Bima News: Kota Bima
Tampilkan postingan dengan label Kota Bima. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kota Bima. Tampilkan semua postingan

Kamis, 28 Maret 2024

Arahan Mendagri, Penjabat Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Mundur

Rakor
Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum saat mengikuti Rakor dengan Kemendagri secara daring, Rabu (27/3)
 

bimanews.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan, Pj. Kepala daerah jika ingin mencalonkan diri pada Pilkada 2024 harus mengundurkan diri, termasuk anggota DPR/DPRD. Hal itu ditegaskannya, saat memimpin koordinasi menyongsong Pemilukada 2024bersama seluruh kepala daerah, penjabat kepala daerah provinsi maupun kabupaten dan kota seluruh Indonesia, Rabu (27/3).

Karena itu kata Tito, penjabat kepala daerah harus dapat menjadi role model bagi para kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.

Tito menegaskan, masa jabatan penjabat kepala daerah berlaku hanya 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau berbeda berdasarkan hasil evaluasi, baik dari pihak yang mengusulkan maupun dari pihak yang memutuskan (Presiden/Mendagri).

“Karena tanpa sadar, di pundak para penjabat kepala daerah merupakan cerminan wajah Presiden maupun Mendagri yang menugaskan,” kata Tito saat memimpin rapat.

Untuk itu diharapkan para penjabat kepala daerah agar betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Karena penjabat kepala daerah hanya mengisi kekosongan pemerintahan tanpa mengurangi ketegasannya sebagai pemimpin, agar roda pembangunan berjalan dan layanan publik berjalan dengan semestinya.

“Penjabat kepala daerah harus dapat menjadi role model bagi para kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 nantinya yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024,” ujar Tito.

Diakhir arahannya, Mendagri berharap kepada seluruh kepala daerah agar benar-benar memastikan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik, memastikan dana hibah kepada penyelenggara Pilkada termasuk keamanan agar dicairkan, menjaga ketersediaan dan harga pangan stabil, menekan laju inflasi agar tetap terkendali serta memastikan arus mudik dan arus balik tidak ada hambatan.

“Yang paling penting, pastikan pemilu Pilkada 2024 berjalan dengan baik, dana hibah pemilu pastikan cair, pastikan harga pangan stabil jelang lebaran, menekan laju inflasi agar terkendali, memastikan arus mudik dan arus balik, baik jalur darat, udara maupun laut aman dan nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya.

Rakor itu diikuti Pj. Wali Kota Bima H. Mohammad Rum di Kota Mataram. Sementara di tempat terpisah, Sekda Kota Bima didampingi Kabag Pemerintahan Setda Kota Bima, Bappeda Kota Bima dan Kepala Kesbangpol Kota Bima mengikuti di Ruang Rapat Wali Kota melalui daring.(red)

Selasa, 26 Maret 2024

OJK Edukasi Penyandang Disabilitas Kelola Keuangan Secara Mandiri

OJK
Ketua OJK NT, Rico Rinaldy bersama Asisten  I Setda Kota Bima, H. Alwi Yasin dan peserta foto bersama pada acara eduksi keuangan bagi penyandang disabilitas di Paruga Na'e Convension Hall Kota Bima, Selasa (26/3) 
 

bimanews.id-Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB memberikan edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas di Kota Bima, Selasa (26/3). Kegiatan itu dihadiri Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy dan Asisten I Setda Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.AP.

Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas di Kota Bima. Menurutnya, inklusi keuangan adalah hak bagi semua individu, tanpa terkecuali.

“Kami harap kegiatan ini menjadi titik awal dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi dan pemahaman keuangan di kalangan penyandang disabilitas. Supaya mereka lebih mandiri dalam mengelola keuangan pribadi dan mengakses layanan keuangan yang dibutuhkan,” katanya.

Dengan kolaborasi berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat, dapat terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua warga. Termasuk disabilitas, dalam mengakses layanan keuangan serta mengembangkan potensi diri dalam menunjang geliat ekonomi keluarga sebagai pelaku usaha kreatif baru. OJK NTB akan terus hadir memberikan kemudahan akses permodalan bagi penyandang disabilitas.

Diakhir sambutannya , Kepala OJK menggambarkan, terdapat berbagai materi edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas mencakup dasar-dasar manajemen keuangan, literasi perbankan, perlindungan keuangan, perencanaan masa depan, teknologi keuangan, dan hak-hak keuangan. Tujuannya, memberikan pemahaman tentang pengelolaan uang, produk perbankan, perlindungan finansial, investasi, teknologi keuangan, serta hak-hak sebagai konsumen keuangan.

“Materi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas,” tutup Rico Rinaldy.

Pemerintah Kota Bima mengapresiasi kegiatan yang digelar di Paruga Nae Convention Hall. Asisten I Setda Kota Bima, H. Alwi Yasin memberikan dukungan penuh terhadap upaya meningkatkan literasi keuangan bagi penyandang disabilitas.

Dalam acara tersebut, H. Alwi Yasin memberikan inspirasi serta dorongan semangat kepada para peserta untuk lebih memahami pentingnya manajemen keuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga menekankan pentingnya inklusi keuangan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan yang diperlukan.

Acara  tersebut menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat kesadaran akan pentingnya literasi keuangan serta meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi seluruh warga Kota Bima, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

“Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi pusat literasi dan inklusi keuangan sehingga masyarakat memperoleh akses keuangan yang lebih mudah serta melindungi masyarakat dari berbagai produk investasi dan keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat,” ungkap H. Alwi Yasin. (red)

 

Minggu, 24 Maret 2024

Tuntaskan Lahan Kampus IAIN Bima, Pj Wali Kota Bima Temui Kementerian LHK

Wali
Pj. Wali Kota Bima H Mohammad Rum
 

bimanews.id-Pj. Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, M.T bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, Syarief Rustaman, S.Sos M.Ap, dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Kota Bima, M. Noor A. Majid, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengadakan audiensi membahas percepatan kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan terkait dengan pelepasan hutan untuk lokasi rencana pembangunan kampus IAIN Bima.

Pj. Wali Kota Bima diterima oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut, M.P yang didampingi oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK, Donny August S.D.H.S.Hut, M.Si. Pada kesempatan itu, H Rum menyampaikan bahwa izin prinsip pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan kampus IAIN telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 17 November 2023 dengan SK MENLHK Nomor 1228/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 tentang pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi untuk pembangunan Kampus IAIN dan Fasilitas Umum Kota Bima seluas lebih kurang 51 hektar.

Dalam putusan tersebut, Wali Kota Bima diwajibkan untuk menyelesaikan persetujuan berupa AMDAL/UKL-UPL/SPPL, menyelesaikan Tata Batas Kawasan Hutan Pelindung dan Produksi yang dilepaskan, serta membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan/atau Dana Reboisasi. Pemerintah Kota Bima telah menganggarkan dana untuk kegiatan-kegiatan penyelesaian persetujuan tersebut.

“Saat ini Pemerintah Kota Bima beberapa progres capaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima, diantaranya kesiapan alokasi anggaran dalam APBD Kota Bima Tahun 2024 untuk penyusunan dokumen AMDAL sebesar Rp300 juta, Kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan sebesar Rp400 juta dan anggaran Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan/ atau Dana Reboisasi sebesar Rp150 juta,” jelas H Rum.

Pj. Wali Kota Bima menyampaikan harapannya agar rencana penataan batas yang diajukan dapat disetujui oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, sehingga pelaksanaan tata batas dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, ini merupakan langkah penting dalam memastikan kelancaran pembangunan Kampus IAIN Bima, serta pemanfaatan kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk kepentingan publik.

Menanggapi progres kesiapan Pemerintah Kota Bima, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Dr.Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut.,M.P, menyampaikan apresiasi komitmen dan kesiapan Pemerintah Kota Bima dalam mempercepat proses pembangunan Kampus IAIN Bima. 

“Hal ini menunjukkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan,” katanya.

Dia juga menyoroti pentingnya kepatuhan Pemerintah Kota Bima terhadap persyaratan lingkungan yang telah ditetapkan, seperti penyelesaian AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan pembayaran sumber daya hutan serta dana reboisasi. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Direktur Jenderal juga menyatakan dukungannya terhadap proses penataan batas kawasan hutan yang dilepaskan oleh Pemerintah Kota Bima. Langkah ini dianggap sebagai langkah positif dalam memastikan bahwa penggunaan kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan regulasi dan tidak merugikan aspek lingkungan.

Selain itu, Direktur Jenderal juga mengajak Pemerintah Kota Bima untuk terus berkolaborasi dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama proses pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dianggap penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi lingkungan.

Hal ini mencerminkan sikap positif dari pihak Kementerian LHK RI terhadap upaya percepatan pembangunan IAIN Bima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima, sambil tetap memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. (red)

 

Kamis, 21 Maret 2024

Cegah Anak Terlibat Narkoba, Orang Tua Harus Diedukasi

HM Rum
Pj Wali Kota Bima, H Mohammad Rum
 

bimanews.id-Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengadvokasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa. Rakor yang dihadiri Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum  itu berlangsung di aula Rumah Makan Anda, Rabu (20/3).

Dalam sambutannya, H. Mohammad Rum menegaskan soal pentingnya kolaborasi antar pihak dalam menanggulangi narkoba di tingkat desa. Peran aktif masyarakat mengawasi lingkungan sekitar dan memberikan dukungan kepada keluarga yang rentan terhadap pengaruh negatif narkoba.

"Partisipasi sebagai langkah konkret untuk memperkuat ketahanan keluarga terhadap ancaman narkoba di desa-desa. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba demi masa depan yang lebih baik bagi generasi muda kita," ajaknya

Rakor ini  katanya diharapkan memberikan hasil  dalam penyusunan rencana aksi bersama memperkuat ketahanan keluarga. Pembentukan jaringan kerja sama antar desa dalam bidang pencegahan narkoba. Termasuk pelaksanaan program-program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif di tingkat desa.

"Perlu ada sosialisasi dan edukasi rutin untuk masyarakat kita, terutama orang tua supaya menjaga dan mengarahkan anak-anaknya menjauhi narkoba," tandas HM Rum

Dengan Rakor ini harap M Rum, masyarakat desa menjadi garda terdepan melindungi generasi muda dari ancaman narkoba, sehingga tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan berkualitas bagi semua.

Hadir pada Rakor tersebut Asisten 1, Kepala Bappeda, Kepala Bakesbangpol, Kadis Dikbud, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, dan Kadis Kominfotik, Kadis PPPA, Kabag Kesra, Camat Rasa Nae Barat, serta Lurah Na’e. (red)

Selasa, 19 Maret 2024

Safari Ramadan Perdana, Pj Wali Kota Serahkan Bantuan Masjid Rp 675 Juta

Bantuan
Pj. Wali Kota Bima H Mohammad Rum foto bersama dengan pengurus masjid dan mushala usai menyarhakn bantuan untuk pembangunan masjid dan mushala di Masjid Al Ikhlas, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima Senin malam (18/3)
 

bimanews.id-Safari Ramadan pertama dilaksanakan Pj Wali Kota Bima, H Mohammad Rum dan rombongan di Masjid Al Ikhlas, Kelurahan Jatibaru pada Senin (18/3). Pada kesempatan itu Pj Wali Kota Bima menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid dan mushala  senilai Rp 675 juta.

Bantuan itu meliputi Masjid Nur Rahman Radio Permai Jatiwangi Rp 75 juta, Masjid Salsabila BTN Gindi Jatiwangi Rp 75 juta, Mushala Ussisa Alataqwa Puncak Jatiwangi Rp 25 juta.

Masjid Al Ikhlas Lingkungan Lela Rp 75 juta, Masjid Al-Mardiyah Lanco Gaja Rp 75 juta, Mushala Abu Zaiyyunussahidin RT 02 Jatibaru Barat Rp 25 juta dan Mushala Hasbullah RT 31 Jatibaru Timur Rp 25 juta.

Pj. Wali Kota Bima menyampaikan,  ini merupakan safari ramadhan pertama, setelah sebelumnya melaksanakan tarawih pertama di Masjid Raya Al Muwahiddin Kota Bima.

"Atas nama pemerintah Kota Bima menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Bima, jajaran KPU, Bawaslu, TNI dan Polri, karena Kota Bima termasuk daerah dengan penyelenggaraan pemilu terbaik, dan teraman,"  katanya.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk meninggalkan hiruk-pikuk politik Pemilu serentak 2024, karena sebentar akan menghadapi Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada).

"Tinggalkan dulu soal politik, karena politik jika tidak dimaknai dengan bijak, cenderung fitnah, banyak gosipnya. Jangan karena gara-gara kita bicara hal-hal yang sia-sia, sehingga mengurangi pahala ibadah puasa kita," ajaknya.

Pada kesempatan itu HM Rum mengajak jamaah untuk senantiasa memperbaiki diri dan berlomba mendapatkan JannahNya Allah SWT. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan menikmati ramadhan ini.

"Mari kita jaga ketenangan bulan ramadhan  dengan perbanyak silaturrahim, perbanyak dzikir, membaca alquran dan membaca buku agama, untuk menambah amal ibadah di bulan suci," tandasnya.

Diakhir arahannya, Pj. Wali Kota Bima berharap semoga bantuan masjid dan mushala yang diberikan dapat diterima untuk memperlancar motivasi membangun rumah ibadah. (red)

Minggu, 17 Maret 2024

Musrenbang Anak, Gen Z Harap Bus Sekolah dan Pelayanan Kesehatan khusus

Musrenbang
Asisten 3 Setda Kota Bima Drs M Saleh foto bersama usai Musrenbang Anak tingkat Kota Bima di aula SMKN 3 Kota Bima, Sabtu (16/3)

bimanews.id-Status pemerintah Kota Bima  naik dari tingkat Madya ke Nindya  sebagai Kota Layak Anak (KLA). Kenaikan itu karena  mampu mengimplementasikan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak.

Hal itu disampaikan Asisten 3 Setda Kota Bima, Drs. M. Saleh saat membuka Musrenbang Anak tingkat Kota Bima di aula SMKN 3 Kota Bima, Sabtu (16/3). Musrenbang anak ini salah satu tahapan penting untuk mewadahi aspirasi anak-anak dalam proses perencanaan tahunan dan akan menjadi masukan penting untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD 2025.

“Ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Bima terus meningkatkan level KLA yang sekarang berada pada kategori Nindya menuju Utama,” jelas M. Saleh. 

Sementara itu, Kepala DP3A Kota Bima, Syahruddin, SH memaparkan hak-hak anak yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Peserta musrenbang anak tingkat Kota Bima dihadiri sebanyak 60 orang dari berbagai tingkatan, SMA/SMK, MA, SMP/MTs dan SLB,” ucapnya.

Sekretaris Bappeda Kota Bima, Arif Roesman Effendy  lebih banyak dialog interaktif dengan anak-anak peserta Musrenbang, untuk mengidentifikasi kebutuhan yang menurut anak penting untuk dilaksanakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bima.

Arif Roesman menyebutkan, dari proses interaktif tersebut muncul beragam usulan dan harapan yang menarik dari anak-anak Gen Z tersebut. Seperti keberadaan bus sekolah, zona aman sekolah, taman layak anak, fasilitas publik yang ramah disabilitas, peralatan medis untuk kesehatan anak dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khusus untuk anak, pembangunan karakter anak untuk pencegahan kenakalan dan bahaya narkoba, peningkatan rumah aman maupun rumah singgah untuk anak.

“Sehingga tidak ada lagi anak jalanan di perempatan lampu merah dan perlunya penerangan jalan kota karena di beberapa sudut kota masih banyak jalan yang tidak disertai lampu jalan,” jelasnya saat menjadi pemateri pada Musrenbang anak tersebut. (red) 

Jumat, 15 Maret 2024

Tim Terpadu Pemkot Sidak Bahan Pokok Di Pasar Amahami

Sidak
Tim Terpadu dan TPID Pemerintah Kota Bima inspeksi mendadak untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Ama Hami, Jum'at (15/3)
 

bimanews.id-Tim Terpadu dan TPID Kota Bima dipimpin Plt. Asisten 2, M Saleh inspeksi Mendadak (Sidak) di Pasar Amahami, Jum'at (15/3). Sidak tersebut untuk mengetahui perkembangan harga bahan pokok seiring dengan tingginya animo masyarakat pada bulan puasa.

"Sidak ini agar pemerintah daerah tahu perkembangan harga di pasar. Apakah harga bahan pokok masih dalam kondisi stabil atau harganya melonjak," terang M Saleh.

Hasilnya, diakui ada kenaikan harga karena pengaruh permintaan masyarakat yang tinggi serta pengaruh stok yang tersedia akibat cuaca buruk beberapa hari terakhir.

"Stok beras yang kita miliki cukup sampai Juni 2024, pengaruh dari operasi pasar murah yang gencar dilakukan juga cukup bagus, sehingga berdampak pada kestabilan harga bahan pokok," akunya.

Untuk beras premium, harganya fluktuatif. Ada yang Rp 15 ribu hingga Rp 17 ribu per kilogram. 

Minyak goreng curah Rp 17 ribu, gula pasir  Rp 18 ribu per kilogram, ayam ras Rp  40 ribu per kilogram, telur Rp 37 ribu per kilogram, cabe rawit Rp 45 ribu per kilogram dan bawang merah Rp 30 ribu per kilogram.

Saat Sidak, Plt. Asisten 2 Setda Kota Bima didampingi Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, Kepala UPT Pasar Amahami, jajaran Tim Terpadu dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima. (red)

 

Kamis, 07 Maret 2024

Gelar TTG XIX NTB Harap Jadi Penggerak Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

 

TTG
Plh Gubernur NTB, Ibnu Salim didampingi Bupati Bima meninjau stand peserta Gelar TTG XIX tingkat Provinsi NTB di Gedung Seni Budaya Kota Bima, Rabu (6/2)

bimanews.id-Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XIX Tingkat Provinsi NTB yang dipusatkan di Gedung Seni Budaya Kota Bima dimulai. Kegiatan itu dibuka Plh Gubernur NTB, Ibnu Salim, Rabu (6/3), diikuti para inovator dari perangkat daerah terkait dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) se- NTB.

Plh Gubernur NTB. Ibnu Salim berharap kegiatan Gelar TTG tingkat Provinsi XIX yang digelar di Kota Bima menjadi penggerak untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Bima. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Welcome Dinner gelar TTG di beginning cafe Kota Bima, Selasa (5/3). 

“Semua akan berkumpul di kota Bima, UMKM akan menggeliat dan kami di Provinsi pasti membeli oleh-oleh dari pelaku UMKM masyarakat kota Bima,” harapnya.

Selain itu, gelar teknologi tepat guna sebagai langkah awal untuk memacu potensi masyarakat Bima dalam memanfaatkan teknologi untuk memajukan ekonomi kreatif, kearifan lokal masyarakat Bima secara luas.

Gelar TTG dilaksanakan secara bergiliran di kabupaten/ kota untuk menyebarkan teknologi dan menggerakkan nadi ekonomi daerah se-NTB. Selain untuk mempresentasikan dan mengekspresikan temuan dan memberikan kemudahan masyarakat karena bermuatan TTG lokal.

Sejumlah inovasi diharapkan dapat ditampilkan pada Gelar TTG Tingkat Nasional  tahun 2024 pada Juni  mendatang, dimana NTB menjadi tuan rumah penyelenggaraan event tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kependudukan Catatan Sipil atau (DPMPD Dukcapil) NTB, Ahmad Nur Aulia dalam pengantarnya menyampaikan terima kasih atas partisipasi kabupaten dan kota pada ajang tersebut.

"Gelar TTG XIX Tingkat Provinsi NTB Tahun ini mengusung tema "Teknologi Tepat Guna Menuju NTB Hijau". menggambarkan semangat kita semua untuk mengembangkan ide dan inovasi guna optimalisasi beragam potensi daerah melalui penerapan teknologi berbasis kearifan lokal serta berbasis kelestarian lingkungan," terangnya.

Sementara itu Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri di sela peninjauan stand TTG kabupaten dan kota pada puncak acara mengungkapkan, TTG XIX Tingkat provinsi NTB merupakan wahana yang sangat baik bagi para inovator untuk mempresentasikan temuannya. Sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk memberikan apresiasi atas sejumlah karya yang ditampilkan tersebut.

Asisten I Sekda Pemerintah Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin berterima kasih kepada pemerintah Provinsi NTB yang menjadikan Kota Bima sebagai tuan rumah digelarnya TTG.

“Semoga TTG menjadi awal untuk kemajuan dan pembangunan kota Bima yang berkelanjutan,” ungkapnya. (red)

 

Kamis, 22 Februari 2024

Operasi Pasar Di Lelamase, Bulog Jual Murah Sejumlah Bahan Pangan

 

Pasar Murah
Pasar murah di Kelurahan Lelamase, Kecamatan Raba, Kota Bima, Kamis (22/2)

bimanews.id-Menekan lonjakan harga beras di pasar saat ini tembus harga Rp 18 ribu per kilogram dan kenaikan harga bahan pokok lain, Pemerintah Kota Bima bersama Perum Bulog Bima menggelar operasi pasar. Kamis (22/2) operasi pasar dilaksanakan di Kelurahan Lelamase, Kecamatan Raba.

Pada operasi pasar yang dikawal langsung Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima bersama Perum Bulog Bima, tidak hanya menjual beras, tapi juga beberapa bahan pangan lain dengan harga murah.

Kepala Diskominfotik Kota Bima H Mahfud mengatakan, operasi pasar ini untuk menekan angka inflasi yang disebabkan oleh komoditas bahan pangan. Sekaligus menstabilkan harga bahan pokok terutama beras yang melonjak di pasaran.

‘’Dalam operasi pasar di Lelamase dijual beras 10 ton, minyak goreng 700 liter, gula pasir 600 kg  dan bawang merah 20 kg,’’ sebutnya. 

Dengan operasi pasar ini diharapkan dapat membantu masyarakat Kota Bima,  khususnya di Kecamatan Raba dapat membeli 3 komoditas bahan pangan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). (red)

 

Pemkot Sediakan Layanan Konseling dan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak

sosialisasi
Pj Wali Kota Bima, H Mohammad Rum membuka sosialisasi dan advokasi program kelurahan ramah perempuan dan peduli anak, Kamis (22/2)


bimanews.id-Pemerintah Kota Bima memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak. Itu ditandai dengan dibukanya program sosialisasi dan advokasi, Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak oleh Pj Wali Kota Bima, H Mohammad Rum di aula Kantor Wali Kota Bima, Kamis (22/2).

Pj Wali Kota Bima H Mohammad Rum menegaskan, perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan kota yang berkelanjutan dan beradab.

"Permasalahan perempuan dan anak ini menjadi salah satu bagian tugas konsentrasi saya selaku Penjabat Wali Kota Bima, diharapkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat. Misalanya terkait  masalah stunting, kekerasan anak, pekerja anak, dan perkawinan anak dan lain-lain," ajaknya.

Program ini  jelasnya, untuk menciptakan kelurahan-kelurahan di Kota Bima yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Dalam praktiknya, program ini akan mengusung serangkaian kegiatan, antara lain sosialisasi dan penyuluhan.

Melalui sosialisasi dan penyuluhan yang intensif, masyarakat diberikan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak-anak. Termasuk cara untuk mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah Kota Bima akan memberikan dukungan penuh kepada korban kekerasan dan diskriminasi. Menyediakan layanan konseling, bantuan hukum, dan akses ke lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.

‘’Program ini juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak.  Untuk meningkatkan kesadaran mereka akan hak-hak serta potensi yang dimiliki,’’ terangnya.

Diakui, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Seperti minimnya pemahaman tentang isu-isu perlindungan perempuan dan anak-anak serta keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Kendati demikian, dengan komitmen yang kuat dan kerjasama berbagai pihak, Pj Wali Kota Bima yakin program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak akan mampu menciptakan dampak yang positif untuk jangka panjang.

"Sosialisasi yang dilaksanakan hari ini menjadi upaya kita bersama untuk memperkuat sinergi dan membangun komitmen untuk percepatan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak di Kota Bima. Sekaligus membangun pemahaman terutama bagi pemangku kepentingan sebagai pembangunan di kelurahan," tandas Rum

Program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini menjadi tonggak penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah dan dukungan penuh dari masyarakat, harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak di Kota Bima semakin nyata.

Turut hadir pada sosialisasi itu, Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Kepala Bappeda Kota Bima yang diwakili oleh Sekretaris, serta Kepala DPPPA Kota Bima. (red)

Selasa, 20 Februari 2024

Festival Rimpu Mantika Target Datangkan Wisatawan Dan Investor

Rum
Pj Wali Kota Bima, H Mohammad Rum pimpin Rakor menghadapi kegiatan Festival Rimpu Mantika yang akan digelar 2024, Selasa (20/2)
 

bimanews.id-Pemerintah Kota Bima agendakan kegiatan festival Rimpu Mantika tahun 2024. Memantapkan persiapan acara tersebut, Pj Wali Kota Bima H Mohammad Rum mengadakan rapat koordinasi (Rakor) dengan Sponsor dan perguruan tinggi di Ruang Rapat Wali Kota Bima, Selasa (20/2).

Dalam Rakor tersebut  Pj. Wali Kota  Bima  menegaskan, festival Rimpu Mantika tersebut harus mendatangkan banyak orang, baik wisatawan maupun investor.

"Saya ingin festival ini berpeluang mendatangkan orang-orang dari luar daerah.  Termasuk para pemodal atau investor yang akan meningkatkan ekonomi daerah," ucapnya.

Dengan masuknya  investor  akan berimbas terhadap dunia usaha. Karena itu dibutuhkan kerjasama seluruh pihak, untuk menyukseskan event nasional ini.

UMKM yang terlibat dalam festival Rimpu telah menggunakan Qris sebagai alat transaksi pembayaran.

"Saya menginginkan semua UMKM bekerjasama  dengan bank swasta maupun negeri dalam penggunaan Qris, agar memudahkan para pengunjung dalam transaksi jual beli," harapnya.

Rum berharap persiapan festival Rimpu bisa selesai sebelum memasuki bulan suci ramadhan.

"Mudah-mudahan acara ini bisa sukses dan harus sudah selesai sebelum ramadhan, karena begitu masuk ramadhan saya ingin kita fokus pada ibadah kita, jangan sampai urusan akhirat kita rusak oleh urusan dunia," tutupnya. (red)

 

Kamis, 15 Februari 2024

Jaga Ketersediaan Pangan, Pj Wali Kota Luncurkan 154 Ton Bantuan Pangan Tahap 1

Beras
Pj. Wali Kota Bima H Mohammad Rum melepas truk yang mengangkut bantuan pangan tahap 1 di Halaman Kantor Wali Kota Bima, Kamis (15/2)
 

bimanews.id-Sebanyak 154,440 ton bantuan pangan tahap 1 diluncurkan  Pj Wali Kota Bima, H Muhammad Rum, di halaman Kantor Wali Kota Bima,  Kamis (15/2). Peluncuran ini untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat  Kota.

Pj Wali Kota Bima H Mohammad Rum  menegaskan,  saat ini sedang terjadi krisis pangan di tengah pandemic global dan gejolak ekonomi. Karena itu kata dia, perlu ada kolaborasi antara semua pihak, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk menjaga ketahanan pangan. Sekaligus memastikan distribusi bantuan  yang efektif kepada warga yang membutuhkan.

"Kita berharap bantuan yang disalurkan tepat sasaran, terdistribusi dengan baik pada keluarga yang membutuhkan,’’ harapnya HM Rum.

Sementara Kepala Perum Bulog Cabang Bima, Kurnia Rahmawati mengatakan, bantuan pangan cadangan beras tahap 1 ini  sebanyak 154. 440 ton. Diarahkan untuk keluarga di sejumlah kecamatan di Kota Bima.

‘’Warga penerima bantuan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.  Dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan kerentanan ekonomi masing-masing keluarga,’’ sebutnya.

Peluncuran bantuan pangan cadangan beras ini bagian dari strategi Pemerintah Kota Bima memperkuat ketahanan pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Acara peluncuran ini diakhiri dengan penyerahan simbolis bantuan pangan cadangan beras 30 ton, kepada beberapa perwakilan  warga penerima. (red)

Sabtu, 05 Maret 2022

Warga Kota Bima Dapat Tambahan 5,1 Ribu KK Penerima BPNT

H Iksan
H. Iksan
 

BimaNews.id, KOTA BIMA-Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bima bertamabah.  Jika sebelumnya 5.106 KK, kini menjadi 12.950 atau ada penambahan 5.112 KK.

‘’Jumlah KK yang menerima bantuan pusat tiga bulan pertama sekarang sebanyak 12.950 KK. Masing-masing akan mendapat BPNT Rp 600 ribu,’’ Sebut Kabid Penanganan Fakir miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima, H. Iksan, Jum'at (4/3).

Saat ini kata dia, jumlah KK yang sudah menerima bantuan sosial itu mendekati angka 90 persen. Artinya, sisanya masih dalam proses pencairan.

Bagi warga Lanjut Usia (Lansia) yang sudah tidak kuat atau sakit, kata Iksan diberikan kemudahan. Bantuannya akan diantarkan langsung tim ke rumah mereka masing-masing.

Berbeda dengan warga yang tidak memenuhi syarat, seperti belum memiliki sertifikat vaksin atau NIK tidak sesuai di DTKS. Hak mereka untuk mendapatkan BPNT hilang.

"Belum ada laporan yang gak penuhi syarat. Kalaupun ada, dana itu akan kami kembalikan ke pusat. Tapi itu beluk fiks ya, harus rapatkan dulu dengan pimpinan," pungkasnya. (jul)

Selasa, 17 Agustus 2021

Diagendakan Pada Momen HUT RI, Peluncuran Comand Center Kembali Diundur

HM Lutfi
H Muhammad Lutfi
 

BimaNews.id, KOTA BIMA- Rencana Pemerintah Kota Bima meluncurkan Comand Center pada tanggal 17 Agustus 2021, batal. Diundur pekan depan.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bima menyatakan jika Comand Center akan diluncurkan dan diresmikan, bertepatan dengan HUT ke-67 RI Tahun 2021.

Namun dari dalam pantauan media ini, pada peringatan HUT RI tidak terlihat ada persiapan acara peresmian Comand Center.

Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi yang dikonfirmasi usai upara upacara HUT RI mengatakan, peluncuran dan peresmian Comand Center tidak diundur.

"Bukannya diundur, tapi kita nggak mau ganggu kesakralan peringatan HUT RI, " kilahnya.

Ditanya kapan kepastian Comand Center akan diresmikan? Wali Kota menyebut pekan depan.

"Insyaa Allah pekan depan, " pungkasnya. (tin)

Jumat, 28 Mei 2021

Warga Ingin Buat SIM, Sekarang Sudah Bisa Secara Online dengan Aplikasi SINAR

Iptu Risqi
Iptu Risqi Ardian Eka Kurniawan STK
 

BimaNews.id, KOTA BIMA-Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bima Kota melayani pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi) secara online. Pelayanan tersebut, melalui aplikasi SINAR (SIM Presisi Nasional). Baik untuk perpanjangan maupun pembuatan SIM baru.

Kasat Lantas Polres Bima Kota, Iptu Risqi Ardian Eka Kurniawan STK mengatakan, aplikasi tersebut bisa diunduh (install) di Play Store pada perangkat handphone masing-masing.

"Aplikasi SINAR ini dibuat untuk memudahkan. Baik untuk kita yang melayani, maupun warga yang mengurus," ungkapnya pada Radar Tambora, Selasa (25/5).

Aplikasi SINAR diluncurkan Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri April  lalu. Selama ini, pihaknya sudah  melayani sekitar 20 orang. Sesuai data yang terdaftar pada aplikasi SINAR.

Melalui aplikasi SINAR jelas Risqi, bisa melayami pembuatan SIM A dan SIM C. Pemohon katanya, tidak perlu lagi ke kantor untuk menyetor bahan yang diperlukan. Seperti surat keterangan kesehatan, ujian teori dan lain-lain.

"Pemohon hanya datang ke kantor untuk foto," jelas Risqi.

Pengantaran SIM  ke pemohon setelah lulus langsung ke alamat rumah. Karena sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia Persero.

"Jadi pemohon tinggal tunggu di rumah saja," akunya

Selain itu tambah Risqi, kelebihan SINAR ini memudahkan pemohon sebagai pendatang. Seperti warga luar  sedang berada di Kota Bima, bisa mengurus melalui aplikasi ini.

"Informasi selengkapnya, bisa juga bukan di link Korlantaspolri.co.id," tandas Risqi. (ar)

 

Sabtu, 22 Mei 2021

Pembuatan KTP-el di Kota Bima Didominasi Perubahan Status

Hj Maryamah
Hj Maryamah
 

BimaNews.id, KOTA BIMA- Sebagian besar permintaan pencetakan KTP-el di Kota Bima didominasi perubahan status. Seperti, perubahan dari masa lajang ke menikah, pekerjaan maupun status cerai nikah.

Hal itu diungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bima, Hj Maryamah SH, Kamis (20/5). Sementara permintaan pencetakan baru karena rusak seperti,  patah, luntur menurut dia, tidak begitu banyak.

"Biasanya KTP-el tidak cepat luntur. Makanya, jarang yang minta cetak ulang," jelasnya.

Sementara stok blanko KTP-el hingga 20 Mei kata dia, sebanyak 2.851 lembar. Jumlah tersebut diklaim hanya untuk memenuhi kebutuhan hingga bulan ke depan. Hitungan itu berdasarkan jumlah warga yang membuat KTP-el per hari.

"Biasanya, jumlah warga yang membuat KTP-el bisa 120 hingga 150 per hari," sebut alumni Unram ini.

Kendati begitu, Maryamah berharap, supaya warga tidak khawatir kehabisan stok blanko di Disdukcapil. "Kalau mau habis, kita tinggal minta ke Disdukcapil Provinsi. Itu sudah biasa kita lakukan," jelasnya

Ditanya mengenai lonjakan pembuatan KTP-el bagi siswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi kata dia, tidak begitu banyak. Bahkan untuk menarik minat para siswa, pihaknya sudah menerapkan pola jemput bola. Mendatangi siswa di tiap-tiap kelurahan untuk perekaman.

"Bahkan yang umur 16 tahun pun kami lakukan perekaman. Setelah masuk usia 17 tahun baru KTP-el  kita cetak," pungkasnya. (jul)

Ad Placement

Kota Bima

Bima

Dompu