 |
| Mustakim, anggota dewan dari Nasdem mempertanyakan utang Rp 800 juta untuk biaya perjalanan dinas saat rapat paripurna, Kamis (15/7) |
BimaNews.id, KOTA
BIMA-Untuk menutupi kebutuhan anggaran perjalanan dinas, kini DPRD Kabupaten
Bima terlilit utang sebesar Rp 800 juta. Anggaran perjalanan dinas yang
dilokasikan terkuras habis lebih sebelum akhir masa anggaran.
Utang Rp 800
juta ini terungkap saat Rapat Paripurna Kamis (15/7) siang tadi.
Anggota DPRD
dari Fraksi Partai Nasdem, Mustakim,
membocorkan utang internal lembaga dewan itu.
"Pimpinan,
mohon dijelaskan mengapa sampai lembaga dewan yang terhormat ini ada utang Rp 800
juta rupiah untuk biaya perjalanan dinas," tanyanya pada pimpinan
paripurna DPRD Kabupaten Bima, M Yasin.
Saat itu,
Mustakim mendesak pimpinan dan pihak sekretariat dewan, buka-bukaan soal utang
Rp 800 juta tersebut. Pada siapa dan akan dikembalikan, kapan, dan menggunakan
anggaran yang mana?.
Tidak itu
saja, Ia juga mendesak, miliaran uang untuk perjalanan dinas yang telah habis itu,
digunakan oleh siapa saja?.
"Ini
harus jelas agar semua terbuka," tegasnya.
Mustakim
saat itu menuding ada mafia SPPD di tubuh lembaga dewan yang terhormat.
Anggota
dewan lain, H Abdurahman dari Fraksi Hanura dan Rafidin dari Fraksi PAN juga
melontarkan keheranan mereka terhadap munculnya utang Rp 800 juta tersebut.
Abdurahman
menanyakan, penggunaan uang Rp 800 juta dan sumber utang tersebut di mana?.
Sementara Rafidin,
malah mengaku, selama ini jika ingin keluar daerah untuk perjalanan dinas,
anggota dewan harus merogoh kantong sendiri.
"Kadang
utang pada rentenir untuk jalan dinas," ungkapnya.
Menanggapi
pertanyaan sejumlah anggota dewan tersebut, pimpinan sidang M Yasin, membenarkan informasi adanya
utang tersebut. Namun, dia tidak tahu utang itu seperti apa dan pada siapa.
Karena yang lebih tahu, pihak sekretariat dewan.
Hanya saja
diakui, besaran anggaran perjalanan dinas tahun ini hanya Rp 4 Miliar. Dibanding
tahun sebelumnya sekitar Rp 7 miliar. Jelas jauh menurun, tidak cukup untuk
biaya perjalanan dinas dewan.
"Intensitas
perjalanan dinas untuk konsultasi dan lain-lain untuk kepentingan daerah, angka
Rp 4 miliar itu jelas tidak cukup,’’ katanya. (tin)
