 |
| Dedy Mawardi |
BimaNews.id, KOTA
BIMA-Pemerintah Kota Bima, dianggap malas kerja. Ini terlihat, dari kebijakan menaikkan
tarif parkir. Bukan perbaikan sistem kinerja.
Hal Ini
disampaikan Sekretaris Solud NTB, Dedy Mawardi kepada wartawan, Selasa (25/5).
Dedy menjelaskan, untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah
memiliki dua pilihan yakni, perbaikan kinerja dan menaikkan tarif.
"Nah,
pemerintah Kota Bima justru memilih menaikkan tarif retribusi, " kata
Dedy.
Seharusnya
kata Dedy, pemerintah menargetkan retribusi atau pajak. Kemudian, melihat
capaiannya berapa. Jika tidak sesuai target, system kerja dievaluasi.
Faktanya, Pemerintah
Kota Bima lebih memilih menaikkan tarif dan membiarkan rakyat yang bekerja.
Ironisnya, kenaikan tarif parkir tidak diikuti dengan performa kerja yang baik.
"Jika
naiknya tarif parkir dibarengi dengan jaminan motor hilang akan diganti, itu
terobosan. Tapi ya sampai sekarang belum ada," tandasnya.
Sebelumnya warga
Kota Bima mengeluhkan naiknya tarif parkir. Untuk kendaraan roda dua Rp 2.000
dan Rp 4.000 untuk kendaraan roda empat.
Paa sisi
lain Dedy menyoroti kinerja pemerintah yang belum juga bisa mengatasi krisis
air bersih. Padahal anggaran untuk itu sudah dialokasikan.
Hal krusial
lain kata dia, terus berulang ternak
berkeliaran di tengah kota.
"Itu
semua menggambarkan pemerintahnya malas bekerja, " pungkasnya. (tin)
