 |
| Rumah Dinas Ketua DPRD Dompu sedang dibongkar untuk direhab total. |
BimaNews.id, DOMPU-Rehab
total Rumah Dinas (Rumdis) Ketua DPRD Kabupaten Dompu disorot. Pasalnya, anggaran
yang bakal dihabiskan miliaran rupiah, dibangun pada saat Pandemi Covid-19.
Aktivis
Perempuan Dompu, Nur Syamsiah SH mempertanyakan proyek rehab total Rumdis Ketua
DPRD Dompu tersebut. Padahal menurut dia, Rumdis tersebut masih sangat layak,
karena baru direhab lima tahun lalu.
"Apa
yang terjadi dengan rumah dinas yang 5 tahun lalu baru saja di renovasi ?
Apakah secepat itu rusak? Atau ada kebijakan penganggaran yang menyediakan ploting
anggaran renovasi Rumdis Ketua DPRD setiap 5 tahun sekali?," tanya Mbak
Nur, sapaan akrab aktivis perempuan Dompu ini.
Sorotan juga
disampaikan Nur Syamsiah melalui akun Facebook miliknya. Ia mengaku kaget
setelah melihat langsung proses pembangunan itu. Rupanya Rumdis Ketua DPRD
dilakukan perombakan total. Di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19
yang terus melilit tentu ini membuat ngilu hati.
"Sejujurnya
saya heran dan bertanya-tanya dengan kebijakan ini," sebutnya heran.
Pemandangan
ini menurut dia, sama seperti melihat pohon-pohon besar di sepanjang jalan Teka
Ndahu (Kawasan Hutan) ditebang secara membabi buta, entah oleh siapa?. Rasanya,
sedih tak tertanggungkan.
"Disaat
kita semua kesulitan bahkan hanya untuk sekadar bertahan. Di saat anggaran
daerah sebagian besar tersedot untuk penanggulangan pandemi, terus tetiba lihat
pemandangan kaya gini, itu rasanya ndak rela," sesalnya.
Entah
bagaimana prosesnya kata dia, sehingga rencana pembangunan Rumdis ini bisa
bercokol di RKPD. Padahal proses perencanaan ini berlangsung ketika Covid-19
sudah mewabah.
"Apa
kabar perencanaan penganggaran yang pro masyarakat miskin dan perempuan? Colek
yang punya dapur untuk meramu seluruh rencana pembangunan daerah," tanya
Mbak Nur di akhir status Facebooknya dengan mendandai Plt Kepala Bappeda dan
Litbang Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni MM, Kepala BPKAD Muhammad ST dan
Ketua DPRD Kabupaten Dompu Andi Bachtiar AMd Par.
Selain itu,
Mbak Nur juga menandai beberapa anggota DPRD Dompu yakni, Ketua Komisi I DPRD
Kabupaten Dompu, Ir Muttakun, Nadira Al Habsyi, Pahlawan Indra Jaya dan
sejumlah anggota DPRD lain.
Ketua Komisi
I DPRD Kabupaten Dompu, Ir Muttakun yang dikonfirmasi mengaku, setuju bila
rehab Rumdis ditunda. Pemerintah bisa lebih fokus penanganan Covid-19 yang kian
mengkhawatirkan.
"Kalau
pun bisa ditunda, kenapa tidak?. Ini demi kepentingan bersama," katanya.
(jw)
