Bank NTB Syariah Kembali Jadi Penyalur KUR, Perluas Akses Pembiayaan UMKM dan Pekerja Migran Indonesia

Bima News    6/22/2026 12:46:00 PM    Comment   

Bank NTB Syariah Kembali Jadi Penyalur KUR, Perluas Akses Pembiayaan UMKM dan Pekerja Migran Indonesia

bimanews.id– Bank NTB Syariah resmi kembali menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia. Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi momentum penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Melalui kerja sama tersebut, Bank NTB Syariah kembali dipercaya menjadi salah satu lembaga penyalur KUR nasional pada tahun 2026 setelah tidak memperoleh alokasi program KUR selama kurang lebih delapan tahun. Pada tahun ini, Bank NTB Syariah memperoleh plafon penyaluran KUR sebesar Rp40 miliar yang terdiri dari Rp30 miliar untuk sektor UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan pemerintah merupakan peluang sekaligus amanah bagi Bank NTB Syariah untuk semakin memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan.

“Kami bersyukur Bank NTB Syariah kembali dipercaya menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat. Ini merupakan momentum penting bagi kami untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan masyarakat produktif di Nusa Tenggara Barat. Kami ingin pembiayaan KUR yang disalurkan benar-benar mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing UMKM, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Nazaruddin.

Menurutnya, keberadaan KUR akan memperkuat ekosistem pembiayaan syariah yang selama ini telah dikembangkan Bank NTB Syariah, terutama bagi sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah seperti perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, hingga sektor jasa.

Selain untuk pelaku UMKM, alokasi KUR bagi PMI juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri melalui pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia melalui akses pembiayaan yang aman dan legal.

Bank NTB Syariah optimistis penyaluran KUR tahun 2026 dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Ke depan, Bank NTB Syariah akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan program KUR dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan permodalan.

Sebagai bank daerah berbasis syariah, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan dan produk pembiayaan yang mudah diakses, kompetitif, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Amanah untuk Berkah Bermakna.manah untuk Berkah Bermakna. (*) 

Bank NTB Syariah Dukung Digitalisasi Pelabuhan Senggigi Melalui Kerja Sama Sistem Pembayaran Digital Easybook

Bima News    6/12/2026 03:37:00 PM    Comment   

Bank NTB Syariah Dukung Digitalisasi Pelabuhan Senggigi Melalui Kerja Sama Sistem Pembayaran Digital Easybook

bimanews.id– PT Bank NTB Syariah terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi digital sektor transportasi dan pariwisata daerah melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan PT Easybook Teknologi Indonesia terkait penggunaan rekening Bank NTB Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital Easybook. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi sistem e-ticketing dan digitalisasi layanan transportasi di Pelabuhan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. 

Melalui kerja sama ini, Bank NTB Syariah akan menyediakan dukungan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, meliputi penggunaan rekening Bank NTB Syariah, layanan QRIS, Virtual Account, serta integrasi sistem pembayaran yang mendukung transaksi tiket secara non-tunai pada platform Easybook. Kehadiran sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan, transparansi transaksi, serta kenyamanan masyarakat dan wisatawan yang menggunakan transportasi laut dari dan menuju kawasan wisata Senggigi. 

Direktur Dana dan Transaksi PT Bank NTB Syariah, Adhi Susantio, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam mendukung ekosistem digital daerah sekaligus memperluas penggunaan layanan transaksi keuangan syariah di sektor pariwisata dan transportasi.

“Bank NTB Syariah menyambut baik kolaborasi dengan Easybook sebagai bagian dari upaya bersama menghadirkan layanan pembayaran yang lebih mudah, aman, dan efisien bagi masyarakat. Digitalisasi e-ticketing di Pelabuhan Senggigi tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memperkuat ekosistem transaksi non-tunai yang transparan dan akuntabel. Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi model pengembangan layanan digital pada sektor transportasi dan pariwisata di berbagai daerah lainnya di Nusa Tenggara Barat,” ujar Adhi.

Lebih lanjut, Adhi menjelaskan bahwa Bank NTB Syariah terus mendorong pemanfaatan layanan digital perbankan melalui berbagai kanal pembayaran yang terintegrasi guna mendukung transformasi digital pemerintah daerah, pelaku usaha, serta sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

PT Easybook Teknologi Indonesia sendiri merupakan perusahaan penyedia platform pemesanan tiket online dan sistem integrasi transportasi yang telah beroperasi di berbagai negara Asia Tenggara. Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berkomitmen menghadirkan sistem pembayaran digital yang mendukung pengelolaan layanan transportasi yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. 

Kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat implementasi digitalisasi layanan transportasi dan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, sekaligus mendukung visi pembangunan daerah menuju tata kelola layanan publik yang semakin modern dan berbasis teknologi. (*) 

Bank NTB Syariah Perkuat Literasi Keuangan Syariah dan Dorong Peningkatan Inklusi Keuangan di Kota Bima

Bima News    5/26/2026 07:55:00 AM    Comment   

Bank NTB Syariah Perkuat Literasi Keuangan Syariah dan Dorong Peningkatan Inklusi Keuangan di Kota Bima

bimanews.id- PT Bank NTB Syariah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui kolaborasi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kota Bima dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi literasi dan inklusi keuangan syariah yang menyasar masyarakat serta calon nasabah baru di Kota Bima.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Manager Consumer Protection and Literacy Bank NTB Syariah, Muh. Nur Rahmat, A. Ir., S.E., perwakilan Kantor OJK Provinsi NTB Yan Anjas Pratama, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Bima, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas PPPA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pariwisata, serta Camat dan Lurah se-Kota Bima.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima H. A. Rahman, S.E., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara TPKAD Kota Bima, PT Bank NTB Syariah, dan OJK Provinsi NTB dalam menghadirkan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Wali Kota Bima juga menekankan bahwa peningkatan literasi keuangan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang sehat, sekaligus mendukung penguatan sektor ekonomi masyarakat dan pelaku usaha agar dapat tumbuh lebih produktif serta berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Manager Consumer Protection and Literacy Bank NTB Syariah, Muh. Nur Rahmat, A. Ir., S.E., menyampaikan bahwa literasi keuangan syariah bukan hanya berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan, namun juga bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Literasi keuangan syariah menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar semakin memahami manfaat dan penggunaan produk serta layanan keuangan syariah secara tepat. Melalui edukasi yang terus dilakukan, kami berharap masyarakat dapat mengelola keuangan dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas usaha, serta memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai prinsip syariah," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan, khususnya melalui penguatan UMKM dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Bank NTB Syariah meyakini bahwa kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci penting dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif. Melalui sinergi tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai layanan keuangan, namun juga semakin percaya dan memanfaatkan layanan keuangan formal untuk mendukung aktivitas ekonomi serta kebutuhan sehari-hari.

Ke depan, Bank NTB Syariah akan terus memperluas program literasi dan edukasi keuangan syariah sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam menghadirkan layanan yang memberikan Berkah Bermakna bagi masyarakat dan pembangunan daerah. (*) 

Bank NTB Syariah Tegaskan Layanan Pembiayaan Dilaksanakan Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Bima News    5/25/2026 03:03:00 PM    Comment   

Bank NTB Syariah Tegaskan Layanan Pembiayaan Dilaksanakan Sesuai Ketentuan yang Berlaku

bimanews.id— Bank NTB Syariah menegaskan bahwa proses layanan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, kebijakan internal Bank, serta ketentuan dan regulasi yang berlaku di industri perbankan.

Sehubungan dengan informasi yang berkembang di ruang publik terkait layanan pembiayaan Bank NTB Syariah yang disampaikan oleh nasabah atas nama Rudi Purtomo dan Suparman HMT, Bank menyampaikan bahwa terdapat sejumlah informasi yang berkembang mengenai mekanisme pembiayaan, perhitungan kewajiban nasabah, maupun administrasi dokumen akad yang perlu dipahami secara utuh sesuai data dan dokumen yang dimiliki Bank.

Bank menegaskan bahwa fasilitas pembiayaan yang diterima nasabah dilaksanakan melalui akad yang disepakati bersama antara Bank dan nasabah, termasuk terkait hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, jadwal angsuran, ketentuan pelunasan, serta administrasi dokumen pembiayaan. Proses tersebut dilaksanakan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta ketentuan dalam industri perbankan syariah.

Terkait informasi mengenai salinan akad pembiayaan dan jadwal angsuran, Bank menyampaikan bahwa dokumen dimaksud pada prinsipnya merupakan bagian dari hak nasabah sesuai mekanisme yang berlaku. Penyampaian dokumen kepada nasabah dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan sebagai bagian dari komitmen Bank dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada perlindungan nasabah.

Terkait pengajuan permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Asosiasi Konsumen Anti Riba (AKAR) kepada DPRD Kabupaten Dompu terhadap PT Bank NTB Syariah, Bank menghormati mekanisme penyampaian aspirasi yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

 Pada prinsipnya, setiap penyampaian keberatan, pengaduan, maupun permintaan informasi dari nasabah akan ditindaklanjuti melalui mekanisme layanan yang tersedia dengan mengedepankan penyelesaian secara konstruktif dan proporsional.

Sebagai institusi perbankan syariah, Bank NTB Syariah terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta perlindungan nasabah dalam aktivitas operasional dan layanan yang diberikan. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) juga menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank.

Sehubungan dengan adanya proses hukum maupun penyampaian keberatan oleh pihak tertentu, Bank NTB Syariah menghormati setiap proses yang sedang berjalan. Bank juga akan bersikap kooperatif apabila diperlukan oleh otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses yang berlangsung serta mengedepankan informasi yang objektif dan berimbang.

Masyarakat diimbau untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dengan mengedepankan sumber informasi yang objektif dan terverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Bank NTB Syariah akan terus berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat melalui layanan perbankan syariah yang amanah, profesional, dan berintegritas.(*) 

Bank NTB Syariah Sukses Implementasikan QRIS Cross Border, Dorong Transaksi Global dari Korea hingga Singapore

Bima News    5/07/2026 09:07:00 PM    Comment   

Bank NTB Syariah Sukses Implementasikan QRIS Cross Border, Dorong Transaksi Global dari Korea hingga Singapore

bimanews.id– Bank NTB Syariah terus memperkuat transformasi layanan digital dengan mencatatkan keberhasilan implementasi QRIS Cross Border, yang memungkinkan transaksi lintas negara berjalan dengan lancar. 

Melalui inovasi ini, nasabah dan merchant Bank NTB Syariah kini dapat melayani pembayaran dari berbagai negara seperti Korea Selatan, China, Malaysia, Thailand, dan Singapore secara mudah, cepat, dan aman.

Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen Bank NTB Syariah dalam mendukung ekosistem pembayaran digital nasional yang terintegrasi secara global, sekaligus memperluas akses transaksi bagi sektor pariwisata dan pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat.

Mengusung semangat “Lokal ke Global”, Bank NTB Syariah menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) mampu bersaing secara teknologi dan menghadirkan layanan berstandar internasional.

QRIS Cross Border menjadi bukti nyata bahwa layanan keuangan daerah kini telah mendunia, sejalan dengan penguatan positioning NTB sebagai destinasi wisata global yang modern dan inklusif.

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan:

“Keberhasilan implementasi QRIS Cross Border ini merupakan bagian dari inovasi tanpa batas yang terus kami dorong. Hal ini menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah kini sejajar dengan bank nasional lainnya dalam hal teknologi pembayaran internasional. Kami melihat ini sebagai peluang besar untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memudahkan wisatawan asing bertransaksi secara cashless dengan aman dan nyaman tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.”

Beliau juga menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya memperkuat layanan digital Bank NTB Syariah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui peningkatan transaksi di sektor pariwisata dan UMKM.

Dengan QRIS Cross Border, wisatawan mancanegara dapat melakukan pembayaran langsung menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asalnya tanpa perlu menukar uang tunai. 

Hal ini memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kenyamanan bertransaksi di berbagai destinasi unggulan di NTB.

Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing, inovasi ini diharapkan mampu mendorong akselerasi transaksi non-tunai, memperkuat ekosistem ekonomi digital, serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Bank NTB Syariah akan terus menghadirkan inovasi layanan berbasis digital, termasuk optimalisasi QRIS dan penguatan platform RIMO (Rinjani Mobile Banking) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang aman, mudah, dan sesuai prinsip syariah. (red) 

Bank NTB Syariah Tegaskan Komitmen GCG dan Kepatuhan Hukum Terkait Isu di KC Dompu

Bima News    5/02/2026 01:26:00 PM    Comment   

Bank NTB Syariah Tegaskan Komitmen GCG dan Kepatuhan Hukum Terkait Isu di KC Dompu

bimanews.id– Menanggapi pemberitaan yang beredar di masyarakat terkait adanya laporan nasabah terhadap layanan pembiayaan di Kantor Cabang (KC) Dompu, Bank NTB Syariah menyampaikan bahwa penanganan atas permasalahan tersebut telah dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan mekanisme internal bank serta ketentuan yang berlaku.

Branch Manager Bank NTB Syariah KC Dompu, Wawan Supryadi menyampaikan bahwa komunikasi dengan nasabah telah berlangsung sejak adanya penyampaian somasi yang dilakukan oleh nasabah dalam beberapa tahap.

“Kami telah menerima dan menindaklanjuti somasi yang disampaikan oleh nasabah secara bertahap, serta melakukan koordinasi internal dengan unit kerja terkait guna memastikan penanganan yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Nasabah telah menyampaikan somasi kepada Bank NTB Syariah KC Dompu, yang pada pokoknya memuat keberatan terkait aspek transparansi informasi pembiayaan, mekanisme perhitungan pembiayaan, serta kesesuaian akad.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bank NTB Syariah KC Dompu telah melakukan langkah-langkah antara lain berkoordinasi untuk memastikan pemenuhan hak nasabah termasuk penyampaian dokumen akad pembiayaan, serta koordinasi dengan unit Legal untuk advice atas informasi tersebut dan mitigasi risiko atas informasi yang berkembang.

Lebih lanjut, Bank NTB Syariah juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian dari upaya penyelesaian yang komprehensif dan konstruktif.

Dalam kesempatan tersebut, Wawan menegaskan bahwa seluruh layanan pembiayaan di Bank NTB Syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, ketentuan internal bank, serta berada dalam pengawasan regulator.

“Sebagai bagian dari penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kami senantiasa mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan nasabah dalam setiap layanan. Kami juga berkomitmen menjalankan operasional secara taat hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Sehubungan dengan adanya proses hukum yang sedang berjalan, Bank NTB Syariah menyatakan siap untuk bersikap kooperatif dan menghormati seluruh tahapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta akan memberikan keterangan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank NTB Syariah juga tetap membuka ruang komunikasi yang konstruktif kepada nasabah guna mendorong penyelesaian yang baik melalui mekanisme yang tersedia.

Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, serta tidak mudah terprovokasi dan tidak berspekulasi sebelum adanya kejelasan melalui proses yang sedang berjalan.

Bank NTB Syariah akan terus berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan layanan perbankan syariah yang aman, profesional, dan berintegritas. (red) 

Komisi III DPRD NTB Apresiasi Kinerja Bank NTB Syariah : "Kinerja Tumbuh, Fondasi Kuat"

Bima News    4/07/2026 10:13:00 AM    Comment   

Komisi III DPRD NTB Apresiasi Kinerja Bank NTB Syariah : "Kinerja Tumbuh, Fondasi Kuat"

 

bimanews.id- Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Bank NTB Syariah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 yang dinilai masih menunjukkan fondasi kuat di tengah berbagai tantangan.

Demikian hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Sambirang Ahmadi, Kamis 2 April 2026. Meski demikian, DPRD menegaskan perlunya pembenahan serius, khususnya dalam aspek tata kelola, pembiayaan produktif, serta penguatan sistem keamanan digital.

■ KINERJA TUMBUH, FONDASI KUAT

Dalam pemaparannya, Sambirang Ahmadi mengungkapkan bahwa sejumlah indikator utama menunjukkan tren pertumbuhan positif. “Kami mengapresiasi kinerja Bank NTB Syariah yang masih menunjukkan fondasi kuat,” ujarnya kepada media ini, Kamis 2 April 2026.

Legislator Udayana dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengungkapkan bahwa total aset tumbuh 7,33 persen, dari Rp16,11 Triliun pada 2024 menjadi Rp17,30 Triliun di tahun 2025, bahkan mencapai Rp17,85 triliun per Februari 2026.

Kemudian, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga dinilai meningkat signifikan sebesar 12,25 persen, dari Rp12,52 triliun menjadi Rp14,05 triliun pada 2025, dan kembali naik menjadi Rp14,55 triliun pada awal 2026. Pertumbuhan giro yang mencapai 98,67 persen turut memperkuat struktur dana murah bank.

Selain itu, pengembangan ekosistem digital menunjukkan kemajuan pesat. Dimana jumlah merchant meningkat dari 6.538 menjadi 10.185, dengan total transaksi mencapai 266 ribu.

“Artinya, Bank NTB Syariah mulai berhasil membangun jaringan transaksi berbasis digital di masyarakat, terutama lewat merchant (toko/usaha yang pakai QRIS/EDC bank),” kata wakil rakyat di DPRD NTB jebolan Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat itu.

“Ini pertanda bahwa NTB Syariah sudah merangkak menjadi bank digital yang lebih kompetitif. Kinerja awal 2026 menunjukkan tren perbaikan positif dan status bank tetap SEHAT (Komposit 2),” sambung Sambirang Ahmadi.

■ CATATAN : PERLU PERBAIKAN

Di balik capaian tersebut, DPRD NTB juga menyoroti sejumlah indikator yang mengalami penurunan. Pembiayaan produktif tercatat turun dari Rp1,218 triliun pada 2024 menjadi Rp1,038 triliun di 2025. Penurunan juga terjadi pada sektor tabungan, dari Rp3,91 triliun menjadi Rp3,74 triliun pada 2025, bahkan turun lebih lanjut menjadi Rp3,23 triliun per Februari 2026.

Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan yang berada di angka 8,12 persen dinilai masih belum mencapai target yang diharapkan. “Kami memahami adanya tekanan kinerja pada 2025 yang dipengaruhi faktor eksternal, termasuk dinamika pada sistem digital. Namun, hal ini harus menjadi momentum penguatan tata kelola kedepan,” sarannya.

■ DORONGAN PENGUATAN CYBER SECURITY

Salah satu perhatian utama DPRD adalah aspek keamanan digital. Sambirang Ahmadi menegaskan pentingnya langkah strategis untuk mencegah terulangnya insiden serangan siber di masa mendatang.

“Agar kejadian serangan siber yang tidak terdeteksi sebelumnya tidak kembali terulang di masa mendatang, kami mendesak Direksi baru untuk melakukan langkah strategis dan terukur,” kata pria yang kerap disapa Haji Sam ini.

■ SEJUMLAH REKOMENDASI

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lainnya, menjadikan cyber security sebagai prioritas utama di level manajemen tertinggi, bukan sekadar fungsi teknis. Kemudian membentuk divisi atau bahkan direktorat khusus Cyber Security, sebagai garda depan perlindungan sistem dan data bank.

Selanjutnya, membangun sistem yang mampu mendeteksi potensi serangan sejak dini (early warning system), bukan hanya merespons setelah kejadian. Termasuk melakukan audit keamanan dan uji ketahanan sistem secara berkala dan menyusun SOP penanganan insiden yang cepat, terukur, dan akuntabel.

“Disisi lain, kami juga berharap penguatan kembali pembiayaan produktif untuk mendukung ekonomi daerah. Perbaikan basis dana ritel (tabungan) dan pemulihan kinerja bank secara sehat dan berkelanjutan,” harapnya.

■ OPTIMISME KE DEPAN

Menutup pernyataannya, Sambirang menegaskan bahwa fondasi Bank NTB Syariah masih relatif kuat. Dengan perbaikan tata kelola, terutama dalam aspek manajemen risiko dan keamanan digital, bank ini diyakini mampu tumbuh lebih cepat dan tangguh. 

“Kami optimis bank (NTB Syariah) ini akan terus tumbuh lebih cepat, tangguh, aman, mendulang kepercayaan publik, dan memiliki daya saing tinggi dalam industri jasa keuangan,” demikian ditambahkan oleh Ketua Komisi III DPRD NTB-Sambirang Ahmadi. (*)

Bank NTB Syariah Tegaskan Kinerja Operasional Tetap Tumbuh

Bima News    3/17/2026 05:30:00 PM    Comment   

Bank NTB Syariah Tegaskan Kinerja Operasional Tetap Tumbuh

bimanews.id-Bank NTB Syariah menyatakan secara operasional kinerja perusahaan sebenarnya masih menunjukkan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin mengatakan penurunan laba yang terjadi saat ini terutama disebabkan oleh dampak maintenance M Banking yang membutuhkan ekstra waktu dan pencadangan pembiayaan bermasalah.

Menurutnya, jika dua faktor tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan, laba bank justru mengalami peningkatan.

"Namun jika kedua faktor itu dikeluarkan dari perhitungan, yakni biaya akibat maintenance M Banking yang panjang dan pencadangan pembiayaan bermasalah, maka kinerja laba sebenarnya masih tumbuh dibandingkan tahun 2024," ungkapnya.

Nazaruddin menjelaskan, pada tahun 2024 Bank NTB Syariah mencatat laba sekitar Rp215 miliar. Jika tidak terbebani dua faktor tersebut, laba tahun ini diperkirakan dapat mencapai hampir Rp250 miliar.

"Artinya secara operasional sebenarnya masih mengalami pertumbuhan," tuturnya.

Nazaruddin menyebutkan bahwa mayoritas unit kerja Bank NTB Syariah juga menunjukkan peningkatan kinerja.

Dari total 41 unit kerja yang dimiliki Bank NTB Syariah, terdiri atas 13 kantor cabang dan 28 kantor lainnya, sekitar 95 persen tercatat mengalami pertumbuhan secara year-on-year.

"Ini menunjukkan bahwa secara operasional sebenarnya tidak ada masalah besar. Permasalahan utamanya hanya berasal dari dua faktor tersebut," kata Nazaruddin menambahkan. (red) 

NTB Dijadikan Role Model KUR Ekonomi Kreatif

Bima News    3/10/2026 09:59:00 AM    Comment   

NTB Dijadikan Role Model KUR Ekonomi Kreatif

bimanews.id– Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya sepakat menjadikan NTB sebagai role model nasional dalam implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) ekonomi kreatif. Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung Selasa, 10 Maret 2026, di Kantor Kementerian Ekonomi Kreatif, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Kepala Dinas Pariwisata NTB, serta Kepala Bappeda NTB. Pertemuan membahas penguatan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk rencana kerja sama dengan Bank NTB Syariah sebagai mitra penyaluran pembiayaan di daerah.

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor masa depan yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi daerah sekaligus membuka peluang besar bagi generasi muda.

“Jika skema pembiayaan ekonomi kreatif ini dapat berjalan baik di NTB, maka modelnya dapat menjadi contoh nasional. NTB siap menjadi laboratorium kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia,” ujar Gubernur Iqbal.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas penguatan skema KUR industri kreatif berbasis kekayaan intelektual (intellectual property) yang memungkinkan pelaku usaha kreatif memperoleh akses pembiayaan melalui aset tidak berwujud seperti merek, hak cipta, karya digital, maupun produk kreatif lainnya yang telah terdaftar.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa pemerintah pusat melihat NTB memiliki potensi kuat untuk menjadi daerah percontohan dalam implementasi pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

“NTB memiliki visi yang jelas dalam pengembangan ekonomi kreatif. Karena itu kami melihat NTB sangat tepat untuk menjadi role model nasional dalam implementasi KUR ekonomi kreatif, termasuk melalui sinergi dengan Bank NTB Syariah,” ujar Menteri Riefky.

Melalui skema ini, pelaku usaha ekonomi kreatif yang telah melalui proses kurasi akan memperoleh akses pembiayaan hingga ratusan juta rupiah. Kekayaan intelektual yang dimiliki pelaku usaha dapat menjadi faktor pendukung dalam penilaian kredit sehingga membuka peluang pembiayaan yang selama ini sulit dijangkau oleh banyak pelaku ekonomi kreatif.

Selain pembiayaan, pertemuan tersebut juga membahas penguatan ekosistem ekonomi kreatif di NTB. Pemerintah Provinsi NTB mendorong pengembangan event kreatif berbasis intellectual property (IP) agar NTB tidak hanya menjadi penyelenggara acara, tetapi juga mampu melahirkan event creator dengan kekayaan intelektual sendiri yang dapat dipasarkan secara nasional maupun internasional.

Gubernur Iqbal juga memaparkan arah pengembangan NTB yang tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata, tetapi pada integrasi pariwisata, ekonomi kreatif, teknologi digital, energi terbarukan, serta konektivitas internasional. Menurutnya, pendekatan pembangunan kawasan Bali–NTB-NTT ke depan harus diarahkan pada integrasi regional, bukan sekadar kolaborasi antarwilayah.

Dalam konteks penguatan ekosistem digital, Pemprov NTB juga mendorong pengembangan talenta digital melalui program pendidikan teknologi informasi dan multimedia yang terhubung langsung dengan industri, termasuk rencana menghadirkan model pendidikan teknologi global di Lombok.

Selain itu, pengembangan kawasan Mandalika juga diarahkan untuk menjadi pusat ekosistem ekonomi digital. Salah satu gagasan yang dibahas adalah pengembangan data center di kawasan timur Indonesia yang didukung oleh energi baru terbarukan, termasuk pemanfaatan energi surya yang potensinya sangat besar di NTB.

Menurut Gubernur Iqbal, pengembangan Mandalika ke depan tidak hanya fokus pada investasi hotel dan event olahraga, tetapi juga harus diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi digital dan komunitas digital nomad yang dapat menghidupkan aktivitas ekonomi sepanjang tahun.

Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat, mulai dari pengembangan talenta, pembiayaan, hingga penguatan infrastruktur digital.

Dengan dukungan kebijakan pembiayaan melalui KUR ekonomi kreatif, serta penguatan ekosistem digital dan industri kreatif di daerah, NTB diharapkan dapat menjadi contoh nasional dalam pengembangan ekonomi kreatif yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. (KominfotikNTB)

Pemprov NTB-ID FOOD Teken MoU Industri Ayam Terintegrasi di Sumbawa

Bima News    3/10/2026 09:48:00 AM    Comment   

Pemprov NTB-ID FOOD Teken MoU Industri Ayam Terintegrasi di Sumbawa

bimanews.id— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengembangan industri ayam terintegrasi sebagai bagian dari upaya memperkuat hilirisasi sektor peternakan dan kemandirian pangan daerah.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo, disaksikan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Dr. drh. Agung Suganda, M.Si, di Gedung PT Rajawali Nusantara Indonesia, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Senin (9/3).

Turut mendampingi Gubernur NTB dalam kegiatan tersebut Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, serta Kepala Bappeda NTB.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun ekosistem industri perunggasan terintegrasi dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah yang lebih produktif, modern, dan berkelanjutan.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa proyek industri ayam terintegrasi bukan sekadar investasi sektor peternakan, tetapi merupakan strategi besar untuk meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.

“Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat,” ujar Miq Iqbal.

Menurutnya, selama ini dua sektor strategis dalam industri perunggasan, yakni bibit ayam (DOC) dan pakan yang masih sangat didominasi oleh pelaku usaha besar, sehingga banyak peternak rakyat berada dalam pola kemitraan yang membuat mereka tetap bertahan hidup namun sulit berkembang.

Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi di NTB, pemerintah berharap tercipta struktur usaha yang lebih sehat dan memberikan ruang lebih besar bagi peternak lokal untuk berkembang secara mandiri.

Gubernur juga menyoroti bahwa kebutuhan produk peternakan di NTB, terutama telur dan daging ayam, masih mengalami defisit sehingga sebagian pasokan masih bergantung dari luar daerah.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan pangan dari program nasional Makan Bergizi Gratis juga diperkirakan akan meningkatkan permintaan terhadap produk peternakan secara signifikan di masa mendatang.

“Saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan. Artinya kebutuhan pasokan pangan, termasuk produk peternakan, akan terus meningkat,” jelasnya.

Karena itu, menurut Miq Iqbal, pembangunan industri ayam terintegrasi menjadi sangat penting untuk memastikan ketahanan pasokan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat NTB.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB siap memberikan dukungan penuh agar proyek ini dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal konektivitas logistik, dukungan infrastruktur, serta penguatan ekosistem usaha peternakan daerah.

“Insya Allah apa yang menjadi tanggung jawab kami di daerah akan kami selesaikan secepat mungkin agar proyek ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

MoU ini juga merupakan tindak lanjut dari proses groundbreaking mega proyek hilirisasi ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun yang sebelumnya telah dimulai di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

Proyek besar tersebut dirancang untuk membangun sistem industri perunggasan modern yang terintegrasi mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan, produksi, hingga pengolahan dan distribusi produk peternakan.

Selanjutnya Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo menjelaskan bahwa sebagai holding BUMN pangan, ID FOOD memiliki kapasitas kuat dalam mendukung pengembangan sektor peternakan nasional melalui jaringan logistik, distribusi, dan pengolahan produk pangan.

Saat ini ID FOOD memiliki jaringan distribusi yang luas dengan 74 cabang distribusi, 24 fasilitas cold storage, 1.051 dry storage, serta lebih dari 900 armada logistik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui kerja sama ini, ID FOOD akan membangun ekosistem peternakan terintegrasi di NTB melalui berbagai tahapan rantai nilai produksi.

Pada tahap hulu, perusahaan akan mendukung penyediaan kebutuhan dasar peternakan seperti bibit unggul, pakan, obat, dan vaksin.

Pada tahap produksi, peternak rakyat akan didorong mengembangkan usaha melalui skema contract farming dan perjanjian offtake, sehingga hasil produksi memiliki kepastian pasar.

Selain itu, peternak juga akan mendapatkan pelatihan, asistensi teknis, serta akses pembiayaan melalui berbagai skema pendanaan seperti kredit investasi, kredit modal kerja, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara pada tahap hilir, ID FOOD akan memperkuat pengolahan hasil peternakan melalui fasilitas rumah potong unggas, pengolahan karkas, hingga pengemasan produk, yang kemudian akan dipasarkan melalui jaringan distribusi nasional.

Pada kesempatan ini, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Dr. drh. Agung Suganda, M.Si menegaskan bahwa proyek ayam terintegrasi merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.

Menurutnya, proyek ini tidak hanya membangun fasilitas produksi, tetapi juga menciptakan ekosistem industri perunggasan yang melibatkan peternak rakyat sebagai bagian utama dari rantai produksi.

“Yang kita bangun bukan sekedar pabrik atau fasilitas produksi, tetapi ekosistem industri ayam terintegrasi yang melibatkan peternak rakyat sebagai aktor utama,” tegasnya.

NTB sendiri ditetapkan sebagai salah satu klaster utama pengembangan proyek ayam terintegrasi nasional, karena dinilai memiliki potensi wilayah yang besar serta dukungan kuat dari pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU ini, ID FOOD dijadwalkan akan kembali melakukan survei lapangan di Kabupaten Sumbawa guna memastikan kesiapan teknis, operasional, serta kelayakan lokasi proyek.

Tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan industri ayam terintegrasi dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta peternak rakyat, proyek ini diharapkan menjadi motor baru penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari Nusa Tenggara Barat. (Kominfotik).

Bank NTB Syariah Siap Kawal Tata Kelola Keuangan Badan Gizi Nasional untuk Indonesia dan NTB

Bima News    2/07/2026 08:21:00 AM    Comment   

Bank NTB Syariah Siap Kawal Tata Kelola Keuangan Badan Gizi Nasional untuk Indonesia dan NTB

bimanews.id– Badan Gizi Nasional resmi memperkuat sinergi dengan sektor perbankan syariah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Bank NTB Syariah terkait Penyediaan Layanan Jasa Perbankan. Acara penandatanganan ini berlangsung khidmat di Kantor Pusat Badan Gizi Nasional, Jakarta, pada Jumat (06/02).

Prosesi penandatanganan dilakukan langsung oleh Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, bersama Nazaruddin, Direktur Utama PT Bank NTB Syariah. Kolaborasi ini menandai langkah strategis kedua belah pihak dalam mendukung program penguatan gizi nasional melalui dukungan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis syariah.

Melalui kerja sama ini, Bank NTB Syariah berkomitmen menyediakan solusi perbankan menyeluruh guna mendukung kelancaran operasional Badan Gizi Nasional. Layanan tersebut mencakup pengelolaan rekening operasional, optimalisasi layanan perbankan digital, hingga fasilitas pembiayaan syariah lainnya yang menunjang efisiensi kerja lembaga di tingkat pusat maupun daerah.

Komitmen untuk Penguatan Gizi di NTB Selain lingkup nasional, kerja sama ini secara khusus akan memperkuat koordinasi pengelolaan program gizi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah, sebagai bank pembangunan daerah yang telah bertransformasi, memegang peran kunci dalam memastikan distribusi dan pengelolaan dana program gizi nasional di wilayah NTB berjalan tepat sasaran. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Bumi Gora melalui sistem keuangan yang inklusif hingga ke pelosok desa.

Harapan Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah bentuk partisipasi nyata Bank NTB Syariah dalam mendukung misi kemanusiaan dan pembangunan sumber daya manusia unggul yang diusung oleh Badan Gizi Nasional.

"Kami merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional. Kami berharap kerja sama ini menjadi jembatan bagi Bank NTB Syariah untuk berkontribusi lebih luas secara nasional, dan secara khusus memberikan dampak bermakna bagi masyarakat di NTB. Kami berkomitmen memastikan tata kelola keuangan yang amanah demi mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi, serta menghadirkan layanan digital guna mendukung efisiensi operasional di seluruh wilayah kerja agar lebih berkah," ungkap Nazaruddin.

Langkah Strategis Ke Depan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyambut baik inisiatif ini sebagai upaya modernisasi tata kelola lembaga. Kehadiran layanan perbankan syariah diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam hal transparansi dan integritas dalam setiap transaksi yang mendukung program-program strategis pemerintah di bidang gizi.

Sinergi ini menjadi titik awal kolaborasi jangka panjang yang memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat luas, sejalan dengan visi transformasi Bank NTB Syariah dalam memperluas jangkauan layanan serta menjaga kepercayaan nasabah di tingkat nasional dengan tetap mengakar kuat pada pembangunan daerah. (red) 

Kerjasama Bali-NTB-NTT Masuki Tahap Implementasi, NTB Siap Pimpin Super Grid dan Konektivitas

Bima News    1/28/2026 09:25:00 PM    Comment   

Kerjasama Bali-NTB-NTT Masuki Tahap Implementasi, NTB Siap Pimpin Super Grid dan Konektivitas

 

bimanews.id—Sebagai kelanjutan dari kesepakatan awal di Bali dan  penandatangan MoU di Mandalika,  NTB, pertemuan ketiga berlangsung di kawasan ITDC The Golo Mori, Mnaggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (28/1). Pada pertemuan itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya  mendorong implementasi nyata Kerja Sama Regional Bali–Nusa Tenggara Barat–Nusa Tenggara Timur (KR BNN). 

Pada pertemuan ketiga ini, ketiga provinsi memasuki tahap konsolidasi dan penguatan implementasi kerja sama lintas sektor yang lebih konkret.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan, bahwa kerja sama regional Bali–NTB–NTT telah bergerak dari sekadar niat dan komitmen politik menuju realisasi yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi kawasan ini menjadi contoh regionalisme baru yang tumbuh dari daerah untuk menjawab tantangan nasional dan global.

“Kerja sama ini bukan lagi wacana. Kita sudah melihat dampak nyata, salah satunya dari penguatan konektivitas. Jumlah rute penerbangan dari dan menuju NTB meningkat dari 18 menjadi 27 rute. Ini menunjukkan bahwa integrasi kawasan Bali–NTB–NTT sudah berjalan dan terus berkembang,” ujar Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB ini.

Dalam pertemuan tersebut, para Kepala Perangkat Daerah dari Bali, NTB dan NTT menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama teknis sebagai turunan dari MoU yang mencakup lima bidang strategis, yakni:

- Optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi,

- Pengembangan super grid energi terbarukan kawasan,

- Penguatan perdagangan dan ekspor antarprovinsi,

- Pengembangan sistem transportasi dan konektivitas laut, penyeberangan, dan udara, serta

- Integrasi perencanaan pembangunan regional.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan kesiapan NTB mengambil peran strategis, termasuk memimpin studi kelayakan pengembangan super grid energi terbarukan kawasan Bali–NTB–NTT. Potensi energi surya, angin, air, dan panas bumi di kawasan ini dinilai sangat besar untuk mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih.

Sebagai tuan rumah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, NTT siap menjadi pusat koordinasi kerja sama melalui pembentukan Sekretariat Bersama KR BNN. 

Ia menekankan, pentingnya kerja sama ini sebagai rumah bersama untuk kolaborasi nyata, bukan sekadar kesepakatan administratif.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menekankan, bahwa Bali, sebagai daerah yang lebih maju dari sisi pariwisata dan jasa, siap berperan sebagai hub pariwisata dan ekspor regional.

Menurutnya, Bali, NTB, dan NTT tidak boleh berkembang secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai satu kesatuan kawasan ekonomi dan pariwisata yang saling melengkapi.

Selain penandatanganan perjanjian kerja sama teknis, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan surat pernyataan kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 oleh Gubernur NTB dan Gubernur Bali. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama penyelenggaraan PON yang efisien, kolaboratif, dan berbasis kerja sama regional.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat perangkat daerah dari ketiga provinsi, para Bupati dan Wali kota serta Ketua dan Pimpinan DPRD masing-masing Provinsi yang menandai dukungan politik dan kelembagaan secara penuh terhadap keberlanjutan kerja sama regional Bali–NTB–NTT.

Melalui Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT,  ketiga provinsi sepakat untuk mengakhiri pola pembangunan yang bersifat parsial dan bergerak bersama membangun kawasan Bali–Nusra sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, berdaya saing nasional dan internasional serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (AKA/Diskominfotik)