DUKCAPIL, Dinas Pariwisata, BPKAD, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Pajak, BPN, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, BPOM, Dinas Koperindag dan Samsat Mobile. Dengan 93 jenis pelayanan. (red)
Kepala Rutan Kelas IIb Bima menyaksikan penyembelihan hewan qurban usai salat idul adha, Senin (17/6)
![]() |
Kapolres Bima Kota, AKBP Yudha Pranata menyerahkan daging qurban kepada warga yang berhak menerima, Senin (17/6) |
![]() |
Pj. Wali Kota Bima, H Mohammad Rum |
bimanews.id-Pj. Wali Kota Bima, H Mohammad Rum menegaskan tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi. Hal itu dikatakannya, ketika menghadiri acara Pelantikan dan Rapat Kerja Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima Periode 2024-2025 di Paruga Nae Convention Hall, Jum'at (14/6).
Selama ini kata HM Rum mengaku, civitas akademika Universitas Muhammadiyah Bima telah memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan Kota Bima. Sinergi antara pemerintah dan akademisi sangat penting untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan bagi tantangan yang dihadapi kota.
"Kami sangat menghargai eksistensi dan kontribusi mahasiswa serta civitas akademika dalam pembangunan Kota Bima. Kerja sama ini sangat penting untuk mewujudkan Kota Bima yang beradab dan modern," katanya.
Diakui, Kota Bima telah membangun komunikasi dan kerjasama yang erat dengan seluruh perguruan tinggi di Bima. Langkah ini diambil sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan berbasis kelurahan melalui konsep "One Village One Product" (OVOP).
Konsep ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh kelurahan di Kota Bima.
Selain itu, H. Mohammad Rum berkomitmen, memberikan dukungan penuh terhadap penelitian, riset, dan inovasi yang dilakukan pihak kampus dan mahasiswa. Siap memberikan support yang diperlukan untuk kegiatan akademik yang secara langsung mengarah pada pengembangan potensi masyarakat di setiap kelurahan.
“Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi penelitian, riset, dan inovasi yang dilakukan pihak kampus dan mahasiswa. Kami ingin memastikan bahwa semua upaya pengembangan potensi masyarakat di setiap kelurahan dapat terwujud dengan baik,” tambahnya.
H. Mohammad Rum juga menekankan, kerjasama ini bukan hanya sebatas formalitas, melainkan bentuk sinergi nyata untuk menciptakan solusi inovatif bagi tantangan yang dihadapi Kota Bima.
Tema acara "IMM Inklusif; Modernisasi Gerakan, Wujudkan Kota Bima Beradab" sangat relevan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bima. H. Mohammad Rum berharap bahwa pelantikan dan rapat kerja ini akan menjadi momentum untuk menguatkan semangat inklusivitas dan modernisasi dalam gerakan mahasiswa, yang pada akhirnya akan berkontribusi positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Bima. (red)
![]() |
Inilah Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bima yang akan dilaunching tanggal 26 Juni 2024 mendatang. |
bimanews.id-Pemerintah Kota Bima mulai memberlakukan Mall Pelayanan Publik (MPP). Mengintegrasikan seluruh pelayanan publik secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamaman, dan keamanan pelayanan bagi masyarakat.
Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, H. Mahfud mengatakan, pemerintah Kota Bima dalam waktu dekat akan mengoperasikan Mall Pelayanan Publik. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik.
Mall pelayanan publik yang terintegrasi ini untuk mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang ingin memperoleh izin usaha dan investasi secara cepat dan mudah.
"Insya Allah dalam waktu dekat, MPP Kota Bima akan diresmikan, kalau tidak ada hambatan akan dilaunching pada 26 Juni 2024, tempatnya di sebelah selatan Hotel Marina Inn," sebut H. Mahfud.
Pada MPP ini nanti sebutnya, akan diisi semua organisasi perangkat daerah. Meliputi Dinas Dukcapil, Diskoperindag, Dikes, Perkim, PUPR, Perizinan, Pertanian, Dinsos, dan dinas atau badan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
"Ini semua sebagai wujud ikhtiar Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum mempermudah dan meningkatkan nilai investasi di Kota Bima, hingga berdampak positif bagi kemajuan pembangunan daerah," ujarnya.
Mal Pelayanan Publik Kota Bima ini nantinya, mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.
"Semua layanan publik dibuka satu pintu pada kantor MPP Kota Bima," pungkasnya. (red)
bimanews.id-Untuk meningkatkan kapabilitas dan peran serta masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Hotel Marina Inn, Selasa (28/5)
Program keluarga berintegritas ini menyasar para pejabat atau Pimpinan OPD di Kabupaten dan Kota Bima beserta pasangan (istri). Sehingga diharapkan dapat menyebarluaskan tentang pentingnya nilai-nilai integritas untuk diimplementasikan di lingkungan keluarga, lingkungan kerja ataupun lingkungan yang lebih luas lagi.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bima H. Mohammad Rum mengapresiasi kegiatan Bimtek karena Kabupaten dan Kota Bima terpilih sebagai salah satu lokasi kegiatan. Hal ini tentu menjadi sebuah kebanggan bagi Pemerintah Kota Bima agar dapat belajar tentang nilai-nilai anti korupsi.
"Diharapkan Kepala OPD dan pasangan mampu memanfaatkan Bimtek ini sebaik-baiknya, " ajak H Rum.
Dengan Bimtek ini, diharapkan Pimpinan OPD dapat menjadi elemen penting dalam membangun karakter individu yang antikorupsi. Mampu mencegah seseorang untuk mau dan mampu melakukan korupsi.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat, Brigjen Pol. Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi mengatakan KPK hadir untuk mengingatkan kepada masyarakat.
Menurutnya masyarakat adalah korban tindakan korupsi, tetapi masyarakat juga bisa menjadi pelaku tindakan korupsi. Oleh karena itu, agar hal ini tidak terjadi, maka masyarakat juga memiliki andil untuk mencegah tindakan antikorupsi dimulai dari lingkungan keluarga.
Kumbul menyampaikan, ada 6 hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu; Memiliki iman yang kuat. Memiliki komitmen dengan ajaran agama dan aturan. Konsisten. Rela berkorban.Tahan terhadap godaan, serta Membutuhkan dukungan orang lain untuk saling mengingatkan.
Ia juga menyampaikan 3 stategi pemberantasan korupsi yaitu dari segi pendidikan yang dapat membangun nilai individu itu sendiri. Kedua, pencegahan yang dapat memberpaiki sisten dan terakhir penegakan hukum sehingga memiliki efek jera bagi pelaku korupsi.
Terakhir, Ia mengajak seluruh pimpinan OPD yang hadir untuk menjaga Dana Mbojo agar tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi. (red)
![]() |
Sekda Kota Bima, H Muhtar saat memimpin rapat evaluasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan non ASN lingkup Kota Bima bersama BPJS Ketenagakerjaan, Senin (6/5) |
bimanews.id-Kabar gembira bagi tenaga non ASN di Kota Bima. Mulai tahun 2024 ini akan mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan, termasuk bagi guru ngaji dan RT/RW.
Hal itu disampaikan Sekda Kota Bima, H. Mukhtar saat memimpin rapat evaluasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan non ASN lingkup Kota Bima bersama BPJS Ketenagakerjaan, Senin (6/5).
"Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga non ASN dan guru ngaji diberlakukan sama per tanggal 5 awal bulan seperti pembayaran iuran BPJS Kesehehatan," terang Sekda H. Mukhtar.
Berdasarkan usulan pemerintah Kota Bima tahun 2023, perlindungan bagi tenaga kerja non ASN, perangkat RT/RW sebanyak 3.219 orang dan guru ngaji 300 orang. Juga perlindungan bagi pekerja rentan seperti, pedagang, petani, nelayan dan lainnya sebanyak 2000 orang. Iuran bersumber dari alokasi DBH-CHT.
Sebelumnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima, Erlangga Priadi Jomantara menyampaikan, kesejahteraan tenaga non ASN lingkup Pemkot Bima maupun pekerja rentan untuk tahun 2024 melalui rapat evaluasi ini disepakati kerjasama lanjutan.
Angga sapaan akrabnya menyebut, pihaknya menyambut baik semangat pemerintah Kota Bima memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja non ASN, guru ngaji maupun pekerja rentan lainnya.
"Hal ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Permendagri tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja rentan, khususnya di Kota Bima," ucapnya.
Upaya ini sebagai turunan dari peraturan pemerintah tentang penghapusan kemiskinan ekstrim, sehingga pemerintah daerah dapat memperhatikan jaminan sosial bagi pekerja rentan agar tidak menciptakan keluarga miskin baru.
"Atas nama BPJS Ketenagakerjaan kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pemkot Bima, perhatian ini sungguh luar biasa, semoga masuk nominasi dari kementerian Ketenagakerjaan," pungkasnya.(red)
Ad Placement
Subscribe di situs ini untuk mendapatkan update berita terbaru