Pemprov NTB Gandeng UNY, Perkuat SDM Berbasis Kampus

Bima News    4/24/2026 09:31:00 PM    Comment   

Pemprov NTB Gandeng UNY, Perkuat SDM Berbasis Kampus

bimanews.id– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman MoU sebagai upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia, baik di NTB maupun dalam lingkup yang lebih luas.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Beliau menyoroti pentingnya peran akademisi dalam mendukung pemerintah agar tidak terjebak pada pengambilan keputusan yang minim kajian.

"Pemerintah tidak boleh mengabaikan pandangan ilmiah. Karena itu, sinergi dengan kampus menjadi keharusan agar pembangunan berjalan lebih terarah dan berbasis pengetahuan," ujar gubernur. 

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa kerja sama ini diarahkan untuk mendukung pengembangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai wilayah strategis masa depan NTB. Menurutnya, KLU memiliki potensi besar karena masih relatif baru dan belum mengalami kompleksitas persoalan tata kelola seperti daerah lain.

"KLU adalah kabupaten yang masih bisa ditata dari awal. Potensinya besar, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun sumber daya manusianya. Kehadiran kampus-kampus di sana akan menjadi magnet baru pembangunan dan ekonomi," pungkasnya.

Beliau juga menambahkan bahwa keberagaman sosial dan budaya di KLU menjadi kekuatan tersendiri yang perlu didukung dengan pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Kehadiran UNY diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi sekaligus membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk berkembang.

Penandatanganan MoU ini, lanjut Gubernur, menjadi momentum bersejarah karena merupakan kerja sama pertama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan UNY. Beliau berharap kolaborasi ini dapat segera direalisasikan dalam program-program konkret yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Ini bukan sekedar penandatanganan, tetapi langkah awal untuk menghadirkan manfaat nyata bagi NTB dan UNY, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM," tegasnya.

Sementara itu, Rektor UNY, Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO., menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen UNY dalam mendukung pengembangan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya kawasan timur.

Beliau mengungkapkan bahwa UNY siap menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan pendidikan, riset, serta program-program kolaboratif lainnya.

"Kami hadir untuk membangun sinergi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini menjadi komitmen kami untuk turut berkontribusi dalam pembangunan daerah," ungkapnya.

Rektor juga menambahkan bahwa UNY telah menyiapkan berbagai sumber daya, baik dari sisi akademik maupun kelembagaan, untuk mendukung implementasi kerja sama tersebut, termasuk kemungkinan pengembangan program studi dan fasilitas pendidikan di NTB.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat hubungan antara dunia akademik dan pemerintah daerah, sekaligus mendorong percepatan pembangunan berbasis pengetahuan di Nusa Tenggara Barat. (cun/donny/kominfotik) 

Gandeng GOW Kota Mataram, Bank NTB Syariah Apresiasi Perempuan melalui Aksi Sosial di Momentum Hari Kartini 2026

Bima News    4/24/2026 09:20:00 AM    Comment   

Gandeng GOW Kota Mataram, Bank NTB Syariah Apresiasi Perempuan melalui Aksi Sosial di Momentum Hari Kartini 2026

 

bimanews.id– Dalam rangka memperingati Hari Kartini, PT Bank NTB Syariah bersama Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Mataram turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan peringatan yang dilaksanakan di Kota Mataram sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Kegiatan ini merupakan puncak rangkaian peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan oleh GOW Kota Mataram. Dalam momentum tersebut, Bank NTB Syariah menyalurkan bantuan sembako kepada para petugas kebersihan perempuan (pasukan kuning) yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Kota Mataram. Aksi ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi nyata para perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Aksi sosial ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian, namun juga refleksi atas semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini yang terus relevan hingga saat ini. Perempuan masa kini tidak hanya berperan dalam lingkup domestik, tetapi juga aktif dalam berbagai sektor strategis, termasuk ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah.

Branch Manager Bank NTB Syariah KC Islamic Center, Ulvi Anowta menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Bank dalam menghadirkan nilai “Berkah Bermakna” bagi masyarakat.

“Momentum Hari Kartini menjadi pengingat bahwa peran perempuan sangat penting dalam membangun daerah yang lebih maju dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan apresiasi kepada para perempuan hebat yang seringkali bekerja di balik layar namun memiliki kontribusi besar bagi kehidupan kita sehari-hari,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bank NTB Syariah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan, baik melalui program sosial, literasi keuangan, maupun akses terhadap layanan perbankan syariah yang inklusif. Dukungan ini juga menjadi bagian dari kontribusi berkelanjutan Bank NTB Syariah yang setiap tahunnya turut mendukung kegiatan organisasi perempuan di Kota Mataram, termasuk GOW sebagai wadah sinergi berbagai organisasi perempuan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bersama untuk terus memperkuat peran perempuan sebagai pilar penting dalam pembangunan, sejalan dengan semangat emansipasi yang diwariskan oleh Kartini kepada bangsa Indonesia. (red) 

Pengiriman Ternak Ke Luar Daerah 2026 Lebih Tertata

Bima News    4/15/2026 04:00:00 PM    Comment   

Pengiriman Ternak Ke Luar Daerah 2026 Lebih Tertata

bimanews.id– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa proses pengiriman ternak sapi ke wilayah Jabodetabek pada tahun 2026 berjalan lebih tertata, terkendali, dan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pernyataan ini disampaikan Pemerintah Provinsi NTB melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, sebagai respons atas pemberitaan yang menyebut adanya persoalan serius dalam distribusi ternak di Pelabuhan Gili Mas.

“Perlu kami luruskan, bahwa secara umum pelaksanaan lalu lintas ternak tahun ini justru mengalami perbaikan signifikan. Sistem pengaturan yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan mendasar seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, NTB sebagai salah satu lumbung ternak nasional memiliki peran strategis dalam penyediaan hewan kurban, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha, dengan volume pengiriman mencapai sekitar 20 ribu ekor setiap tahun ke wilayah Jabodetabek.

Menurutnya, tantangan utama selama ini bukan pada tata kelola di daerah, melainkan keterbatasan moda transportasi laut, khususnya kapal pengangkut truk dan tronton.

“Isu penumpukan di pelabuhan sebenarnya merupakan persoalan yang hampir terjadi setiap tahun. Namun pada 2026 ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif sejak awal untuk meminimalkan hal tersebut,” ujarnya.

Pria yabga akrab disapa Aka ini menegaskan, jika terdapat kepadatan di beberapa titik, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor momentum yang bersamaan, yakni musim pengiriman ternak yang beririsan dengan masa panen jagung di NTB.

“Jadi perlu dipahami, kepadatan yang terjadi bukan karena kegagalan sistem pengaturan ternak, tetapi karena adanya pertemuan dua arus logistik besar secara bersamaan, yaitu ternak dan hasil pertanian,” jelasnya.

Untuk memastikan kelancaran distribusi, Pemprov NTB telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain:
Membentuk Satuan Tugas Terpadu Lalu Lintas Hewan Kurban 2026 melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-127 Tahun 2026, yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, hingga asosiasi peternak, mengatur penerbitan rekomendasi, izin, dan sertifikat veteriner secara terjadwal guna menghindari pengiriman bersamaan, menetapkan pembatasan jumlah pengiriman maksimal 20 truk/tronton per kabupaten/kota per hari, disesuaikan dengan jadwal kapal, melakukan edukasi kepada peternak dan pelaku usaha agar menyesuaikan waktu pengiriman dengan ketersediaanu kapal dan memastikan pelayanan lapangan, termasuk kesehatan hewan oleh dokter hewan serta penyediaan air minum melalui dukungan BPBD dan Karantina

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga telah berupaya menambah kapasitas angkutan laut dengan bersurat kepada Kementerian Perhubungan RI untuk penambahan armada kapal melalui Pelabuhan Lembar/Gili Mas serta optimalisasi jalur tol laut melalui Pelabuhan Bima.

“Upaya tersebut terus kami dorong, meskipun hingga saat ini penambahan armada belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, pengaturan di daerah tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

Aka menegaskan bahwa secara keseluruhan, distribusi ternak tahun ini berlangsung aman dan terkendali, serta tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap peternak.

“Alhamdulillah, dengan kerja sama semua pihak, proses pengiriman ternak berjalan lancar. Ini menjadi indikator bahwa sistem yang kita bangun sudah berada pada jalur yang tepat,” katanya.

Pemerintah Provinsi NTB berharap capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai daerah penghasil ternak nasional yang andal.

“Kami berkomitmen memastikan distribusi ternak berjalan lebih baik setiap tahun, sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap NTB sebagai lumbung ternak nasional,” tutupnya. (Kominfotik) 

Pelantikan MUI NTB: Sorotan Tajam pada Krisis Sosial, dari Narkoba hingga Kemiskinan

Bima News    4/12/2026 06:06:00 PM    Comment   

Pelantikan MUI NTB: Sorotan Tajam pada Krisis Sosial, dari Narkoba hingga Kemiskinan

bimanews.id– Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat masa khidmat 2025–2030 resmi dilaksanakan oleh Ketua Umum MUI Pusat yang diwakili Ketua Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi MSi, di Auditorium UIN Mataram, Sabtu (11/04/2026). 

Momentum ini menjadi titik awal penguatan peran ulama dalam merespons berbagai persoalan strategis daerah, termasuk pelecehan seksual NTB dan kemiskinan ekstrem NTB yang kian menjadi perhatian.

Dalam kesempatan tersebut, KH Masduki Baidlowi menegaskan tantangan besar yang dihadapi MUI di era digital saat ini, terutama terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap otoritas ulama.

"Ini karena otoritasnya tergerus dan diambil oleh algoritma media sosial yang kecenderungannya mengabaikan substansi dan keilmuan tapi menggantinya dengan isu viral yang lebih banyak bersifat kurang penting dan dangkal."

Ketua panitia, HK Lalu Winengan, dalam laporannya menyampaikan kesiapan penuh MUI NTB untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

"Kami siap bersama-sama mengawal program Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita bersama mulai hari ini dan seterusnya, kami siap ditugaskan. Alhamdulillah, persiapan pengukuhan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Ketua Umum MUI NTB, Dr TGH Badrun MPd, menegaskan bahwa kepengurusan baru yang terdiri dari 124 tokoh siap bekerja cepat merespons persoalan umat.

"Pengurus MUI NTB 2025–2030 telah terhimpun 124 orang yang terdiri dari para guru besar, doktor, alim ulama, dan cendekiawan yang siap bersinergi dengan gubernur untuk menyukseskan pembangunan umat," katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa MUI NTB langsung bergerak bahkan sebelum pengukuhan resmi dilakukan.

"Sebelum pengukuhan, begitu terpilih kami sudah langsung bekerja. Kami menerima laporan berbagai problem keumatan dan insyaallah minggu depan akan mengumpulkan pengurus MUI kabupaten/kota serta ketua ormas untuk membahasnya,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyoroti sejumlah persoalan sosial yang mendesak untuk ditangani bersama.

"Salah satu yang sangat mengkhawatirkan di Kota Mataram ada tiga lokasi perjudian sabung ayam yang marak luar biasa. Kemudian kasus narkoba hampir di setiap lingkungan di seluruh wilayah NTB. Ini semua membutuhkan sinergi. Kami siap, seluruh pengurus siap bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan keumatan," tutur Badrun.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan dua pesan utama kepada MUI terkait peran strategis dalam menghadapi persoalan sosial.

"Ada dua pesan yang ingin saya sampaikan kepada MUI. Pertama, masalah sosial yang kita hadapi di NTB begitu banyak. Karena itu, saya berharap MUI tidak terkungkung dalam ruang-ruang bahsul masail saja dan tidak hanya terfokus pada istinbath fikih, tetapi juga melakukan istinbath sosial," ujarnya.

Ia menekankan bahwa persoalan seperti pernikahan dini, narkoba, hingga pelecehan seksual NTB membutuhkan perhatian serius dari para ulama.

"Ini perjuangan yang sangat berat untuk menahan agar tidak muncul stigma bahwa pesantren rentan terhadap pelecehan seksual. Karena itu, MUI diharapkan berada di garis terdepan untuk mengatasi dan meng-counter stigma tersebut," ungkap Iqbal.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti tantangan besar terkait kemiskinan ekstrem NTB yang masih tinggi.

"Targetnya pada 2029 kemiskinan ekstrem bisa nol dan angka kemiskinan turun dari sekitar 12 persen menjadi satu digit di bawah rata-rata nasional," jelasnya.

Gubernur menambahkan bahwa pembangunan spiritual tetap menjadi fondasi utama meski tidak disebut secara eksplisit dalam program prioritas.

"Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, pembangunan spiritual adalah hal yang wajib. Tanpa itu, tiga prioritas tadi tidak mungkin tercapai," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur juga menegaskan pentingnya menjaga citra lembaga pendidikan Islam dari stigma negatif.

"Banyak terjadi pelecehan seksual justru di institusi pendidikan Islam kita. Jangan sampai muncul stigma pondok pesantren kita rentan terhadap kejahatan seksual", tegas Gubernur sembari berharap MUI lebih berperan dalam ijtihad sosial.

Orasi Kebangsaan Menteri ATR/BPN

Dalam orasi kebangsaannya, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran ulama dalam menjaga keseimbangan pembangunan bangsa.

"Maka MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama memiliki peran besar", sebut Nusron.

Nusron juga menyampaikan refleksi nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan ajaran ulama besar Abdul Qadir Jailani.

"Jika kita ingin menata dunia dan menyejahterakan manusia, maka dibutuhkan tiga syarat utama, yaitu ilmu para ulama, kebijaksanaan para pemimpin, dan peran politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa politik harus dijalankan untuk kemaslahatan rakyat.

“Politik adalah bagian dari syariat, tetapi bukan untuk mengejar kekuasaan, melainkan untuk memenangkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Nusron juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat terletak pada manfaat yang diberikan.

"Kita tidak perlu memiliki cita-cita besar yang berlebihan. Selama kita memberikan manfaat bagi manusia, maka kita akan tetap dikenang," kata Nusron menambahkan.

Sinergi untuk Menjawab Tantangan NTB

Pengukuhan ini mengusung tema sinergi ulama dan umara dalam menjaga keutuhan bangsa dari NTB. Tema tersebut relevan dengan kondisi daerah yang tengah menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari pelecehan seksual NTB, maraknya narkoba, hingga kemiskinan ekstrem NTB.

Dengan komposisi kepengurusan yang kuat dan dukungan penuh pemerintah, MUI NTB diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam membangun masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

Ke depan, keberhasilan NTB tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari keberhasilan menekan angka pelecehan seksual NTB serta menuntaskan kemiskinan ekstrem NTB melalui kolaborasi nyata antara ulama dan pemerintah. (red) 

Spekulasi Publik Terjawab, Kesaksian Nursalim Dinilai Perjelas Posisi Gubernur NTB

Bima News    4/11/2026 03:50:00 PM    Comment   

Spekulasi Publik Terjawab, Kesaksian Nursalim Dinilai Perjelas Posisi Gubernur NTB

bimanews.id— Kesaksian Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nursalim, dalam persidangan perkara dugaan gratifikasi “dana siluman” DPRD NTB di Pengadilan Tipikor Mataram, Kamis (9/4/2026), dinilai telah memberikan kejelasan atas berbagai spekulasi publik yang berkembang, khususnya terkait dugaan keterlibatan Gubernur NTB.

Persidangan yang menghadirkan tiga terdakwa anggota DPRD NTB tersebut merupakan bagian dari proses hukum atas perkara yang sebelumnya telah menyeret sejumlah nama dan menjadi perhatian luas masyarakat. 

Dalam proses penyidikan, Kejaksaan Tinggi NTB sendiri telah menetapkan tiga anggota DPRD sebagai tersangka serta menyita uang sekitar Rp2 miliar yang diduga terkait gratifikasi dalam kasus tersebut.

Dalam keterangannya di persidangan, Nursalim menjelaskan secara rinci posisi dan mekanisme kerja pemerintah daerah dalam penyusunan program. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang dijalankan merupakan bagian dari program prioritas kepala daerah yang dilaksanakan melalui mekanisme formal, termasuk koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Praktisi hukum Dr (c) Muhammad Ihwan, S.H., M.H., yang akrab disapa Iwan Slenk, menilai bahwa kesaksian tersebut menjadi titik terang yang penting dalam melihat duduk perkara secara objektif.

“Apa yang disampaikan saudara Nursalim di persidangan sangat jelas. Bahwa yang dilakukan adalah menjalankan program prioritas kepala daerah melalui mekanisme yang sah, melalui TAPD, melalui pembahasan dengan DPRD. Ini bukan sesuatu yang berdiri di luar sistem. Semua ada dalam koridor tata kelola pemerintahan,” tegas Iwan.

Ia juga menambahkan bahwa kesaksian tersebut sekaligus membantah berbagai narasi liar yang berkembang di ruang publik mengenai adanya keterlibatan langsung Gubernur dalam praktik yang menyimpang.

“Tidak ada satu pun pernyataan eksplisit dari saudara Nursalim yang menyebut bahwa Gubernur memerintahkan praktik jual beli program. Ini penting dicatat. Karena opini publik selama ini cenderung dibangun di atas asumsi, bukan fakta persidangan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Iwan menekankan bahwa dalam banyak kasus serupa, konstruksi hukum harus dibangun berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan persepsi. Ia mengingatkan agar semua pihak tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita harus bedakan antara kebijakan publik dengan dugaan penyimpangan oleh oknum. Jangan sampai kebijakan yang sah justru ditarik ke dalam konstruksi yang tidak tepat. Oleh karena itu, biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan berbasis alat bukti,” ujarnya.

Dalam konteks perkara ini, sebelumnya pihak Kejaksaan juga menyatakan bahwa sumber dana dalam kasus “dana siluman” tidak berasal dari APBD maupun APBN, serta masih berfokus pada pembuktian terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai pemberi gratifikasi .

Iwan juga menyoroti bahwa dalam keterangan Nursalim, tidak ditemukan adanya perintah dari Gubernur terkait praktik yang mengarah pada tindak pidana gratifikasi. Bahkan, program yang disebut-sebut dalam perkara tersebut pada kenyataannya tidak seluruhnya terealisasi dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Iwan Slenk dari keterangan Nursalim clear and clean bahwa Gubernur NTB hanya memerintahkan mengenai akselerasi triple agenda Gubenrur yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata mendunia melalui program unggulan Desa Berdaya.(red) 

Kesaksian Kunci Kepala BKAD NTB: Efisiensi 2025 Murni Diarahkan Pemprov dan DPRD sebagai Ikhtiar Pengentasan Kemiskinan, Bukan Bagi-Bagi Uang

Bima News    4/10/2026 07:39:00 AM    Comment   

Kesaksian Kunci Kepala BKAD NTB: Efisiensi 2025 Murni Diarahkan Pemprov dan DPRD sebagai Ikhtiar Pengentasan Kemiskinan, Bukan Bagi-Bagi Uang

 

bimanews.id— Tabir gelap yang menyelimuti isu "dana siluman" di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB mulai tersingkap dalam fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram, Kamis (9/4).

 Keterangan saksi kunci, Kepala BKAD NTB Nursalim, secara gamblang menegaskan bahwa instruksi Gubernur Lalu Muhamad Iqbal sejak awal adalah  untuk efisiensi anggaran sesuai kebijakan Pusat demi  keberlanjutan upaya pengentasan kemiskinan.

Bukan Uang, Tapi Program Masyarakat

Dalam kesaksiannya di bawah sumpah, Nursalim mengungkapkan bahwa perintah yang ia terima dari Gubernur adalah mensosialisasikan program "Desa Berdaya". 

Fokusnya sangat jelas dan terukur: pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata.

 Ikhtiar bersama eksekutuf dan legislatif adalah sebuah langkah efisiensi fiskal. Dana hasil efisiensi sebesar lebih dari 100 milyar, termasuk pokir anggota dewan lama yang tidak teepilih lagi,   diselamatkan dan dialihkan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat di desa-desa melalui jalur resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menjernihkan Distorsi di Level Perantara

Munculnya dugaan gratifikasi yang menyeret beberapa nama politisi sebagai perantara kini terlihat sebagai hal berada diluar pembahasan eksekutif dan legislatif.  

Kesaksian Nursalim ini membuktikan adanya upaya distorsi opini dengan membesarkan apa yang disebut sebagai "dana siluman". 

"Instruksi atasan (Gubernur) sangat teknis, yakni menjelaskan substansi program Desa Berdaya," ujar Nursalim dalam persidangan. Hal ini menegaskan bahwa dari sisi eksekutif, jalur yang ditempuh adalah jalur birokrasi yang sah untuk kepentingan publik, bukan jalur bawah meja.

Menyadarkan Publik: Mari Melihat Substansi

Dengan kondisi fiskal yang sangat sempit akibat efisiensi, Pemprov mengambil langkah berani untuk melakukan realokasi anggaran agar tidak terbuang sia-sia, melainkan terkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan—masalah menahun yang harus diselesaikan di NTB.

Sangat tidak adil jika niat tulus untuk membangun desa melalui sistem OPD justru dikaburkan oleh narasi "dana siluman" yang sengaja diembuskan untuk menciptakan kegaduhan politik. Fakta persidangan hari ini telah menunjukkan bahwa secara administratif dan instruktif, tidak ada satu pun perintah keputusam pemprov yang melanggar hukum.

Kesimpulan

Persidangan hari ini bukan sekadar proses hukum bagi para terdakwa, melainkan momentum bagi masyarakat NTB untuk melihat kebenaran. Bahwa program pengentasan kemiskinan adalah tentang rakyat, tentang perut petani, dan tentang masa depan desa kita.

Jangan biarkan riuh rendah di level perantara menenggelamkan substansi dari pengabdian yang sedang dikerjakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Nusa Tenggara Barat.(red) 

Pemprov NTB Siapkan Undian Emas 12 Gram Bagi Warga Taat Bayar Pajak

Bima News    4/08/2026 10:12:00 PM    Comment   

Pemprov NTB Siapkan Undian Emas 12 Gram Bagi Warga Taat Bayar Pajak

bimanews.id--Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Undian Emas dengan total 12 gram dan hadiah menarik lainnya.

Kesempatan ini berlaku untuk wajib pajak aktif yang membayar pajak kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo selama periode 1 Januari s.d. 30 September 2026. 

“Undian ini sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang selalu taat membayar pajak kendararaannya. Jadi bentuk-bentuk insentif pajak seperti ini yang akan terus kita prioritaskan kedepan, daripada kita memberikan keringanan kepada kendaraan yang sering jatuh tempo,”ujar Plt. Kepala Bapenda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si.

Undian emas ini khusus diberikan untuk kendaraan pribadi (tidak untuk kendaraan dinas pemerintah/TNI/Polri) dan akan diundi pada Bulan Juli 2026. Walaupun demikian bagi kendaraan yang jatuh temponya hingga 30 September juga bisa berkesempatan mengikuti undian ini.

“Bisa ikut dengan catatan telah membayar pajak kendaraan sebelum tanggal pengundian. Karena sebagaimana ketentuan kami bahwa pajak kendaraan paling cepat dapat dibayar 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo,”tambah Nelly.  

Total hadiah undian emas 12 gram ini disponsori oleh Kantor Perwakilan Jasa Raharja Nusa Tenggara Barat, sebagai bagian dari kerjasama kemitraan atas pungutan SWDKLLJ.

“Tentunya dengan adanya undian ini harapan kita semua adalah pemilik kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Barat semakin taat dan cakupan layanan asuransi kecelakaan yang dikelola oleh Jasa Raharja dapat semakin baik”, ungkap Kepala Kantor Perwakilan Jasa Raharja Nusa Tenggara Barat, Soleh, S.Si., MTI., CHC, CRMO. (Kominfotik) 

Kolaborasi Seniman dan Penyiar Radio, Peresean Dikemas dalam Serial Drama Radio

Bima News    3/30/2026 07:48:00 AM    Comment   

Kolaborasi Seniman dan Penyiar Radio, Peresean Dikemas dalam Serial Drama Radio

bimanews.id– Tradisi peresean khas masyarakat Sasak kini merambah medium baru. 

Warisan budaya yang selama ini identik dengan arena pertarungan rotan tersebut diangkat menjadi serial sandiwara radio bertajuk “Napas Peresean dalam Sandiwara Radio”.

Program ini dikemas dalam bentuk drama audio berseri yang menampilkan kisah kehidupan para pepadu—tokoh sentral dalam tradisi peresean yang sarat nilai keberanian, kehormatan, dan persaudaraan. 

Produksi ini turut melibatkan penyiar senior, pemain sandiwara radio, serta kreator konten berpengalaman di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Program ini menghadirkan kisah dramatik tentang dunia para pepadu, para petarung dalam tradisi peresean yang dikenal sebagai simbol keberanian, kehormatan, dan persaudaraan. 

Melalui pendekatan sandiwara radio, tradisi tersebut dihadirkan kembali dalam bentuk cerita yang menyoroti sisi kemanusiaan para pelakunya,” ungkap M. Sukri ‘Ray Aruman’ selaku inisiator sekaligus produser audio dramania Napas Peresean dalam Sandiwara Radio.

Sukri menegaskan, penggarapan program ini dilakukan melalui proses riset panjang. Tim kecil dibentuk untuk melakukan kajian pustaka, mengumpulkan cerita lama, hingga mewawancarai sejumlah pihak yang memahami perjalanan para pepadu.

“Sebagai produser, saya membentuk tim kecil  yang melakukan kajian pustaka, mengumpulkan cerita-cerita lama, dan melakukan berbagai wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui perjalanan hidup para pepadu,” jelasnya.

Dalam pengembangan cerita, Sukri menggandeng jurnalis senior NTB Buyung Sutan Muhlis yang dipercaya menulis naskah. Naskah sandiwara radio tersebut kini telah rampung dan siap diproduksi.

”Alhamdulillah, naskah sandiwara sudah tuntas beliau tulis dan siap produksi,” ujarnya.

Libatkan Tim Kreatif Berpengalaman

Produksi drama audio ini diperkuat oleh tim kreatif lintas generasi. Dedi Suhadi didapuk sebagai sutradara. 

Ia dikenal sebagai praktisi media yang berpengalaman dalam produksi program siaran, dengan kemampuan membangun ritme dramatik dan mengarahkan aktor suara secara kuat.

Di posisi narator, hadir Esdarita, penyiar senior yang pernah berkiprah di RRI Mataram.

 Sosoknya dikenal sebagai salah satu suara ikonik radio di NTB, dengan karakter vokal yang kuat dan pengalaman panjang dalam membangun kedekatan emosional dengan pendengar.

Sementara itu, aspek teknis produksi seperti desain audio, musik, dan montage ditangani oleh Zamy Sangga Firdaus, kreator audio visual muda yang dikenal adaptif terhadap perkembangan konten digital dan piawai meramu atmosfer dramatik melalui suara.

Kolaborasi ini juga akan melibatkan penyiar legendaris serta pemain sandiwara radio yang pernah berjaya di era radio. Langkah ini dinilai sebagai upaya menghidupkan kembali kejayaan sandiwara radio sekaligus menjaga kualitas artistik produksi.

“Dengan menghadirkan kembali para aktor suara berpengalaman, saya berharap drama radio ini memiliki kualitas artistik yang kuat sekaligus menghadirkan nostalgia bagi generasi yang pernah hidup bersama kejayaan radio,” tandasnya.

Untuk menjaring talenta, tim produksi menggandeng komunitas veteran penyiar seperti Tenda Siar NTB dan Komunitas Penyiar Radio Kita. Proses audisi tengah disiapkan 5untuk mendapatkan pengisi suara terbaik

“Insyaallah proses audisi pengisi suara akan menghasilkan talent terbaik,” sebutnya.

Angkat Sisi Humanis Kehidupan Pepadu

Serial Napas Peresean direncanakan hadir dalam tujuh episode. Cerita berfokus pada perjalanan seorang anak yang tumbuh di lingkungan peresean, belajar tentang keberanian, luka, persahabatan, hingga makna kehormatan.

Produksi ini tidak sekadar menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya lokal kepada publik luas melalui medium audio yang imajinatif.

“Saya membayangkan bagaimana kisah-kisah heroik para pepadu Peresean dapat dihidupkan kembali melalui medium audio,” ulas Sukri.

Ia menambahkan, radio memiliki kekuatan membangun imajinasi, sebagaimana era kejayaan sandiwara radio pada dekade 1980–1990-an.

“Kita ingin menghadirkan kembali pengalaman itu,  tetapi dengan cerita dari Lombok, dengan napas budaya Sasak yang kuat. Sebuah drama yang bukan hanya menghadirkan pertarungan, tetapi juga ymenampilkan perjalanan hidup, persahabatan, rivalitas, dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi Peresean,” tandasnya.

Program ini mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dana Indonesiana dan LPDP. Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk ruang bagi inisiatif kreatif dalam merawat warisan budaya.

“Dukungan ini menjadi bukti bahwa negara memberi ruang bagi inisiatif kreatif masyarakat dalam merawat warisan budaya. Bagi saya pribadi, dukungan ini bukan sekadar bantuan program. 

Ini adalah kepercayaan bahwa cerita-cerita dari Lombok layak untuk diangkat dan dibagikan kepada publik yang lebih luas,” imbuhnya.***

Tentang Program

Judul: Napas Presean dalam Sandiwara Radio

Jumlah Episode: 7

 Episode

Produser: M. Sukri AR

Penulis Naskah dan Ide Cerita:

Buyung Sutan Muhlis

Pembawa Cerita/Narator:

Esdarita

Teknik dan Montage:

Zami Sangga Firdaus

Sutradara :

Dedi Suhadi

Didukung oleh:

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia

melalui Program Dana Indonesiana. 

Gubernur Pantau Kesiapan Layanan Transportasi Arus Mudik Lebaran Di Terminal Mandalika

Bima News    3/15/2026 05:42:00 PM    Comment   

Gubernur Pantau Kesiapan Layanan Transportasi Arus Mudik Lebaran Di Terminal Mandalika

bimanews.id— Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau Posko Angkutan Lebaran serta aktivitas keberangkatan penumpang di Terminal Mandalika, Ahad (15/3). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan transportasi darat serta pengawasan terhadap harga tiket bus menjelang arus mudik Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB menjelaskan bahwa terdapat perbedaan persepsi di masyarakat terkait harga tiket bus. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kelas layanan bus yang beroperasi, sementara harga yang diatur pemerintah sebenarnya berlaku untuk kelas ekonomi.

“Tadi kami juga membahas mengenai bus. Memang ada banyak perbedaan persepsi terkait harga tiket. Hal ini karena harga yang diatur sebenarnya berlaku untuk kelas ekonomi, sementara kelas layanan bus memiliki banyak variasi,” ujar Gubernur.

Menurutnya, variasi fasilitas pada layanan bus membuat harga tiket yang beredar di masyarakat juga menjadi beragam.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi NTB bersama aparat penegak hukum telah menegaskan kepada seluruh perusahaan bus agar menjual tiket sesuai dengan ketentuan harga tertinggi yang telah ditetapkan.

Gubernur juga menjelaskan bahwa persoalan yang kerap muncul bukan sepenuhnya disebabkan oleh perusahaan bus, melainkan dari mekanisme pembelian tiket yang dilakukan melalui pihak ketiga.

“Banyak pembeli yang tidak membeli langsung melalui perusahaan bus, tetapi melalui pihak ketiga. Di situlah potensi masalah bisa muncul,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengawasan di terminal saat ini cukup ketat sehingga perusahaan bus memiliki risiko besar apabila menjual tiket melebihi ketentuan. Namun dalam praktiknya terdapat oknum yang menjual kembali tiket dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan komisi.

Karena itu, praktik tersebut menjadi perhatian serius dan akan ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat.

Selain meninjau sistem penjualan tiket, Gubernur juga melihat langsung kondisi fasilitas di Terminal Mandalika. Secara umum, fasilitas terminal dinilai sudah cukup baik, namun masih diperlukan optimalisasi fungsi serta penataan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.

Ke depan, pengaturan area terminal juga akan ditata lebih baik dengan memisahkan area publik yang dapat diakses masyarakat umum dan area khusus bagi penumpang yang telah memiliki tiket, sehingga sistem pelayanan dapat berjalan lebih tertib dan nyaman.

Pemerintah Provinsi NTB berharap melalui berbagai evaluasi yang dilakukan setiap tahun, penyelenggaraan angkutan Lebaran di NTB dapat terus meningkat kualitasnya, sehingga memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat. (diskominfotikntb)

Program Mudik Gratis 2026 Meningkat Dua Kali Lipat

Bima News    3/14/2026 02:52:00 PM    Comment   

Program Mudik Gratis 2026 Meningkat Dua Kali Lipat

 

bimanews.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menyelenggarakan program Mudik Gratis bagi masyarakat yang hendak pulang ke Pulau Sumbawa menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Tahun ini, sebanyak 400 peserta diberangkatkan dari Pulau Lombok menuju sejumlah daerah di Pulau Sumbawa, mulai dari Kabupaten Sumbawa Barat hingga Kota Bima. Program ini digagas sebagai bentuk pelayanan pemerintah dalam memastikan perjalanan mudik masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan terjangkau.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa jumlah peserta mudik gratis tahun ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pelayanan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan warga Pulau Sumbawa yang berada di Pulau Lombok.

“Tahun lalu kita hanya bisa memberangkatkan 200 orang. Tahun ini alhamdulillah kita bisa memberangkatkan 400 orang untuk mudik gratis, mulai dari ujung barat Pulau Sumbawa sampai ujung timur Pulau Sumbawa, dari Kabupaten Sumbawa Barat sampai Bima,” ujar Gubernur Iqbal, saat melepas pemudik di depan Pendopo Gubernur NTB, Sabtu 14 Maret 2026.

Gubernur juga memastikan bahwa kondisi jalur utama Trans Pulau Sumbawa dalam keadaan baik dan siap dilalui para pemudik. Ia menyampaikan bahwa sejumlah titik jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan telah diperbaiki oleh tim dari Dinas PUPR dan Balai Jalan sehingga tidak akan mengganggu kelancaran perjalanan.

“Tadi pagi saya baru saja tiba dari Pulau Sumbawa setelah Safari Ramadan dan minggu lalu juga saya melintasi jalur utama dari Sumbawa Barat sampai Sape. Alhamdulillah kondisi jalur utama InsyaAllah sangat baik. Beberapa titik yang mengalami kerusakan sudah dipersiapkan dan diperbaiki oleh teman-teman dari PUPR dan Bale Jalan sehingga InsyaAllah perjalanan Trans Pulau Sumbawa akan berjalan lancar,” jelasnya.

Selain memastikan kesiapan infrastruktur, Pemprov NTB juga memberikan perlindungan tambahan bagi seluruh peserta mudik melalui fasilitas asuransi perjalanan. Para peserta juga mendapatkan layanan konsumsi untuk berbuka puasa selama perjalanan agar tetap nyaman hingga tiba di daerah tujuan masing-masing.

Program Mudik Gratis ini sebagian besar diikuti oleh mahasiswa asal Pulau Sumbawa yang sedang menempuh pendidikan di Pulau Lombok. Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas layanan agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

“Semua yang ikut dalam bus mendapatkan asuransi, jadi tidak hanya terberkahi perjalanannya tetapi juga terlindungi. Kami berharap ke depan jumlah bus yang disediakan bisa lebih banyak sehingga bukan hanya mahasiswa, tetapi masyarakat umum juga bisa memanfaatkan program mudik gratis ini,” tutup Gubernur Iqbal. (nov/her/kominfotikntb)

BPBD NTB Serahkan Bantuan Untuk Korban Banjir Di Lombok Timur

Bima News    3/13/2026 01:57:00 PM    Comment   

BPBD NTB Serahkan Bantuan Untuk Korban Banjir Di Lombok Timur

 

bimanews.id- Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ardhan menyerahkan bantuan logistik pasca banjir yang terjadi di beberapa kecamatan dan desa yang berada di Kabupaten Lombok Timur, diterima Kalaksa BPBD Kabupaten Lombok Timur, di halaman kantor BPBD NTB Kamis, (12/3/2026).

Dalam keterangannya Sekban BPBD NTB Ardhan menjelaskan, bahwa kabupaten/kota yang telah menetapkan status tanggap darurat akan mendapatkan bantuan darurat logistik dari Pemerintah Provinsi NTB melalui dana BTT, Bantuan itu berupa 50 kontainer paket pangan, 50 kontainer paket sandang. 

"Bantuan pangan itu berupa beras, gula, saos, kecap, sarden dan biskuit bayi. Selain itu ada paket sandang berupa sarung, handuk, selimut, mukenah dan perlengkapan mandi lainnya," terangnya. 

Ditambahkan, bantuan tersebut merupakan respon cepat Pemerintah Provinsi NTB terhadap berbagai musibah yang terjadi, seperti musibah banjir yang terjadi di kecamatan Jerowaru, kecamatan Sambelia dan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur pada Februari dan awal Maret 2026. 

"Bantuan logistik ini merupakan gerak cepat Pemprov NTB dalam pemulihan pasca bencana. Hari ini mewakili Pak Kalak BPBD NTB menyerah bantuan logistik yang diterima langsung oleh Kalaksa BPBD Lombok Timur," ujarnya.

Berdasarkan jenis bantuan yang diserahkan, BPBD menyerahkan bantuan lainnya berupa 50 lembar tikar sebagai alas tidur, terpal 50 lembar, Mie goreng 25 dus, Mi kuah 25 dus dan air mineral sebanyak 50 dus. 

Ardhan berharap dengan adanya distribusi logistik ini diharapkan masyarakat selalu siap dalam menghadapi bencana apapun.

"Kesiapan adalah kunci keselamatan. Distribusi logistik hari ini adalah investasi untuk keselamatan bersama," pungkasnya. (ALiF/her/DiskominfotikNTB)

Safari Ramadan Di Sumbawa, Gubernur Iqbal Pantau Harga Bahan Pokok Di Pasar Brang Biji

Bima News    3/12/2026 06:18:00 PM    Comment   

Safari Ramadan Di Sumbawa, Gubernur Iqbal Pantau Harga Bahan Pokok Di Pasar Brang Biji

bimanews.id— Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan ke Pasar Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Kamis (12/3/2026), untuk memantau langsung perkembangan harga bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan menjelang Idulfitri.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda Safari Ramadan Gubernur NTB di Kabupaten Sumbawa. Dalam sidak tersebut, Gubernur berdialog langsung dengan pedagang serta mengecek harga sejumlah komoditas pangan strategis.

Dari hasil pemantauan di dalam pasar, harga cabai rawit masih berada pada kisaran Rp110 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram. Gubernur menilai harga tersebut masih relatif tinggi, terutama karena Pasar Brang Biji bukan merupakan pasar induk yang menjadi pusat distribusi utama.

“Dari hasil pengecekan langsung di pasar, harga cabai rawit memang masih cukup tinggi. Ini juga dipengaruhi karena pasar ini bukan pasar induk sehingga distribusi pasokan tidak sebesar di pasar utama,” ujar Miq Iqbal.

Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit saat ini dipengaruhi oleh mekanisme pasar, di mana pasokan yang terbatas tidak sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya telah mencoba menambah pasokan cabai dengan mendatangkan lebih dari satu ton cabai dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Namun, langkah tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menekan harga di tingkat pasar.

Untuk itu, Pemprov NTB tengah menjajaki opsi penambahan pasokan cabai dari luar daerah melalui koordinasi dengan Badan Pangan Nasional. Data distribusi antarwilayah dari Bapanas akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan daerah pemasok yang memiliki surplus produksi cabai.

“Kami terus berkomunikasi dengan Badan Pangan Nasional untuk melihat daerah mana yang memiliki harga cabai lebih rendah dan memungkinkan dilakukan distribusi ke NTB sebagai bentuk intervensi pasar,” jelasnya.

Selain cabai, Gubernur juga memantau harga komoditas lain seperti minyak goreng dan beras. Untuk komoditas tersebut, pemerintah membuka ruang intervensi melalui koordinasi dengan Perum Bulog guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok di pasar.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur juga menemukan bahwa harga minyak goreng bersubsidi “Minyak Kita” di wilayah Sumbawa masih relatif tinggi. Kondisi tersebut diduga terjadi karena sebagian pedagang belum terhubung langsung dengan jalur distribusi resmi sebagai distributor.

Pemantauan pasar seperti ini, lanjut Miq Iqbal, akan terus dilakukan selama Ramadan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok di berbagai daerah di NTB.

“Pemerintah harus hadir memastikan harga tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat terpenuhi, apalagi menjelang hari raya ketika permintaan biasanya meningkat,” pungkasnya.(Kominfotik)

Pemprov NTB Siapkan Investasi Pendidikan Untuk SMK Wilayah Pelosok.

Bima News    3/05/2026 04:45:00 PM    Comment   

Pemprov NTB Siapkan Investasi Pendidikan Untuk SMK Wilayah Pelosok.

 

bimanews.id-​Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) berkomitmen penuh untuk menghapus stigma Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai penyumbang angka pengangguran. Dalam kunjungannya di SMKN 1 Kopang, pada Rabu (4/3).

Gubernur menekankan, pentingnya sertifikasi keahlian sebagai kunci utama lulusan SMK terserap di dunia kerja.

​"SMK tidak boleh lagi menjadi penyumbang pengangguran. Salah satu kendala selama ini adalah masalah sertifikasi LSP-P (Lembaga Sertifikasi Profesi). Oleh karena itu, semester ini pemerintah provinsi menyiapkan subsidi untuk sekitar 420 hingga 430 sertifikasi," ujarnya.

​Langkah ini diambil agar para siswa tidak hanya mengantongi ijazah saat lulus, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional. Hal ini diharapkan mempermudah lulusan masuk ke dunia kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jika program ini terbukti efektif, Pemprov NTB berencana menjadikannya sebagai anggaran rutin setiap tahun.

Selain masalah sertifikasi, Gubernur juga menyoroti adanya kesenjangan perkembangan antara SMK di wilayah perkotaan dan pedesaan. SMK di kota dinilai lebih cepat berkembang karena jumlah murid yang banyak, sehingga dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang terkumpul lebih besar.

​Sebaliknya, SMK di wilayah pedesaan seperti Kopang seringkali menghadapi kendala finansial karena mayoritas siswanya berada pada status ekonomi desil 1 dan 2 (kurang mampu), sehingga tidak mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

​Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov NTB tengah menghitung skema investasi melalui dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah).

"Insya Allah kami akan investasi BOSDA untuk daerah-daerah yang siswanya banyak dari kategori ekonomi rendah. Kami ingin level perkembangan SMK di kota dan desa bisa bersaing secara adil," tegasnya.

​Di akhir kunjungannya, Gubernur memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat mengejar prestasi. Ia menegaskan bahwa siswa yang tinggal di kampung tetap memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang layaknya siswa di kota.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Kopang, Lalu Subhanudin, M. Pd., mengungkapkan bahwa sekolah yang dipimpinnya telah melakukan langkah progresif melalui kerja sama dengan Pertamina Pusat (Enduro). Kerja sama ini mencakup berbagai aspek pengembangan kualitas siswa dan guru.

​"Alhamdulillah, melalui kerja sama dengan Pertamina, kami telah menghadirkan dua pembalap MotoGP untuk memberikan motivasi langsung kepada siswa. Kami juga telah menyepakati kemitraan di mana setiap tahun siswa kami akan mendapatkan pelatihan langsung dari mekanik nasional di Jakarta," ungkapnya.

​Lebih jauh lagi, kolaborasi ini akan diwujudkan dalam bentuk fisik berupa pembangunan bengkel dengan branding bersama antara SMK dan Pertamina Enduro. Langkah ini diharapkan menjadi laboratorium nyata bagi siswa dari tujuh jurusan yang ada, mulai dari Teknologi Kendaraan Ringan hingga Desain Komunikasi Visual.(san/her/diskominfotik)

Safari Ramadan di Kabupaten Bima, Wagub Ajak Warga Perkuat Solidaritas dan Kepedulian Sosial

Bima News    3/04/2026 01:06:00 PM    Comment   

Safari Ramadan di Kabupaten Bima, Wagub Ajak Warga Perkuat Solidaritas dan Kepedulian Sosial

 

bimanews.id-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menyerahkan bantuan sebesar Rp. 40 juta untuk mendukung pembangunan Masjid Bahrur Khairat di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Selasa (3/3). Bantuan tersebut diserahkan dalam rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan bahwa pembangunan masjid tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pendanaan, tetapi juga oleh kepedulian dan semangat gotong royong masyarakat. Menurutnya, masjid yang nyaman dan representatif mencerminkan komitmen umat dalam menjaga nilai-nilai keagamaan serta memperkuat kohesi sosial.

“Kami percaya apa yang diberikan hari ini mungkin belum mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan, tetapi keikhlasan dan kebersamaan akan membuka jalan bagi dukungan yang lebih luas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan Rp40 juta tersebut merupakan kontribusi pribadi atas nama keluarga besar almarhum Ferry Zulkarnaen. Selain itu, dukungan juga diberikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari sebesar Rp10 juta, serta bantuan dari Baznas Provinsi NTB sebesar Rp15 juta sebagai bagian dari kolaborasi pendanaan pembangunan sarana ibadah.

Wagub turut mengajak masyarakat memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah, mempererat kebersamaan keluarga, serta menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi agar penyalurannya tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat.

Sementara itu, Camat Sape Muhammad Akbar menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Gubernur dan jajaran. Ia juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah pesisir Sape yang kerap terdampak pasang air laut sehingga mempercepat kerusakan. Selain itu, ruas jalan nasional di kawasan tersebut dinilai rawan longsor dan berpotensi mengganggu mobilitas warga serta aktivitas ekonomi.(Adpim/Kominfotik)

PMI dan Jamaah Umrah NTB di Timur Tengah Dipastikan Aman

Bima News    3/03/2026 04:03:00 PM    Comment   

PMI dan Jamaah Umrah NTB di Timur Tengah Dipastikan Aman

bimanews.id– Di tengah meningkatnya tensi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh warga NTB yang berada di kawasan Timur Tengah dalam kondisi aman dan dalam pemantauan intensif perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara penempatan.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. Aidy Furqon, serta laporan resmi kementerian terkait.

Berdasarkan data resmi dari laman CNC.BP2MI.go.id yang dikelola Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berada di kawasan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, 144 orang bekerja di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait.

Secara komposisi, PMI NTB terdiri dari 86 laki-laki dan 69 perempuan, yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Lombok Tengah menjadi daerah asal terbanyak dengan 47 orang, disusul Sumbawa 32 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 21 orang, dan Kota Mataram 18 orang. Selebihnya berasal dari Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Bima.

Mayoritas PMI tersebut bekerja pada sektor aktivitas jasa lainnya, termasuk layanan personal dan domestik. Sebagian lainnya tersebar pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, kesehatan dan sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi.

“Berdasarkan koordinasi terakhir Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB dengan BP2MI, seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” ujar Aka.

Selain PMI, Pemprov NTB juga memantau keberadaan jama'ah umroh asal NTB yang saat ini berada di Arab Saudi. Berdasarkan data resmi Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTB per 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 jamaah telah diberangkatkan menuju Jeddah sejak 19 Februari 2026 hingga awal Maret 2026 melalui Lombok International Airport dengan skema penerbangan sesuai jadwal masing-masing penyelenggara.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 jamaah telah kembali ke Indonesia. Adapun dengan kepulangan jama'ah umroh ini sesuai jadwal mulai pada 7 Maret 2026, sesuai masa tinggal program umroh rata-rata 9 hingga 12 hari. Kita Do'aka kepulangan jama'ah umroh ini pada saat kepulangan nanti lancar dan tidak terkendala dampak perang, kata Aka.

Saat ini, sebanyak 1.372 jamaah masih berada di Arab Saudi dan seluruhnya dilaporkan dalam keadaan aman dan sedang menjalan kan ibadah umrohnya.

Aka menegaskan bahwa seluruh warga NTB di kawasan Timur Tengah berada dalam sistem perlindungan negara melalui KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lebih lanjut.

“Kami memahami adanya kekhawatiran keluarga di NTB. Namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah terus melakukan komunikasi berkala dan akan menyampaikan perkembangan secara resmi,” tegasnya.

Pemprov NTB melalui Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB memastikan pemantauan terus dilakukan, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi warganya di luar negeri.

Pemerintah Provinsi NTB, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan hanya merujuk pada informasi resmi, sembari memastikan bahwa keselamatan warga NTB di luar negeri tetap menjadi prioritas utama.(Kominfotik) 

Komunikasi Dengan Dubes, Gubernur NTB Pastikan WNI Asal NTB Terpantau KBRI

Bima News    3/02/2026 06:25:00 PM    Comment   

Komunikasi Dengan Dubes, Gubernur NTB Pastikan WNI Asal NTB Terpantau KBRI

bimanews.Id— Menyikapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah Duta Besar Republik Indonesia di negara-negara Teluk dan Iran guna memastikan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya asal NTB, tetap aman dan terpantau.

Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepala daerah terhadap warganya, di mana pun mereka berada.

“Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini,” tegas Miq Iqbal.

Komunikasi dilakukan dengan KBRI Teheran (Iran), KBRI Riyadh (Arab Saudi), KBRI Muscat (Oman), KBRI Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Doha (Qatar), serta KBRI Kuwait City.

Dalam pembicaraan tersebut, seluruh perwakilan RI memastikan bahwa WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat Indonesia di masing-masing negara. Para Duta Besar juga menyampaikan bahwa Rencana Kontinjensi telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi peningkatan eskalasi konflik.

“Para Duta Besar memastikan bahwa seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau. Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh,” jelasnya.

Gubernur Miq Iqbal secara khusus menitipkan warga NTB kepada para Duta Besar RI agar mendapatkan perhatian dan perlindungan maksimal.

“Saya menitipkan secara khusus warga NTB kepada para Duta Besar. Keselamatan mereka adalah prioritas,” tegasnya.

Ia juga mengimbau keluarga di NTB yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah untuk proaktif memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI terdekat. Apabila belum terdaftar, keluarga diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI di masing-masing negara.

“Kepada masyarakat NTB yang memiliki keluarga di kawasan tersebut, saya mengajak untuk tetap tenang. Pastikan komunikasi dengan KBRI atau KJRI terus terjaga dan ikuti arahan resmi dari perwakilan RI,” ujarnya.

Dalam komunikasi tersebut, Miq Iqbal juga berbagi pengalamannya dalam menangani perlindungan WNI di wilayah konflik pada masa penugasannya sebelumnya di Kementerian Luar Negeri. Diskusi tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar perlindungan warga negara berjalan cepat, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

Gubernur NTB menegaskan bahwa komunikasi dan pemantauan tidak berhenti pada tahap awal ini. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di luar negeri akan dilakukan secara berkala guna memastikan perkembangan situasi dapat direspons secara cepat dan tepat.

“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi NTB memastikan komitmennya untuk terus hadir, menjaga komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjamin perlindungan warga NTB di manapun berada.(Kominfotik)