Politik Uang, Kepentingan dan SDM Jadi Masalah Pilkades di Bima - Bima News

Kamis, 07 Juli 2022

Politik Uang, Kepentingan dan SDM Jadi Masalah Pilkades di Bima

Pilkades
Ilustrasi

BimaNews.id, Bima-Pilkades serentak pada 57 desa di Kabupaten Bima berlangsung lancar, sukses dan aman pada Rabu (06/7). Hanya saja, sejumlah persoalan masih menghantui pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

Seperti, praktek politik uang, konflik interes hingga Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana Pilkades. Persoalan itu diakui terkadang menjadi pemicu konflik horizontal.

"Terjadinya politik uang, harus kita pertanyakan kembali demokrasi kita," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, H Putarman, dikonfirmasi di kantornya, Kamis (07/7).

Politik uang diakui, sulit dibuktikan. Namun, rumor adanya  praktek itu selalu mencuat pada setiap pesta demokrasi.

Sejauh ini, Pilkades serentak di Kabupaten Bima lancar. Panitia telah bekerja sesuai aturan yang ada. Mulai tahapan awal  sampai perhitungan suara.

Hari kedua Pilkades serentak, Kamis (7/7)  masih ada beberapa desa melakukan penghitungan suara. Keterlambatan itu karena ada dinamika politik di lapangan.

Kaitan persoalan di Desa Bajo, Kecamatan Soromandi diakui, ada sedikit kekeliruan panitia. Tidak memberikan kesempatan pada warga berdomisili jauh dari TPS mencoblos lebih awal.

"Padahal pengalaman sebelumnya, panitia memberikan kesempatan lebih awal pada warga yang tinggal di dusun jauh dari tempat pemungutan suara," ujarnya.

Akibatnya terjadi kericuhan. Kantor Desa Bajo rusak  dilempar massa dan seorang warga mengalami luka.

"Sudah tidak ada persoalan lagi. Kecuali oknum yang melempar batu melukai warga lain,’’ jelas Putarman.

Terkait proses penghitungan suara yang masih berlangsung hingga hari Kamis? Hal itu sesuai aturan. Tergantung hasil kesepakatan antara panitia dengan calon yang ditaungkan dalam berita acara.

"Pertimbangannya  mungkin  faktor keamanan. Sudah larut malam usai coblos  maupun  karena kelelahan," tuturnya.

Desa yang masih berlangsung penghitungan suara pada Kamis yakni, Desa Oi Panihi, Kecamatan Tambora, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Desa Rato, Kecamatan Bolo dan Nunggi, Kecamatan Wera.

‘’Untuk sengketa Pilkades belum ada yang masuk,’’ katanya.

Sengketa Pilkades  jelasnya, harus melalui pengaduan di BPD untuk diteruskan ke panitian dan DPMDes.

Bagaimana dengan SDM panitia yang kerap mematik konflik? Diakui,  pada Pilkades kali ini panitia yang banyak bermasalah.

"Harapan kita kepada BPD untuk lebih cerdas menetapkan panitia Pilkades," harapnya. (fir)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda