 |
| Ilustrasi |
Bimanews.id, Kota Bima-Pandemi Covid-19 telah menyedot miliaran anggaran dari APBD Kota Bima untuk pengadaan obat maupun Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Namun, selama ini obat maupun BMHP tersebut tidak pernah dikelola atau dititip pada gudang Intansi Farmasi Kota (IFK)
Padahal, ketentuan
dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) menyebutkan, setelah diadakan
obat maupun BMHP dikelola atau ditipkan pada gudang IFK. Sebelum dibagi habis pada Puskesmas maupun
fasilitas pelayanan kesehatan lain.
"Untuk
obat dan BMHP Covid tidak pernah kita terima," aku Koordinator IFK Dikes
Kota Bima, Nur Komaria dihubungi, Kamis (4/8).
Sesuai regulasi
kata dia, harusnya setiap pengadaan obat.
Baik untuk penanganan covid maupun keperluan lain, dititip dulu pada
gudang IFK sebelum didrop ke fasilitas pelayanan kesehatan.
"Kita di
IFK diberi wewenang untuk mengelola obat-obatan kesehatan," jelasnya.
Nampaknya, kewenangan untuk mengelola obat, BMHP maupun
vaksin covid pengecualian untuk IFK Kota Bima.
"Selama
pandemi Covid ada pernah kita terima obat maupun BMHP. Begitu juga dengan vaksin,
tidak pernah ada di gudang kita," tuturnya.
Selama ini sebutnya, gudang IFK hanya menerima titipan
obat untuk pelayanan kesehatan umum. Seperti obat untuk Aids, obat menginitis
dan obat jenis lain.
Informasi
yang diperoleh, pengadaan obat maupun BMHP covid tahun 2020 dianggarkan dalam
APBD Kota Bima sebesar Rp 36 miliar. Pengadaan itu dilakukan secara gelondongan
tanpa disingkrongkan dengan jumlah pasien positif covid 19 yang tercatat pada
setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bima.
Selain itu,
obat maupun BMHP yang seharusnya diperuntukan bagi pasien yang dinyatakan
positif covid maupun pasien diisolasi. Namun
ditengarai juga dimanfaatkan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas
merawat pasien.
Mantan
Kepala Dikes Kota Bima Drs. H. Azhari yang dihubungi via pesan WhatsApp, hingga
kini belum diperoleh jawaban.
Kepala Dinas
Komunikasi Informatika, Telekomunikasi dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima, H Mahfud
mengaku, tidak mengetahui hal itu.
"Saya
baru dilantik 3 bulan lalu. Nanti saya coba tanyakan kepada mantan kepala dina
kesehatan," katanya. (fir)
