Biaya Perjalanan Dinas Rp 4 Miliar Habis, DPRD Kabupaten Bima Justru Utang Rp 800 Juta - Bima News

Thursday, 15 July 2021

Biaya Perjalanan Dinas Rp 4 Miliar Habis, DPRD Kabupaten Bima Justru Utang Rp 800 Juta

Mustakim
Mustakim, anggota dewan dari Nasdem mempertanyakan utang Rp 800 juta untuk biaya perjalanan dinas saat rapat paripurna, Kamis (15/7)
 

BimaNews.id, KOTA BIMA-Untuk menutupi kebutuhan anggaran perjalanan dinas, kini DPRD Kabupaten Bima terlilit utang sebesar Rp 800 juta. Anggaran perjalanan dinas yang dilokasikan terkuras habis lebih sebelum akhir masa anggaran.

Utang Rp 800 juta ini terungkap saat Rapat Paripurna Kamis (15/7) siang tadi.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai  Nasdem, Mustakim, membocorkan utang internal lembaga dewan itu.

"Pimpinan, mohon dijelaskan mengapa sampai lembaga dewan yang terhormat ini ada utang Rp 800 juta rupiah untuk biaya perjalanan dinas," tanyanya pada pimpinan paripurna DPRD Kabupaten Bima, M Yasin.

Saat itu, Mustakim mendesak pimpinan dan pihak sekretariat dewan, buka-bukaan soal utang Rp 800 juta tersebut. Pada siapa dan akan dikembalikan, kapan, dan menggunakan anggaran yang mana?.

Tidak itu saja, Ia juga mendesak, miliaran uang untuk perjalanan dinas yang telah habis itu, digunakan oleh siapa saja?.

"Ini harus jelas agar semua terbuka," tegasnya.

Mustakim saat itu menuding ada mafia SPPD di tubuh lembaga dewan yang terhormat.

Anggota dewan lain, H Abdurahman dari Fraksi Hanura dan Rafidin dari Fraksi PAN juga melontarkan keheranan mereka terhadap munculnya utang Rp 800 juta tersebut.

Abdurahman menanyakan, penggunaan uang Rp 800 juta dan sumber utang tersebut di mana?.

Sementara Rafidin, malah mengaku, selama ini jika ingin keluar daerah untuk perjalanan dinas, anggota dewan harus merogoh kantong sendiri.

"Kadang utang pada rentenir untuk jalan dinas," ungkapnya.

Menanggapi pertanyaan sejumlah anggota dewan tersebut, pimpinan  sidang M Yasin, membenarkan informasi adanya utang tersebut. Namun, dia tidak tahu utang itu seperti apa dan pada siapa. Karena yang lebih tahu, pihak sekretariat dewan.

Hanya saja diakui, besaran anggaran perjalanan dinas tahun ini hanya Rp 4 Miliar. Dibanding tahun sebelumnya sekitar Rp 7 miliar. Jelas jauh menurun, tidak cukup untuk biaya perjalanan dinas dewan.

"Intensitas perjalanan dinas untuk konsultasi dan lain-lain untuk kepentingan daerah, angka Rp 4 miliar itu jelas tidak cukup,’’ katanya. (tin)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda