Bima News: Politik
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Rabu, 24 April 2024

KPU Kabupaten Bima Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc Pilkada 2024

 

Kpu
Kegiatan sosialisasi pembentukan badan adhoc pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Bima di Uma Dining, Kelurahan Santi, Kota Bima, Rabu (24/4)

bimamews.id-Tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2024 telah dimulai. Itu ditandai dengan telah di lounching Pilkada serentak oleh KPU RI secara nasional pada 31 Maret lalu.


Sebagai perpanjangan tangan KPU ditingkat Kecamatan dan desa, maka dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). 


"PPK dan PPS untuk Pilkada kita rekrut ulang karena PPK dan PPS Pemilu (Pilpres dan Pileg) sebelumnya, masa tugasnya telah berakhir pada 4 Maret lalu," sebut Ketua KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin, Rabu (24/4) di Ruma Dining, Santi, Kota Bima.


Karena itu, Ady mengharapkan dukungan semua pihak, terutama OPD terkait di Pemerintah Kabupaten Bima. Seperti dinas kesehatan, peserta calon PPK dan PPS akan mengurus surat keterangan kesehatan di puskesmas yang ada. Begitu juga dengan dinas pendidikan, karena seleksi anggota PPK dan PPS dengan sistem CAT.


"Artinya, kita membutuhkan sekolah untuk pelaksanaan tes tersebut," katanya.


Menyinggung tentang Pilpres dan Pileg, diakui sudah masuk tahapan akhir. Saat ini masih ada gugatan sengketa di MK.


"Deviasi hukum KPU Kabupaten Bima sedang persiapan menghadapi gugatan di MK karena  ada 3 perkara yang diajukan Parpol. Kita masih menunggu apakah perkara itu diregistrasi oleh MK atau tidak," ujarnya.


Kendati secara umum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pileg sudah selesai dan sukses. Untuk Kabupaten Bima ada dinamika sosial yang terjadi di Kacamatan Parado, sehingga dilaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU).


"34 TPS laksanakan PSU di Kabupaten Bima, itu terbanyak se Indonesia," aku Ady. (red) 


Minggu, 21 April 2024

KPU Kabupaten Bima Buka Perekrutan PPK dan PPS Untuk Pilkada Serentak 2024

Ady
Ketua KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin


bimanews.id-Tahapan Pilkada serentak 2024 telah dimulai ditandai dengan peluncuran nasional Pilkada serentak oleh KPU RI pada 31 Maret 2024 lalu. KPU Kabupaten/Kota mulai menyiapkan program atau kegiatan untuk  mengawali tahapan Pilkada, salah satunya pembentukkan badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Terkait tahapan pembentukan PPK dan PPS, sebagai bahan informasi, Ketua KPU Kabupaten Bima Ady Supriadin menyampaikan beberapa hal.

Sesuai keputusan KPU Nomor 467 tahun 2024, tentang metode pembentukan PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihanan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan metode seleksi terbuka.

Pendaftaran calaon PPK dan PPS Kabupaten Bima menggunakan sistem online berbasis apilkasi website,  yaitu system informasi anggota KPU dan badan adhoc (SIAKBA) seperti yang pernah diterapkan pada seleksi sebelumnya. Sehingga semua dokumen persyaratan calon peserta  harus dilakukan pengunggahan melalui SIAKBA.

Pelaksanaan seleksi tertulis calon PPK dan PPS diKabupaten Bima akan menggunakan metode Komputer atau Computer Assisted Test (CAT) yang hasilnya bisa langsung diketahui begitu selesai tes. Ini menjadikan seleksi PPK dan PPS lebih transparan,efektif, efisein dan bisa dipertanggungjawabkan.

‘’Kebutuhan PPK yang direkrut di Kabupaten Bima sebanyak lim orang per kecamatan dikalikan jumlah kecamatan 18,  sehingga totalnya 90 orang,’’ sebutnya.

Sedangkan untuk PPS yang akan direkrut sebanyak tiga orang per desa, dikalikan jumlah desa 191 sehingga totalnya 573 orang.

Adi juga menjelaskan tahapan pembentukan PPK; pengumumanan pendaftaran tanggal 23-27 April 2024, pendaftaran tanggal 23 hingga 29 April, perpanjangan pendaftaran tanggal 30 April hingga 2 Mei, penelitian adminsitarsi tanggal 24 April hingga 03 Mei, pengumuman hasil penelitaian administrasi tanggal 4 hingga 5 Mei, seleksi tertulis tanggal 6 higga 8 Mei, pengumuman hasil seleksi tertulis 9-10 Mei, tanggapan masyarakat tanggal 4 -10 Mei, wawancara 11-13 Mei, pengumumanan hasil saeleksi 14-15 Mei, penetapan anggota PPK tanggal 15 Mei, pelantikan anggota PPK tanggal 16 Mei.

Sedangkan pembentukkan PPS; pendaftatan tanggal 2 -8 Mei, perpanjangan pendaftaran 9-11 Mei, peneilitian adminstrasi 3-12 Mei, pengumuman hasil penelitian administrasi 13-14 Mei, seleksi tertulis tanggal 1-18 Mei, pengumuman hasil seleksi tertulis 19-20 Mei, tanggapan masyarakat tanggal 13 -20 Mei, wawancara 21-23 Mei, pengumumanan hasil saeleksi 24-25 Mei, penetapan anggota PPS tanggal 25 Mei, pelantikan anggota PPS tanggal 26 Mei. (red)


Jumat, 19 April 2024

KPU Kota Bima Segera Buka Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS

Suaeb
Ketua KPU Kota Bima, Suaeb
 

bimanews.id-KPU Kota Bima segera merekrut calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima tahun 2024. Perekrutan PPK akan dimulai tanggal 23 April, Sementara untuk PPS dimulai 2 Mei 2024.

Ketua KPU Kota Bima, Suaeb menjelaskan, pendaftaran calon anggota PPK pemilihan serentak 2024  berlangsung 7 hari, dimulai tanggal 23 hingga 29 April. Pendaftarannya  sama dengan badan adhoc Pemilu tahun 2024, menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).

“Teknis perekrutannya sama seperti perekrutan badan adhoc pada Pemilu tahun 2024 lalu. Begitu juga dengan PPS.  PPK lebih dulu sembilan hari dibandingkan dengan PPS,” jelas Suaeb, Kamis (18/4).

Ada 9 syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Anggota PPK. Merupakan warga negara Indonesia. Berusia paling rendah 17 Tahun. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.

Syarat selanjutnya, berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS.  Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Berpendidikan paling rendah SMA atau Sederajat. Terakhir, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Selain syarat tersebut, ada beberapa kelengkapan dokumen lain yang harus dipenuhi. Mulai dari surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, foto copy KTP-el, foto copy ijazah SMA/Sederajat atau ijazah terakhir.

 “Terhadap surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen, disampaikan kepada KPU Kota Bima mulai tanggal 23 hingga 29 April melalui aplikasi siakba.kpu.go.id. Dokumen fisik juga harus disampaikan ke KPU,” jelasnya.

Untuk format surat pendaftaran dan surat pernyataan ada pada lampiran Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Tim Helpdesk SIAKBA KPU Kota Bima atau mengunjungi website serta media sosial KPU Kota Bima,” tutupnya. (red)

Senin, 01 April 2024

KPU RI Launching Pilkada Serentak 2024

Pilkada
Ketua KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin (tiga dari kiri) foto bersama saat rapat koordinasi dan launching Pilkada serentak tahun 2024 di area Candi Prambanan, Bali, Minggu (31/3) (foto: KPU Kabupaten Bima)
 

bimanews.id-Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 resmi dilaunching KPU RI, Minggu (31/3) malam di area Candi Prambanan. Ketua KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin bersama Sekretaris, Ilham menyaksikan langsung kemeriahan peluncuran Pilkada yang melibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.

Launching Pilkada serentak 2024 diawali  kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan pelaksanaan Pilkada di Hotel Alana Yogyakarta. Rangkaian kegiatan berlangsung sejak 30 Maret hingga 1 April 2024.

Ketua KPU Kabupaten Bima Ady Supriadin mengatakan, saat launching itu Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran penyelenggara karena telah melaksanakan Pemilu 2024.

Selain konsolidasi, evaluasi, dan penyiapan pertanggungjawaban Pemilu serentak 2024, Hasyim juga mengimbau seluruh jajaran agar mulai fokus pada tahapan pilkada yang sudah berjalan sekarang.

‘’KPU provinsi dan kabupaten/kota dapat menyosialisasikan tahapan Pilkada Serentak 2024 kepada masyarakat,’’ arahnya.

Terkait dukungan dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada, KPU akan lakukan penyesuaian nomenklatur sebagai bentuk evaluasi terhadap penataan organisasi dengan adanya penambahan formasi PNS dan PPPK.

Untuk anggaran, agar melaporkan seluruh dana hibah yang sudah diterima dari pemerintah daerah kepada biro keuangan. Memisahkan pengelola keuangan Pemilu dan Pilkada serta melaksanakan seluruh program Pilkada sesuai petunjuk teknis KPU. (red)

 

Senin, 18 Maret 2024

Songsong Pemilukada, Pj Wali Kota Bima Audensi Dengan Komisioner KPU

Audensi
Pj. Wali Kota Bima HM Rum didampingi Kepala Kesbangpol Muhammad Hasyim saat audensi dengan komisioner KPU Kota Bima, Senin (18/3)
 

bimanews.id-Setelah Pemilu serentak 14 Februari lalu, KPU akan kembali dihadapkan dengan Pemilukada serentak pada November 2024 mendatang. Menyongsong Pemilukada tersebut, Pj Wali Kota Bima,  H. Mohammad Rum MT audensi komisioner KPU Kota Bima.

Audensi yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota Bima, Senin (18/3) membahas tentang Peraturan KPU  Nomor 2 Tahun 2024, tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.

Pada pertemuan itu, Pj Wali Kota H Mohammad Rum menegaskan tentang pentingnya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam upaya menjamin pemilihan yang demokratis, adil, dan transparan.

"Kami sangat menghargai kerja keras dan dedikasi KPU dalam menjaga integritas dan transparansi pada setiap tahapan Pemilu,’’ katanya.

HM Rum juga menegaskan tentang pentingnya pemilihan yang bebas dari segala bentuk intimidasi dan pelanggaran hukum. Karena itu Pemerintah Kota Bima akan memberikan dukungan penuh kepada KPU dalam menjalankan tugasnya secara independen dan profesional.

Pertemuan antara Pj Wali Kota Bima dan KPU diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus bersinergi untuk menjamin terselenggaranya Pilkada yang demokratis dan berkualitas di Kota Bima. Berharap tahapan Pilkada berjalan lancar dan sukses. (gun)

 

Jumat, 01 Maret 2024

145 Personel Polisi Bersenjata Lengkap Amankan Rapat Pleno KPU

KPU
Depan kantor KPU Kota Bima dipasang kawat berduri
 

bimanews.id-Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat KPU Kota Bima dimulai, Kamis (29/2). Sebanyak 145 personel  polisi bersenjata lengkap dikerahkan untuk mengamankan jalannya pleno.

Polres  Bima Kota juga mengerahkan mobil water canon dan memasang kawat berduri di depan kantor KPU. Pantauan lokasi, ratusan personel menempati sejumlah sisi dan beberapa mobil polisi, Dalmas standby di lokasi.

Petugas juga melakukan penyekatan di pintu masuk Kantor KPU Kota Bima. Bagi warga yang tidak berkepentingan dilarang masuk, termasuk jurnalis harus menunjukan id card.

Situasi di depan Kantor KPU masih terlihat lengah. Belum ada simpatisan Calon Legislatif (Caleg) maupun partai yang ikut menyaksikan jalannya pleno.

Arus lalulintas di jalan Gajah Mada depan Kantor KPU masih terpantau normal. Tidak ditemukan plang rekayasa lalu lintas.

Kasubsi Humas Polres Bima Kota, Aipda Nasrun mengatakan, sebanyak 145 aparat gabungan dikerahkan amankan rapat pleno di Kantor KPU Kota Bima. Dalam pengamanan ini, personel yang terdiri dari unsur polisi dan brimob itu dilengkapi senjata lengkap.

“145 aparat gabungan yang dikerahkan amankan rapat pleno di KPU,” kata Nasrun, Kamis (29/2).

Ratusan personel tersebut rencananya akan disiagakan di lokasi hingga rekapitulasi suara berakhir. Harapannya, kegiatan itu berjalan lancar, tertib dan berakhir dengan damai.

Nasrun mengatakan, pengamanan rekapitulasi suara ini diperketat. Puluhan meter kawat berduri dipasang di depan Kantor KPU Kota Bima. Kemudian menyiapkan mobil Dalmas dan Water Canon di depan kantor.

“Ini hanya sekedar antisipasi kami saja jika terjadinya aksi protes dari warga atau simpatisan Caleg,” pungkasnya. (red)

Syamsurijal, Ketua KPPS Meninggal Sempat Selamatkan Satu Kotak Suara Saat Kerusuhan Pemilu Di Parado

Syamsurijal
Almarhum Syamsurijal
 

bimanews.id-Meninggalnya Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 07, Syamsurijal di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima menyisakan cerita pilu. Pemuda 24 tahun itu mengalami trauma berat sebelum meninggal dunia.

“Almarhum merupakan keponakan saya,” ungkap Kepala Desa Parado Rato, M Saleh beberapa hari lalu.

M Saleh mengaku tahu persis kejadian yang dialami Syamsurijal. Sebelum meninggal, dia sempat diancam dengan senjata tajam oleh sejumlah warga yang hendak  membakar logistik Pemilu.

Melihat reaksi massa, Syamsurijal saat itu tidak bisa berbuat banyak. Ia bahkan takut membela diri. Untuk menghindari reaksi massa, dia sempat berusaha kabur sambil membawa satu kotak surat suara yang sudah dihitung.

“Tidak lama kemudian Syamsurijal jatuh tersungkur bersama kotak suara. Kondisinya langsung tidak sadarkan diri,” tuturnya.

Warga yang melihat kejadian tersebut lalu membawa korban ke rumah warga sekitar. Karena kondisinya memburuk, kemudian dia dilarikan ke Puskesmas Parado untuk mendapatkan perawatan medis.

“Setelah beberapa lama dirawat di Puskesmas, Syamsurijal dirujuk ke RSUD Bima,” katanya.

Selama ditangani di rumah sakit, korban terlihat seperti orang yang merasa ketakutan. Bahkan terkadang dia sampai berteriak meminta dan memohon agar tidak diganggu saat diperiksa oleh dokter.

“Dia kaya orang ketakutan, selalu berteriak memohon agar tidak diganggu,” terangnya.

Sejak menjalani perawatan intensif beberapa hari di RSUD Bima, kondisi kesehatan korban semakin parah. Dia akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh dokter pada Jumat sore (23/2) sekitar pukul 18.30 Wita.

“Kami merasa terpukul meninggalnya almarhum, tapi sekarang kami sudah ikhlas,” katanya.

Humas RSUD Bima dr Akbar mengatakan sebelum meninggal dunia, korban sudah tiga hari dirawat intensif. Dari sebelumnya, sehari dirawat di klinik Asy Syafi.

“Jadi korban ini merupakan pasien rujuk,” katanya.

Menurut Akbar, pasien tiba di RSUD Bima sudah dalam kondisi tidak stabil dan langsung dilakukan pemeriksaan mendalam. Setelah diperiksa, ternyata ditemukan penyakit kronis yang sudah lama diderita.

“Kemudian ditambah dengan aktivitas berat saat bertugas menjadi anggota KPPS menyebabkan kondisi pasien semakin menurun,” tandasnya. (red)

Minggu, 25 Februari 2024

Nasdem Pastikan Rebut Satu Kursi DPR RI, Mori: Data PKS Dan Nasdem Sama


Mori
Mori Hanafi


bimanews.id-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengumumkan hasil penghitungan secara internal untuk calon DPR RI Dapil NTB 1. 

Hasilnya, PKB berada pada posisi pertama dengan perolehan  suara 189.734. Disusul Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan 97.039 suara. Posisi terakhir direbut PKS dengan perolehan suara 96.127. 

Hasil rekapan internal PKS sama dengan Nasedem. Hal itu diakui  Caleg Nasdem Dapil NTB 1 Mori Hanafi.  

"Urutan perolehan suara hasil penghitungan kami dan PKS sama," katanya,  Minggu (25/2). 

Kendati sama, namun jumlah perolehan suara ada perbedaan. Hasil rekapan tim Nasdem, PKB mendapat 189.625, Nasdem 97.256 dan PKS 96.237. 

"Untuk caleg yang akan duduk di DPR RI, Hj Magdalena (PKB), Mori Hanafi (Nasdem) dan Johan Rosihan (PKS)," sebutnya. 

Data yang disampaikan tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari C1 Plano yang dikumpulkan saksi-saksi di Pulau Sumbawa. Termasuk di TPS yang gelar PSU di beberapa daerah.

"Data yang masuk pada kami sudah 100 persen dan semuanya bersumber dari C1 Plano," aku mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB ini. 

Suara yang didapat pada pemilu 14 Februari lalu merupakan bentuk dukungan warga Pulau Sumbawa pada dia. Terutama insan olahraga yang sudah lama bergerak memberikan dukungan padanya.
 
Tidak hanya itu, masuknya dia sebagai caleg di Nasdem sebagai satu kehormatan. Karena bisa mendapat kepercayaan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. 

"Saya juga berterimakasih pada rekan-rekan Caleg lain yang ikut berjuang di Dapil NTB 1," tutur Ketua KONI NTB ini. 

Dengan masuknya Mori di Nasdem, satu kursi yang sebelumnya diraih  Gerindra hilang. "Suara yang masuk ke saya memang tarikan dari Gerindra," aku Mori. (nk)

Senin, 19 Februari 2024

Pileg 2024, Golkar Berpeluang Raih 10 Kursi Parlemen

Golkar
Ilustrasi
 

bimanews.id-Jika pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu, Partai Golkar berhasil merebut Sembilan kursi. Pada Pileg 2024, Golkar berpeluang meraih 10 kursi.

“Dari perolehan suara sementara, Golkar berpeluang dapat 10 kursi di DPRD Kabupaten Bima.Ada penambahan satu kursi dari Pileg sebelumnya,” kata Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Kabupaten Bima, Dafullah, Minggu (18/2).

DPD Golkar Kabupaten Bima masih melakukan rekapitulasi suara secara internal. Hingga Minggu siang, sudah sekitar 70 persen suara yang direkap.

“Perolehan suara tertinggi sementara dari Caleg Golkar yakni, Muhammad Putera Ferryandi  dengan 8.000 lebih  pada Dapil 2 (Bolo dan Madapangga),”  sebutnya.

Dafullah juga menjelaskan perolehan suara Caleg  Golkar di Dapil 3 (Donggo, Soromandi, Tambora, Sanggar) yang berpotensi meraih dua kursi. Menurutnya, tiga Caleg Golkar dapil tersebut meraih suara yang cukup memuaskan.

“Kalau tembus angka 9.000 suara di Dapil 3, dipastikan dapat dua kursi. Kita sedang menunggu hasil C1, untuk memastikan jumlah suara yang diraih Caleg Golkar,” jelasnya.

Begitu pula di Dapil 5 meliputi Sape dan Lambu berpeluang meraih 1 kursi di parlemen. Perolehan suara sementara dari Caleg Golkar, Diah Citra Pravitasari di Dapil tersebut sudah mencapai 4.000 lebih. (red)

 

Rabu, 14 Februari 2024

Di TPS Kabupaten Bima Temukan Surat Suara Dapil 1 Kabupaten Sumbawa

Surat Suara
Ilustrasi


bimamews.id- Bawaslu Kabupaten Bima menemukan sejumlah surat suara Daerah Pilihan (Dapil) 1 Kabupaten Sumbawa pada TPS di Kecamatan Parado, Rabu (14/2). Termasuk ditemukan surat suara dari Dapil 5 (Sape dan Lambu) di TPS Kecamatan Tambora (Dapil 3).

“Jumlahnya sampai ratusan. Yang banyak itu di TPS Tambora. Tapi semuanya sudah teratasi,” jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin, Rabu (14/2). 

Temuan di dua TPS itu diketahui saat mulai proses pemungutan surat suara. Akibatnya, pencoblosan pun ditunda beberapa saat. 

“Surat suara yang diduga tertukar di dua TPS itu dianggap rusak dan diganti dengan surat suara cadangan,” katanya. (red)


Selasa, 13 Februari 2024

Hadiri Pemusnahan Surat Suara, Pj Wali Kota Bima Lepas Distribusi Logistik Pemilu 2024

M Rum
Pj. Wali Kota Bima H Mohammad Rum menandatangani berita acara pemusnahan surat suara lebih sekaligus melepas distribusi logistik pemilu di halaman Kantor KPU Kota Bima, Selasa (13/2)
 

bimanews.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima melakukan pemusnahan suarat suara lebih dan rusak, di halaman Kantor KPU setempat, Rabu (13/2).  Kegiatan itu dihadiri  Pj. Wali Kota Bima  H Mohammad Rum, sekaligus melepas distribusi logistik pemilu 2024.

Surat  suara yang dimusnahkan itu sebanyak 1.159 lembar. Terdiri dari 656 lembar kertas suara dengan kategori rusak dan 503 lembar kertas suara kategori baik.

Usai pemusnahan  didampingi  Ketua KPU, Musralim,  Pj. Wali Kota Bima secara resmi melepas distribusi logistik pemilu ke 404 TPS yang tersebar pada 41 Kelurahan Kota Bima.

Dalam arahannya, Pj. Wali Kota Bima menekankan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan integritas selama proses distribusi. Memastikan setiap TPS menerima logistik pemilu yang lengkap dan tepat waktu.

Hal lain yang ditegaskannya, tentang pentingnya koordinasi  para pihak terkait, KPU Kota Bima, aparat keamanan untuk memastikan distribusi logistik  pemilu berjalan lancar. Memprioritaskan wilayah yang sulit dijangkau, agar logistik pemilu sampai tepat waktu.

‘’Kita berharap pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan damai,’’ harapnya. (red)

Distribusi Logistik Pemilu H-1, KPU Kota Bima Kerjasama Dengan Kantor Pos

Mursalim
Ketua KPU Kota Bima, Mursalim
 

bimanews.id-Karena wilayah Kota Bima kecil dan mudah dijangkau, distribusi logistik pemilu dilakukan H-1 atau pada Selasa (13/2).  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima bekerjasama dengan Kantor Pos Cabang Bima untuk mendistribusikannya.

Ketua KPU Kota Bima, Mursalim mengatakan, logistik akan didistribusikan  ke 402 TPS yang tersebar pada 41 kelurahan di Kota Bima. Surat suara dan perlengakapan pemilu akan diangkut dengan dua unit  mobil boks untuk setiap kecamatan.

‘’Kita gunakan mobil boks supaya logistic pemilu aman. Apalagi saat ini sedang musim hujan,’’ kata Mursalim, Senin (12/2).

Distribusi logistic pemilu katanya, sengaja mendekati hari H, karena semua wilayah di Kota Bima mudah dijangkau dan bisa dilalui kendaraan roda empat. (red)

Senin, 12 Februari 2024

Rawan Banjir, 66 TPS Di Kota Bima Akan Dipindahkan Ke Tempat Lebih Aman

Tps
Ilustrasi (google)


bimanews.id-Sebanyak 66 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Bima rawan terendam banjir, sehingga harus dipindahkan. TPS itu tersebar pada lima kecamatan, terbanyak di Kecamatan Rasanae Barat.

Ketua KPU Kota Bima, Mursalin mengatakan, dari 402 TPS yang tersebar di Kota Bima, 66 diantaranya dipetakan dengan tingkat kerawanan yang berbeda. 27 TPS mudah tergenang air hujan dan 39 TPS lain rawan terendam luapan banjir.

“Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  sebelumnya telah melakukan pengamatan. 66 TPS dipindahkan karena rawan banjir, sehingga berisiko mengganggu kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara. Apalagi saat ini curah hujan cukup tinggi,” jelasnya.

Dari 66 TPS rawan tersebut, sudah ditentukan lokasi baru yang aman dari genangan air hujan maupun luapan banjir. (red)



Minggu, 11 Februari 2024

Saksi Parpol Diberi Pelatihan Agar Memahami Tugas Dan Fungsi

 

Pelatihan
Kegiatan pelatihan saksi Parpol yang diadakan Bawasalu Kabupaten Bima di Kecamatan Wera, Sabtu (10/2)

bimanews.id- Bawaslu Kabupaten Bima memberi pelatihan terhadap saksi Partai Politik (Parpol) peserta pemilu 2024, agar memahami tugas dan fungsinya. Karena saksi harus memiliki kemahiran dalam mengawas proses pungut hitung.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan (SDMO dan Diklat) Bawaslu Kabupaten Bima Abdullah menjelaskan, saksi harus memiliki kemahiran dan memahami tugas serta tanggung jawabnya. Termasuk kata dia, bagaiamana  mengambil sikap saat menemukan indikasi kecurangan dalam proses pungut hitung berlangsung.

Tentang pelatihan saksi ini jelas Ebit, sapaan akrabnya diatur dalam pasal 351 ayat 8 undang-undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

"Pasal ini menjelaskan, pelatihan saksi peserta pemilu dilakukan oleh Bawaslu, sehingga menjadi kawajiban kami untuk memberikan pelatihan terhadap saksi yang ada di Kabupaten Bima," jelasnya usai memberi pelatihan saksi di Kecamatan Wera, Sabtu (10/2)

Pelatihan saksi berlangsung dua hari, tanggal 9-10 Februari. Dia berharap  saksi peserta pemilu dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekaligus dapat membantu Bawaslu mengawasi proses pungut hitung  pada 14 Februari mendatang. (red)

Senin, 05 Februari 2024

Cegah Kecurangan, Bakesbangpol Ajak Masyarakat Awasi Pemilu

Kesbang
Kepala Bakesbangpol Kota Bima, Muhammad Hasyim menghadiri Apel Kesiapan Pengamanan TPS  Pemilu 2024 di halaman Polres Bima Kota, Senin (5/2)
 

bimanews.id-Untuk pengamanan Pemilu 2024, digelar apel gabungan di halaman Polres Bima Kota, Senin (5/2). Hadir pada kegiatan itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bima.

Kepala Bakesbangpol Kota Bima Muhammad Hasyim mengatakan, pemungutan suata tinggal sepekan lagi. Sebagai aparatur pemerintah daerah bersama pihak kepolisian dan stakeholder lain memastikan kesiapan pengamanan pemilu agar berjalan  aman, lancar dan tertib.

"Menghadiri acara apel gabungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Bima mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024,’’ katanya.

Dalam pengawasan pemilu, semua pihak diharapkan terlibat aktif,  untuk menjaga agar proses demokrasi berjalan dengan baik dan aman.

"Penting bagi kita semua pahami, pengawasan dan kontrol pemilu bukan hanya tugas penyelenggara saja, tetapi tanggung jawab semua pihak, termasuk warga negara yang memiliki hak pilih,’’ tandasnya.

Atas nama pemerintah daerah, Kepala Bakesbangpol  mengimbau masyarakat  untuk ikut mengawasi saat pungut hitung di TPS.

Untuk mencegah dan memberantas praktik politik yang tidak sehat, seperti money politik, kampanye hitam, maupun intimidasi terhadap pemilih. Bila ditemukan, agar segera dilaporkan  pada pihak terkait. (red)

Kamis, 01 Februari 2024

Pastikan Pemilu Aman, Bakesbangpol Intesn Lakukan Pemantauan

 

Hasyim
Muhammad Hasyim

bimanews.id-Pemerintah Kota Bima melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik (Bakesbangpol) intens melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan di lapangan, untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar. prosedur.

Kepala Bakesbangpol Kota Bima Muhammad Hasyim menyampaikan, pengawasan tersebut  untuk memberikan daya dukung kepada instrumen penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Supaya pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2024 berjalan dengan tertib dan aman.

"Kami bersama stakeholder terus lakukan pemantauan di lapangan. Alhamdulillah situasi cukup kondusif dan tertib," ujarnya, Kamis (1/2).

Selama pemantauan, pihaknya juga turut mensosialisasikan pada masyarakat agar ikut berpartisipasi aktif mensukseskan pemilu. Terutama memupuk rasa kebersamaan meskipun beda pilihan.

"Bersama instrumen negara lain, kami melakukan pengawasan  pada setiap tahapan pemilu untuk menjaga agar kompetisi para kandidat berlangsung fair dan elegan. Kemudian menawarkan program sebagai solusi atas setiap problema yang dihadapi masyarakat," katanya.

Secara internal pemerintah daerah katanya,  juga melakukan penguatan lembaga untuk menjaga marwah para aparatur negara, agar tidak memihak  dan  terlibat langsung dalam dinamika politik praktis.

"Netralitas ASN menjadi pertaruhan yang sangat menentukan terhadap kredibilitas penyelenggara negara, sehingga netralitas ASN hukumnya wajib dipatuhi dan dilaksanakan," tegasnya. (red)

Ad Placement

Kota Bima

Bima

Dompu