 |
Acara sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bersama insan pers Bima yang diadakan Bawaslu Kabupaten Bima di rumah makan BBA Belo, Minggu (12/3) |
Bimanews.id,
Bima-Bawaslu Kabupaten Bima mengajak pers ambil bagian, ikut mengawasi Pemilu
2024 melalui pengawasan partisipatif. Ajakan itu dikemas melalui acara sosialiasi
pengawasan partisipatif bersama insan pers Bima yang berlangsung di rumah makan
BBA Belo, Minggu (12/3).
Acara
sosialisasi itu dibuka Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah SH dengan
menghadirkan Ir. Khairudin sebagai pembicara.
Dalam
sambutannya Abdullah mengaku, peran media massa terhadap pelaksanaan Pemilu
sangat penting. Melalui pemberitaan dan informasi yang benar, akan memberikan
pencerahan pada masyarakat tentang proses dan tahapan pemilu yang dilaksanakan
penyelenggara.
‘’Semakin
baik pemahaman masyarakat tentang pemilu, maka kualitas Pemilu akan semakin
baik pula,’’ katanya.
Disadari,
Bawaslu memiliki keterbatasan untuk bisa mengawasi seluruh proses dan tahapan
pemilu yang sedang dilaksanakan. Dukungan media sangat membantu memberikan
informasi pasa masyarakat.
Termasuk
harapnya, media ikut meluruskan informasi-informasi hoax yang dapat merusak
nilai-nilai demokrasi yang sedang dibangun.
Apalagi
kata dia, 2024 mendatang juga akan berlangsung Pilkada di Kabupaten Bima. ‘’Kita
juga berharap, jika ada kekeliruan Bawaslu dalam melaksanakan tugas, silahkan
ditegur dengan cara yang baik,’’ ajaknya.
Ir.
Khairudin sebagai pemateri pada kegiatan
itu mengaku, pers memiliki jangkauan yang luas dalam menggali dan mendapatkan
informasi untuk disampaikan ke masyarakat. Mengingat, pelanggaran saat pemilu
sangat massif.
Terutama
kata dia, soal money politik. Kendati masalah ini sulit dibuktikan, tapi sudah
menjadi rahasia umum. ‘’Kalau dulu, praktek money politik, uang dibagikan
melalui tukang bakso atau penjual bakulan,’’ sebutnya.
Bahkan
menurutnya, uang ini begitu kuat, hingga bisa mengendalikan Pemilu. ‘’Sekarang
ini, siapa yang punya uang bisa menang. Meskipun orang tersebut bukan kader
partai,’’ katanya.
Untuk
meminimalisir pelanggaran yang terjadi, menjadi tugas semua pihak, termasuk
insan pers. Karena tidak mungkin tercipta pemilu yang berkualitas, jika
pelanggaran terus saja terjadi.
‘’Pers
juga harus mengawasi penyelenggaran pemilu seperti Bawaslu karena mereka juga
bisa melakukan pelanggaran,’’ sebutnya.
Pengawasan
terhadap Bawaslu penting karena menyangkut akuntabilitas sebagai penyelenggaran
yang difailitasi oleh Negara. (red)