Bima News: Daerah
Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan

Minggu, 15 Maret 2026

Gubernur Pantau Kesiapan Layanan Transportasi Arus Mudik Lebaran Di Terminal Mandalika

Gubernur


bimanews.id— Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau Posko Angkutan Lebaran serta aktivitas keberangkatan penumpang di Terminal Mandalika, Ahad (15/3). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan transportasi darat serta pengawasan terhadap harga tiket bus menjelang arus mudik Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB menjelaskan bahwa terdapat perbedaan persepsi di masyarakat terkait harga tiket bus. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kelas layanan bus yang beroperasi, sementara harga yang diatur pemerintah sebenarnya berlaku untuk kelas ekonomi.

“Tadi kami juga membahas mengenai bus. Memang ada banyak perbedaan persepsi terkait harga tiket. Hal ini karena harga yang diatur sebenarnya berlaku untuk kelas ekonomi, sementara kelas layanan bus memiliki banyak variasi,” ujar Gubernur.

Menurutnya, variasi fasilitas pada layanan bus membuat harga tiket yang beredar di masyarakat juga menjadi beragam.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi NTB bersama aparat penegak hukum telah menegaskan kepada seluruh perusahaan bus agar menjual tiket sesuai dengan ketentuan harga tertinggi yang telah ditetapkan.

Gubernur juga menjelaskan bahwa persoalan yang kerap muncul bukan sepenuhnya disebabkan oleh perusahaan bus, melainkan dari mekanisme pembelian tiket yang dilakukan melalui pihak ketiga.

“Banyak pembeli yang tidak membeli langsung melalui perusahaan bus, tetapi melalui pihak ketiga. Di situlah potensi masalah bisa muncul,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengawasan di terminal saat ini cukup ketat sehingga perusahaan bus memiliki risiko besar apabila menjual tiket melebihi ketentuan. Namun dalam praktiknya terdapat oknum yang menjual kembali tiket dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan komisi.

Karena itu, praktik tersebut menjadi perhatian serius dan akan ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat.

Selain meninjau sistem penjualan tiket, Gubernur juga melihat langsung kondisi fasilitas di Terminal Mandalika. Secara umum, fasilitas terminal dinilai sudah cukup baik, namun masih diperlukan optimalisasi fungsi serta penataan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.

Ke depan, pengaturan area terminal juga akan ditata lebih baik dengan memisahkan area publik yang dapat diakses masyarakat umum dan area khusus bagi penumpang yang telah memiliki tiket, sehingga sistem pelayanan dapat berjalan lebih tertib dan nyaman.

Pemerintah Provinsi NTB berharap melalui berbagai evaluasi yang dilakukan setiap tahun, penyelenggaraan angkutan Lebaran di NTB dapat terus meningkat kualitasnya, sehingga memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat. (diskominfotikntb)

Sabtu, 14 Maret 2026

Program Mudik Gratis 2026 Meningkat Dua Kali Lipat

 

Mudik

bimanews.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menyelenggarakan program Mudik Gratis bagi masyarakat yang hendak pulang ke Pulau Sumbawa menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Tahun ini, sebanyak 400 peserta diberangkatkan dari Pulau Lombok menuju sejumlah daerah di Pulau Sumbawa, mulai dari Kabupaten Sumbawa Barat hingga Kota Bima. Program ini digagas sebagai bentuk pelayanan pemerintah dalam memastikan perjalanan mudik masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan terjangkau.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa jumlah peserta mudik gratis tahun ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pelayanan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan warga Pulau Sumbawa yang berada di Pulau Lombok.

“Tahun lalu kita hanya bisa memberangkatkan 200 orang. Tahun ini alhamdulillah kita bisa memberangkatkan 400 orang untuk mudik gratis, mulai dari ujung barat Pulau Sumbawa sampai ujung timur Pulau Sumbawa, dari Kabupaten Sumbawa Barat sampai Bima,” ujar Gubernur Iqbal, saat melepas pemudik di depan Pendopo Gubernur NTB, Sabtu 14 Maret 2026.

Gubernur juga memastikan bahwa kondisi jalur utama Trans Pulau Sumbawa dalam keadaan baik dan siap dilalui para pemudik. Ia menyampaikan bahwa sejumlah titik jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan telah diperbaiki oleh tim dari Dinas PUPR dan Balai Jalan sehingga tidak akan mengganggu kelancaran perjalanan.

“Tadi pagi saya baru saja tiba dari Pulau Sumbawa setelah Safari Ramadan dan minggu lalu juga saya melintasi jalur utama dari Sumbawa Barat sampai Sape. Alhamdulillah kondisi jalur utama InsyaAllah sangat baik. Beberapa titik yang mengalami kerusakan sudah dipersiapkan dan diperbaiki oleh teman-teman dari PUPR dan Bale Jalan sehingga InsyaAllah perjalanan Trans Pulau Sumbawa akan berjalan lancar,” jelasnya.

Selain memastikan kesiapan infrastruktur, Pemprov NTB juga memberikan perlindungan tambahan bagi seluruh peserta mudik melalui fasilitas asuransi perjalanan. Para peserta juga mendapatkan layanan konsumsi untuk berbuka puasa selama perjalanan agar tetap nyaman hingga tiba di daerah tujuan masing-masing.

Program Mudik Gratis ini sebagian besar diikuti oleh mahasiswa asal Pulau Sumbawa yang sedang menempuh pendidikan di Pulau Lombok. Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas layanan agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

“Semua yang ikut dalam bus mendapatkan asuransi, jadi tidak hanya terberkahi perjalanannya tetapi juga terlindungi. Kami berharap ke depan jumlah bus yang disediakan bisa lebih banyak sehingga bukan hanya mahasiswa, tetapi masyarakat umum juga bisa memanfaatkan program mudik gratis ini,” tutup Gubernur Iqbal. (nov/her/kominfotikntb)

Jumat, 13 Maret 2026

BPBD NTB Serahkan Bantuan Untuk Korban Banjir Di Lombok Timur

 

Bantuan

bimanews.id- Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ardhan menyerahkan bantuan logistik pasca banjir yang terjadi di beberapa kecamatan dan desa yang berada di Kabupaten Lombok Timur, diterima Kalaksa BPBD Kabupaten Lombok Timur, di halaman kantor BPBD NTB Kamis, (12/3/2026).

Dalam keterangannya Sekban BPBD NTB Ardhan menjelaskan, bahwa kabupaten/kota yang telah menetapkan status tanggap darurat akan mendapatkan bantuan darurat logistik dari Pemerintah Provinsi NTB melalui dana BTT, Bantuan itu berupa 50 kontainer paket pangan, 50 kontainer paket sandang. 

"Bantuan pangan itu berupa beras, gula, saos, kecap, sarden dan biskuit bayi. Selain itu ada paket sandang berupa sarung, handuk, selimut, mukenah dan perlengkapan mandi lainnya," terangnya. 

Ditambahkan, bantuan tersebut merupakan respon cepat Pemerintah Provinsi NTB terhadap berbagai musibah yang terjadi, seperti musibah banjir yang terjadi di kecamatan Jerowaru, kecamatan Sambelia dan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur pada Februari dan awal Maret 2026. 

"Bantuan logistik ini merupakan gerak cepat Pemprov NTB dalam pemulihan pasca bencana. Hari ini mewakili Pak Kalak BPBD NTB menyerah bantuan logistik yang diterima langsung oleh Kalaksa BPBD Lombok Timur," ujarnya.

Berdasarkan jenis bantuan yang diserahkan, BPBD menyerahkan bantuan lainnya berupa 50 lembar tikar sebagai alas tidur, terpal 50 lembar, Mie goreng 25 dus, Mi kuah 25 dus dan air mineral sebanyak 50 dus. 

Ardhan berharap dengan adanya distribusi logistik ini diharapkan masyarakat selalu siap dalam menghadapi bencana apapun.

"Kesiapan adalah kunci keselamatan. Distribusi logistik hari ini adalah investasi untuk keselamatan bersama," pungkasnya. (ALiF/her/DiskominfotikNTB)

Kamis, 12 Maret 2026

Safari Ramadan Di Sumbawa, Gubernur Iqbal Pantau Harga Bahan Pokok Di Pasar Brang Biji

Pasar


bimanews.id— Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan ke Pasar Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Kamis (12/3/2026), untuk memantau langsung perkembangan harga bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan menjelang Idulfitri.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda Safari Ramadan Gubernur NTB di Kabupaten Sumbawa. Dalam sidak tersebut, Gubernur berdialog langsung dengan pedagang serta mengecek harga sejumlah komoditas pangan strategis.

Dari hasil pemantauan di dalam pasar, harga cabai rawit masih berada pada kisaran Rp110 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram. Gubernur menilai harga tersebut masih relatif tinggi, terutama karena Pasar Brang Biji bukan merupakan pasar induk yang menjadi pusat distribusi utama.

“Dari hasil pengecekan langsung di pasar, harga cabai rawit memang masih cukup tinggi. Ini juga dipengaruhi karena pasar ini bukan pasar induk sehingga distribusi pasokan tidak sebesar di pasar utama,” ujar Miq Iqbal.

Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit saat ini dipengaruhi oleh mekanisme pasar, di mana pasokan yang terbatas tidak sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya telah mencoba menambah pasokan cabai dengan mendatangkan lebih dari satu ton cabai dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Namun, langkah tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menekan harga di tingkat pasar.

Untuk itu, Pemprov NTB tengah menjajaki opsi penambahan pasokan cabai dari luar daerah melalui koordinasi dengan Badan Pangan Nasional. Data distribusi antarwilayah dari Bapanas akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan daerah pemasok yang memiliki surplus produksi cabai.

“Kami terus berkomunikasi dengan Badan Pangan Nasional untuk melihat daerah mana yang memiliki harga cabai lebih rendah dan memungkinkan dilakukan distribusi ke NTB sebagai bentuk intervensi pasar,” jelasnya.

Selain cabai, Gubernur juga memantau harga komoditas lain seperti minyak goreng dan beras. Untuk komoditas tersebut, pemerintah membuka ruang intervensi melalui koordinasi dengan Perum Bulog guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok di pasar.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur juga menemukan bahwa harga minyak goreng bersubsidi “Minyak Kita” di wilayah Sumbawa masih relatif tinggi. Kondisi tersebut diduga terjadi karena sebagian pedagang belum terhubung langsung dengan jalur distribusi resmi sebagai distributor.

Pemantauan pasar seperti ini, lanjut Miq Iqbal, akan terus dilakukan selama Ramadan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok di berbagai daerah di NTB.

“Pemerintah harus hadir memastikan harga tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat terpenuhi, apalagi menjelang hari raya ketika permintaan biasanya meningkat,” pungkasnya.(Kominfotik)

Kamis, 05 Maret 2026

Pemprov NTB Siapkan Investasi Pendidikan Untuk SMK Wilayah Pelosok.

 

Gubernur

bimanews.id-​Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) berkomitmen penuh untuk menghapus stigma Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai penyumbang angka pengangguran. Dalam kunjungannya di SMKN 1 Kopang, pada Rabu (4/3).

Gubernur menekankan, pentingnya sertifikasi keahlian sebagai kunci utama lulusan SMK terserap di dunia kerja.

​"SMK tidak boleh lagi menjadi penyumbang pengangguran. Salah satu kendala selama ini adalah masalah sertifikasi LSP-P (Lembaga Sertifikasi Profesi). Oleh karena itu, semester ini pemerintah provinsi menyiapkan subsidi untuk sekitar 420 hingga 430 sertifikasi," ujarnya.

​Langkah ini diambil agar para siswa tidak hanya mengantongi ijazah saat lulus, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional. Hal ini diharapkan mempermudah lulusan masuk ke dunia kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jika program ini terbukti efektif, Pemprov NTB berencana menjadikannya sebagai anggaran rutin setiap tahun.

Selain masalah sertifikasi, Gubernur juga menyoroti adanya kesenjangan perkembangan antara SMK di wilayah perkotaan dan pedesaan. SMK di kota dinilai lebih cepat berkembang karena jumlah murid yang banyak, sehingga dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang terkumpul lebih besar.

​Sebaliknya, SMK di wilayah pedesaan seperti Kopang seringkali menghadapi kendala finansial karena mayoritas siswanya berada pada status ekonomi desil 1 dan 2 (kurang mampu), sehingga tidak mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

​Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov NTB tengah menghitung skema investasi melalui dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah).

"Insya Allah kami akan investasi BOSDA untuk daerah-daerah yang siswanya banyak dari kategori ekonomi rendah. Kami ingin level perkembangan SMK di kota dan desa bisa bersaing secara adil," tegasnya.

​Di akhir kunjungannya, Gubernur memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat mengejar prestasi. Ia menegaskan bahwa siswa yang tinggal di kampung tetap memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang layaknya siswa di kota.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Kopang, Lalu Subhanudin, M. Pd., mengungkapkan bahwa sekolah yang dipimpinnya telah melakukan langkah progresif melalui kerja sama dengan Pertamina Pusat (Enduro). Kerja sama ini mencakup berbagai aspek pengembangan kualitas siswa dan guru.

​"Alhamdulillah, melalui kerja sama dengan Pertamina, kami telah menghadirkan dua pembalap MotoGP untuk memberikan motivasi langsung kepada siswa. Kami juga telah menyepakati kemitraan di mana setiap tahun siswa kami akan mendapatkan pelatihan langsung dari mekanik nasional di Jakarta," ungkapnya.

​Lebih jauh lagi, kolaborasi ini akan diwujudkan dalam bentuk fisik berupa pembangunan bengkel dengan branding bersama antara SMK dan Pertamina Enduro. Langkah ini diharapkan menjadi laboratorium nyata bagi siswa dari tujuh jurusan yang ada, mulai dari Teknologi Kendaraan Ringan hingga Desain Komunikasi Visual.(san/her/diskominfotik)

Rabu, 04 Maret 2026

Safari Ramadan di Kabupaten Bima, Wagub Ajak Warga Perkuat Solidaritas dan Kepedulian Sosial

 

Wagub

bimanews.id-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menyerahkan bantuan sebesar Rp. 40 juta untuk mendukung pembangunan Masjid Bahrur Khairat di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Selasa (3/3). Bantuan tersebut diserahkan dalam rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan bahwa pembangunan masjid tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pendanaan, tetapi juga oleh kepedulian dan semangat gotong royong masyarakat. Menurutnya, masjid yang nyaman dan representatif mencerminkan komitmen umat dalam menjaga nilai-nilai keagamaan serta memperkuat kohesi sosial.

“Kami percaya apa yang diberikan hari ini mungkin belum mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan, tetapi keikhlasan dan kebersamaan akan membuka jalan bagi dukungan yang lebih luas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan Rp40 juta tersebut merupakan kontribusi pribadi atas nama keluarga besar almarhum Ferry Zulkarnaen. Selain itu, dukungan juga diberikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari sebesar Rp10 juta, serta bantuan dari Baznas Provinsi NTB sebesar Rp15 juta sebagai bagian dari kolaborasi pendanaan pembangunan sarana ibadah.

Wagub turut mengajak masyarakat memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah, mempererat kebersamaan keluarga, serta menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi agar penyalurannya tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat.

Sementara itu, Camat Sape Muhammad Akbar menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Gubernur dan jajaran. Ia juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah pesisir Sape yang kerap terdampak pasang air laut sehingga mempercepat kerusakan. Selain itu, ruas jalan nasional di kawasan tersebut dinilai rawan longsor dan berpotensi mengganggu mobilitas warga serta aktivitas ekonomi.(Adpim/Kominfotik)

Selasa, 03 Maret 2026

PMI dan Jamaah Umrah NTB di Timur Tengah Dipastikan Aman

Iqbal


bimanews.id– Di tengah meningkatnya tensi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh warga NTB yang berada di kawasan Timur Tengah dalam kondisi aman dan dalam pemantauan intensif perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara penempatan.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. Aidy Furqon, serta laporan resmi kementerian terkait.

Berdasarkan data resmi dari laman CNC.BP2MI.go.id yang dikelola Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berada di kawasan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, 144 orang bekerja di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait.

Secara komposisi, PMI NTB terdiri dari 86 laki-laki dan 69 perempuan, yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Lombok Tengah menjadi daerah asal terbanyak dengan 47 orang, disusul Sumbawa 32 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 21 orang, dan Kota Mataram 18 orang. Selebihnya berasal dari Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Bima.

Mayoritas PMI tersebut bekerja pada sektor aktivitas jasa lainnya, termasuk layanan personal dan domestik. Sebagian lainnya tersebar pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, kesehatan dan sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi.

“Berdasarkan koordinasi terakhir Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB dengan BP2MI, seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” ujar Aka.

Selain PMI, Pemprov NTB juga memantau keberadaan jama'ah umroh asal NTB yang saat ini berada di Arab Saudi. Berdasarkan data resmi Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTB per 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 jamaah telah diberangkatkan menuju Jeddah sejak 19 Februari 2026 hingga awal Maret 2026 melalui Lombok International Airport dengan skema penerbangan sesuai jadwal masing-masing penyelenggara.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 jamaah telah kembali ke Indonesia. Adapun dengan kepulangan jama'ah umroh ini sesuai jadwal mulai pada 7 Maret 2026, sesuai masa tinggal program umroh rata-rata 9 hingga 12 hari. Kita Do'aka kepulangan jama'ah umroh ini pada saat kepulangan nanti lancar dan tidak terkendala dampak perang, kata Aka.

Saat ini, sebanyak 1.372 jamaah masih berada di Arab Saudi dan seluruhnya dilaporkan dalam keadaan aman dan sedang menjalan kan ibadah umrohnya.

Aka menegaskan bahwa seluruh warga NTB di kawasan Timur Tengah berada dalam sistem perlindungan negara melalui KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lebih lanjut.

“Kami memahami adanya kekhawatiran keluarga di NTB. Namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah terus melakukan komunikasi berkala dan akan menyampaikan perkembangan secara resmi,” tegasnya.

Pemprov NTB melalui Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB memastikan pemantauan terus dilakukan, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi warganya di luar negeri.

Pemerintah Provinsi NTB, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan hanya merujuk pada informasi resmi, sembari memastikan bahwa keselamatan warga NTB di luar negeri tetap menjadi prioritas utama.(Kominfotik) 

Senin, 02 Maret 2026

Komunikasi Dengan Dubes, Gubernur NTB Pastikan WNI Asal NTB Terpantau KBRI

Gubernur


bimanews.Id— Menyikapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah Duta Besar Republik Indonesia di negara-negara Teluk dan Iran guna memastikan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya asal NTB, tetap aman dan terpantau.

Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepala daerah terhadap warganya, di mana pun mereka berada.

“Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini,” tegas Miq Iqbal.

Komunikasi dilakukan dengan KBRI Teheran (Iran), KBRI Riyadh (Arab Saudi), KBRI Muscat (Oman), KBRI Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Doha (Qatar), serta KBRI Kuwait City.

Dalam pembicaraan tersebut, seluruh perwakilan RI memastikan bahwa WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat Indonesia di masing-masing negara. Para Duta Besar juga menyampaikan bahwa Rencana Kontinjensi telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi peningkatan eskalasi konflik.

“Para Duta Besar memastikan bahwa seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau. Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh,” jelasnya.

Gubernur Miq Iqbal secara khusus menitipkan warga NTB kepada para Duta Besar RI agar mendapatkan perhatian dan perlindungan maksimal.

“Saya menitipkan secara khusus warga NTB kepada para Duta Besar. Keselamatan mereka adalah prioritas,” tegasnya.

Ia juga mengimbau keluarga di NTB yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah untuk proaktif memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI terdekat. Apabila belum terdaftar, keluarga diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI di masing-masing negara.

“Kepada masyarakat NTB yang memiliki keluarga di kawasan tersebut, saya mengajak untuk tetap tenang. Pastikan komunikasi dengan KBRI atau KJRI terus terjaga dan ikuti arahan resmi dari perwakilan RI,” ujarnya.

Dalam komunikasi tersebut, Miq Iqbal juga berbagi pengalamannya dalam menangani perlindungan WNI di wilayah konflik pada masa penugasannya sebelumnya di Kementerian Luar Negeri. Diskusi tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar perlindungan warga negara berjalan cepat, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

Gubernur NTB menegaskan bahwa komunikasi dan pemantauan tidak berhenti pada tahap awal ini. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di luar negeri akan dilakukan secara berkala guna memastikan perkembangan situasi dapat direspons secara cepat dan tepat.

“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi NTB memastikan komitmennya untuk terus hadir, menjaga komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjamin perlindungan warga NTB di manapun berada.(Kominfotik)

Jumat, 27 Februari 2026

Empat PMI NTB di Libya, Kini Dalam Perlindungan KBRI Tripoli

PMI


bimanews.id— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan klarifikasi dan perkembangan terbaru terkait beredarnya video viral di media sosial TikTok mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang berada di Libya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa berdasarkan laporan resmi dari KBRI Tripoli, saat ini terdapat empat PMI asal NTB yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu.

“Video yang beredar dibuat ketika para PMI tersebut sudah berada dalam perlindungan KBRI Tripoli. Kondisi mereka saat ini aman, sehat, dan berada di bawah pengawasan serta pendampingan pihak KBRI,” jelasnya.

Perlindungan dan Upaya Diplomasi

Ahsanul Khalik yang biasa disapa Aka, menerangkan bahwa KBRI Tripoli tengah melakukan langkah negosiasi intensif dengan pihak agensi dan majikan di Libya. Fokus utama diplomasi tersebut adalah pengembalian paspor dan dokumen perjalanan, penyelesaian administrasi izin tinggal dan exit permit, serta upaya pengurangan atau penghapusan tuntutan denda maupun ganti rugi.

“Pengembalian paspor menjadi prioritas utama karena sangat menentukan percepatan proses pemulangan ke Indonesia,” jelas Aka.

Dalam kasus ini, pihak agensi dilaporkan meminta ganti rugi sebesar USD 7.000 per orang sebagai syarat pengembalian paspor. Permintaan tersebut dinilai sangat memberatkan PMI dan keluarganya, sehingga saat ini masih dalam proses negosiasi oleh KBRI Tripoli melalui pendekatan diplomatik.

Kronologis Permasalahan

Berdasarkan keterangan para PMI, mereka bekerja di sektor domestik dan belum menyelesaikan masa kontrak kerja dua tahun, dengan masa kerja antara dua hingga delapan bulan.

Selama bekerja, mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan/atau verbal, perlakuan tidak manusiawi, tekanan kerja berlebihan, serta penahanan dokumen oleh pihak majikan atau agensi. Karena kondisi tersebut, para PMI memutuskan melarikan diri dan meminta perlindungan kepada KBRI Tripoli.

Sebagaimana pola umum kasus PMI nonprosedural di Libya, tantangan pemulangan meliputi penahanan paspor, tuntutan ganti rugi akibat pemutusan kontrak sepihak, serta persoalan administrasi izin keluar dan denda keimigrasian.

Klarifikasi untuk Publik

Pemprov NTB menegaskan bahwa video yang beredar tidak menggambarkan kondisi terkini para PMI. Saat video dibuat, mereka telah berada di lingkungan aman KBRI Tripoli.

“Tidak benar jika diasumsikan para PMI masih berada dalam situasi ancaman langsung. Pemerintah melalui KBRI Tripoli telah memberikan perlindungan maksimal dan pendampingan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Aka.

Penguatan Edukasi dan Pencegahan

Kasus ini, lanjutnya, menjadi pengingat penting bahwa Libya termasuk negara dengan risiko tinggi bagi PMI sektor domestik, khususnya bagi mereka yang berangkat secara nonprosedural. Praktik penempatan tidak resmi sangat rentan terhadap penipuan, eksploitasi, serta persoalan hukum di negara tujuan.

Karena itu, Pemprov NTB mendorong penguatan edukasi, pengawasan, serta sosialisasi kepada calon PMI mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar masyarakat tidak mudah tergiur janji kerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi.

“Pemerintah Provinsi NTB akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan kementerian serta perwakilan RI di luar negeri. Informasi lanjutan akan kami sampaikan secara berkala sesuai laporan resmi KBRI Tripoli,” pungkas Ahsanul Khalik. (Kominfotik)

Perkuat Ketangguhan Penanganan Bencana, BPBD NTB Dorong Keterlibatan Semua Pihak

BPBD


bimanews.id- Posisi geografis NTB yang rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi menuntut penguatan sistem pengelolaan risiko bencana yang terencana dan berkelanjutan. Pendekatan sistem yang menyeluruh terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana memerlukan kolaborasi yang efektif dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, tokoh-tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat sipil. Hal ini dilakukan dengan menyusun manajemen risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan. 

Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, yang didukung oleh Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Manajemen Risiko Bencana), selalu menerapkan pendekatan sistem yang menyeluruh dalam upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilakukan. Kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam dalam memperkuat ketangguhan bencana. Sebagai langkah penguatan itu, dilaksanakan kegiatan kick off yang diselenggarakan pada Kamis (26/2/2026) di Kota Mataram. Kick off ini menandai secara resmi implementasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Annual Work Plan (AWP) untuk Tahun Anggaran 2026. 

“Kick off ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama agar seluruh program selaras dengan prioritas pembangunan daerah," kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin.

Acara ini menjadi momentum keberlanjutan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pelaksanaan sistem penanggulangan bencana di wilayah NTB. Fokus utama program pada tahun 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui optimalisasi kerja sama multipihak serta penyelarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di tingkat provinsi maupun di 3 kabupaten (Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa) dengan Program SIAP SIAGA.

Sadimin menegaskan, bahwa pengelolaan risiko bencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah akan terus diperkuat untuk memastikan dampak nyata bagi ketangguhan masyarakat di lapangan. Melalui kick off ini, diharapkan terbentuk rencana aksi yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sepanjang tahun.

“Kolaborasi yang telah dibangun selama ini kita harapkan semakin kuat di tahun 2026 hingga akhir Program SIAP SIAGA,’’ kata Sadimin.

Jalinan kolaborasi yang dibangun telah melahirkan berbagai inisiatif. Pada Desember 2024 dilaunching Unit Layanan Disabilitas yang dalam setahun perjalannya berhasil melakukan pengolahan data terpilah penyandang disabilitas di tiga kabupaten. 

Di samping pelibatan berbagai sektor, peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk mendukung resiliensi terhadap bencana. Melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) NTB dan Forum PRB Perguruan Tinggi dilakukan pendampingan pada desa melalui program KKN Tematik Destana. Selain itu, Forum PRB NTB telah Menyusun laporan kajian ketangguhan pulau-pulau kecil di KLU dan Sumbawa. 

Sinergi Pemerintah Daerah dan Mitra Internasional

Kegiatan kick off ini dihadiri oleh pemangku kepentingan utama dari kedua negara. Mewakili Pemerintah Australia, hadir Catherine Meehan selaku First Secretary (Humanitarian) Kedutaan Besar Australia, dan Lucy Dickinson sebagai Team Leader Program SIAP SIAGA. Dari pihak Pemerintah Provinsi NTB, acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti. Turut hadir memberikan sambutan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Sadimin. Kehadiran para pimpinan ini menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menempatkan isu kebencanaan sebagai prioritas pembangunan.

“Program SIAP SIAGA awalnya dirancang sebagai inisiatif lima tahun (2019-2024), namun kini telah resmi diperpanjang hingga tahun 2028. Memasuki Fase II ini, program membawa mandat yang lebih tajam dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip GEDSI, penghidupan yang berkelanjutan serta adaptasi perubahan iklim’’ kata DRM Area Manager SIAP SIAGA NTB, Anggraeni Puspitasari.

Pada AWP 2026 terdapat tujuh program yang dilaksanakan secara kolaboratif. Pertama, peningkatan sistem dan strategi penanggulangan bencana. Dalam program ini dilakukan pendampingan teknis untuk penguatan Pembinaan dan Pengawasan (BINWAS) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana di 10 kabupaten/kota di NTB. Selain itu, akan dilakukan pendampingan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana).

Kedua, peningkatan strategi penanggulangan bencana. Akan dilakukan pendampingan evaluasi RPB Provinsi NTB dan finalisasi RPB Lombok Tengah. Selain itu pendampingan teknis dan fasilitasi Musrenbang Tematik Kebencanaan dan Pembangunan Berketahanan Iklim di Provinsi dan 3 Kabupaten (KLU, Loteng dan Sumbawa). Dalam program ini juga akan menyusun Pergub Musrenbang Tematik Kebencanaan dan Pembangunan Berketahanan Iklim di Provinsi NTB.

Ketiga, pemetaan dan evaluasi risiko bencana. Akan dilakukan pendampingan teknis penyusunan dokumen KRB Kabupaten (KLU, Loteng dan Sumbawa) dan pendampingan teknis untuk pemantauan IKD/IRB Provinsi NTB.

Keempat, peningkatan layanan data dan komunikasi penanggulangan bencana. pendampingan teknis akselerasi pemanfaatan SIK Provinsi NTB di level daerah serta pendampingan teknis untuk pengembangan lanjutan SIK (tahap 4) Provinsi NTB dan DESTANA yang inklusif dan integratif untuk mendukung sinergi dalam perencanaan dan pemantauan program desa (termasuk konvergensi antara API-PRB dan SDGs Desa).

Kelima, peningkatan dan pengembangan kebijakan dan peraturan untuk kesiapan bencana melalui penguatan kolaborasi pentahelix dan berbagi pengetahuan penanggulangan bencana. Kegiatannya berupa pendampingan teknis koordinasi dan sinergi antara Forum PRB Provinsi NTB, Forum PRB Kab/Kota dan Forum Perguruan Tinggi untuk pengarusutamaan ketangguhan desa dan PRBBK melalui mekanisme KKN Pemberdayaan Desa. Memperkuat peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan menyusun peta sebaran disabilitas di daerah rawan bencana. Program ini juga mendorong penyusunan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang ramah terhadap kelompok rentan. 

Keenam, peningkatan 0kualitas kebijakan pemulihan pascabencana melalui pendampingan teknis dan fasilitasi penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) termasuk peningkatan kapasitas sektor RR untuk JITUPASNA. Ketujuh, peningkatan kapasitas logistik dan peralatan penanggulangan bencana lokal melalui pendampingan teknis penguatan klaster logistik Provinsi NTB.

"Fokus pelaksanaan Program SIAP SIAGA NTB di tahun 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui optimalisasi kolaborasi dan kemitraan multi-pihak serta mendukung pengawasan, evaluasi, dan pembelajaran dari implementasi program-program Penanggulangan Bencana," kata Angga. (BPBD/Kominfotik).

Kamis, 26 Februari 2026

Lantik Anggota Komisi Informasi, Gubernur NTB Ingatkan Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

 

Lantik

bimanews.id- Gubenur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melantik Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026 a 2030, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, Kamis (26/2). 

Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyampaikan ucapan selamat kepada para komisioner yang baru dilantik serta berharap agar amanah tersebut dapat dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

“Kami berharap Komisi Informasi dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB,” ujarnya.

Adapun lima anggota Komisi Informasi Provinsi NTB yang ditetapkan oleh Komisi I DPRD NTB yakni Sansuri, Armansyah Putra, Husna Fatayati, Suaeb Qury, dan Sahnam.

Gubernur menegaskan, bahwa hasil survei dan evaluasi pada periode sebelumnya menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi dalam tata kelola keterbukaan informasi publik. Karena itu, sinergi antara Komisi Informasi dan seluruh badan publik diharapkan mampu memperbaiki kekurangan sekaligus meningkatkan capaian yang telah diraih.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisioner Komisi Informasi periode sebelumnya yang telah meletakkan fondasi penting bagi penguatan keterbukaan informasi di NTB.

“Komisi Informasi yang baru tidak memulai dari nol. Banyak pijakan yang telah dibangun sebelumnya. Yang sudah baik kita perkuat, yang belum kita inovasikan dan yang kurang kita perbaiki bersama,” tegasnya.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Tim Panitia Seleksi yang telah menjalankan proses penjaringan secara panjang hingga menghasilkan 15 nama calon yang diajukan kepada DPRD Provinsi NTB.

Mengacu pada amanat Komisi Informasi Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib membuka akses informasi kepada masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan. Dalam konteks tersebut, Komisi Informasi memiliki peran strategis sebagai penjaga keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan kewajiban negara dalam melindungi informasi tertentu.

Di era digital dan transformasi birokrasi saat ini, masyarakat menuntut pelayanan informasi yang cepat, jelas, dan transparan. Tantangan keterbukaan informasi tidak hanya sebatas membuka akses, tetapi juga memastikan informasi yang disampaikan akurat, utuh, dan tidak menyesatkan.

Gubernur menekankan bahwa Komisi Informasi tidak hanya menjalankan fungsi ajudikasi dan mediasi sengketa informasi, tetapi juga menjadi motor penggerak budaya transparansi di seluruh badan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, Komisi Informasi diharapkan mampu menjadi lembaga yang tegas namun adil, independen dalam mengambil keputusan, serta aktif membangun literasi keterbukaan informasi di tengah masyarakat.

“Kritik yang konstruktif, rekomendasi yang solutif, serta pengawasan yang objektif akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar dalam pembangunan,” jelasnya.

Gubernur juga berpesan agar para komisioner menjadikan jabatan tersebut sebagai ruang pengabdian dan ibadah, serta terus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Dengan keterbukaan, partisipasi akan tumbuh, dan dengan transparansi, akuntabilitas akan menguat,” pungkasnya. (serly/her/diskominfotikntb)

Kamis, 19 Februari 2026

Kolaborasi Lintas Sektor Diperkuat, NTB Genjot Penurunan Stunting Tahun 2026

Isteri
Sinta Agatia M. Iqbal


bimanews.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026, Kamis (19/2), di Aula Kantor Dinas Kesehatan NTB. Kegiatan ini menegaskan komitmen penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka stunting secara lebih terarah dan terintegrasi.

Ketua TP PKK NTB, Sinta Agatia M.Iqbal, dalam sambutannya, menegaskan tentang upaya penurunan stunting tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan kolaborasi lintas sektor belum optimal.

“PKK sudah menyusun rencana pergerakannya ke depan dan kami merasa pergerakan kami di tahun lalu itu belum bergerak cukup efektif dalam membantu intervensi penurunan stunting ini,” ujarnya.

Ia menilai, selama ini masing-masing pihak, termasuk PKK dan OPD, masih bekerja secara parsial. Padahal, persoalan stunting sangat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan.

“Masalah ini sedemikian besarnya yang memang harus diambil dari banyak sekali sisi bahkan termasuk pada OPD-OPD yang tidak terkait dengan urusan kesehatan,” katanya.

Sinta mencontohkan, faktor pernikahan usia dini, pola asuh, hingga persoalan lingkungan dan perumahan juga berkontribusi terhadap stunting. Ia mengungkapkan pengalaman intervensi di salah satu wilayah di Lombok yang menunjukkan bahwa penyebab stunting bukan semata-mata persoalan gizi, melainkan kondisi rumah yang tidak sehat.

“Bahasa kita di PKK, ternyata tidak semua anak perlu diberi telur. Bisa saja bantuannya berupa perbaikan rumah, ventilasi, atau pola asuh,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong adanya sistem kolaborasi yang lebih terstruktur dari tingkat provinsi hingga desa, memanfaatkan jaringan kader PKK yang tersebar sampai ke desa.

“Kita memang harus kolaborasi baik dari sisi pergerakan. Masalahnya besar, usahanya juga besar, jadi harus urunan, chip in bersama-sama,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, memaparkan perkembangan data stunting di NTB. Ia menjelaskan bahwa terdapat dua sumber data yang digunakan, yakni data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Berdasarkan data survei terakhir, angka stunting NTB pada 2024 tercatat 29,8 persen atau meningkat sekitar 5,2 persen dibanding sebelumnya. Namun, berdasarkan data by name by address melalui e-PPGBM, prevalensi kumulatif berada di angka 13,8 persen dari total sekitar 388 ribu balita.

“Kalau kita bisa keroyok bareng dengan lintas sektor, angka ini bisa kita tekan. Kuncinya di data yang akurat dan intervensi tepat sasaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, Lombok Timur masih menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi, sementara Kota Mataram termasuk yang terendah. Penguatan penggerakan sasaran ke posyandu menjadi salah satu strategi efektif, dengan target partisipasi minimal 80 persen.

Fikri juga menekankan pentingnya mencegah kasus baru. Menurutnya, intervensi pada anak dengan faktor risiko lebih efektif dibandingkan menangani anak yang sudah masuk kategori stunting.

“Kalau kita intervensi yang punya faktor risiko, dua minggu saja sudah terlihat hasilnya. Tapi kalau sudah stunting, tiga bulan pun hasilnya tidak sebanding dengan effort yang kita keluarkan,” ujarnya.

Selain itu, isu pernikahan anak, bayi berat lahir rendah (BBLR), cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif, serta rendahnya angka ASI eksklusif juga menjadi perhatian serius dalam strategi 2026.

Dalam rakor tersebut juga dibahas penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saat ini, cakupan program tersebut di NTB baru sekitar 40 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen pada 2026.

“Kita berharap MBG ini punya kontribusi nyata untuk menurunkan angka stunting, terutama pada kelompok 3B, yaitu bayi, balita, dan ibu hamil,” kata Fikri.

Mengakhiri rakor, kedua pihak sepakat bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan komitmen kuat, penguatan pendampingan hingga tingkat desa, serta sinergi lintas sektor yang konsisten.

Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh upaya tersebut berjalan optimal sebelum pelaksanaan survei nasional pada April hingga Agustus 2026, sehingga capaian penurunan stunting dapat terukur dan berkelanjutan.

Rakor itu, juga dihadiri Kepala BKKBN NTB, Koordinator Badan Gizi Nasional NTB, Tim Ahli Gubernur, praktisi gizi, serta para pemangku kepentingan terkait. [Rab/her/Kominfotikntb].

Rabu, 18 Februari 2026

Pemprov NTB Tegas, Peserta Seleksi Capsek Melanggar Langsung Diskualifikasi

Rapat


bimanews.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikpora) NTB memastikan pelaksanaan seleksi penugasan guru menjadi kepala sekolah tahun 2026 dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berbasis meritokrasi. 

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Halik, menegaskan, proses seleksi akan dikawal bersama oleh media dan publik sebagai bentuk keterbukaan pemerintah.

“Kami ingin memastikan proses ini berjalan objektif dan bersih. Media dan publik kami libatkan sebagai bagian dari pengawasan, agar tidak ada praktik-praktik yang menyimpang dari aturan”, tegas Ahsanul.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dikpora NTB, Surya Bahari, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Undangan Seleksi serta Pengumuman Resmi Nomor 800/544/GTK/02/Dikpora/2026 yang memuat persyaratan, tahapan, dan tata cara pelaksanaan seleksi.

Seleksi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

“Kami ingin menjaring guru-guru terbaik yang memiliki kompetensi, pengalaman manajerial, dan integritas untuk memimpin satuan pendidikan. Tidak ada ruang untuk titipan atau praktik di luar mekanisme resmi”, ujar Surya.

Seleksi terdiri dari tahapan administrasi, Uji Kompetensi Berbasis Komputer (CAT) dan serta wawancara. Pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui platform Ruang GTK menggunakan akun belajar.id masing-masing guru. Jadwal seleksi dimulai 18 Februari 2026 dan berakhir dengan pengumuman hasil pada 31 Maret 2026.

Untuk menjaga objektivitas, nama penguji tidak diumumkan sejak awal dan baru akan ditetapkan mendekati hari pelaksanaan. Unsur penguji melibatkan dinas terkait, Dewan Pendidikan serta kepala sekolah berprestasi.

“Seluruh laporan dijamin kerahasiaannya dan akan ditindaklanjuti secepat mungkin jika ditemukan praktik tidak sesuai aturan, termasuk dugaan pungutan atau permintaan imbalan tertentu, maka akan dilakukan diskualifikasi dari proses seleksi”, tutur Surya.

Sesuai regulasi, kepala sekolah yang telah menjabat dua periode masih dapat diperpanjang satu periode apabila memiliki prestasi dan kinerja baik. Namun jika telah menjabat tiga periode, hal tersebut menjadi pertimbangan untuk dilakukan rolling atau mutasi. 

Dikpora NTB mencatat terdapat 37 jabatan kepala sekolah yang kosong. Namun seleksi ini juga dibarengi evaluasi terhadap kepala sekolah yang masa penugasannya telah melebihi ketentuan.

“Perlu kami tegaskan, kepala sekolah bukan jabatan struktural, melainkan tugas tambahan melalui penugasan pimpinan. Karena itu, evaluasi adalah hal yang wajar demi peningkatan mutu pendidikan”, jelas Surya.

Evaluasi mencakup aspek kinerja, kepemimpinan serta kemampuan menjaga kondusivitas sekolah. Dinamika di sejumlah sekolah, termasuk yang sempat terjadi di SMK Negeri 1 Lingsar, menjadi bagian dari bahan evaluasi yang dilakukan secara objektif.

Sebagai bentuk komitmen integritas, Pemprov NTB membuka kanal pengaduan bagi masyarakat maupun peserta seleksi yang menemukan indikasi pelanggaran.

“Jika ada peserta yang terbukti melakukan pelanggaran, langkah pertama adalah diskualifikasi dari proses seleksi. Sanksi selanjutnya mengikuti aturan disiplin ASN yang berlaku”, tegas Surya Bahari.

Dalam proses ini, pemerintah tidak hanya mengisi 37 posisi kosong, tetapi juga akan menyusun daftar peringkat hingga sekitar 100 besar sebagai cadangan. Sistem ini bertujuan agar kekosongan jabatan dapat segera diisi tanpa harus terlalu lama menunjuk Plt.

Melalui mekanisme seleksi yang terbuka dan akuntabel ini, Pemprov NTB berharap lahir kepala sekolah yang profesional, berintegritas, dan mampu membawa kemajuan pendidikan di Nusa Tenggara Barat. (Edo/her/kominfotik)

Rabu, 11 Februari 2026

Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan, Pemprov NTB Bersama Pemkab Lotim Gelar Pasar Murah

Gubernur


bimanews.id- Mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok (Bapok) menjelang bulan suci Ramadan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Event Pasar Rakyat dan Bazar UMKM Makmur Mendunia Center (MMC) NTB di Kantor Camat Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (11/2).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan, bahwa intervensi pemerintah diperlukan menyusul tren kenaikan harga di sejumlah pasar tradisional dalam beberapa hari terakhir.

“Menjelang puasa, permintaan bahan pokok meningkat drastis. Saya turun langsung ke pasar dan memang ada kecenderungan harga naik. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak punya pilihan selain melakukan intervensi, salah satunya melalui pasar murah,” tegas Gubernur.

Meski demikian, Gubernur memastikan ketersediaan stok bahan pokok di NTB dalam kondisi aman. Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan yang justru dapat memicu kepanikan harga di pasar.

“Kami sudah cek, stok bahan pokok di NTB aman dan tersedia. Tidak perlu panik. Jangan sampai karena khawatir, belanja berlebihan. Pemerintah memastikan pasokan terpenuhi,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Makmur Mendunia Center (MMC) NTB yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, pasar rakyat dan bazar UMKM menjadi langkah konkret menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Selain intervensi jangka pendek melalui pasar murah, Pemprov NTB juga menyiapkan program penguatan ketahanan pangan desa secara bertahap. Tahun ini, hampir 300 paket program akan disalurkan ke 300 desa, dan jumlah yang sama disiapkan untuk tahun kedua. Hingga 2029, sebanyak 1.166 desa dan kelurahan ditargetkan terjangkau program ketahanan pangan dan desa berdaya.

“Kami ingin memastikan penguatan ekonomi tidak hanya bersifat insidentil, tapi berkelanjutan sampai seluruh desa terjangkau,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyampaikan bahwa Pemkab telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp20 miliar pada akhir 2025 untuk bantuan modal gratis kepada kurang lebih 23 ribu pelaku UMKM di Lombok Timur.

“Yang sudah terverifikasi tetap menerima bantuan. Kalau ada kendala teknis di salah satu bank, itu akan kami selesaikan. Tidak ada yang tidak dapat selama sudah terverifikasi,” tegas Bupati.

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum pasar murah dan bazar UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Kegiatan serupa, lanjutnya, juga akan digelar di Labuhan Haji pada akhir pekan ini.

Event Pasar Rakyat dan Bazar UMKM MMC NTB di Pringgabaya ini menjadi bagian dari strategi terpadu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat UMKM, serta memastikan masyarakat dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan tenang dan kebutuhan pokok yang tetap terjangkau. [RAB/HER/KOMINFOTIKNTB]

Senin, 15 Desember 2025

Refleksi 67 Tahun NTB, Kepala BPKAD Ungkap Filosofi NTB Bermunajat

DPPKAD
Dr. H. Nursalim S. Sos, MM

bimanews.id– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 NTB sebagai momentum refleksi dan kontemplasi batin melalui kegiatan bertajuk NTB Bermunajat. 

Kegiatan ini dimaknai sebagai ikhtiar spiritual bersama untuk mensyukuri perjalanan panjang daerah sekaligus memohon keberkahan bagi masa depan NTB.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Dr H Nursalim S.Sos., MM, mengungkapkan, NTB Bermunajat bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang doa dan refleksi umat beragama yang sarat nilai kebersamaan.

“NTB Bermunajat merupakan kegiatan doa dan refleksi spiritual bersama yang dipersembahkan untuk seluruh umat beragama di Provinsi NTB. Ini adalah wujud rasa syukur atas perjalanan NTB sekaligus ikhtiar batin untuk memohon keberkahan, kedamaian, dan kemajuan daerah,” ujar Nursalim.

Disebutkan, di usia ke-67 tahun, NTB telah mencatat berbagai capaian pembangunan yang patut disyukuri bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

“Di usianya yang ke-67 tahun, NTB dengan segala prestasi yang dicapai, tentu tidak lupa kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya yang telah diraih oleh Pemerintah NTB dan masyarakat. Kita patut bersyukur,” ungkapnya di sela-sela pembukaan NTB Expo Riset dan Inovasi di Kawasan Kantor Gubernur NTB, Senin (15/12).

Menurut Nursalim, NTB Bermunajat dirancang sebagai momentum refleksi kolektif seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi NTB ingin menghadirkan suasana kebatinan yang menyejukkan sekaligus memperkuat nilai spiritual, toleransi, dan harmoni sosial sebagai fondasi pembangunan daerah.

“NTB Bermunajat adalah ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa dan merefleksikan perjalanan NTB. Di usia ke-67 ini, kita berharap NTB terus tumbuh sebagai daerah yang aman, sejahtera, dan berdaya saing,” tegasnya.

Kegiatan NTB Bermunajat dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 17 Desember 2025, mulai pukul 16.00 WITA hingga selesai, bertempat di Halaman Kantor Gubernur NTB. 

Acara ini mengusung tema “NTB Bermunajat untuk Makmur Mendunia”, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menempatkan nilai spiritual dan persatuan sebagai pilar utama pembangunan.

Melalui doa bersama ini, masyarakat diajak meneguhkan semangat kebersamaan dalam keberagaman, sejalan dengan karakter NTB sebagai daerah yang religius dan harmonis. Kegiatan ini akan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta masyarakat umum dari berbagai latar belakang. 

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa acara ini terbuka dan gratis bagi seluruh warga.

Solidaritas Peduli Sumatera

Selain sebagai ungkapan rasa syukur atas capaian pembangunan, NTB Bermunajat juga menjadi bentuk solidaritas NTB terhadap musibah bencana alam yang menimpa masyarakat di Pulau Sumatera.

“Melalui NTB Bermunajat, kita ingin memberikan dukungan lahir dan batin kepada saudara-saudara kita di sana, karena kita juga pernah mengalami hal serupa, yaitu musibah gempa bumi. Saudara-saudara kita di Sumatera juga banyak memberi kontribusi, empati, dan dukungan kepada NTB,” papar Nursalim.

Ia mengungkapkan, selain doa bersama, Pemerintah Provinsi NTB juga akan menyalurkan bantuan nyata bagi korban bencana banjir di Sumatera.

“Ketika saudara kita di Pulau Sumatera tertimpa musibah banjir, selain bermunajat, Pemerintah NTB juga memberikan bantuan keuangan dan menggalang donasi dari masyarakat NTB. Jumlah bantuan dana yang akan diberikan Pemerintah NTB senilai Rp3 miliar,” jelasnya.

Untuk menambah kekhidmatan, NTB Bermunajat akan dimeriahkan oleh sejumlah pengisi acara nasional, di antaranya Opick Tomboati, Habib Ali Zaenal Abidin Alkaf, dan Mohamed Youssef. Kehadiran tokoh dan seniman religi tersebut diharapkan mampu menarik partisipasi luas masyarakat.

Dari sisi seni dan budaya, acara ini juga menampilkan kolaborasi seni religi dan tradisi lokal seperti Gending x Hadrah, Gambus, serta Pop Religi. 

Kolaborasi tersebut menjadi simbol kekayaan budaya NTB yang berpadu dengan nilai spiritual di tengah keberagaman.

 “Melalui pendekatan spiritual dan budaya, pemerintah berharap pesan persatuan dan kebersamaan dapat diterima secara luas oleh masyarakat,” pungkas Nursalim.(red) 

Minggu, 30 November 2025

Belanja APBD Kabupaten Bima Tahun 2026 Ditarget Rp 1,95 Triliun

Paripurna


bimanews.id-Pemerintah Kabupaten Bima menargetkan belanja daerah  tahun anggaran 2026 sebesar Rp 1,95 triliun. Rinciannya, belanja operasi Rp. 1,62 triliun, belanja modal Rp. 58 miliar, Belanja tidak terduga Rp. 3,5 miliar, Belanja transfer  Rp. 264 miliar, penerimaan pembiayaan Rp. 64,9 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar".

Target tersebut  disampaikan Wakil Bupati Bima  dr. H. Irfan  saat menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan bersama Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 pada Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Bima, Jumat (28/11). 

Wabup menjelaskan,   dalam rancangan Perda APBD tahun 2026 disepakati target pendapatan daerah  Rp. 1,88 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 221,6 miliar, Pendapatan transfer Rp. 1,63 triliun lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 32 miliar. 

Terkait kesepakatan penetapan RAPBD tahun 2026 tersebut, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas sinergi yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembahasan sampai  dilakukan persetujuan terhadap rancangan Perda APBD tahun anggaran 2026. 

Rapat paripurna  tersebut dipimpin  Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari,  didampingi tiga orang unsur Wakil Ketua yaitu  M. Erwin, Murni Suciyanti  dan M. Nazarudin. (red) 

Ad Placement

Kota Bima

Bima

Dompu