Buka Puasa Bersama, Pj Wali Kota Ajak Pertebal Iman, Perbanyak Amal

Bima News    3/31/2024 10:15:00 PM    Comment   

Buka Puasa Bersama, Pj Wali Kota Ajak Pertebal Iman, Perbanyak Amal

Pj. Wali Kota Bima, H Muhammad Rum saat memberikan sambutan pada acara buka pusa bersama di kediamannya, Minggu (31/3)

 

bimanews.id-Pemerintah Kota Bima gelar acara buka puasa bersama di kediaman Pj. Wali Kota Bima, jln. Ir Sutami, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Minggu (31/3). Hadir pada acara tersebut Sekda Kota Bima, staf ahli wali kota, Asisten, pimpinan OPD, Camat, Lurah, Ormas, nsan pers serta sejumlah tokoh masyarakat perwakilan tiap kelurahan

Pj. Wali Kota Bima, H Mohammad Rum mengatakan, diakhir bulan ramadhan dimanfaatkan untuk menggapai ridho Allah SWT, dengan cara memaksimalkan ibadah dan amalan.

"Marilah berlomba menggapai ridho Allah SWT serta mempertebal keimanan dan memperbanyak amal," kata H. Rum di pada acara Bukber.

Diakhir arahannya, HM Rum berharap bulan ramadhan dijadikan sebagai momentum mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meningkatkan kualitas ibadah. Mempererat rasa persaudaraan dan memupuk tali silaturrahim antar pejabat lingkup Pemerintah Kota Bima dan masyarakat.

“Semoga kita semua dapat meraih keberkahan bulan ramadhan serta meningkatkan kualitas spiritual dan keimanan kita," harapnya.(red)

Soal Anggaran Kerjasama Media, Ini Penjelasan Pemerintah Kota Bima

Bima News    3/20/2024 08:03:00 AM    Comment   

Soal Anggaran Kerjasama Media, Ini Penjelasan Pemerintah Kota Bima

Kepala Diskominfotik Kota Bima, H Mahfud

 

bimanews.id-Pemerintah Kota Bima melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima, H Mahfud mengklarifikasi beredarnya tangkapan layar pada aplikasi SIPD RI tentang anggaran salah satu media yang dikonsumsi oleh masyarakat.

H. Mahfud mengatakan, prinsip kesetaraan dalam hal kerja sama diperlukan antara media dan pemerintah, karena kedua pihak tersebut saling membutuhkan.

Pihak pemerintah membutuhkan peran media sebagai wadah untuk mensosialisasikan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pihak media sendiri membutuhkan pemerintah sebagai sumber berita.

Mahfud menyebut, sebenarnya anggaran media melalui APBD Kota Bima justru lebih besar di tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2024. Pada tahun 2023, anggaran media pada APBD awal sebesar Rp. 1.130.200.000, dan pada APBD Perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 1.510.200.000.

"Sementara anggaran media tahun 2024 sebesar Rp. 1.050.000.000, lebih tinggi tahun 2023," kata Mahfud di ruang kerjanya, Selasa (19/3).

"Pada dinas Kominfotik, anggaran media yang tinggi NTB 1 Rp. 200 juta. Dulu di MNC juga 200 juta, Tempo juga 200 juta. Yang lain anggarannya dibagi dan tentunya ada juga kebijakan kepala daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan, media NTB 1 melakukan tugas-tugas secara khusus sesuai keinginan Pemerintah Kota Bima, baik berupa berita maupun video untuk tayangan di medsos tentang pembangunan Kota Bima.

Metode pemberitaan ini sama seperti yang dilakukan oleh MNC dan Tempo Group (media nasional) masing-masing Rp. 200 juta pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 sudah dihilangkan.

"Sesuai arahan pimpinan daerah agar lebih memberdayakan media lokal," jelasnya. (red)

 

Operasi Pasar Murah Di Paruga, Beras Bulog 5 Ton Ludes Terjual

Bima News    3/15/2024 05:09:00 PM    Comment   

Operasi Pasar Murah Di Paruga, Beras Bulog 5 Ton Ludes Terjual

Kepala Diskoperindag Kota Bima, H Tafsir foto bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah(TPID) saat kegiatan pasar murah di Kelurahan Paruga, Kamis (14/3)

 

bimanews.id-Kenaikan harga beras yang begitu tinggi mengharuskan Pemerintah Kota Bima rutin menggelar operasi pasar dengan menjual beras dan barang kebutuhan lain dengan harga murah. Alhasil, selama operasi pasar berlangsung selalu diserbu warga.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima, Kamis (14/3) menggelar pasar murah di depan Kantor Lurah Paruga, Kecamatan Rasane Barat Kota Bima.

"Kami gandeng Bulog Bima untuk menyediakan 5 ton beras, 300 kilogram gula, 600 liter minyak goreng, namun yang lebih diminati masyarakat beras dan minyak goreng," kata Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, H. Tafsir pada operasi pasar murah, di halaman kantor Lurah Paruga, Kamis (14/3).

Menyinggung soal kelangkaan dan melonjaknya harga gas elpiji 3 kilogram, diakui jatah Kota Bima 63 ribu tagung gas elpiji dari pertamina bulan Januari- Februari belum didropping. Hal inilah yang menyebabkan terjadi kelangkaan dan tingginya harga jual gas elpiji di masyarakat.

"63 ribu tabung elpiji itu belum didropping  untuk jatah Kota Bima bulan Januari-Februari," sebutnya.

Mengenai harga jual di masyarakat di atas harga HET,  diakui harga yang disepakati antara agen dan distributor Rp 18 ribu per tabung. Namun berdasarkan hasil penelusuran  di lapangan, masih banyak pengecer yang menjual di atas HET, dengan harga Rp 25 hingga Rp 35 ribu per tabung.

‘’Ini tinggi sekali, secepatnya akan kami tegur dan evaluasi melalui sistem pengawasan," tandasnya.

Dengan operasi pasar murah ini diharapkan harga bahan pokok terjangkau oleh masyarakat, demikian juga harga gas elpiji dapat segera stabil sesuai HET. (red)

 

Pemkot Bima Dukung Program Pompanisasi Lahan Sawah Tadah Hujan

Bima News    3/13/2024 10:19:00 PM    Comment   

Pemkot Bima Dukung Program Pompanisasi Lahan Sawah Tadah Hujan

Pj Wali Kota Bima, Kepala BSIP SDLP  Ir Rahmawati, Danrem NTB siap mendukung program pompanisasi lahan tadah hujan sebagai upaya perluasan areal tanam padi dan antisipasi perubahan cuaca.

 

bimanews.id-Pemerintah Kota Bima mendukung program pompanisasi terhadap lahan tadah hujan, sebagaimana arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Karena menjadi langkah penting untuk perluasan areal tanam padi di Indonesia.

Mendukung program tersebut Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BSIP SDLP) berkoordinasi dengan Danrem NTB  dan Pemerintah Kota Bima.

Penjabat Wali Kota Bima HM. Rum mengatakan, Kota Bima dipilih sebagai lokus pengembangan program perluasan areal tanam sistem pompanisasi karena beberapa alasan.

Pertama, Kota Bima memiliki potensi lahan yang luas dan kondisi geografis yang mendukung pertanian.

Kedua, infrastruktur irigasi yang sudah ada di Kota Bima dapat dioptimalkan dengan sistem pompanisasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air.

Ketiga, memilih Kota Bima, artinya pemerintah pusat melalui Kementan RI menilai kelayakannya untuk pengembangan pertanian di wilayah yang memiliki kebutuhan mendesak untuk peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

"Pemerintah Kota Bima berkomitmen mendorong untuk terealisasinya agenda perluasan areal tanam untuk menjawab kebutuhan pangan lokal, regional maupun nasional," jelasnya.

Kepala BSIP SDLP  Ir Rahmawati sekaligus penanggungjawab  NTB menjelaskan, pompanisasi lahan sawah tadah hujan sebagai  jawaban terhadap tantangan cuaca yang kerap menghambat produksi padi.

‘’Provinsi NTB menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program ini,’’ katanya.

Keberhasilan program ini jelasnya, sangat bergantung pada kerjasama semua pihak terkait, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, petani, dan elemen lain. Rahmawati menyoroti peran penting Pemerintah Daerah dan Korem NTB memperlancar kegiatan pompanisasi lahan sawah tadah hujan di wilayah ini. (red)

Gerakan Jumpa Berlian Pertahankan Budaya Gotong Royong

Bima News    3/08/2024 06:26:00 PM    Comment   

Gerakan Jumpa Berlian Pertahankan Budaya Gotong Royong

Kepala Diskominfotik Kota Bima, H Mahfud bersama masyarakat gotong royong membersihkan kuburan, Jum'at (8/3)

 

bimanews.id-Asisten 1 Setda Kota Bima H. Alwi Yasin berharap,  budaya gotong royong dapat dilestarikan melalui program Gerakan Masyarakat Jumpa Berlian.

Hal itu disampaikannya saat bergotong royong bersama masyarakat di Paruga Nae Convention Hall, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Jum'at (8/3).

"Saya berpesan, agar program gotong royong ini tetap dilestarikan," ajak Alwi.

Tradisi gotong royong mengandung makna penting dalam budaya Indonesia dan masyarakat Bima. Karena, sejak dulu bangsa ini dikenal dengan jiwa kegotongroyongannya.

Gotong royong dilaksanakan serentak pada 5 kecamatan dan 41 kelurahan se- Kota Bima. Artinya, setiap Jum'at pagi, pemerintah dan masyarakat Kota Bima bergotong royong.

“Ada banyak manfaat dari gotong royong yang kita lakukan ini, tradisi gotong royong mengajarkan masyarakat untuk memulai, memperbaiki dari lingkungan sendiri,” ujar Alwi.

"Jika lingkungan sudah bersih, maka akan ada kebiasaan dalam menciptakan lingkungan lebih baik," jelasnya. (red)

Pol PP Kota Bima Amankan Puluhan Ternak Keliaran Di Sejumlah Tempat

Bima News    3/04/2024 10:12:00 PM    Comment   

Pol PP Kota Bima Amankan Puluhan Ternak Keliaran Di Sejumlah Tempat

Sat Pol PP Kota Bima mengamankan beberapa ekor Sapi yang ditemukan berkeliaran di wilayah Kota Bima, Senin (4/3)

bimanews.id-Sat Pol PP Kota Bima mengamankan puluhan ekor ternak yang berkeliaran. Ternak tersebut kemudian dibawa ke Dinas Kesehatan Hewan untuk dikandangkan.

“Tadi ada beberapa ekor sapi kami amankan,” kata Sekretaris Sat Pol PP Kota Bima Abdurrahman, Senin (4/3).

Penertiban ternak ini digelar selama beberapa hari terakhir. Selain  sapi, pihaknya juga sudah mengamankan  26 ekor kambing.

“Ternak  berkeliaran ini dikhawatirkan membahayakan para pengendara di jalan raya,” khawatirnya.

Puluhan ternak yang diangkut itu ditangkap di sejumlah titik. Seperti, di kawasan Pasar Amahami, Rusunawa Kecamatan Rasanae Barat dan  depan RSUD Kota Bima. 

Penertiban hewan ternak berkeliaran berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2014, tentang penertiban hewan ternak di wilayah Kota Bima.

“Di pasal 15 itu jelas disebutkan, pemilik hewan ternak di sanksi uang tebusan juga dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebesar Rp 3 juta,” tegasnya.

Bagi pemilik yang hendak mengambil ternaknya harus memenuhi beberapa persyaratan. Mulai dari membuat surat tanda kepemilikan hewan ternak di kantor lurah setempat. Surat tersebut dibawa ke Satpol PP untuk mendapatkan rekomendasi yang akan dibawa ke Dinas Kesehatan Hewan.

“Satu ekor kambing dikenai denda atau tebusan Rp 200 ribu. Sementara sapi, kuda sebesar Rp 1 juta,” pungkasnya. (red)

Isi Jabatan Kosong, Pemkot Bima Menunggu Restu Kemendagri

Bima News    3/04/2024 08:47:00 AM    Comment   

Isi Jabatan Kosong, Pemkot Bima Menunggu Restu Kemendagri

H Mahfud

 

bimanews.id-Pemerintah Kota Bina berencana gelar mutasi pejabat dalam waktu dekat. Namun belum bisa dilakukan karena masih menunggu restu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Kepala Dinas Kominfo Kota Bima, H Mahfud mengatakan, saat ini proses perizinan mutasi pejabat di lingkup Pemkot Bima sedang berjalan. Mutasi dilakukan sebagai bentuk penyegaran birokrasi sekaligus mengisi jabatan kosong.

“Kami masih tunggu jawaban Kemendagri,” ujar H Mahfud, Sabtu (2/3). 

H Mahfud menambahkan, Pemkot Bima berharap izin dari Kemendagri segera diselesaikan. Sehingga Pemkot bisa segera lakukan mutasi mengisi jabatan yang kosong. 

“Pemkot tetap merujuk pada aturan yang ada. Keputusan mutasi tergantung restu Kemendagri,” katanya. (red) 

Pj. Wali Kota Bima Pimpin Rakor Antisipasi Banjir Di DAS Padolo

Bima News    2/12/2024 05:33:00 PM    Comment   

Pj. Wali Kota Bima Pimpin Rakor Antisipasi Banjir Di DAS Padolo

Pj. Wali Kota Bima H Mohammad Rum

  

bimanews.id-Banjir yang kerap melanda  sejumlah wilayah di Kota Bima akibat meluapnya Sungai Padolo mendapat perhatian dari Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum. Senin (12/2) Pj Wali Kota menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Badan Wilayah Sungai (BWS) dan PT Waskita NT 1, dihadiri Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kalak BPBD, Kadis Perkim dan sejumlah lurah.

Fokus utama rapat tersebut membahas rencana percepatan penanganan program normalisasi sungai dan penguatan tanggul DAS Padolo yang dilaksanakan BWS dan PT Waskita NT 1.

Saat rapat tersebut terungkap sejumlah kendala, terutama terkait penolakan dari sebagian warga terhadap penggunaan lahan mereka untuk area pembangunan dan akses jalan masuk peralatan berat maupun kendaraan material.

Terkait hal itu, H. Mohammad Rum meminta pihak terkait segera menuntaskan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, guna memastikan kelancaran program tersebut.

Melalui Rakor  tersebut, diharapkan langkah-langkah konkret dapat segera diambil untuk mengurangi risiko banjir di wilayah DAS Padolo  dan melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkannya.

‘’Langkah konkret yang dapat diambil saat ini adalah meminimalisir dampak banjir di wilayah hilir. Karena penanganan kerusakan lingkungan di wilayah hulu membutuhkan waktu yang panjang dan lama,’’ terangnya.

Sehingga kata dia, dibutuhkan tindakan cepat untuk mencegah luapan banjir yang berulang dan berdampak lebih besar bagi warga di sekitar DAS Padolo.

"Saya harap beberapa warga yang masih keberatan lahannya digunakan untuk area penataan normalisasi sungai  untuk mendukung upaya pemerintah meminimalisir kejadian luapan banjir,’’ ajaknya.

Untuk kemaslahatan bersama  kata HM Rum meminta, ada pengorbanan dari masyarakat. Pemerintah  Kota Bima tetap akan  memperhatikan kewajiban membayar ganti rugi bagi warga yang lahannya digunakan sesuai kaoridor aturan yang ada.

Karena diakui, ada  beberapa titik lokasi yang dapat memicu luapan banjir. Jika tidak segera ditangani, sampai kapanpun  wilayah tersebut akan terus banjir.

Saat Rakor tersebut HM Rum mendengarkan beberapa pertimbangan teknis tentang strategi pelaksanaan program normalisasi DAS Padolo. Meliputi pemetaan topografi sungai, evaluasi hidrologi, desain struktur pengendalian banjir, manajemen sedimentasi, dan pemulihan ekosistem sungai.

Semua pertimbangan tersebut akan menjadi arah kebijakan yang akan diambil dalam mempercepat penanganan normalisasi DAS Padolo.

Disesi akhir, H. Mohammad Rum meminta kepada pihak terkait,  terutama Dinas PUPR dan Dinas Perkim Kota Bima terus berkoordinasi dengan para lurah yang wilayahnya digunakan sebagai locus normalisasi untuk sosialisasi.

Melakukan pendekatan intensif pada warga akan pentingnya normalisasi sungai, untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan akibat  banjir. (red)

Sejumlah Kelurahan Di Kota Bima Terendam Banjir

Bima News    2/09/2024 11:04:00 AM    Comment   

Sejumlah Kelurahan Di Kota Bima Terendam Banjir

Banjir yang menggenangi sejumlah kelurahan di Kota Bima, Kamis Sore (8/2)

 

bimanews.id-Ratusan rumah warga di sejumlah kelurahan di Kota Bima direndam banjir Kamis malam (8/2/). Banjir terjadi akibat luapan air dari Sungai Padolo  karen tingginya intensitas hujan dengan ketinggian sekitar 30 cm.

Kepala BPBD Kota Bima, Gufran mengatakan, luapan banjir  menggenangi tiga kelurahan di Kecamatan Rasanae Barat, yakni Kelurahan Paruga, Pane dan Dara. Kemudian Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda.

‘’Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan di wilayah Kota Bima maupun di wilayah Kecamatan Wawo. Sehingga terjadi luapan air dari Sungai Padolo,’’ sebutnya.

Banjir terparah  kata Gufran, terjadi di Lingkungan Sigi, Kelurahan Paruga. Sebanyak 264 kepala keluarga (KK) terdampak. Masing-masing 80 KK di RT 08, 98 KK di RT 09 dan 86 KK di RT 10.

"Sejumlah kendaraan warga dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi," katanya.

Di Kelurahan Manggemaci kata Gufran, banjir merendam puluhan rumah di dua RT. Di Kelurahan Pane terdapat 6 rumah warga terendam dan puluhan rumah di Kelurahan Dara.

"Tiga kelurahan ini dibutuhkan masing-masing pintu air, untuk mengantisipasi terjadinya genangan," kata Gufran usai pantau banjir.

Banjir baru surut sekitar pukul 21.00 Wita. Sementara kerugian masih didata.

Fatmawati, warga Kelurahan Manggemaci yang setiap tahun kerap kena banjir mengaku, sampat mengemasi barang-barang miliknya karena khawatir banjir.  Syukurnya, banjir tidak sampai masuk di rumahnya.

‘’Aduh capek sekali, kita sudah kemasi barang-barang karena takut banjir,’’ akunya.   (red)

Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Pj Wali Kota Sambangi Kementerian ATR RI

Bima News    2/07/2024 09:51:00 AM    Comment   

Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Pj Wali Kota Sambangi Kementerian ATR RI

Pj Wali Kota Bima H Mohammad Rum saat menghadiri permohonan fasiltasi bersama kemeterian ATR di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa (6/2).

 

bimanews.id-Penjabat Wali Kota Bima, H Mohammad Rum menghadiri acara permohonan fasilitasi percepatan lintas sektor revisi RTRW Kota Bima tahun 2023-2024 bersama Kementerian ATR-BPN RI.

H. Mohammad Rum hadir didampingi Kepala Dinas DPMPT-SP Kota Bima, Sekretaris Dinas PUPR Kota Bima, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kota Bima, Bappeda Kota Bima. Sementara dari kementerian ATR-BPN  Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kota Wilayah II bersama tim.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nomor 1 Tahun 2018, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah memiliki  sejumlah fungsi,  sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah kota.  Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan atau pengembangan wilayah kota yang meliputi, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi serta acuan dalam administrasi pertanahan.

H Mohammad Rum mengatakan, pertemuan tersebut begitu penting, sebagai upaya meningkatkan pembangunan ekonomi di Kota Bima. Dengan merevisi RTRW Kota Bima tahun 2023-2024.

"Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kementerian ATR RI yang begitu sigap atas upaya revisi RTRW Kota Bima melalui permohonan Pemkot Bima tentang fasilitasi percepatan lintas sektor revisi RTRW Kota Bima tahun 2023-2024," kata H Mohammad Rum saat menghadiri acara bersama kementerian ATR, di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa (6/2).

HM Rum berharap kepada tim percepatan revisi RTRW dari kementerian ATR BPN  bisa segera diselesaikan. Mengingat dinamika ekonomi dan pembangunan di Kota Bima cukup tinggi.

‘’Langkah ini akan berdampak langsung terhadap iklim investasi di Kota Bima semakin meningkat,’’ katanya.

Revisi RTRW yang dilaksanakan oleh Kementrian ATR/BPN RI tersebut mengundang Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Kota Balik Papan Provinsi Kalimantan Timur. (red)

Peringati Hari Farmasi, IAI Bima Gelar Bakti Sosial

Bima News    11/05/2021 08:44:00 AM    Comment   

Peringati Hari Farmasi, IAI Bima Gelar Bakti Sosial

Ketua Ketua IAI PC Bima, H Makruf S.Si, Apt dan anggota foto bersama siswa SMAN 2 Kota Bima usai kegiatan edukasi obat dan pembagian vitamin di sekolah setempat.

BimaNews.id, KOTA BIMA-Memperingati Hari Farmasi Sedunia atau World Pharmacist Day (WPD) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Pengurus Cabang (PC) Bima menggelar berbagai kegiatan sosial. Bertajuk “apoteker peduli Covid-19” kegiatan itu diisi dengan edukasi obat dan pembagian vitamin.

Ketua IAI PC Bima, H Makruf S.Si Apt mengatakan, kegiatan ini digelar selama tiga hari dengan melibatkan ratusan anggota IAI. Mulai Selasa (2/11) sampai Kamis (4/11). Kegiatan ini juga bekerjasama dengan 3 Puskesmas di Kota Bima. Yakni, Puskesmas Jatibaru, Mpunda dan Paruga.

“Alhamdulillah, kegiatannya berlangsung sukses dan lancar. Jumlah apoteker yang berpartisipasi selama kegiatan sebanyak 168 dari total sasaran 297 orang,” terang H Makruf usai kegiatan, Kamis (4/11).

Bakti sosial ini digelar dibeberapa lokasi. Hari pertama dipusatkan di Lapangan Spaga Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota dan SMAN 2 Kota Bima. Kemudian hari ketiga di Kantor Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda, SMP IT Insan Kamil dan SMAN 2 Kota Bima.

“Hari ketiga, ditutup di Kantor Kelurahan Paruga,” kata Makruf.

Ketua Panitia WPD, Widyanti S.Far mengatakan, pada kegiatan ini paket vitamin yang disediakan sebanyak 300 pack. Dengan jumlah keseluruhan peserta vaksin sebanyak 297 orang.

“Peserta vaksin ini selain dari masyarakat juga dari warga sekolah,” ujar Widya.

Kegiatan ini kata dia, merupakan kolaborasi panitia dan pengurus IAI Cabang Bima dengan sejumlah lembaga dan instansi. Mulai dari Dinas Kesehatan, Puskesmas se Kota Bima, Lurah Lewirato dan Paruga, Kepala SMP IT Insan Kamil serta Kepala  SMAN 2 Kota Bima.

“Kegiatan juga dihadiri Kapolsek Rasanae Barat serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” kata Widya.

Selain untuk menjalin silaturahmi anggota IAI, momen WPD ini untuk memberikan support kepada Tim Vaksinator Puskesmas. Guna menurunkan angka kesakitan dan mencapai kekebalan kelompok dengan memberikan multivitamin secara gratis kepada sasaran vaksin.

“Masyarakat dan warga sekolah juga kita berikan edukasi tentang cara penggunaan obat. Seperti mengikuti resep dokter hingga cara membuangnya,” pungkas Widya. (jw)

 

Usulkan 9.500, Sebanyak 8.373 KPM di Kota Bima Dapat JPS Setara

Bima News    8/31/2021 08:42:00 AM    Comment   

Usulkan 9.500, Sebanyak 8.373 KPM di Kota Bima Dapat JPS Setara

H. Ikhsan

 

BimaNews.id, KOTA BIMA-1.127 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bima dipastikan tidak tercatat pada program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Setara. Dari hasil verifikasi dan validasi Dinas Sosial Kota Bima di 41 kelurahan, hanya 8.373 KK yang memenuhi syarat.

"Target kita sebanyak 9.500 KPM untuk JPS setara. Bukan berarti kuota ini harus dipenuhi semua," terang Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Bima, H. Ikhsan, Senin (30/8)

Semua kelurahan kata dia, sudah mengusulkan calon KPM JPS Setara untuk meringankan beban warga terdampak PPKM Mikro. Namun yang memenuhi syarat 8.373 KK. Sementara yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.127, karena sudah pernah menerima bantuan dari pemerintah.

"Yang berhak menerima bantuan ini yakni KPM  yang sebelumnya belum pernah tercatat sebagai penerima PKH, BST dan BPNT," jelasnya.

Meski belum memenuhi kuota, Iksan mengaku masih membuka ruang bagi pemerintah kelurahan mengusulkan data calon KPM. Terutama bagi warga miskin yang belum pernah menerima bantuan sosial, serta belum terdata dalam DTKS Kemensos RI.

Bantuan JPS Setara menurut dia, salah satu program pamungkas untuk meringankan beban KPM yang belum diakomodir pemerinta pusat.

"Konsep kita begitu. Sehingga kita minta ke Lurah untuk mendata warga kurang mampu yang belum pernah mendapat bantuan pusat," jelasnya.

Bantuan ini kata dia, akan diusulkan melalui anggaran APBD perubahan 2021. Besar kemungkinan penyaluran bantuan setelah APBD perubahan sudah dicairkan. (jul)