 |
| Kasi Pembangunan dan Pengusahaan Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bima, Arief Rifaid ST (kanan) foto bersama dengan Kasi Pengaturan dan Pembinaan, Agam Riawan ST (tengah) didampingi Kasubag Program dan Pelaporan, Hardiansyah ST M Eng saat dikonfirmasi |
BimaNews.id, BIMA-Perbaikan
jalan Desa Pusu Kecamatan Langgudu yang rusak hingga menyebabkan mobil pikup terguling beberapa
waktu lalu, telah diusulkan ke pemerintah pusat. Dinas PUPR meminta dianggarkan
melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 bersama tujuh ruas jalan lain di
Kabupaten Bima.
"Jalan
rusak di Desa Pusu sudah kita usulkan ke stok program dinas," ungkap Kepala
Dinas PUPR Kabupaten Bima melalui Kasi Pembangunan dan Pengusahaan Bina Marga,
Arief Rifaid ST, Selasa (23/11).
Tujuh ruas
jalan lain yang diusulkan melalui DAK yakni, jalan Karaku tembus Ndanobeca,
Kecamatan Donggo. Jalan SP.Jk Papa hingga Baku Kecamatan Lambu, jalan Kadi
hingga Tarlawi, Kecamatan Lambitu. Jalan SP. Jp Kowo hingga Buncu, Kecamatan
Sape, dan jalan SP.Jk Risa Dalam tembus Pandai, dari Tangga tembus Monta dan
Parado Wane menuju Monta.
"Kita
usulkan melalui DAK karena DAU anggarannya terbatas," sebutnya.
Sejumlah
ruas jalan yang diusulkan lanjutnya, berdasarkan laporan dari Pemerintah Desa
(Pemdes) dan camat masing-masing wilayah. Karena setiap usualan itu harus
berdasarkan laporan.
"Kami
hanya mengusulkan sesuai surat yang diterima. Nanti tergantung dari pusat yang mengeksekusi
anggaran," terangnya.
Dari
sejumlah ruas jalan itu katanya, kemungkinan tidak realisasikan semua tahun
depan. Tergantung pemerintah pusat, apalagi anggaranya dari mereka.
"Tugas
kami hanya mengusulkan. Syukur kalau dapat semua,’’ ujarnya.
Hal yang
sama disampaikan Kasi Pengaturan dan Pembinaan dinas setempat, Agam Riawan ST. Didampingi
Kasubag Program dan Pelaporan, Hardiansyah ST M Eng mengatakan, jalan rusak di
Desa Pusu diusulkan berdasarkan laporan dari komisi III DPRD Kabupaten Bima.
Bukan dari laporan pemerintah setempat.
"Sudah
kita bahas bersama anggota dewan. Akan kami upayakan melalui stok program
dinas. Namun, hasil akhir nanti tergantung pusat sebagai penentu,"
katanya.
Karena yang
diusulkan itu akan diverifikasi oleh pemerintah pusat. Termasuk kriteria
kerusakan.
"Nanti
kami akan dipanggil untuk membahasnya,’’ pungkasnya. (ar)
